<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/08/jiwasraya-janggal-3521577845.jpg" alt="Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI) melaporkan dugaan kejanggalan dalam penanganan kasus korupsi Jiwasraya ke Kantor Staf Presiden (KSP), Jumat (7/11). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI) melaporkan dugaan kejanggalan dalam penanganan kasus korupsi Jiwasraya ke Kantor Staf Presiden (KSP), Jumat (7/11). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia (UKI) mendatangi Kantor Staf Presiden (KSP), Jumat (7/11), untuk melaporkan dugaan kejanggalan dalam penanganan kasus besar korupsi Jiwasraya. Langkah ini dilakukan oleh sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum UKI yang menilai ada prosedur hukum yang diduga dilanggar dalam pengelolaan aset sitaan kasus tersebut. Salah satu perwakilan mahasiswa, Wonder Infantri, mengungkapkan adanya kejanggalan dalam proses pembukaan blokir aset yang masih berstatus barang bukti dalam kasus Jiwasraya. "Pada tahun 2020 itu ternyata salah satu barang buktinya, blokirnya, sudah diminta Kejaksaan untuk dibuka kepada OJK. Padahal, putusannya itu belum inkracht di pengadilan negeri," ujar Wonder di lokasi. Wonder menyebut dugaan pelanggaran ini bermula dari surat rahasia Kejaksaan Agung tertanggal 19 Mei 2020 yang dikirim kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Surat itu disebut berisi perintah pembukaan blokir rekening investasi dan rencana penjualan saham BJBR. Menurut Wonder, tindakan tersebut dapat menyalahi Pasal 46 dan 273 KUHAP, karena barang bukti tidak boleh dibuka, dikembalikan, atau dijual sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). "Kalau emiten itu sifatnya kalau blokirnya dibuka, maka sahamnya itu diserahkan kembali kepada PT Jiwasraya. Nah, itu sangat salah menurut aturan KUHAP," ungkapnya. Ia menilai pembukaan blokir aset sebelum putusan final bisa menimbulkan konsekuensi hukum serius, termasuk kemungkinan pelanggaran prosedur penegakan hukum dalam kasus korupsi berskala nasional tersebut. Usai menyerahkan laporan resmi, pihaknya diminta menunggu proses tindak lanjut selama satu minggu. "Kita sudah diterima oleh perwakilan KSP dan laporan kita akan didisposisikan ke Deputi I Bidang hukum," kata Wonder.

Mahasiswa UKI laporkan dugaan kejanggalan dalam penanganan kasus Jiwasraya ke Kantor Staf Presiden, Jumat (7/11).

Mahasiswa UKI Laporkan Dugaan Kejanggalan Penanganan Kasus Jiwasraya ke Kantor Staf Presiden

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/10/jiwasraya-3234439732.jpg" alt="ILUSTRASI. Proses restrukturisasi Jiwasraya. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Proses restrukturisasi Jiwasraya. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Asuransi Jiwasraya (Persero) memberikan kesempatan terakhir bagi pemegang polis yang belum mengikuti program restrukturisasi untuk dapat segera mendaftarkan polisnya. Direktur yang melaksanakan tugas Direktur Utama Jiwasraya Mahelan Prabantarikso mengatakan, upaya tersebut merupakan penawaran sekaligus kesempatan terakhir bagi para pemegang polis yang belum ikut, sebelum penghentian seluruh aktivitas perusahaan yang akan dilakukan dalam waktu. "Kami masih membuka kesempatan sebelum pekan ketiga Desember 2024 ini," katanya dalam keterangan di Jakarta, Jumat (13/12).​​ Mahelan menjelaskan, upaya dan pemberian kesempatan terakhir untuk mengikuti program restrukturisasi merupakan kelanjutan dari putusan pembatasan kegiatan usaha yang diterima Jiwasraya pada September 2024. Pasalnya, jika telah memasuki fase penghentian aktivitas perusahaan, maka para pemegang polis yang belum mengikuti program restrukturisasi sudah tidak memiliki kesempatan lagi untuk mengikutinya lagi. Adapun fase setelah penghentian aktivitas perusahaan ialah tahapan likuidasi Jiwasraya yang diproyeksikan akan dimulai pekan ketiga Desember 2024. "Jadi, kalau tetap tidak bersedia ikut, maka status polis akan tetap berada di Jiwasraya dan pemberian manfaat polis akan menunggu dari hasil proses likuidasi dari sisa aset perusahaan," ujar Mahelan. Berdasarkan data per 30 November 2024, terdapat tambahan 298 polis yang memutuskan untuk mengikuti program restrukturisasi Jiwasraya. Penambahan jumlah peserta tersebut berasal dari 288 polis kategori ritel, 8 korporasi, dan 2 bancassurance. Dengan demikian, sampai dengan akhir November 2024, total pemegang polis yang setuju mengikuti program restrukturisasi mencapai 99,9 persen dengan rincian 5.688 polis dari kategori korporasi, 291.051 dari ritel, dan 17.334 dari bancassurance. Angka itu setara dengan lebih dari 2,4 juta orang peserta asuransi Jiwasraya. Manajemen pun telah menyiapkan tim khusus, yaitu Tim Operasional dan Pelayanan Pasca Restrukturisasi (OPPR), untuk membantu para pemegang polis yang belum mengikuti program restrukturisasi Jiwasraya. "Untuk yang mau mengikuti program restrukturisasi Jiwasraya dapat memilih salah satu kanal komunikasi yakni call center (021) 5098 7151, WhatsApp +62 811-1465031, hingga surel di customer_service@jiwasraya.co.id," kata Mahelan.

Fase setelah penghentian aktivitas perusahaan ialah tahapan likuidasi Jiwasraya yang diproyeksikan akan dimulai pekan ketiga Desember 2024.

Sebelum Masuk Tahapan Likuidasi, Jiwasraya Beri Kesempatan Terakhir Pemegang Polis Ikut Restrukturisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/24/etho-2107013153.jpg" alt="Menteri BUMN Erick Thohir. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN Erick Thohir. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menyatakan capaian Program Restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang telah diikuti oleh 314.322 polis, atau mencapai 99,9 persen dari total seluruh polis Jiwasraya menjadi bukti nyata dari kerja kolaboratif pemerintah. Berangkat dari capaian tersebut, Erick pun mengapresiasi sejumlah pihak yang telah mendukung dan berkolaborasi demi terlaksananya Program Restrukturisasi Asuransi Jiwasraya. "Apresiasi ini ditujukan khususnya kepada jajaran Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang telah secara intens berkoordinasi dan bekerja keras bersama kami demi menyelamatkan hak para pemegang polis," ujar Erick dalam keterangan resminya, Rabu (11/12). Selain Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Erick bilang, dirinya juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan pemangku kebijakan lain yang telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi nasional. Tak lupa, Erick pun menyampaikan terima kasih dan memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pemegang polis, baik yang sudah mengikuti maupun yang belum mengikuti Program Restrukturisasi Jiwasraya. Ia menjelaskan, terlaksananya Program Restrukturisasi Jiwasraya juga tak lepas dari kepercayaan yang diberikan oleh seluruh pemegang polis Jiwasraya kepada pemerintah maupun manajemen baru Jiwasraya. "Sehingga dari komitmen Pemerintah yang nyata ini, pemegang polis Jiwasraya yang belum ikut atau yang kini hanya menyisakan 0,01 persen itu dapat segera mendaftarkan diri di Program Restrukturisasi Jiwasraya, sehingga manfaat polisnya dapat diselamatkan," kata Erick. Seperti yang diketahui, sampai dengan akhir November 2024 Program Restrukturisasi Jiwasraya telah diikuti oleh 314.322 polis, atau berkisar 99,9 persen dari total seluruh polis Jiwasraya. Jumlah tersebut terdiri atas 5.688 polis dari kategori Korporasi, 291.300 dari kategori Ritel, dan 17.334 polis dari kategori Bancassurance. Jika dikalkulasi, Program Restrukturisasi Jiwasraya diikuti lebih dari 2,4 juta peserta.

Erick juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran DPR RI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan pihak terkait.

Restrukturisasi Jiwasraya Nggak Mandek, Menteri BUMN Erick Thohir Apresiasi Kemenkeu dan Kejagung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/10/jiwasraya-3234439732.jpg" alt="ILUSTRASI. Proses restrukturisasi Jiwasraya. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Proses restrukturisasi Jiwasraya. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian BUMN mencatat jumlah pemegang polis, yang telah mengikuti program restrukturisasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sampai akhir November 2024, mencapai 314.322 polis atau 99,9 persen dari total polis Jiwasraya. Jumlah tersebut terdiri atas 5.688 polis dari kategori korporasi, 291.300 dari kategori ritel, dan 17.334 polis kategori bancassurance. "Jika dikalkulasi, maka program restrukturisasi Jiwasraya telah menyelamatkan lebih dari 2,4 juta orang, yang merupakan peserta asuransi Jiwasraya," ujar Menteri BUMN Erick Thohir dalam rilis yang dikutip di Jakarta, Selasa (10/12). Menyusul dengan capaian program restrukturisasi Jiwasraya, Erick menyampaikan terima kasih pada pemegang polis yang telah bersedia mengikuti program restrukturisasi, yang mana saat ini polisnya telah dipindah dan dikelola oleh IFG Life. Ia juga mengapresiasi para regulator hingga pemangku kebijakan yang telah bekerja keras serta bersama-sama berkoordinasi menyelesaikan masalah yang ada di Jiwasraya. "Semoga upaya penyelamatan ini dimaknai sebagai komitmen sekaligus bukti konkret pemerintah dalam memperbaiki dan menyehatkan industri keuangan di Indonesia," sebut Erick. Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas Direktur Utama Jiwasraya Mahelan Prabantarikso mengingatkan para pemegang polis yang belum bersedia ikut program untuk segera mendaftarkan polisnya dalam program restrukturisasi Jiwasraya. Hal itu dimaksudkan agar para pemegang polis yang belum ikut dapat terhindar dari potensi kerugian yang lebih besar, menyusul rencana penghentian aktivitas perusahaan dalam waktu dekat. "Kami sudah menyediakan kanal komunikasi yang bisa digunakan mulai dari call center (021) 5098 7151, WhatsApp +62 811-1465031, hingga surel di customer_service@jiwasraya.co.id," sebut Mahelan.

Jumlah tersebut terdiri atas 5.688 polis dari kategori korporasi, 291.300 dari kategori ritel, dan 17.334 polis kategori bancassurance,

99,9 Persen Pemegang Polis Mau Ikut Restrukturisasi Jiwasraya, Menteri BUMN Erick Thohir Sampaikan Terima Kasih

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jiwasraya-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Ilustrasi kantor Asuransi Jiwasraya." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor Asuransi Jiwasraya.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Manajemen PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mencatat jumlah peserta yang mengikuti Program Restrukturisasi Jiwasraya sampai dengan 31 Juli 2024 mencapai 313.490 polis, atau setara dengan sekitar 2,4 juta peserta. Sementara yang masih belum mengikuti Program Restrukturisasi, hanya sekitar 298 peserta dari pemegang polis korporasi dan bancassurance. Dengan demikian, secara prosentase program penyelamatan manfaat polis yang diiniasi oleh pemerintah ini telah diikuti oleh 99,7 persen dari total seluruh pemegang polis Jiwasraya. "Kami optimistis jumlah peserta akan terus bertambah seiring dengan upaya yang kami lakukan melalui upaya jemput bola dari tim pelayanan," ujar Direktur Utama Jiwasraya Mahelan Prabantarikso, dikutip Jumat (30/8). Mahelan menjelaskan, untuk dapat mengajak pemegang polis yang belum mengikuti Program Restrukturisasi Jiwasraya, pihaknya telah menyiapkan tim khusus yakni Tim Operasional dan Pelayanan Pasca Restrukturisasi (OPPR). Selain itu, manajemen juga telah menyediakan beberapa kanal komunikasi yang dapat digunakan para pemegang polis yang belum ikut, untuk dapat mengetahui secara rinci mengenai manfaat hingga tata cara mengikuti program restrukturisasi Jiwasraya. Hal ini dimaksudkan agar para pemegang polis yang belum ikut dapat terhindar dari potensi kerugian yang besar menyusul kondisi likuiditas perusahaan yang semakin tertekan, dan pembatasan kegiatan usaha perusahaan dalam waktu dekat. "Kami sudah menyediakan kanal komunikasi yang bisa digunakan mulai dari call center (021) 5098 7151, WhatsApp +62 811-1465031, hingga surel di customer_service@jiwasraya.co.id," imbuh Mahelan. Menghormati Proses Hukum Seiring dengan adanya pemegang polis yang melakukan upaya hukum, kata Mahelan, pihaknya manyatakan akan menghormati proses serta upaya hukum yang sedang berjalan. Manajemen berkomitmen untuk mematuhi proses hukum, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Namun kami tetap berharap agar pemegang polis tersebut bersedia mengikuti Program Restrukturisasi, sebagaimana dengan mereka yang telah ikut," kata Mahelan.&nbsp; Mahelan pun menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah membantu serta mendukung pelaksanaan Program Restrukturisasi Jiwasraya. "Sekali lagi, mewakili manajemen Jiwasraya, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemegang saham, regulator, hingga pemangku kebijakan dan tentu saja pemegang polis yang telah mendukung berjalannya Program Restrukturisasi Jiwasraya," tutup Mahelan.

Mahelan menjelaskan, untuk mengajak pemegang polis yang belum mengikuti Program Restrukturisasi Jiwasraya, pihaknya menyiapkan tim khusus.

2,4 Juta Orang Ikut Program Restrukturisasi, Jiwasraya Siapkan Tim Khusus untuk Rayu yang Masih 'Angel'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Jiwasraya-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Kantor Jiwasraya di Jalan Juanda, Jakarta.(Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kantor Jiwasraya di Jalan Juanda, Jakarta.(Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepentingan nasabah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) harus menjadi prioritas dalam penuntasan kasus perusahaan pelat merah tersebut. Karena itu negara wajib untuk segera mengembalikan dana mereka.  "Kami berharap semua pihak DPR, BPK, Kejaksaan Agung, Ombudsman, menggunakan kewenangannya untuk  perlindungan nasabah dengan pendekatan bisnis yaitu  mengembalikan uang nasabah secara terukur, obyektif, kredibel dan akurat dengan pendekatan bisnis, karena Nasabah lah yang hari ini dirugikan bukan negara dalam kasus jiwasraya," papar President Direktur Center for Banking Crisis (CBC), Achmad Deni Daruri kepada JawaPos.com, Senin (3/02).  Desakan itu muncul karena menurutnya, ada pihak-pihak yang mempunyai kewenangan, namun berakrobat politik lewat kekuasaan hukum hanya untuk menunjukan superioritas lembaga, tanpa memperdulikan  pemegang polis yang hari ini menunggu  kepastian pembayaran.  "Kita tahu, sistem keuangan non-bank saat ini, masih jauh dari kokoh. Seiring dengan adanya beberapa kasus terakhir seperti Jiwasraya, apalagi ada yang berakrobat politik," paparnya.  Berdasarkan Undang Undang No 29 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK), ada klausul yang menyatakan bahwa lembaga jasa keuangan yang dianggap dapat memicu krisis keuangan adalah bank, dan bukan asuransi.  Logika dasarnya, kata Deni, bank memiliki ukuran aset, luas jaringan, kompleksitas transaksi dan keterkaitan yang lebih besar dengan sektor keuangan lainnya.  "Sementara itu berdasarkan akal sehat lembaga keuangan, apakah bank ataupun non-bank berpotensi memiliki ukuran aset, luas jaringan, kompleksitas transaksi dan keterkaitan yang secara relative besar dengan sektor keuangan lainnya," paparnya.  Lebih lanjut, Deni memaparkan ketika pemerintah Amerika Serikat (AS) mengambil alih perusahaan asuransi AIG, karena memiliki ukuran aset, luas jaringan, kompleksitas transaksi dan keterkaitan yang besar dengan industri keuangan. Kala itu, AIG dimiliki swasta dan diambilalih oleh negara.  Pengambilalihan itu memang tidak mulus lantaran ditentang banyak pihak. Alasannya, dianggap negara tidak boleh memiliki badan usaha milik negara, namun karena alasan yang kuat dari argumentasi ukuran aset, luas jaringan, kompleksitas transaksi dan keterkaitan yang sangat besar terhadap sektor perekonomian khususnya sektor keuangan maka langkah pengambilalihan tersebut juga disetujui parlemen.  Selanjutnya, papar deni, Pemerintah AS mengeluarkan dana yang sangat besar untuk mengambilalih AIG. Belakangan, keputusan pemerintah AS ternyata tepat. Karena memberikan keuntungan yang signifikan. Untuk membail-out AIG, pemerintah AS menggelomtorkan USD 182,3 miliar, dan menjualnya USD 205 miliar.  Artinya, ada keuntungan sebesar USD 22,7 miliar. Di mana, dana bailout USD 182,3 miliar itu berasal dari pemerintah AS dan bank sentral AS cabang New York, yang merupakan pinjaman. Dalam hal ini, pemerintah AS mendapatkan 79,9 persen saham AIG.  "Penting untuk dicatat, bahwa pinjaman diberikan oleh bank sentral! Pengalaman ini yang tidak dimiliki oleh Indonesia," ungkap Deni.  Terkait Jiwasraya, Deni mengusulkan pemerintah membentuk tim untuk mengevaluasi dampak sistemik dari kasus seperti Jiwasraya ini. Tentunyan bukan ranah Komite Stabilitas Sistem Keungan (KSSK), karena tidak ada undang-undang yang mendukung KSSK melakukan bailout terhadap Jiwasraya.  Berdasarkan undang-undang yang ada, undang-undang menutup mata bahwa kasus lembaga asuransi pasti tidak bersifat sistemik. Untuk itu, ia menyarankan dibentuk sebuah tim yang sebaiknya dipimpin Meneg BUMN Erick Thohir dengan penasehat yang berkualitas dan berinteritas.  "Tujuannya bukan saja menyelamatkan Jiwasraya tetapi juga memastikan bahwa Jiwasraya tidak berpotensi menjadi krisis yang bersifat sistemik, selain juga untuk menjamin pemerintah Indonesia akan mendapatkan keuntungan jika nantinya dilakukan bailout," ungkapnya.  Belajar dari pengalaman AS membail-out AIG, kata dia, solusi bisnis harus lebih diutamakan. Kepada seluruh jajaran OJK tetap professional karena sebagai regulator dan pengawas selamanya akan diserang dan dihujat.  "Tidak akan ada yang memuji hasilnya, walaupun IMF telah memuji OJK dalam laporan formal IMF 2019. Disebutkan bahwa sistem perbankan di bawah kendali OJK, terbukti telah dikapitalisasi dengan baik dan profitabilitasnya tinggi dengan pengembangan aset 2.5 persen, kondisi ini dipastikan tidak akan pernah meledak menjadi krisis," pungkasnya.

CBC: Ada yang Berakrobat Politik di Kasus Jiwasraya

PT Jiwasraya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PT Jiwasraya