<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Gedung-Bareskrim-Dery-Ridwansah.jpg" alt="Gedung Bareskrim. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Gedung Bareskrim. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Tersangka kasus penggelapan dalam jabatan Zainal Muttaqin (ZM) telah ditahan. Namun, masih ada kasus lain yang menjerat mantan direktur utama PT Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN) tersebut. Salah satunya dugaan pemalsuan surat dan atau penggelembungan piutang. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim akan melakukan pelimpahan tahap kedua untuk barang bukti dan tersangka ke Kejaksaan Negeri Balikpapan, Kalimantan Timur, besok (24/8). PT Indonesia Energi Dinamika (IED) melaporkan ZM ke Bareskrim pada Februari lalu. Laporan itu terkait dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau penggelembungan piutang (Pasal 263/Pasal 400 KUHP). Direktur Utama PT IED Daniel Mahendra dalam surat laporannya melaporkan bahwa ZM dalam proses praverifikasi utang PKPU PT IED telah melakukan upaya memosisikan seolah-olah mempunyai tagihan pada PT IED senilai 200 miliar rupiah. Klaim itu didasari suatu dokumen yang bertanggal 12 Desember 2016, tapi menggunakan meterai bernilai Rp 10.000 yang baru dikeluarkan pemerintah pada 2021. Zainal sempat menyerahkan dokumen tersebut ke pengurus PKPU melalui kuasanya bernama Rachman Muttaqin yang juga putranya. Dokumen itu ditandatangani Zainal dan Marsudi Sukmono, mantan direktur keuangan PT IED. Sukmono dan Rachman juga dilaporkan PT IED untuk kasus yang sama. Kasubdit IV Dittipideksus Bareskrim Kombespol Andri Sudarmadji menjelaskan, karena berkas perkara tersangka ZM sudah dinyatakan lengkap atau P21 oleh jaksa, selanjutnya akan dilakukan pelimpahan tahap kedua atau penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Kejagung. &rdquo;Yang selanjutnya ke Kejaksaan Negeri Balikpapan,&rdquo; ucapnya. Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Brigjen Whisnu Hermawan menerangkan, jadwal pelimpahan tahap kedua ini telah dipastikan, yakni besok (24/8). &rdquo;Langsung ke Kalimantan,&rdquo; ujarnya kepada Jawa Pos Selasa (22/8). Sebelumnya, pada April, Bareskrim sudah menetapkan Zainal sebagai tersangka dalam kasus ini. Zainal dilaporkan Andi Syarifuddin, kuasa hukum PT JJMN, dan anak usahanya, PT Duta Manuntung (DM, penerbit koran Kaltim Post). Zainal pernah menjadi direktur utama, baik di PT JJMN maupun PT DM. Dia juga pernah menjadi direktur di level holding Jawa Pos Group. Untuk kasus pidana penggelapan yang saat ini ditangani Bareskrim, Zainal disangka melanggar Pasal 372 dan 374 KUHP. Pria 62 tahun itu resmi ditahan mulai Senin (21/8) setelah menjalani pemeriksaan Dittipideksus Bareskrim. Sementara itu, kuasa hukum Zainal, Sugeng Teguh Santoso, berencana mengajukan penangguhan penahanan terhadap kliennya. &rdquo;Saya yakin bisa ditangguhkan,&rdquo; tegasnya. Sebelumnya Sugeng mengakui bahwa dalam kasus ini kesempatan untuk melakukan langkah perlawanan itu hanya ada di pengadilan negeri. Sebab, posisi kasus tersebut telah lengkap atau P21. &rdquo;Saya lihat polisi dalam hal ini profesional, tapi tidak adil,&rdquo; urainya. Menurut Sugeng, profesional itu karena kepolisian telah menggunakan kewenangan mereka. Namun, hak tersangka itu untuk mendapatkan keadilan. (idr/c9/ttg)

Tersangka kasus penggelapan dalam jabatan Zainal Muttaqin (ZM) telah ditahan. Namun, masih ada kasus lain yang menjeratnya.

Pelimpahan Kasus Zainal Muttaqin Besok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/Gedung-Bareskrim-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Gedung Bareskrim. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gedung Bareskrim. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Mantan Direktur Jawa Pos Group Zainal Muttaqin ditahan polisi setelah dilakukan pemeriksaan terkait tuduhan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan karena melanggar Pasal 372 dan 374 KUHP. Zainal ditahan penyidik Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim) Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus seusai diperiksa Senin (21/8). Sugeng Teguh Santoso, kuasa hukum Zainal Muttaqin, membenarkan bahwa kliennya secara resmi ditahan di Dittipideksus Bareskrim Polri. &rdquo;Ya, benar klien saya ditahan,&rsquo;&rsquo; ujarnya saat dihubungi Jawa Pos kemarin (21/8). Sementara itu, Kasubdit IV Dittipideksus Bareskrim Kombespol Andri Sudarmaji memastikan penahanan Zainal Muttaqin. &rdquo;Penyidik sedang mempersiapkan proses administrasi untuk penahanan tersangka berinisial ZM malam ini,&rsquo;&rsquo; terangnya kepada Jawa Pos. Sebelumnya, pada April, Bareskrim menetapkan Zainal sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Zainal dilaporkan oleh Andi Syarifuddin, kuasa hukum PT Jawa Pos Jaringan Media Nusantara (JJMN) dan anak usahanya, PT Duta Manuntung (penerbit koran Kaltim Pos). Zainal pernah menjadi direktur utama, baik di PT JJMN maupun PT DM. Dia juga pernah jadi direktur di level holding Jawa Pos Group. PT JJMN dan PT Duta memerkarakan Zainal Muttaqin karena yang bersangkutan dituduh menggunakan aset perusahaan dalam bentuk tanah sebagai jaminan utang bank untuk suatu badan usaha lain. Suatu perusahaan pembangkit listrik swasta tanpa melalui proses yang sah. Perusahaan listrik itu bernama PT Indonesia Energi Dinamika (IED) yang berkedudukan di Kalimantan Timur. Saham mayoritas IED sebanyak 55 persen dimiliki PT Kalimantan Elektrik Power (KEP). Nah, Zainal Muttaqin pernah menjadi direktur utama KEP dan IED. Sisa saham PT IED, 45 persen, dimiliki PT Jawa Pos. PT KEP bukan bagian dari Grup Jawa Pos. IED mulai beroperasi pada awal 2020, tetapi di bawah kendali Zainal Muttaqin. Sempat mengalami kesulitan keuangan dan juga pernah menjalani proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Surabaya. Proses PKPU itu sudah berakhir dengan tercapainya perjanjian perdamaian antara semua kreditur dan debitur. Kuasa hukum JJMN Andi Syarifuddin mengatakan bahwa saat kasus dengan tersangka Zainal itu telah P-21 atau dinyatakan lengkap, artinya perkara menjadi kewenangan dari jaksa. &rdquo;Saya berharap segera dilimpahkan tahap II, tersangka dan barang buktinya diberikan ke kejaksaan,&rdquo; urainya. Dia mengatakan, kasus itu diharapkan cepat sampai ke persidangan. Sebab, perkara tersebut membutuhkan waktu, terutama nanti harus dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Balikpapan. Sementara itu, PT IED pada Februari 2023 melaporkan Zainal Muttaqin ke Bareskrim Polri karena dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau penggelembungan piutang (Pasal 263/Pasal 400 KUHP). Direktur Utama IED Daniel Mahendra Yuniar dalam surat laporannya melaporkan bahwa Zainal Muttaqin di tengah proses pra-verifikasi utang PKPU PT IED telah melakukan upaya untuk memosisikan pihaknya seolah-olah mempunyai tagihan pada PT IED senilai Rp 200 miliar. Klaim itu didasari suatu dokumen yang bertanggal 12 Desember 2016. Tapi, menggunakan meterai bernilai Rp 10.000 yang baru dikeluarkan pemerintah pada 2021. (idr/c6/ttg)

Mantan Direktur Jawa Pos Group Zainal Muttaqin ditahan polisi setelah dilakukan pemeriksaan terkait tuduhan dugaan tindak pidana penggelapan

Mabes Polri Resmi Tahan Zainal Muttaqin di Kasus Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/14/sidang-jawa-pos-hakim-3882024991.jpg" alt="CAPAI KESEPAKATAN: Suasana sidang PKPU PT Indonesia Energi Dinamika di Pengadilan Negeri Surabaya kemarin (13/6)." width="100%">
<figcaption>CAPAI KESEPAKATAN: Suasana sidang PKPU PT Indonesia Energi Dinamika di Pengadilan Negeri Surabaya kemarin (13/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; PT Jawa Pos akhirnya dapat menggunakan hak suaranya dalam voting setelah hakim pengawas dan pengurus menerima keberatan perusahaan itu terkait hak suaranya yang sebelumnya sempat dinihilkan. Dengan suara PT Jawa Pos sebagai salah satu kreditur konkuren, penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) PT Indonesia Energi Dinamika (IED) akhirnya tercapai homologasi atau kesepakatan perdamaian. &rdquo;Kembalinya hak suara PT Jawa Pos menghindari terjadinya pailit. Karena bila PT Jawa Pos yang mempunyai jumlah tagihan lebih dari 400 miliar rupiah tidak bisa voting, tapi nilai tagihan tetap diakui, kuorum untuk tercapainya homologasi berisiko gagal terpenuhi,&rdquo; ujar pengacara PT Jawa Pos E.L. Sajogo setelah rapat kreditur di Pengadilan Niaga Surabaya kemarin (13/6). PKPU PT IED tercapai homologasi setelah 15 kreditur yang memiliki hak suara semuanya memilih untuk menyetujui proposal perdamaian yang diajukan perusahaan pengelola PLTU Embalut itu. Hanya tiga kreditur yang tidak menggunakan hak suaranya karena tidak hadir. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/14/hakim_1-sidang-jawa-pos-3089483400.jpg" alt="KUASA HUKUM JAWA POS: E.L. Sajogo (tengah) bersama timnya." width="100%">
<figcaption>KUASA HUKUM JAWA POS: E.L. Sajogo (tengah) bersama timnya.</figcaption>
</figure> Dengan tercapainya homologasi, PT Jawa Pos berharap PT IED dapat tetap berjalan dan melaksanakan kegiatan perusahaan dengan baik. &rdquo;Karena kalau pembangkit listrik mati, akan banyak yang dirugikan, terutama masyarakat,&rdquo; katanya. Tagihan PT IED mencapai sekitar Rp 5,5 triliun. Bank Mandiri menjadi kreditur dengan nilai tagihan terbesar mencapai Rp 4,3 triliun. Ketua Tim Pengurus PKPU Patriana Purwa mengatakan, hasil rapat kreditur itu selanjutnya akan disampaikan pengurus dan hakim pengawas kepada hakim pemutus. Setelah itu, hakim pemutus akan mengesahkan homologasi tersebut. Patriana menjelaskan, tim pengurus telah bekerja secara independen selama proses PKPU untuk menjembatani kreditur dan debitur sehingga hasilnya seratus persen kreditur menyetujui proposal perdamaian dari debitur. Dia juga menegaskan tidak punya konflik kepentingan dengan pihak mana pun. &rdquo;Sebanyak 13 kreditur konkuren yang hadir dan dua kreditur separatis dari perbankan semua menyetujui sehingga secara kuorum telah mencukupi untuk dapat dinyatakan homologasi,&rdquo; ujar Patriana. Secara terpisah, Direktur PT IED Daniel Mahendra Yuniar menyatakan, pihaknya selaku debitur bersyukur karena proposal perdamaian yang diajukannya telah disetujui semua kreditur yang hadir dalam rapat. Dia berkomitmen akan menyelesaikan tagihannya sebagaimana yang dituangkannya dalam proposal perdamaiannya. Daniel juga akan mengelola perusahaan lebih baik lagi. (gas/c17/ttg)

PT Jawa Pos akhirnya dapat menggunakan hak suaranya dalam voting setelah hakim pengawas dan pengurus menerima keberatan perusahaan itu.

Hakim Pengawas Kembalikan Hak Suara PT Jawa Pos, PKPU PT IED Tercapai Homologasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/09/lapor-KT-2895119372.png" alt="ADUKAN HAKIM: E.L. Sajogo (kiri) bersama tim saat melaporkan salah seorang hakim Pengadilan Niaga Surabaya di gedung Komisi Yudisial, Jakarta, Rabu (7/6)." width="100%">
<figcaption>ADUKAN HAKIM: E.L. Sajogo (kiri) bersama tim saat melaporkan salah seorang hakim Pengadilan Niaga Surabaya di gedung Komisi Yudisial, Jakarta, Rabu (7/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Penasehat Hukum PT Jawa Pos (JP) melaporkan seorang hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, kepada Komisi Yudisial (KY)&nbsp;Rabu (7/6). Laporan itu dibuat atas tindakannya sebagai hakim pengawas perkara penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) PT Indonesia Energi Dinamika. Pengacara PT JP E.L. Sajogo menyatakan, pihaknya menduga hakim itu telah melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Dugaan tersebut muncul lantaran kini ada dua penetapan untuk satu masalah dalam perkara PKPU Nomor 89/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby itu. &rdquo;Ada perubahan terhadap daftar piutang secara diam-diam mendekati proses pemungutan suara, seharusnya tidak boleh,&rdquo; imbuhnya. Dalam perkara tersebut, hakim pengawas sudah memberikan penetapan atas daftar piutang pada 15 Februari 2023. Sehingga daftar piutang dalam perkara PKPU itu telah bersifat final dan mengikat. Namun, pada 11 Mei, PT JP mendapat informasi bahwa sudah ada daftar piutang yang baru. Bukan hanya itu, hakim pengawas yang dilaporkan itu juga mengeluarkan penetapan atas daftar piutang tersebut. &rdquo;Itu bertentangan dengan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU,&rdquo; tegas E.L. Sajogo. Ada dua poin utama yang disampaikan. Pertama, mereka memohon kepada KY agar melakukan pengawasan, pengawalan, dan pemantauan rapat kreditor perkara PKPU PT Indonesia Energi Dinamika. Bukan hanya rapat kreditor, PT JP juga memohon agar KY turut mengawasi, mengawal, dan memantau rapat-rapat serta persidangan berikutnya di perkara terkait. Kedua, mereka menyampaikan laporan dugaan pelanggaran KEPPH oleh seorang hakim itu. &rdquo;Kami minta pemantauan dan juga melaporkan tindak perilaku hakim yang (diduga) bertentangan dengan undang-undang,&rdquo; kata E.L. Sajogo. Merespons laporan tersebut, Humas Pengadilan Niaga Surabaya Khusaini mempersilakan pihak yang tidak puas dengan putusan hakim untuk melapor ke KY. &rdquo;Itu hak pihak yang merasa dirugikan untuk melapor. Silakan nanti diuji apakah masuk kategori unprofessional,&rdquo; ucapnya. Terpisah, Juru Bicara KY Miko Susanto Ginting memastikan bahwa laporan yang disampaikan PT JP sudah diterima instansinya. KY nantinya akan memutus apakah laporan tersebut layak diberi pemantauan atau tidak. &rdquo;Kalau layak, bisa dilakukan oleh personel KY dari pusat atau penghubung KY di Jawa Timur,&rdquo; ujarnya.&nbsp;(gas/syn/c9/bay)

Penasehat Hukum PT Jawa Pos (JP) melaporkan seorang hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, kepada Komisi Yudisial (KY)

Laporkan Hakim Pengadilan Niaga ke KY, Minta Perkara PKPU PT Indonesia Energi Dinamika Diawasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/PN-Surabaya.jpg" alt="ANTISIPASI: Martin Ginting (kanan) memberikan arahan tentang alat disinfektan kepada Bripka Arif Harmoko yang berjaga di PN Surabaya. (Denny Mahardika/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ANTISIPASI: Martin Ginting (kanan) memberikan arahan tentang alat disinfektan kepada Bripka Arif Harmoko yang berjaga di PN Surabaya. (Denny Mahardika/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Humas&nbsp;Pengadilan Niaga Surabaya Khusaini menyatakan, penetapan hakim pengawas yang menyangkut kepentingan kreditur maupun debitur seharusnya disampaikan dalam rapat kreditur. Itulah bagian dari transparansi dalam penanganan dan pengurusan PKPU. &rdquo;Tujuannya adalah pihak yang merasa kepentingannya dirugikan penetapan tersebut menempuh upaya yang diperbolehkan peraturan perundangan,&rdquo; ujar Khusaini. Sementara itu, tiga pengurus PT Indonesia Energi Dinamika, yakni Patriana Purwa, Michael Pradipta Napitupulu, dan Rianto Abimail, saat dikonfirmasi di Jakarta menjelaskan bahwa penihilan hak suara PT Jawa Pos tersebut berdasar keberatan sejumlah kreditur. Namun, ketiganya menolak menyebutkan siapa kreditur yang berkeberatan. &rdquo;Keberatan tentang conflict of interest karena PT Jawa Pos sebagai pemegang saham PT Indoeka (IED),&rdquo; kata Patriana. Menurut Patriana, tindakan itu bukan tindakan yang dilakukan pengurus, melainkan hakim pengawaslah yang menihilkan hak suara tersebut melalui penetapan. Pengurus nanti menyampaikan penetapan baru hakim pengawas tersebut ke dalam rapat kreditur selanjutnya. &rdquo;Bagi yang merasa keberatan, silakan mengajukan keberatan. Tapi, dikabulkannya keberatan akan bergantung kepada pengadilan atau hakim pengawas,&rdquo; tuturnya. Patriana membantah PT Jawa Pos pernah dua kali menggunakan hak suaranya dalam rapat kreditur. &rdquo;Belum pernah ada voting sebelumnya. Hak suara belum pernah dipakai,&rdquo; ungkap Patriana. (gas/c14/eko)

Patriana Purwa, Michael, dan Rianto, menjelaskan bahwa penihilan hak suara PT Jawa Pos tersebut berdasar keberatan sejumlah kreditur.

Humas PN Surabaya sebut Penetapan Hakim Pengawas Harus Melalui Rapat Terbuka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/07/4C35FB3B-EE81-4730-A9A2-A8F2BA0E6FB6-876456219.jpeg" alt="BERI PENJELASAN: Patriana Purwa (kanan) bersama rekannya sesama pengurus PKPU PT IED, Michael Pradipta Napitupulu (kiri) dan Rianto Abimail, di Jakarta, Senin." width="100%">
<figcaption>BERI PENJELASAN: Patriana Purwa (kanan) bersama rekannya sesama pengurus PKPU PT IED, Michael Pradipta Napitupulu (kiri) dan Rianto Abimail, di Jakarta, Senin.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Patriana Purwa, pengurus PKPU PT IED, berhubungan dekat dengan para pengacara PT Graha Benua Etam (GBE) selaku pemohon dalam perkara tersebut. PT GBE dalam perkara ini menggunakan jasa pengacara yang tergabung dalam kantor hukum Ann Indonesia Reswara. Berdasar penelusuran Jawa Pos, Patriana juga tergabung dalam kantor hukum Ann serta menangani sejumlah perkara bersama para advokat yang kini menjadi pengacara PT GBE. Pada 2021, Patriana bersama Ikhwan Rausan Fikri, Khairul Umam, dan Khairul Bari tercatat pernah bersama-sama menjadi pengacara PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur melawan PT Hotel Bahtera Jaya Abadi dalam sengketa di Pengadilan Tinggi Samarinda. Dalam putusan yang dapat diakses di direktori putusan Mahkamah Agung, Patriana bersama tiga pengacara itu tercatat tergabung dalam kantor hukum Ann. Dalam perkara lain, Patriana dengan kantor hukum Ann pernah menjadi pengurus PKPU PT Liman Jaya Anugrah bersama Khairul Bari di Pengadilan Niaga Surabaya pada 2020. Patriana saat dikonfirmasi tidak membantah dirinya menjadi bagian dari kantor hukum Ann. Menurut Patriana, meski dirinya pernah menangani perkara lain bersama para pengacara PT GBE selaku pemohon PKPU, independensinya sebagai pengurus PKPU PT IED tidak terpengaruh. Patriana meyakinkan bahwa perkara PKPU PT IED dengan perkara lain yang pernah ditanganinya bersama para pengacara PT GBE berbeda konteks. &rdquo;Tidak berpengaruh dalam perkara IED karena konteksnya berbeda. Tidak dalam perkara yang sama, tidak dalam kaitan apa pun. Baik sebagai lawyer maupun sebagai pengurus,&rdquo; tegas Patriana. Pada kesempatan yang berbeda, guru besar hukum kepailitan Universitas Airlangga Prof Dr M. Hadi Subhan SH MH berpendapat, pengurus PKPU harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan, baik dengan debitur maupun kreditur. &rdquo;Karena dalam instrumen hukum PKPU diadakannya pengurus PKPU agar menjadi semacam moderator atau wasit dalam pengurusan PKPU. Tujuan PKPU adalah tercapainya akur (perdamaian) antara debitur dan para krediturnya,&rdquo; jelasnya. Benturan kepentingan dapat diartikan pengurus tidak boleh memiliki kepentingan ekonomi dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Jika dilanggar prinsip independensi atau benturan kepentingan tersebut, bila pengurus terbukti, sanksi perdata maupun pidana dan bahkan etik dapat dikenakan. Hal itu diatur dalam Pasal 234 UU Kepailitan dan PKPU serta dalam kode etik profesi kurator. Humas Pengadilan Niaga Surabaya Khusaini saat dikonfirmasi secara terpisah menyatakan, pengurus PKPU tidak pantas secara etika berada satu tim dengan pengacara pemohon. &rdquo;Walaupun dilihat fungsinya beda (pengurus dengan pengacara), dikhawatirkan ada conflict of interest karena satu atap,&rdquo; ungkap Khusaini. (gas/c14/eko)

Patriana Purwa, pengurus PKPU PT IED, berhubungan dekat dengan para pengacara PT Graha Benua Etam (GBE) selaku pemohon dalam perkara itu.

Pengurus PKPU PT Indonesia Energi Dinamika Ternyata Pernah Satu Kantor dengan Pengacara Pemohon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/07/C4BB1511-B6CD-4297-BE9E-A614A987B6A8-1471295385.jpeg" alt="BEBER FAKTA: Pengacara PT Jawa Pos, E.L. Sajogo (tengah), berdiskusi dengan timnya, Marvin Mahendra (kiri) dan Kimham Pentakosta." width="100%">
<figcaption>BEBER FAKTA: Pengacara PT Jawa Pos, E.L. Sajogo (tengah), berdiskusi dengan timnya, Marvin Mahendra (kiri) dan Kimham Pentakosta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; PT Jawa Pos mengajukan keberatan terhadap penetapan hakim pengawas yang menihilkan hak suara pada pemungutan suara perkara penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) PT Indonesia Energi Dinamika (IED) di Pengadilan Niaga Surabaya. Sebab, penetapan itu dilakukan secara diam-diam di luar forum rapat verifikasi maupun forum rapat kreditur. Pengacara PT Jawa Pos, E.L. Sajogo, menyampaikan bahwa PT Jawa Pos turut sebagai kreditur konkuren dengan tagihan piutang Rp 404,2 miliar yang sudah diakui melalui penetapan hakim pengawas. Namun, hakim pengawas belakangan mengeluarkan penetapan lagi untuk menihilkan hak suara PT Jawa Pos pada seluruh pemungutan suara PKPU. Padahal, tagihan PT JP tidak pernah dibantah pihak mana pun. Baik hakim pengawas, pengurus PKPU, debitur, maupun kreditur lain. Selain itu, PT Jawa Pos sebelumnya sempat tidak diberi informasi yang jelas terkait dengan suaranya akan dinihilkan dalam pemungutan suara. Pengurus PKPU setelah dikeluarkannya penetapan itu mengirim surat yang secara sumir hanya menjelaskan perubahan daftar piutang sementara yang baru. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/01705663/timnas-indonesia-bakal-diarak-di-surabaya-jelang-lawan-palestina-pada-11-juni">Timnas Indonesia Bakal Diarak di Surabaya Jelang Lawan Palestina Pada 11 Juni</a> &rdquo;Kami hanya mendapatkan selembar surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa hakim pengawas telah berpendapat untuk kreditur PT JP mendapatkan nihil suara,&rdquo; kata Sajogo. Informasi mengenai penihilan hak suara itu baru diterima setelah PT JP mengirimkan surat peringatan, permintaan klarifikasi, dan keberatan atau somasi kepada tim pengurus PKPU PT IED. Di dalam surat tanggapannya, tim pengurus juga masih mengakui tagihan PT JP. Menurut Sajogo, penihilan suara PT Jawa Pos itu bertentangan dengan mekanisme dan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. &rdquo;Berdasar Pasal 280 UUK PKPU, hakim pengawas tidak memiliki kewenangan untuk menentukan batasan jumlah suara terhadap tagihan yang tidak pernah dibantah. Lebih-lebih, hakim tidak berwenang menihilkan suara seorang kreditur,&rdquo; tegas Sajogo. Selain itu, PT Jawa Pos sudah dua kali menggunakan hak suaranya dalam PKPU PT IED. "Bagaimana mungkin kreditur yang sudah pernah menggunakan hak suaranya untuk menyetujui pemberian penundaan pembayaran utang tetap kini tiba-tiba tidak lagi diperkenankan mengeluarkan hak suara pada penundaan pembayaran utang tetap tersebut?&rdquo; katanya. Sajogo menambahkan, penetapan itu didasari surat permohonan pemeriksaan kembali dari beberapa kreditur yang tidak pernah ditembuskan kepadanya. Kalaupun ada kekhawatiran terjadi benturan kepentingan karena PT Jawa Pos sebagai salah satu pemegang saham PT IED, hal itu tidak benar. Sebab, PT Jawa Pos hanya sebagai pemegang saham minoritas di perusahaan tersebut. Sajogo menyesalkan hakim pengawas yang mengeluarkan penetapan untuk menihilkan suara PT JP di tengah-tengah masa pembahasan proposal perdamaian yang telah disampaikan debitur kepada seluruh kreditur. Nilai tagihan PT Jawa Pos sejumlah Rp 404,2 miliar paling besar dalam kelompok konkuren yang totalnya Rp 716,4 miliar. Tagihan itu hampir dua pertiga bagian dari seluruh tagihan PT IED. &rdquo;Bila penghilangan hak suara tersebut mengakibatkan kuorum jumlah piutang menjadi tidak dapat mewakili dua pertiga dari jumlah piutang, penghilangan hak suara tersebut sama saja dengan serta-merta memvonis debitur untuk jatuh dalam kepailitan,&rdquo; jelas Sajogo. (gas/c14/eko)

PT Jawa Pos mengajukan keberatan terhadap penetapan hakim pengawas yang menihilkan hak suara pada pemungutan suara perkara PKPU PT. IED.

Sidang PKPU PT Indonesia Energi Dinamika: Hakim Pengawas Nihilkan Hak Suara Diam-Diam