<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/26/Screenshot_26-11-2025_14855_wwwinstagramcom-1-4158048440.jpeg" alt="Bandara di Kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah jadi sorotan karena diduga tidak ada perwakilan otoritas negara. (IG @jurnalmiliter)" width="100%">
<figcaption>Bandara di Kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah jadi sorotan karena diduga tidak ada perwakilan otoritas negara. (IG @jurnalmiliter)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi tudingan yang menyebut dirinya pernah meresmikan bandara milik swasta di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah (Sulteng). Jokowi menegaskan bahwa klaim tersebut tidak benar.</p> <p>Mengutip Radar Solo (Jawa Pos Group), Jokowi memastikan selama dua periode kepemimpinannya tidak pernah meresmikan bandara IMIP.</p> <p>&ldquo;Saya tegaskan, tidak pernah. Yang saya resmikan itu Bandara Maleo di Morowali, Sulawesi Tengah,&rdquo; kata Jokowi di kediamannya, Solo, Jawa Tengah, Jumat (28/11).</p> <p>Isu mengenai bandara IMIP kembali mencuat setelah Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan bahwa keberadaan bandara tanpa keterlibatan perangkat negara merupakan sebuah anomali. Pernyataan tersebut kemudian memunculkan kembali spekulasi yang menyeret nama Jokowi.</p> <p>Jokowi menjelaskan bandara IMIP berbeda dengan bandara Maleo yang diresmikannya pada 23 Desember 2018. Ia menegaskan, fasilitas udara di kawasan IMIP merupakan properti swasta.</p> <p>&ldquo;Kalau yang IMIP itu, setahu saya, milik swasta,&rdquo; ujar Jokowi.</p> <p>Terkait berbagai isu negatif yang kerap dikaitkan dengannya, Jokowi meminta publik untuk tidak serta-merta menghubungkan setiap persoalan kepadanya.</p> <p>&ldquo;Ya kita semua tahu, apa pun yang tidak baik, semuanya ditariknya ke saya,&rdquo; pungkasnya.</p>

Presiden Jokowi menanggapi tuduhan tentang peresmian bandara IMIP, menegaskan bahwa yang diresmikan adalah Bandara Maleo.

Bantah Pernah Resmikan Bandara IMIP, Jokowi: Yang Saya Resmikan Bandara Maleo di Morowali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/16/oRb2KABQBR6hKbnw1YsHY8XgBN4EThMEUKCtSeqe-152743087.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan kesiapannya untuk menempatkan petugas Bea dan Cukai di bandara Kawasan PT IMIP yang viral disebut-sebut sebagai bandara ilegal.&nbsp;</p> <p>Meski begitu, Purbaya menyampaikan pihaknya akan lebih dulu melihat aturan dan permintaan dari kementerian yang terkait. Bendahara Negara ini mengakui bahwa bandara di kawasan pabrik itu sebagai bandara khusus.&nbsp;</p> <p>"Kelihatannya seperti itu. Nanti kita lihat seperti apa sih ke depannya. Harusnya ada apa nggak. Kalau nggak salah mereka dapet izin khusus dulu waktu itu," kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (26/11).&nbsp;</p> <p>Lebih lanjut, Prubaya mengakui memang jika akhirnya dalam aturannya bisa untuk ditempatkan petugas bea dan cukai. Ia memastikan kesiapan itu, lantaran menurutnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah naungannya memiliki banyak pegawai.&nbsp;</p> <p>Itu sebabnya, Purbaya memastikan kesiapan Kemenkeu untuk menempatkan petugas di bandara khusus tersebut. Jika sudah ada permintaan, ia akan memastikan pula akan ada pegawai yang dikirim ke lokasi tersebut.&nbsp;</p> <p>"Kalau mau dikasih ya kita siap orangnya. Orang bea cukai banyak kok. Imigrasi juga di telepon mau ngasih katanya," ujar Purbaya.&nbsp;</p> <p>"Jadi pada dasarnya kita siap. begitu ditugaskan kita kirim orang ke sana," tutupnya.&nbsp;</p> <p>Sebelumnya, viral di media sosial soal kehadiran sebuah bandara di Morowali, Sulawesi Tengah bernama IMIP Private Airport yang disebut-sebut ilegal lantaran tidak difasilitasi kelengkapan internasional. Meliputi, layanan keimigrasian hingga bea dan cukai.&nbsp;</p> <p>Bahkan ada salah seorang warganet yang menyebut, operasional bandara tersebut seolah-olah menjadi bentuk keberadaan negara dalam negara. Lantaran ramai disebut ilegal, warganet pun menguliti soal bandara khusus yang ternyata keberadaannya diresmikan langsung pada era Presiden Joko Widodo.&nbsp;</p> <p>"Bandara yang beroperasi di Kawasan Industri Morowali, Sulteng, diduga beroperasi tanpa otoritas, tidak diawasi oleh Bea Cukai dan Imigrasi, terkesan eksklusif, tertutup dan seperti negara dalam negara. Bandara yang diresmikan oleh Jokowi pada ini, diminta publik untuk diusut secara tuntas, karena adanya potensi pelanggaran yang terjadi bertahun -tahun tanpa intervensi negara," tutur salah satu warganet di media sosial X.</p> <p>&nbsp;</p>

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa siap menempatkan petugas Bea dan Cukai di bandara IMIP Morowali yang viral.

Viral Bandara Khusus PT IMIP Morowali Disebut Ilegal, Purbaya Akui Siap Tempatkan Petugas Bea Cukai

<p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/19/imip-1846633881.jpg" alt="Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq (kiri) bersama Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH Rizal Irawan (kanan) saat kunjungan kerja di Pulogadung, Jakarta. (Humas KLH)" width="100%">
<figcaption>Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq (kiri) bersama Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH Rizal Irawan (kanan) saat kunjungan kerja di Pulogadung, Jakarta. (Humas KLH)</figcaption>
</figure> &nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) kembali menunjukkan tajinya kepada perusahaan nakal, yang berpotensi merusak lingkungan. Kali ini yang jadi sasaran adalah kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Perusahaan tersebut ditengarai melanggar dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup (amdal).</p> <p>Hasil penelusuran tim dari KLH, setidaknya ada empat pelanggaran amdal yang dilakukan. Perinciannya adalah ditemukan kegiatan berupa pembangunan pabrik dan kegiatan lainnya seluas lebih dari 1.800 hektare (Ha) yang berada di luar dokumen amdal.</p> <p>Kemudian timbunan slag nikel dan tailing tanpa izin seluas lebih dari 10 Ha dengan volume diduga lebih dari 12 juta ton.</p> <p>Temuan selanjutnya adalah kualitas udara di wilayah industri IMIP tidak sehat. Kondisi ini dibuktikan dengan hasil pemantauan terhadap udara ambien pada parameter TSP (dust) dan PM 10 yang melebihi baku mutu.</p> <p>Penyebab buruknya kualitas udara tersebut diantaranya disebabkan oleh 24 sumber emisi pada tenant PT IMIP yang tidak memasang alat Continous Emissions Monitoring System (CEMS).</p> <p>Lalu yang keempat adalah, PT IMIP tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal. Dengan kata lain, air limbah tidak dikelola dengan baik sehingga mencemari lingkungan.</p> <p>Tim pengawas juga menemukan pelanggaran lingkungan di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bahomakmur, yang belum memiliki persetujuan lingkungan. Pengelolaan air lindi dari sampah juga tidak dilakukan dengan baik dan berpotensi mencemari lingkungan sekitarnya.</p> <p>Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, temuan itu merupakan hasil pengawasan langsung oleh tim pengawas lingkungan hidup di bawah koordinasi Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH. "Hasil pengawasan menunjukkan bahwa terdapat beberapa fasilitas yang tidak terlingkup di dalam dokumen Amdal IMIP," kata Hanif dalam keterangannya Rabu (18/6).</p> <p>Selain itu, tim pengawas lingkungan hidup menemukan adanya bukaan lahan seluas lebih kurang 179 Ha yang berbatasan langsung dengan areal IMIP. Kondisi itu menjadi perhatian KLH. Hanif mengingatkan supaya PT IMIP selaku pengelola kawasan menaati persetujuan lingkungan dan dokumen lingkungan Amdal.</p> <p>"PT IMIP harus menghentikan kegiatan yang belum dilingkup dalam persetujuan lingkungannya," tegas Hanif.</p> <p>Untuk diketahui, kawasan industri PT IMIP berada di atas lahan seluas 2.000 Ha. Saat ini telah menjadi pusat aktivitas industri besar dengan 28 perusahaan yang telah beroperasi serta 14 perusahaan dalam tahap konstruksi.</p> <p>Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH Rizal Irawan mengatakan, KLH akan menerapkan multi-instrumen hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang terbukti melanggar. &nbsp;"Kami akan menerapkan sanksi administratif berupa Paksaan Pemerintah dan Denda Administratif," jelasnya.</p> <p>Selain itu, KLH juga melakukan audit lingkungan terhadap seluruh kawasan industri IMIP. Audit ini bertujuan untuk menemukan penimbunan limbah B3 tailing. Dia menegaskan, proses hukum pidana dan perdata akan mereka lanjutkan.</p>

Kementerian Lingkungan Hidup menindak tegas PT IMIP di Morowali yang melanggar dokumen Amdal dengan sanksi administratif.

Parah! Empat 'Dosa' PT IMIP, dari Timbun Slag Nikel dan Tailing Tanpa Izin sampai Nggak Bangun IPAL Komunal

<div id="m#msg-f:1788678992510805070" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/21/InShot_20240121_122234392-3206798503.jpg" alt="Kebakaran smelter PT SMI." width="100%">
<figcaption>Kebakaran smelter PT SMI.</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kecelakaan kerja kembali terjadi di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng), Jumat (19/1) kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kali ini tungku smelter milik PT Sulawesi Mining Investment (SMI) yang mengalami kebakaran yang disebabkan oleh meluapnya cairan slag. Akibatnya terjadi paparan panas terhadap jaringan kabel listrik di area tersebut hingga menyebabkan kebakaran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Media Relations Head PT IMIP Dedy Kurniawan membantah tungku smelter PT SMI Morowali meledak. Ia menyebut kecelakaan kerja di PT SMI akibat melubernya slag di tungku 1 smelter milik PT SMI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada hari Jumat, 19 Januari 2024 sekitar pukul 19.40 WITA, tungku 1 yang berada di smelter milik PT Sulawesi Mining Investment (SMI) meluap dan mengakibatkan cairan slag yang berada di dalam meluber dan merambat hingga ke lantai dasar smelter," kata Dedy saat dihubungi <em>JawaPos.com,</em> Minggu (21/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, slag merupakan limbah atau ampas dari hasil pengolahan pabrik pemurnian logam mineral.&nbsp;Dia menjelaskan, untuk mencegah terjadinya kebakaran, aliran listrik di smelter milik PT SMI lalu dipadamkan. Seluruh karyawan yang bekerja di area tersebut juga dievakuasi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebanyak empat unit mobil pemadam kebakaran lalu melakukan pemyemprotan untuk mendinginkan cairan slag. Kurang lebih 45 menit cairan slag akhirnya berhasil didinginkan," jelas Dedy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Dedy memastikan tidak ada korban terluka dalam kejadian itu. Menurutnya, hanya ada dua orang karyawan yang dievakuasi untuk mendapatkan observasi dan penanganan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hasil observasi, tidak ditemukan luka apa pun. Setelah selama kurang-lebih dua jam berada di instalasi klinik PT IMIP, kedua karyawan tersebut diizinkan pulang ke rumahnya masing-masing," lanjutnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun saat ini, Dedy menyebut bahwa situasi di Kawasan IMIP, khususnya PT SMI telah kembali normal. "Situasi saat ini sudah kembali normal. Namun pihak PT SMI masih menghentikan pengoperasian tungku 1 untuk kebutuhan investigasi dan perbaikan," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Media Relations Head PT IMIP Dedy Kurniawan membantah tungku smelter PT SMI Morowali meledak. Tapi, melubernya slag di tungku 1 smelter.

Kronologi Kebakaran Tungku Smelter PT SMI di Morowali

<div id="m#msg-f:1788675384038276018" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/21/InShot_20240121_122234392-3206798503.jpg" alt="Kebakaran smelter PT SMI." width="100%">
<figcaption>Kebakaran smelter PT SMI.</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;</div> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Tungku smelter milik PT Sulawesi Mining Investment (SMI) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng) mengalami kebakaran pada Jumat, 19 Januari 2024 sekitar pukul 19.40 WITA.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan info yang beredar, sebanyak dua orang pekerja dilaporkan terluka. Namun, Media Relations Head PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Dedy Kurniawan memastikan bahwa tidak ada korban terluka dalam insiden tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Atas kejadian tersebut, ada dua orang karyawan yang dievakuasi untuk mendapatkan observasi dan penanganan. Hasil observasi, tidak ditemukan luka apa pun," kata Dedy Kurniawan saat dihubungi <em>JawaPos.com,</em> Minggu (21/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setelah selama kurang-lebih dua jam berada di instalasi klinik PT IMIP, kedua karyawan tersebut diizinkan pulang ke rumahnya masing-masing," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, kebakaran tungku smelter milik PT Sulawesi Mining Investment (SMI) ramai di media sosial. Dalam video beredar yang dilihat JawaPos.com, sejumlah pekerja tampak merekam kebakaran tungku smelter.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Api terlihat berkobar dengan asap yang membumbung tinggi. Dalam video juga terlihat sejumlah mobil pemadam kebakaran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sejumlah netizen bahkan mendesak agar perusahaan melakukan audit investigasi terkait K3. Terlebih kebakaran di kawasan IMIP Morowali ini telah terjadi untuk kedua kalinya, sebelumnya kebakaran telah terjadi pada 24 Desember 2023, milik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tungku PT SMI meledak malam ini, ini sudah kejadian keberapa, apakah harus tunggu banyak korban untuk menghentikan sementara operasional perusahaan tambang cina agar dilakukan audit investigasi menyeluruh terkait K3 perusahaan?" tulis akun X @5t3v3n_P3g3L.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berita duka dari PT SMI salah satu perusahaan yg berlokasi didalam kawan PT IMIP (Indonesia Morowali Industrial Park), kejadian terjadi pukul 20.45 WITA @susipudjiastuti @Dandhy_Laksono @faridgaban @LaodeMSyarif @erasmus70 saya rasa kita harus terang2an bhw K3 disana tdk standar," ujar akun X @ring1___.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

"Atas kejadian tersebut, ada dua orang karyawan yang dievakuasi untuk mendapatkan observasi dan penanganan," katanya.

Tungku Smelter PT SMI Terbakar, IMIP Pastikan Tidak Ada Korban Luka

pt imip morowali

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pt imip morowali

Berita Terkini

Bantah Pernah Resmikan Bandara IMIP, Jokowi: Yang Saya Resmikan Bandara Maleo di Morowali

Viral Bandara Khusus PT IMIP Morowali Disebut Ilegal, Purbaya Akui Siap Tempatkan Petugas Bea Cukai

Parah! Empat 'Dosa' PT IMIP, dari Timbun Slag Nikel dan Tailing Tanpa Izin sampai Nggak Bangun IPAL Komunal

Kronologi Kebakaran Tungku Smelter PT SMI di Morowali

Tungku Smelter PT SMI Terbakar, IMIP Pastikan Tidak Ada Korban Luka

Download Aplikasi JawaPos.com