<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG-20230117-WA01161.jpg" alt="TKA dan TKI PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah menunjukkan keharmonisan pascabentrok, Selasa (17/1). Humas Polda Sulteng/Antara" width="100%">
<figcaption>TKA dan TKI PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah menunjukkan keharmonisan pascabentrok, Selasa (17/1). Humas Polda Sulteng/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Aktivitas kerja di PT Gunbuster Nickel Industri (GNI), Morowali Utara, sudah berjalan normal. Suasana damai dan harmonis terlihat tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja asing asal Tiongkok.  Kabid Humas Polda Sulteng Kombes Pol Didik Supranoto memastikan jika tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja asing asal Tiongkok di PT Gunbuster Nickel Industry sudah berdamai. Saat ini, mereka sudah mulai membaur lagi dan kembali bekerja seperti biasa.  Meski sudah damai, aparat keamanan dari TNI/Polri tetap disiagakan. Jumlahnya, 709 personel. Itu dilakukan untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan karyawan.  "Untuk lebih menjamin keamanan, petugas ditempatkan di sejumlah titik. Di antaranya pintu masuk perusahaan, beberapa pos, mess karyawan TKA dan kantor PT GNI. Serta beberapa pos yang dibangun dalam kawasan perusahaan," ujar Didik.  Sejak Selasa (17/1), situasi sudah aman dan aktifitas para karyawan kembali berjalan normal. Tenaga kerja asing dan lokal dapat kerja bersama dengan berdampingan.  Sementara, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya akan terus mengawal dan menindaklanjuti hasil kesepakatan antara pekerja dengan manajemen PT GNI Morowali Utara, Sulawesi Tengah.  “Besok Pak Wamenaker juga turun untuk menindaklanjuti hasil pertemuan dengan manajemen GNI. Kita tinggal mengawal bagaimana kesepakatan yang sudah dibangun itu,” kata Menaker kepada wartawan di Jakarta, Rabu (18/1).  Dia juga mengatakan kalau dirinya memastikan kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni antara manajemen PT GNI dan pekerja bisa dijalankan dengan baik. Sebagai informasi, secara umum terdapat 7 dari 8 tuntutan permintaan pekerja yang sudah di terima dan akan ditindaklanjuti oleh pihak PT. GNI sedangkan satu lagi masih menunggu mediasi.

Sudah Berdamai, Aktifitas Pekerja di PT GNI Berjalan Normal Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gatot-minta-fotonya-diturunkan-gerindra-itu-urusannya-pak-ferry_m_.jpg" alt="Habiburokhman. (Hendra Eka/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Habiburokhman. (Hendra Eka/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi III DPR RI berencana mendatangi PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, pada Kamis (19/1) mendatang. Kedatangan para anggota parlemen ini dilakukan untuk mengetahui kondisi terkini usai bentrokan yang memakan korban jiwa.  "Kamis hingga Jumat, saya akan ikut dalam rombongan Komisi III yang rencananya akan melakukan kunjungan kerja spesifik ke Sulawesi tengah terkait insiden di Morowali Utara," kata Anggota Komisi III DPR RI, Habiburokhman dikonfirmasi, Selasa (17/1).  Politikus Partai Gerindra ini mengungkapkan, kunjungan tersebut dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang terjadi di PT GNI.  "Kunjungan ini demi untuk mencari jalan keluar penyelesaian masalah kejadian di PT GNI secara hukum yang adil bagi semua pihak," tegas Habiburokhman.  Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menginstruksikan institusi Polri untuk menindak tegas pelaku kerusuhan di pabrik smelter PT Gunbuster Nickel Industri (GNI), Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Tak dipungkiri, peristiwa kerusuhan itu mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.  "Yang jelas beliau (Presidsn Jokowi) memerintahkan kepada kepolisian untuk menindaktegas pelaku tindak pidana atau pengrusakan dan pelaku pelanggar hukum," ucap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/1).  Selain itu, kata Listyo, Presiden Jokowi juga meminta agar kasus tersebut diungkap seterang-terangnya. Kepala negara juga meminta Polri, menjaga agar seluruh kegiatan operasional PT GNI bisa kembali berjalan.  "Karena ini juga tentunya akan mengganggu tenaga kerja Indonesia yang jumlahnya cukup besar, yang tentunya akan terdampak apabila operasional dari perusahaan terganggu," ujar Listyo.  Oleh karena itu, Listyo menekankan pihaknya akan menindak tegas pelaku-pelaku perusakan dan anarkis. Hal ini agar peristiwa serupa tak terulang, khususnya insiden bentrokan antar pekerja di PT GNI Morowali Utara.  "Tentu kepolisian bersama-sama dengan rekan-rekan TNI siap untuk menjaga, megnawal dan mengamankan program-program yang menjadi kebijakan pemerintah termasuk program yang terkait dengan investasi," tegas Listyo.  Bupati Morowali Utara (Morut) Delis Julkasson Hehi mengecam keras terjadinya aksi unjuk rasa anarkis di lokasi industri pengolahan nikel (smelter) PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) di Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur, Sabtu (14/1).  “Saya sangat menyesalkan, bahkan mengecam keras aksi yang ditengarai dipicu oleh para provokator dari luar yang membawa agenda-agenda lain,” ungkap Delis, usai bertemu Kapolda Sulteng Irjen Pol Rudy Sufahriadi di kediaman Kapolda Sulteng, Kota Palu, Minggu (15/1) sebagaimana dikutip dari SumutPos.co, jaringan pemberitaan JawaPos.  Delis mengatakan, menyerahkan sepenuhnya kepada jajaran kepolisian dan aparat keamanan lainnya untuk menangani secara hukum para perusuh, serta segera memulihkan situasi keamanan yang selama ini berjalan kondusif, agar industri kembali berjalan normal.  Delis menduga, kerusuhan ini dipicu oleh provokator dari luar kepentingan kesejahteraan karyawan dan keberlangsungan industri nikel dengan membawa agenda-agenda mereka.  “Kami tidak ingin suasana tenteram dan damai yang selama ini terjaga di Morut, dirusak oleh para provokator. Kami menginginkan kehadiran investor untuk mengelola potensi daerah bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.  Kerusuhan yang terjadi di lingkungan PT GNI tersebut, dilaporkan menimbulkan 2 orang korban jiwa (meninggal dunia), seorang TKI lokal dan seorang TKA, serta kerugian material yang cukup besar.  Dilaporkan pula terjadi penjarahan di asrama putri TKI lokal, serta pembakaran aset perusahaan. Sekitar 70 orang telah ditahan kepolisian untuk diusut tuntas terkait aksi anarkis tersebut.

Pekan Ini Komisi III DPR Akan Sambangi PT GNI di Morowali Utara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/KPU-dan-Polri-Teken-Kerja-Sama-Pengamanan-Pemilu-2024-Dery-Ridwansah-6-.jpg" alt="Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memastikan tidak ada pemukulan dari Tenaga Kerja Asing (TKA) kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Kabar ini awalnya beredar di media sosial sebelum kerusuhan pecah.  Sigit mengatakan, kerusuhan ini bermula dari ajakan mogok bekerja. Lalu terjadi pro dan kontra, hingga akhirnya disebarkan isu pemukulan.  "Peristiwa yang terjadi awalnya ada ajakan mogok karyawan, kemudian di situ menimbulkan pro dan kontra, kemudian ada upaya pemaksaan dan di situlah ditolak dan diviralkan diprovokasi ada pemukulan dari TKA ke TKI," kata Sigit di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/1).  Sigit mengatakan, di Morowali Utara setidaknya ada 1.300 TKA dan 11.000 TKI. Mereka bekerja sesuai keahlian masing-masing. Oleh karena itu, dipastikan tidak ada pemukulan.  "Terkait isu provokasi yang ada, peristiwa sebetulnya tidak seperti it," jelas Sigit.  Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan institusi Polri untuk menindak tegas pelaku kerusuhan di pabrik smelter PT Gunbuster Nickel Industri (GNI), Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Tak dipungkiri, peristiwa kerusuhan itu mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.  "Yang jelas beliau (Presidsn Jokowi) memerintahkan kepada kepolisian untuk menindaktegas pelaku tindak pidana atau pengrusakan dan pelaku pelanggar hukum," kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/1).  Selain itu, kata Listyo, Presiden Jokowi juga meminta agar kasus tersebut diungkap seterang-terangnya. Kepala negara juga meminta Polri, menjaga agar seluruh kegiatan operasional PT GNI bisa kembali berjalan.  "Karena ini juga tentunya akan mengganggu tenaga kerja Indonesia yang jumlahnya cukup besar, yang tentunya akan terdampak apabila operasional dari perusahaan terganggu," ucap Listyo.

Bentrok di PT GNI Bukan Dipicu TKA Pukul TKI, tapi Ajakan Mogok Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Demo-Tolak-UU-Cipta-Kerja-Bentrok-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Petugas Brimob POLRI menghalau Massa pengunjuk rasa di Jalan Kwitang Raya, Jakarta, Selas (13/10/2020). Massa pengunjuk rasa yang menolak Omnibus Law akhirnya dibubarkan aparat. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Petugas Brimob POLRI menghalau Massa pengunjuk rasa di Jalan Kwitang Raya, Jakarta, Selas (13/10/2020). Massa pengunjuk rasa yang menolak Omnibus Law akhirnya dibubarkan aparat. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Morowali Utara (Morut) Delis Julkasson Hehi mengecam keras terjadinya aksi unjuk rasa anarkis di lokasi industri pengolahan nikel (smelter) PT. Gunbuster Nickel Industri (GNI) di Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur pada Sabtu (14/1) siang sampai malam hari.  "Saya sangat menyesalkan bahkan mengecam keras aksi yang ditengarai dipicu oleh para provokator dari luar yang membawa agenda-agenda lain," kata Delis usai bertemu Kapolda Sulteng Irjen Pol Rudy Sufahriadi di kediaman Kapolda Sulteng di Kota Palu, Minggu siang, (15/1).  Delis mengatakan, menyerahkan sepenuhnya kepada jajaran kepolisian dan aparat keamanan lainnya untuk menangani secara hukum para perusuh serta dapat segera memulihkan situasi keamanan yang selama ini berjalan kondusif agar industri kembali berjalan normal.  Bupati Morut menduga keras kerusuhan ini dipicu oleh provokator dari luar kepentingan kesejahteraan karyawan dan keberlangsungan industri nikel dengan membawa agenda-agenda mereka.  "Kami tidak ingin suasana tenteram dan damai yang selama ini terjaga di Morut, dirusak oleh para provokator. Kami menginginkan kehadiran investor untuk mengelola potensi daerah bagi kesejahteraan masyarakat," ujarnya.  Delis juga membantah isu-isu yang disebarkan para provokator bahwa kerusuhan yang ditandai pengrusakan, pembakaran, dan penjarahan tersebut dipicu oleh penganiayaan oleh oknum tenaga kerja asing (TKA) terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI).  "Tolong diluruskan informasinya ya. TKA yang diserang duluan, lalu terjadi bentrok. Di tengah bentrok ini, ada oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan untuk melakukan pengrusakan dan penjarahan di asrama karyawan putri TKI," ujar Delis lagi.  Guna memulihkan situasi di sekitar GNI, Bupati Delis telah memerintahkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Morut untuk mengumpulkan ormas-ormas agar memiliki kesatuan pemahaman serta pernyataan yang benar terkait peristiwa ini.  Bupati juga meminta Camat Petasia Timur dan para kepala desa mengumpulkan warganya untuk memberikan pengarahan agar tidak terpancing dengan provokasi yang dilakukan oknum-oknum yang ingin merusak persatuan dan kesatuan serta situasi harmonis yang telah terjalin di masyarakat selama ini.  Kerusuhan yang terjadi di lingkungan PT. GNI tersebut dilaporkan menimbulkan dua orang korban jiwa (meninggal dunia), seorang TKI dan seorang TKA serta kerugian material yang cukup besar.  Dilaporkan pula terjadi penjarahan di asrama putri TKI serta pembakaran asset perusahaan. Sekitar 70 orang telah ditahan kepolisian untuk diusut tuntas aksi anarkis tersebut.  Sementara itu, Direktur Intelkam Polda Sulteng dan Sekda Morut Musda Guntur yang didampingi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Morut Buharman Lambuli, saat berita ini dibuat, sedang melakukan pertemuan dengan manajemen PT. GNI untuk membahas berbagai hal terkait kerusuhan tersebut. Pertemuan ini dihadiri oleh Kapolres Morut dan Dandim Morowali dan Morowali Utara.

Morowali Utara dan Mencekam, TKA dan Pekerja Lokal Bentrok