<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/13/WhatsApp-Image-2024-07-13-at-093416-1377028742.jpg" alt="Kegiatan aksi bersih desa dan peduli lingkungan PT GNI di Morowali Utara. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kegiatan aksi bersih desa dan peduli lingkungan PT GNI di Morowali Utara. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) kembali menunjukkan komitmen terhadap pelestarian lingkungan. Mereka dengan aksi bersih-bersih desa lingkar perusahaan dengan mengajak seluruh elemen masyarakat dan sejumlah karyawan. Aksi dilakukan di Desa Bungintimbe, Petasia Timur, Morowali Utara. Kegiatan itu dalam rangka Perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Aksi bersih-bersih desa tidak hanya melibatkan karyawan, tetapi juga mengundang partisipasi aktif dari masyarakat sekitar. Membuktikan bahwa menjaga kebersihan lingkungan tidak bisa dilakukan satu pihak, tetapi memerlukan kerja sama semua lapisan masyarakat. Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Utara Ni Wayan Evi Yuniarti mengapresiasi kegiatan aksi bersih desa tersebut. Hal itu sejalan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang dikampanyekan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memiliki tema Penyelesaian Krisis Iklim dengan Inovasi dan Prinsip Keadilan. &rdquo;Dinas Lingkungan Hidup Morowali Utara sangat mengapresiasi kegiatan yang digagas PT GNI. Ini merupakan aksi sekaligus kampanye ke masyarakat untuk menjaga lingkungan serta mengedukasi masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan,&rdquo; terang Ni Wayan. &rdquo;Kami berharap, setiap Hari Lingkungan Hidup, PT GNI dapat selalu melakukan aksi-aksi seperti ini. Aksi membersihkan sampah, maupun aksi penanaman pohon, untuk mengadaptasi perubahan iklim,&rdquo; tambah dia. Head of Corporate Communication PT GNI Mellysa Tanoyo menjelaskan, melalui kegiatan itu diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih peduli dan bertindak nyata menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal mereka. &rdquo;Kami percaya bahwa kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Melalui aksi bersih-bersih desa ini, kami ingin menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Kami berharap aksi ini dapat menjadi inspirasi dan edukasi bagi masyarakat untuk terus menjaga kebersihan lingkungan mereka,&rdquo; ucap Mellysa. PT GNI telah berkomitmen untuk dapat menjalankan bisnis yang baik dan keberlanjutan. Selain aksi bersih-bersih desa, perusahaan juga telah mengimplementasikan berbagai program pelestarian lingkungan, seperti melakukan pembibitan dan penanaman 40.000 pohon berbatang keras di area smelter berkolaborasi dengan Milenial Indonesia Menanam. Mellysa menambahkan dalam menjalankan bisnis, pihaknya ingin selalu berupaya berkontribusi positif bagi masyarakat dan generasi-generasi yang akan datang melalui berbagai program kesejahteraan lingkungan dan masyarakat.&nbsp; &rdquo;Kami percaya bahwa dengan menjalankan bisnis yang bertanggung jawab, perusahaan tidak hanya akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, tetapi juga dapat berkontribusi pada pelestarian lingkungan untuk generasi mendatang,&rdquo; ungkap Mellysa.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali Utara mengapresiasi kegiatan aksi bersih desa dan kegiatan peduli lingkungan dari PT GNI

Aktif Lestarikan Lingkungan Ajak Masyarakat Partisipasi dalam Aksi Bersih-bersih Desa di Morowali Utara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-20-at-20.07.33.jpeg" alt="Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor meninjau PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Morowali Utara, Sulawesi Tengah pada Kamis (19/1) terkait kerusuhan pekerja yang terjadi beberapa waktu lalu. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor meninjau PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Morowali Utara, Sulawesi Tengah pada Kamis (19/1) terkait kerusuhan pekerja yang terjadi beberapa waktu lalu. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peristiwa kerusuhan yang terjadi di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Morowali Utara (Morut), Sulawesi Tengah (Sulteng) dinilai dampak dari pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Peristiwa ini menimbulkan jatuhnya korban jiwa.  "Kalau ditelisik lebih jauh, hal itu disebabkan karena persoalan regulasi UU dan politik hukum yang bermasalah. Selagi persoalan regulasi ini tidak dituntaskan, maka persoalan-persoalan kerusuhan seperti itu akan terus terjadi di berbagai tempat," kata Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS Indra kepada wartawan, Kamis (26/1).  Indra menegaskan, sikap PKS sejak awal mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menerbitkan Perppu untuk mencabut UU Cipta Kerja. Menurutnya, sampai saat ini sikap PKS tegas menolak hadirnya UU Cipta Kerja.  "Sampai saat ini sikap PKS jelas dan konsisten, menolak UU Cipta Kerja," tegas Indra.  Menurut Indra, jika penegakan hukum berjalan sebagaimana mestinya, para pemangku kepentingan melakukan tugasnya sebagaimana mestinya, tentu kerusuhan yang terjadi di PT GNI Morowali Utara, tidak akan pernah terjadi.  "Saat ini di Morowali Utara, kedepan bisa saja terjadi ditempat-tempat lain," tegas Indra.  Sementara itu, Anggota DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani menegaskan, apapun aturan yang hadir di tengah rakyat harus memberikan perlindungan. Termasuk juga kehadiran UU Cipta Kerja.  "Kejadian di PT GNI Morowali Utara, tidak akan pernah terjadi kalau kita mampu memperkuat dititik hulunya, yaitu masalah di ruang regulasi (UU) yang seharusnya berpihak kepada kelompok pekerja," tegas Netty.  Netty menyebut, kejadian di PT GNI Morowali Utara hanya salah satu letupan dari di sahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja. Terlebih memang, Fraksi PKS sejak awal menolak hadirnya UU Cipta Kerja.  "Saat ini posisi tawar para pekerja kita sangat lemah. Bahkan sebelum disahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja," pungkas Netty.

PKS Sebut Peristiwa PT GNI Dampak dari Hadirnya UU Cipta Kerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/WhatsApp-Image-2023-01-20-at-20.07.33.jpeg" alt="Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor meninjau PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Morowali Utara, Sulawesi Tengah pada Kamis (19/1) terkait kerusuhan pekerja yang terjadi beberapa waktu lalu. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor meninjau PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Morowali Utara, Sulawesi Tengah pada Kamis (19/1) terkait kerusuhan pekerja yang terjadi beberapa waktu lalu. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor meninjau PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Morowali Utara, Sulawesi Tengah pada Kamis (19/1) terkait kerusuhan pekerja yang terjadi beberapa waktu lalu.  Di PT GNI, Wamenaker bertemu dengan manajemen perusahaan. Afriansyah Noor menyampaikan kepada manajemen perusahaan agar segera melakukan perbaikan, baik terkait K3, hubungan industrial, maupun lainnya yang terkait ketenagakerjaan.  "Tadi kita dengarkan juga, bahwa pihak manajemen menerima masukan dan menerima arahan dari kami, dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk memperbaiki K3-nya, hubungan antara pekerja dengan manajemen, semua akan dilakukan, dan mudah-mudahan ini pelajaran yang berharga buat kita," kata Wamenaker.  Afriansyah Noor mengatakan, dengan dilakukannya segala perbaikan, maka diharapkan kejadian serupa tidak terjadi lagi dan proses produksi perusahaan berjalan dengan lancar.  Wamenaker mengatakan bahwa keberadaan investasi sangat berharga karena dapat menunjang perekonomian Indonesia, terutama perekonomian masyarakat di Morowali Utara.  Meski demikian, Afriansyah Noor, menyatakan bahwa jika perusahaan terbukti melakukan pelanggaran norma-norma ketenagakerjaan, maka Kementerian Ketenagakerjaan tidak segan-segan melakukan langkah-langkah hukum.  Afriansyah Noor mengimbau kepada manajemen perusahaan agar mau mendengarkan setiap aspirasi dari pekerja. Sementara kepada pekerja, Wamenaker meminta agar dalam menyuarakan aspirasi dilakukan secara bijaksana dengan cara menjauhi aksi-aksi yang berpotensi anarkis.

Wamenaker Tinjau Langsung Lokasi Kerusuhan Pekerja di Morowali Utara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG-20230119-WA00961.jpg" alt="Wamenaker Afriansyah Noor (kiri) didampingi Bupati Morowali Utara Delis J. Hehi (tengah) dan Wabup Morowali Utara Djira (kanan) usai pertemuan tertutup dengan Manajemen PT GNI, Kamis (19/1). Rolex Malaha/Antara" width="100%">
<figcaption>Wamenaker Afriansyah Noor (kiri) didampingi Bupati Morowali Utara Delis J. Hehi (tengah) dan Wabup Morowali Utara Djira (kanan) usai pertemuan tertutup dengan Manajemen PT GNI, Kamis (19/1). Rolex Malaha/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Afriansyah Noor mengatakan, sedang melakukan investigasi pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. PT GNI baru saja dilanda kerusuhan internal karyawan.  ”Kami sedang lakukan investigasi terkait pelaksanaan K3 di sini, karena kerusuhan internal yang menimbulkan dua korban jiwa dan kerugian material yang sangat besar ini, pintu masuknya adalah K3,” ujar Afriansyah seperti dilansir dari Antara usai melakukan pertemuan tertutup dengan Direksi PT GNI di lokasi perusahaan Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Kamis (19/1).  Wamen menjelaskan, peristiwa yang disesali semua pihak itu berawal dari tuntutan karyawan agar melakukan perbaikan dalam pelaksanaan K3. Yakni antara lain penyediaan alat perlengkapan diri (APD) dan pemasangan kipas penyedot debu (exhaus) pada ruangan tertentu agar tidak berdebu.  Namun, lanjut dia, pihak perusahaan tidak menjalin komunikasi yang baik dengan karyawan, lembaga Bipartit dan Tripartit tidak berfungsi. Sehingga, tuntutan itu berkembang yang akhirnya memunculkan aksi unjuk rasa dan mogok kerja yang puncaknya terjadi pada Sabtu (14/1).  ”Kita lakukan investigasi dan kalau ditemukan pelanggaran-pelanggaran, perusahaan pasti mendapat sanksi sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Wamen Afriansyah Noor yang didampingi Bupati Morowali Utara Delis J. Hehi.  Investigasi yang sedang dilakukan Kemenaker, dalam kunjungan itu wamenaker membawa semua direktur di bidang ketenagakerjaan. Yakni, Direktur Kelembagaan K3, Direktur Pengendalian Tenaga Kerja Asing, dan Direktur Pemeriksaan.  ”Investigasi ini dilakukan untuk mencari solusi terbaik agar hubungan industrial di GNI berjalan dengan baik. Lembaga Tripatit dan Bipartit difungsikan sehingga perusahaan bisa berjalan baik dan pekerja lebih produktif dan sejahtera untuk Indonesia yang maju, bangkit lebih cepat, dan pulih lebih kuat, pasca pandemi Covid-19,” ujar Afriansyah Noor.  Asisten Manager Human Resources Development PT GNI Yanita Rajagukguk mengatakan, ada delapan tuntutan karyawan kepada manajemen. Yakni penyediaan APD, pemasangan alat penyedot debu, stop pemotongan upah yang tidak jelas aturannya, stop penerapan perjanjian kerja paro waktu (PKWT), dan mempekerjakan kembali karyawan yang sempat diberhentikan.  ”Semua usul itu sudah kami setujui,” ujar Yanita Rajagukguk.  Dalam publikasi yang dibagikan kepada rombongan Wamenaker, PT GNI merupakan salah satu proyek strategis nasional dalam hilirisasi industri mineral dan batu bara (Minerba). Sampai saat ini sudah menanamkan modalnya hampir Rp 30 triliun dan akan berkembang hingga sekitar Rp 60 triliun.  Perusahaan itu akan membangun 24+1 jalur produksi dengan kapasitas 1,9 juta ton ferronikel per tahun. Saat ini, sudah beroperasi satu smelter dan dua masih dalam proses konstruksi yang menyerap sekitar 11.000 tenaga kerja Indonesia dan 1.300 TKA.  Selain itu akan dibangun pula pembangkit listrik berkapasitas 1.115 MW, dan dermaga penumpukan material yang dapat menampung tongkang berukuran 9x5.000 DWT dan kapal bertonase 2x50.000 DWT. Semua proyek itu diprediksi akan menyerap 20.000 orang tenaga kerja, 90 persen adalah tenaga kerja Indonesia yang diprioritaskan pada masyarakat Morowali Utara

Wamenaker Investigasi Pelaksanaan K3 di PT GNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/0212-212.jpeg" alt="Pasukan satuan Brimob Detasemen C Polda Jateng mengikuti apel gabungan di Mapolresta Surakarta, Kamis (2/12). Bambang Dwi Marwoto/Antara" width="100%">
<figcaption>Pasukan satuan Brimob Detasemen C Polda Jateng mengikuti apel gabungan di Mapolresta Surakarta, Kamis (2/12). Bambang Dwi Marwoto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 100 personel atau satu SSK (Satuan Setingkat Kompi) Brimob Polda Gorontalo dikirimkan ke Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) untuk tugas pengamanan di PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) Morowali Utara (Morut), Sulawesi Tengah (Sulteng) usai bentrokan antarkaryawan.  Komandan Satuan Brimob (Dansat) Polda Gorontalo Kombes Pol Muhammad Ridwan, di Gorontalo, Kamis, (19/1) mengatakan, 100 personelnya dilepas secara resmi di Bandara Djalaluddin Gorontalo untuk membantu Polda Sulteng.  Dansat Brimob menyampaikan bahwa perlu diketahui keberangkatan BKO ke Polda Sulteng itu bentuk tanggung jawab sebagai rayonisasi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo sebagai polda terdekat.  "Ini sebagai bentuk tanggung jawab kami, karena merupakan polda terdekat untuk diperbantukan melaksanakan tugas pengamanan," ujar Kombes Pol Muhammad Ridwan.  Berkaitan dengan tugas pengamanan, Dansat Brimob Polda Gorontalo itu mengharapkan kepada personel yang ditugaskan agar memahami situasi dan perkembangan setelah terjadinya kerusuhan dan tidak memandang remeh dengan situasi.  "Saya berharap kepada komandan kompi untuk segera berkoordinasi dengan satuan yang ada di Polda Sulteng, baik itu dengan brimob dan satuan TNI," ujarnya pula.  Selain itu, Dansat Brimob menyampaikan pesan Kapolda Gorontalo Irjen Pol Helmy Santika kepada personel yang ditugaskan, untuk selalu waspada dan laksanakan tugas dengan baik.  "Kepada komandan kompi untuk melakukan pengawasan, jaga nama baik satuan, selamat bertugas, negara hadir, negara tidak boleh kalah, brimob untuk Indonesia," kata Kombes Pol Muhammad Ridwan.

Usai Kericuhan PT GNI, 100 Personel Brimob Diterbangkan ke Morut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/AZK_6516.jpg" alt="Mulyanto PKS" width="100%">
<figcaption>Mulyanto PKS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menilai, sikap Pemerintah lemah hadapi manajemen PT. Gunbuster Nichel Industry (GNI). Sebagai pemegang otoritas kekuasaan, harusnya Pemerintah bisa memaksa pihak GNI membuka semua data operasional perusahaan, yang diduga menjadi penyebab bentrok maut Sabtu (14/1) lalu.  Menurut Mulyanto, Pemerintah harus hadir dalam perkara yang serius seperti ini. Usut akar masalah bentrok ini secara objektif sehingga tidak ada satu pihak yang dirugikan.  "Pemerintah punya kewenangan memaksa PT. GNI bersikap terbuka dan profesional terkait tenaga kerja mereka serta menjamin suasana yang kondusif bagi produktivitas kerja," kata Mulyanto kepada wartawan, Kamis (19/1).  Dengan kewenangan yang ada harusnya Pemerintah bisa bergerak cepat menemukan akar masalahnya. Bukan sekedar mengimbau. Kalau sekedar mengimbau siapapun bisa," singgung Mulyanto.  Mulyanto menyebut, sikap lemah seperti itu menunjukan Pemerintah tidak punya wibawa di hadapan PT. GNI. Padahal negara yang diwakili Pemerintah memiliki kewenangan yang bersifat mengikat dan memaksa siapapun untuk mematuhi aturan yang berlaku.  Melalui instrumen regulasi dan kelembagan kementerian yang ada, Pemerintah harus dapat melakukan pengaturan dan pengawasan untuk memastikan, bahwa berbagai upaya investasi pengelolaan SDA di Indonesia sebesar-besarnya digunakan untuk kemakmuran masyarakat.  "Pemerintah jangan tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Terkesan lembek kepada investor China dan keras terhadap pekerja lokal," jelasnya.  Mulyanto menambahkan, akar masalah yang memicu mogok kerja yang berbuntut bentrok antar kelompok pekerja di atas adalah soal ketidakadilan upah dan K3. Menurutnya, hal ini tidak ditanggapi secara proporsional oleh PT.GNI, bahkan sampai kasus terjadinya ledakan kebakaran smelter yang menewaskan dua orang pekerja.  "Ini kan soal serius bagi keamananan dan keselamatan kerja dan masyarakat yang menuntut peran pengaturan dan pengawasan Pemerintah," tegas Mulyanto.  Oleh karena itu, Mulyanto mendesak negara harus hadir dan dirasakan kehadirannya oleh masyarakat melalui pemeriksaan, audit atau penilaian kelayakan teknologi, mesin, peralatan serta SOP operasi perusahaan khususnya smelter.  "Kalau melanggar, maka Pemerintah jangan sungkan-sungkan untuk mencabut izin operasional PT.GNI ini," papar Mulyanto.  Mulyanto juga mendesak Pemerintah mengevaluasi total program hilirisasi nikel, termasuk keberadaan TKA, baik jumlah, kualifikasi dan proses registrasinya. Menurutnya, persoalan ini menjadi perhatian publik, yang selama ini terkesan tertutup.  "Pemerintah harus membuka soal ini sejelas-jelasnya ke publik," pungkasnya.

Legislator PKS Minta Pemerintah Tak Lemah dengan PT GNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG-20230117-WA01161.jpg" alt="TKA dan TKI PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah menunjukkan keharmonisan pascabentrok, Selasa (17/1). Humas Polda Sulteng/Antara" width="100%">
<figcaption>TKA dan TKI PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah menunjukkan keharmonisan pascabentrok, Selasa (17/1). Humas Polda Sulteng/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Aktivitas kerja di PT Gunbuster Nickel Industri (GNI), Morowali Utara, sudah berjalan normal. Suasana damai dan harmonis terlihat tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja asing asal Tiongkok.  Kabid Humas Polda Sulteng Kombes Pol Didik Supranoto memastikan jika tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja asing asal Tiongkok di PT Gunbuster Nickel Industry sudah berdamai. Saat ini, mereka sudah mulai membaur lagi dan kembali bekerja seperti biasa.  Meski sudah damai, aparat keamanan dari TNI/Polri tetap disiagakan. Jumlahnya, 709 personel. Itu dilakukan untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan karyawan.  "Untuk lebih menjamin keamanan, petugas ditempatkan di sejumlah titik. Di antaranya pintu masuk perusahaan, beberapa pos, mess karyawan TKA dan kantor PT GNI. Serta beberapa pos yang dibangun dalam kawasan perusahaan," ujar Didik.  Sejak Selasa (17/1), situasi sudah aman dan aktifitas para karyawan kembali berjalan normal. Tenaga kerja asing dan lokal dapat kerja bersama dengan berdampingan.  Sementara, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya akan terus mengawal dan menindaklanjuti hasil kesepakatan antara pekerja dengan manajemen PT GNI Morowali Utara, Sulawesi Tengah.  “Besok Pak Wamenaker juga turun untuk menindaklanjuti hasil pertemuan dengan manajemen GNI. Kita tinggal mengawal bagaimana kesepakatan yang sudah dibangun itu,” kata Menaker kepada wartawan di Jakarta, Rabu (18/1).  Dia juga mengatakan kalau dirinya memastikan kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni antara manajemen PT GNI dan pekerja bisa dijalankan dengan baik. Sebagai informasi, secara umum terdapat 7 dari 8 tuntutan permintaan pekerja yang sudah di terima dan akan ditindaklanjuti oleh pihak PT. GNI sedangkan satu lagi masih menunggu mediasi.

Sudah Berdamai, Aktifitas Pekerja di PT GNI Berjalan Normal Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/JKT_CATATAN-AKHIR-TAHUN-MENKOPOLHUKAM_MIFTAHUL-HAYAT-3.jpg" alt="Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan catatan akhir tahun di Jakarta, Kamis (15/12/2022). Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan sejumlah capaian kementerian seperti pengesahan KUHP, penanganan kasus Ferdy Sambo, penyelesaian kasus HAM masa lalu, hingga p" width="100%">
<figcaption>Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan catatan akhir tahun di Jakarta, Kamis (15/12/2022). Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan sejumlah capaian kementerian seperti pengesahan KUHP, penanganan kasus Ferdy Sambo, penyelesaian kasus HAM masa lalu, hingga p</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kondisi <a href="https://www.jawapos.com/tag/morowali-utara/">Morowali Utara</a> (Morut), Sulawesi Tengah, pasca bentrokan karyawan di lokasi industri pengolahan nikel (smelter) PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) Sabtu (14/1) lalu telah pulih. Suasana kini benar-benar kondusif.  Penegasan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD kemarin (17/1). Pemerintah, lanjut dia, sangat menyesalkan peristiwa yang mengakibatkan korban jiwa itu. ”Aparat bersama pemerintah daerah dan PT GNI terus mencari penyelesaian dengan sebaik-baiknya,” bebernya.  Dia menyampaikan, pemerintah sudah mempelajari latar belakang peristiwa itu. Menurut Mahfud, sesuai dengan konstitusi, setiap warga negara berhak mendapat pekerjaan yang layak dan perlakuan adil. ”Oleh sebab itu, perusahaan hendaknya menyikapi setiap tuntutan pekerja dengan arif,” kata dia.  Di sisi lain, mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu meminta para pekerja menyampaikan aspirasi dan menuntut hak secara proporsional. ”Sesuai peraturan perundang-undangan,” tambah dia.  Terpisah, Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia bereaksi keras atas terjadinya bentrok berdarah antara tenaga kerja asing (TKA) dan tenaga kerja lokal <a href="https://www.jawapos.com/tag/pt-gni/">PT GNI</a>. Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat kemarin mendesak dijatuhkan sanksi tegas terhadap semua pihak yang terlibat dalam bentrokan. Termasuk TKA. ”Jangan sampai hanya karena alasan investasi, pemerintah lemah dalam hal penegakan hukum,” tegasnya.  Dia menilai, bentrokan terjadi lantaran kebijakan pemerintah Indonesia yang memberikan "karpet merah" kepada investor asing, khususnya Tiongkok.  Karena itu, dia mendesak Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja direvisi, khususnya pada klaster ketenagakerjaan. Aspek Indonesia juga menuntut jaminan kesejahteraan yang setara antara tenaga kerja lokal dan TKA di PT GNI. Tak boleh ada diskriminasi upah dan hak-hak bagi pekerja lokal.

Pascabentrok, Mahfud MD Tegaskan Situasi Morowali Utara Sudah Kondusif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG-20230117-WA01161.jpg" alt="TKA dan TKI PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah menunjukkan keharmonisan pascabentrok, Selasa (17/1). Humas Polda Sulteng/Antara" width="100%">
<figcaption>TKA dan TKI PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah menunjukkan keharmonisan pascabentrok, Selasa (17/1). Humas Polda Sulteng/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah menyebutkan tenaga kerja Indonesia (TKI) dan tenaga kerja asing (TKA) sudah berdamai pasca bentrok di PT Gunbuster Nickel Industry. Saat ini, mereka mulai membaur bekerja dan beraktivitas normal seperti biasa.  ”Kedua belah pihak sudah membaur secara harmonis melaksanakan aktivitas sesuai bidang pekerjaan masing-masing,” kata Kabidhumas Polda Sulteng Kombespol Didik Supranoto seperti dilansir dari Antara di Palu.  Dia menjelaskan, saat GNI kembali beroperasi diikuti 2.963 karyawan terdiri atas 350 TKA dan 2.613 TKI. Petugas melakukan pengamanan di kawasan itu dan situasi berjalan kondusif.  Selain itu, TNI/Polri menyiagakan sebanyak 709 personel, guna memberikan jaminan keamanan dan keselamatan seluruh karyawan.  ”Petugas ditempatkan di sejumlah titik. Di antaranya pintu masuk perusahaan, beberapa pos, mess karyawan TKA, kantor PT GNI, serta beberapa pos yang dibangun dalam kawasan perusahaan,” ujar Didik.  Dia berharap, harmonisasi antara TKI dan TKA terus terjaga guna mengembalikan citra positif perusahaan. Sekaligus mengangkat pamor Morowali Utara sebagai salah satu daerah industri yang aman dan nyaman untuk berinvestasi.  ”Kelancaran operasional perusahaan tidak terlepas dari kondusif keamanan di kawasan industri. Terkait masalah-masalah industrial yang bisa diselesaikan secara aturan undang-undang hendaknya dilakukan sesuai tahapnya, TNI/Polri akan mengawal proses tersebut, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik,” ucap Didik.  Kegiatan pertambangan di Sulteng salah satunya di Kabupaten Morowali Utara dikelola PT GNI, merupakan bagian dari proyek strategis nasional di bidang hilirisasi mineral dan batu bara. Dengan investasi dana sekitar tiga miliar dolar AS atau sekitar Rp 40 triliun untuk membangun smelter pengolahan nikel menjadi feronikel dan berbagai produk barang jadi berbahan baku nikel.  ”Polda Sulteng mengimbau masyarakat lingkar tambang dan karyawan GNI tidak terprovokasi dengan isu yang tidak jelas kebenarannya, sebab hal ini bisa mengundang riak,” ucap Didik.  Dari peristiwa bentrokan itu, polisi telah memeriksa 31 orang yang diduga terlibat. Dari 31 orang, 17 orang di antaranya terbukti melakukan perusakan fasilitas perusahaan, sedangkan 14 orang lainnya dinyatakan tidak terbukti, namun tetap diberlakukan wajib lapor.  ”Sisanya yang belum diperiksa, segera dilakukan pemeriksaan sebagai penanganan hukum,” tutur Didik.

Polda Sulteng Sebut TKI dan TKA di PT GNI Sudah Berdamai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Bahlil_Davos-Swiss.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia buka suara terkait kejadian bentrokan maut di perusahaan smelter nikel PT Gunbuster Nickel Industry (PT GNI), Morowali Utara, pada Sabtu (14/1) pekan lalu. Ia mendorong peristiwa tersebut bisa menjadi bahan evaluasi bersama.  "Dalam pandangan saya bahwa kejadian ini patut kita sayangkan, kita jangan menyalahkan si A si B, tapi kita jadikan ini sebagai bahan evaluasi kita bersama baik itu adalah masyarakatnya dalam hal ini karyawan, aparat keamanan dan investornya juga," kata Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di Davos, Swiss, yang dipantau secara daring, Selasa (17/1).  Menurutnya, kejadian yang membuat dua orang karyawan PT GNI meninggal dunia itu bisa melahirkan persepsi yang kurang elok. Meski demikian, ia mengaku belum menerima laporan lengkap soal masalah tersebut lantaran timnya masih melakukan pengecekan.  "Tim saya sedang diminta untuk mengecek, apasih masalahnya yang terjadi untuk mengetahui secara komperhensif. Saya belum bisa bicara secara detail karena belum tahu masalahnya," imbuhnya.  Selain itu, Bahlil mendorong seluruh pihak untuk mencari solusi dalam kejadian tersebut. Bahkan, ia meminta kepada media untuk tidak menggembor-gemborkan kasus ini.  "Mari kita cari solusi tidak menggembar-gemborkan ini menjadi masalah besar, karena di negara lain kalau ada masalah, beritanya tidak terlalu digembor-gemborkan supaya tidak merugikan negaranya," tandasnya.  Sebelumnya, Polri telah menetapkan 17 tersangka dalam kasus kerusuhan di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Aparat akan bestindak tegas kepada oknum-oknum yang membuat kerusuhan pecah.  “Beberapa pelaku perusakan sudah diamankan kurang lebih 71 dan 17 saat ini sudah tersangka,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Selasa (17/1).  Sigit mengatakan, saat ini 548 personel ditambah 2 satuan setara kompi (SSK) Brimob sudah dikerahkan ke lokasi. Situasi di lokasi kerusuhan pun mulai kondusif.  “Saya imbau seluruh masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dengan isu tidak jelas persoalannya, masalah industrial yang bisa diselesaiakan secara aturan Undang-Undang silakan dijalankan dan tentunya kita keamanan akan kawal proses tersebut sehingga berjalan baik,” jelas Sigit.

Bentrokan Maut di PT GNI, Bahlil: Jadikan Bahan Evaluasi Bersama

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PT GNI

Berita Terkini