<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/18/PLTP-Dieng-6280644.jpg" alt="PT Geo Dipa Energi (Persero) memperoleh dukungan kuat dari berbagai pihak dalam pengembangan proyek PLTP Dieng Unit 2. (GeoDipa)" width="100%">
<figcaption>PT Geo Dipa Energi (Persero) memperoleh dukungan kuat dari berbagai pihak dalam pengembangan proyek PLTP Dieng Unit 2. (GeoDipa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Geo Dipa Energi (Persero) memperoleh dukungan kuat dari berbagai pihak dalam pengembangan proyek PLTP Dieng Unit 2. Dukungan tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi yang digelar di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Semarang, Selasa (10/2). Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Edy Winarko menegaskan bahwa pembangunan PLTP Dieng Unit 2 merupakan bagian dari agenda strategis nasional guna memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong percepatan transisi menuju energi baru terbarukan. Meski memiliki nilai ekonomi tinggi, proyek ini juga menyentuh aspek tata kelola, hukum, sosial, dan lingkungan yang tidak sederhana. &ldquo;Oleh karena itu, pelaksanaannya memerlukan koordinasi lintas sektor, kepatuhan terhadap regulasi, serta pengendalian risiko yang komprehensif dan terukur,&rdquo; ujarnya. Ia menambahkan, peran Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam proyek ini bersifat preventif dan kolaboratif. Keberhasilan tidak hanya dilihat dari rampungnya pembangunan fisik pembangkit, tetapi juga dari terciptanya kepastian hukum, stabilitas sosial, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat. Karena itu, sinergi antara GeoDipa, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan para pemangku kepentingan menjadi faktor krusial. &ldquo;Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah berkomitmen menjalankan fungsi pengamanan pembangunan strategis secara profesional, objektif, dan proporsional dalam koridor kewenangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan,&rdquo; tegasnya. Dukungan serupa juga disampaikan Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat. Ia menyatakan kesiapan Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk terus berkoordinasi demi mendorong pengembangan panas bumi sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional dan mewujudkan transisi energi bersih yang berkelanjutan. &ldquo;Kami mengucapkan terima kasih untuk terus bisa melakukan komunikasi dan koordinasi, bahkan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah proyek. Adanya proyek berimplikasi pada kemajuan perekonomian di Kabupaten Wonosobo,&rdquo; katanya. Sementara itu, Bupati Banjarnegara Amalia Desiana menilai kehadiran GeoDipa telah memberikan dampak positif bagi Kabupaten Banjarnegara dan masyarakat setempat. Menurutnya, potensi panas bumi di Dataran Tinggi Dieng juga membuka peluang pengembangan wisata edukasi berbasis energi terbarukan guna meningkatkan literasi publik. Di kesempatan yang sama, Direktur Utama GeoDipa, Yudistian Yunis, menjelaskan bahwa sebagai Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berfungsi sebagai instrumen fiskal, pengembangan PLTP Dieng Unit 2 diharapkan mampu memperkuat jaminan pasokan energi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. &ldquo;Dataran Tinggi Dieng memiliki nilai yang sangat strategis dalam penyediaan sumber energi hijau. Hal ini akan menambah peluang terbukanya green job, serta industri yang akan berkembang di Jawa Tengah,&rdquo; jelasnya.

GeoDipa percepat pembangunan PLTP Dieng Unit 2 dengan dukungan penuh berbagai pihak, akselerasi energi hijau dan penguatan ketahanan energi.

PLTP Dieng Unit 2 Dikebut, GeoDipa Kantongi Dukungan Penuh untuk Akselerasi Energi Hijau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/19/konpers-geodipa-jumat-1039732093.jpg" alt="Konferensi Pers Capaian Kinerja 2025 dan Outlook 2026 di Kantor PT Geo Dipa Energi (Persero), Jakarta, Jumat (19/12). (dok. GeoDipa)" width="100%">
<figcaption>Konferensi Pers Capaian Kinerja 2025 dan Outlook 2026 di Kantor PT Geo Dipa Energi (Persero), Jakarta, Jumat (19/12). (dok. GeoDipa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Geo Dipa Energi (Persero) berhasil mencatatkan berbagai pencapaian positif pada tahun 2025. Dari sisi pengembangan, tahun ini GeoDipa telah memulai Engineering, Procurement, and Construction (EPC) untuk PLTP Patuha Unit 2 dan Dieng Unit 2 (kapasitas masing-masing 55 MW). Direncanakan kedua PLTP tersebut akan beroperasi secara komersial mulai tahun 2027. Direktur Keuangan, Manajemen Risiko &amp; Umum GeoDipa, Hanif Osman memaparkan, pada tahun 2025 GeoDipa juga berhasil mencatatkan kinerja positif dari sisi finansial di samping kinerja operasional. "GeoDipa memproyeksikan akan mencatat pendapatan sebesar Rp 1,074 triliun. Pendapatan perusahaan tersebut disokong dari kinerja 2 unit PLTP yang dimiliki, yaitu PLTP Dieng dan Patuha&nbsp;yang masing-masing berkapasitas 55 MW dengan proyeksi produksi total sebesar 759 GWh," katanya&nbsp;dalam 'Konferensi Pers Capaian Kinerja 2025 dan Outlook 2026' di Kantor PT Geo Dipa Energi (Persero), Jakarta, Jumat (19/12). GeoDipa turut berkontribusi bagi penerimaan negara melalui Setoran Bagian Pemerintah (SBP) yang diproyeksikan sebesar Rp 123 milliar. Angka tersebut 101 persen lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan perusahaan pada tahun 2025 sebesar Rp 122 miliar. Selain itu, GeoDipa juga memberikan dividen bagi negara, yang diproyeksikan sebesar Rp 27,43 miliar, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp 26,9 miliar. Dalam kesempatan sama, Direktur Operasi &amp; HSSE GeoDipa, Supriadinata Marza menjelaskan, dalam aspek keberlanjutan, GeoDipa berhasil mencatat peningkatan kinerja dalam aspek environment, social, and governance (ESG). Hal tersebut dapat terlihat dari raihan Rating ESG perusahaan yang mendapatkan nilai 63 berdasarkan S&amp;P Global. Sementara GeoDipa juga sebelumnya telah mendapatkan rating C untuk Climate Change dan rating C untuk Water Security dari Lembaga rating The Carbon Disclosure Project (CDP). Capaian tersebut menunjukkan komitmen perusahaan dalam melakukan pengelolaan dampak lingkungan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Lebih lanjut, pada penilaian tahun 2024, GeoDipa juga mencatatkan hasil yang memuaskan, dimana kedua unit operasi perusahaan berhasil mendapatkan penghargaan PROPER Hijau. "Hal ini mengindikasikan kepatuhan yang tinggi terhadap regulasi lingkungan serta penerapan inovasi ramah lingkungan," ujarnya. Dari sisi credit rating, GeoDipa berhasil mempertahankan penilaian yang dilakukan oleh Fitch Ratings untuk kategori Nasional Jangka Panjang, dengan predikat &ldquo;AAA&rdquo; selama empat tahun berturut-turut sejak tahun 2022. Peringkat GeoDipa ini dicapai melalui komitmen yang tinggi serta sejarah panjang operasional perusahaan yang baik, rekanan yang kuat, margin yang stabil dan visibilitas pendapatan jangka panjang. Fitch memandang Geo Dipa telah memenuhi kriteria sangat baik dalam penilaian ini. Selain itu, menutup tahun 2025, GeoDipa juga mendapatkan penghargaan Annual Report Award 2024 (ARA). ARA merupakan ajang tahunan yang menilai kualitas laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan. Dengan fokus pada governansi yang baik, ajang ini bertujuan untuk mendorong perusahaan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pengungkapan informasi guna menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan.

GeoDipa memproyeksikan akan mencatat pendapatan sebesar Rp 1,074 triliun, yang disokong dari kinerja 2 unit PLTP yakni Dieng dan Patuha.

Tutup Tahun 2025, GeoDipa Proyeksikan Pendapatan Rp 1,074 Triliun, Berapa Setoran Dividen ke Negara?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/28/geo-dipa-3859423917.jpg" alt="Direktur Utama GeoDipa, Yudistian Yunis (dua dari kanan) pada konferensi pers di kantor GeoDipa, Rabu (26/2). (Estu Suryowati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama GeoDipa, Yudistian Yunis (dua dari kanan) pada konferensi pers di kantor GeoDipa, Rabu (26/2). (Estu Suryowati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Geo Dipa Energi (Persero) berhasil mencatatkan pendapatan sebesar Rp 1,162 triliun. Pendapatan tersebut lebih besar 108 persen dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2024 sebesar Rp 1,077 triliun. Pendapatan perusahaan tersebut disokong dari kinerja dua&nbsp;unit PLTP yang dimiliki, yaitu PLTP Dieng dan PLTP Patuha, yang masing-masing berkapasitas 55 MW dengan produksi total sebesar 859 GWh. GeoDipa turut berkontribusi bagi penerimaan negara melalui Setoran Bagian Pemerintah (SBP) sebesar Rp 147 milliar. Angka tersebut 143 persen lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan perusahaan pada tahun 2024 sebesar Rp 103 miliar. Selain itu, GeoDipa juga berkontribusi memberikan deviden bagi negara. Di mana pada tahun 2024 GeoDipa memberikan deviden sebesar Rp 26,9 miliar. Dalam aspek keberlanjutan, GeoDipa juga mencatat peningkatan kinerja dalam aspek environment, social, and governance (ESG). Hal tersebut dapat terlihat dari raihan Rating ESG perusahaan yang mendapatkan nilai 58 berdasarkan S&amp;P Global. "Kami juga mendapatkan rating C untuk Climate Change dan rating C untuk Water Security dari Lembaga rating The Carbon Disclosure Project (CDP). Capaian tersebut menunjukkan komitmen perusahaan daam melakukan pengelolaan dampak lingkungan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan,"&nbsp;kata Direktur Utama GeoDipa, Yudistian Yunis pada konferensi pers di kantor GeoDipa, Rabu (26/2). Lebih lanjut, pada penilaian tahun 2024, GeoDipa juga mencatatkan hasil yang memuaskan, di mana kedua unit operasi perusahaan berhasil mendapatkan penghargaan PROPER Hijau. "Hal ini mengindikasikan kepatuhan yang tinggi terhadap regulasi lingkiungan serta penerapan inovasi ramah lingkungan," ujarnya. Sementara di sisi pengembangan yang dilakukan, GeoDipa telah berhasil menyelesaikan pengeboran untuk proyek PLTP Patuha unit 2 dan welltesting&nbsp;tiga dari enam sumur di Dieng dan 12 dari 12 sumur di Patuha pada tahun 2024. Melalui pengembangan tersebut, GeoDipa terus berupaya melakukan percepatan pemanfaatan sumber energi panas bumi. Untuk tahun ini, perusahaan akan memulai Engineering, Procurement, and Construction (EPC) untuk PLTP Patuha Unit 2 dan Dieng Unit 2 yang masing-masing juga berkapasitas 55 MW. Direncanakan kedua PLTP tersebut akan beroperasi secara komersil mulai tahun 2027 yang juga akan memberikan dampak positif terhadap kinerja perusahaan, pembangunan berkelanjutan, dan menambah kapasitas litrik berbasis energi baru terbarukan serta mendukung target transisi energi nasional.

GeoDipa turut berkontribusi bagi penerimaan negara melalui Setoran Bagian Pemerintah (SBP) sebesar Rp 147 milliar.

Lampaui Target 2024, Geo Dipa Energi Bukukan Pendapatan Rp 1,162 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/11/PLTP-Patuhan-688087119.jpg" alt="Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Patuha. (Dinda Juwita/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Patuha. (Dinda Juwita/Jawapos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Patuha menyediakan tarif listrik dengan harga terjangkau kepada PLN. General Manager PT Geo Dipa Energi dari Unit Patuha Ruly Husnie Ridwan menjelaskan, sejumlah faktor membuat harga jual listrik yang dihasilkan PLTP Patuha bisa terjangkau dibanding lainnya. "Pertama, investasinya terbilang murah, karena kita pakai pembiayaan murah. Kedua, pelaksanaan lelangnya dilakukan lelang internasional yang membuat harganya itu harga pasar yang nggak bisa diatur," ujarnya ditemui di PLTP Patuha, Jumat (8/11). Ruly menyebut, dengan mekanisme lelang internasional, tidak ada ruang negosiasi untuk harga tarif listrik. Sehingga, harga yang didapat merupakan harga penawaran yang kompetitif. "Lalu yang terakhir itu terkait dengan waktu. Karena kita bisa memberikan infrastruktur penunjang yang membuat pekerjaan itu cepat. Jadi harga pekerjaannya pun murah," jelas dia. Dia mengatakan, tarif listrik yang dihasilkan PLTP Patuha sebesar USD 7 sen per kilowatt hour (KWh) atau lebih murah jika dibandingkan dengan sumber listrik yang berasal dari energi baru terbarukan lainnya yang berada pada kisaran USD 9-10 sen per KWh. Meski terbilang murah, Ruly menyebut ada paradigma yang berbeda jika dibandingkan antara listrik yang dihasilkan energi bersih dengan listrik dari energi fosil atau batu bara. Listrik yang dihasilkan oleh pembangkit batu bara hanya mempertimbangkan investasi dari sisi pembangkit. Sementara, listrik yang dihasilkan dari PLTP mempertimbangkan sisi hulu dan hilir. "Kalau mau fair, bandingkan juga dengan investasi di mineral atau tambangnya. Karena kami (PLTP) itu hulu ke hilir. Jadi harga USD 7 itu investasi di hulu dan hilir. Sehingga, harga pengembalian itu mengompensasi investasi dari hulu ke hilir," kata Ruly. PLTP Patuha merupakan unit pembangkit yang dikelola PT Geo Dipa Energi (Persero). Selain Patuha, Geo Dipa Energi mengelola PLTP Dieng yang telah beroperasi sejak 2002. Keduanya telah memberikan dampak bagi pertumbuhan bauran energi baru terbarukan (EBT) serta ekonomi. Direktur Pengembangan Niaga dan Eksplorasi PT Geo Dipa Energi (Persero) Ilen Kardani menambahkan, tahun ini perusahaannya memberikan keuntungan dalam bentuk setoran ke negara sekitar Rp 200 miliar. Ilen menyebut setoran itu dalam bentuk dividen, pajak, hingga penerimaan negara nonpajak yang sudah diberikan sejak 2014.

Ruly menyebut, dengan mekanisme lelang internasional, tidak ada ruang negosiasi untuk harga tarif listrik.

Melihat PLTP Patuha, Penghasil Energi Listrik dengan Tarif Terjangkau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/tak-terbukti-melawan-hukum-geo-dipa-tancap-gas-sumbang-35-ribu-mw_m_154252.jpeg" alt="Ilustrasi infrastruktur milik Geo Dipa" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi infrastruktur milik Geo Dipa</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Direktur Utama PT Geo Dipa Energi (Persero) Riki Firmandha Ibrahim menilai pembahasan skema power wheeling pada RUU EBET sarat dengan kepentingan yang berisiko bertentangan dengan UUD 1945 karena membahayakan negara dan masyarakat. "Klausul power wheeling sudah dua kali dibatalkan oleh MK, nah skarang ngapain pembahasannya masih masuk ke ranah yang sudah dinyatakan melanggar. Ngapain kita di situ," tegas Riki dikutip Rabu (11/9). Dalam pembahasan RUU tersebut, lanjut Riki, masih terdapat indikasi kuat yang memaksakan skema power wheeling masuk ke dalam RUU EBET. "Ini bakal berisiko mengerek tarif dasar listrik dan memperbesar anggaran subsidi yang diberikan oleh negara," kata Riki yang kini juga menjadi anggota Dewan Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) ini. Riki menjelaskan, masuknya power wheeling berisiko membuat harga listrik energi terbarukan menjadi berbeda dengan harga listrik yang sudah ditetapkan pemerintah. "Proses distribusinya pun akan membuat biaya energi makin mahal karena negara akan kesulitan menentukan tarif dasar listrik," kata Riki. Untuk itu, Riki berharap agar RUU EBET lebih fokus pada insentif yang diberikan kepada pengembang energi baru terbarukan. "Bukan malah melegitimasi liberalisasi sistem ketenagalistrikan," ungkapnya. Lebih lanjut, menurut Riki, sebaiknya pembahasan RUU EBET juga berfokus pada bagaimana teknologi energi terbarukan dapat berjalan di Indonesia. "Hal ini sejalan dengan pemberian insentif atas teknologi energi terbarukan tersebut," katanya. Dengan kebijakan pemberian insentif tersebut, Riki meyakini manfaat yang dihasilkan akan lebih besar untuk perkembangan atau pembangunan ekonomi melalui&nbsp;PDB. "Apalagi ke depan ada pajak karbon, ada mengenai pinjaman hijau, dan lain sebagainya," tegas Riki. Dengan adanya pajak karbon yang dihasilkan dari RUU EBET, kata Riki, aturan itu bakal menguntungkan masyarakat. "Bukan malah merugikan masyarakat dengan membebani tarif listrik yang tinggi," katanya. Riki menegaskan, pembahasan yang memasukkan skema power wheeling ke dalam RUU EBET menjadikannya tidak tepat sasaran. "DPR dan pemerintah harusnya berpihak kepada masyarakat," tutupnya.

Riki menegaskan, pembahasan yang memasukkan skema power wheeling ke dalam RUU EBET menjadikannya tidak tepat sasaran.

Mantan Bos Geo Dipa Sebut Klausul Power Wheeling Tidak Tepat Dimasukkan dalam RUU EBET

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/14/WhatsApp-Image-2024-07-14-at-152952-2620892677.jpeg" alt="Peluncuran Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan di DAS Serayu ini dilaksanakan di Kantor Geo Dipa Unit Dieng, Minggu (7/7). (Estu Suryowati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Peluncuran Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan di DAS Serayu ini dilaksanakan di Kantor Geo Dipa Unit Dieng, Minggu (7/7). (Estu Suryowati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; PT Geo Dipa Energi (Persero) mendapat giliran untuk memimpin kolaborasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan-perusahaan Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dalam Program Penyelamatan DAS Serayu. Peluncuran program bertajuk Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan di DAS Serayu ini dilaksanakan di Kantor Geo Dipa Unit Dieng, Minggu (7/7), dan disaksikan langsung oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) RI Suahasil Nazara. "Sinergi ini bukan hal yang baru di kalangan SMV di bawah Kemenkeu. Sinergi ini adalah kali ketiga dimana sejak selesai Covid, kami sudah memulai di tahun 2022 yakni melakukan konservasi mangrove di Berau yang saat itu dipimpin oleh PT SMI," kata Direktur Utama PT Geo Dipa Energi Yudistian Yunis dalam sambutannya. "Tahun lalu berlanjut dengan PII sebagai leader untuk perbaikan lingkungan pengolahan sampah, dan hari ini Geo Dipa mendapatkan giliran untuk menjadi koordinator untuk kegiatan TJSL," lanjutnya. Seperti diketahui, SMV di lingkungan Kementerian Keuangan terdiri dari beberapa perusahaan, yakni PT Geo Dipa Energi (Persero), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), PT Sarana Multi Infrastruktur Indonesia (Persero), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT Indonesia Infrastructure Finance, dan PT Karabha Digdaya. Ketujuh perusahaan tersebut melakukan kolaborasi melalui kegiatan Sinergi TJSL Bersama SMV Kemenkeu sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan di sekitar wilayah kerja perusahaan. Sinergi pertama yang dilakukan pada 2022 yakni Program&nbsp;Shrimp-Carbon Aquaculture&nbsp;(SECURE) dan Ekowisata Mangrove Berkelanjutan di Berau, Kalimantan Timur, dimana PT Sarana Multi Infrastruktur Indonesia (SMI) sebagai koordinatornya. Berlanjut pada tahun 2023, dilaksanakan kegiatan TJSL yaitu Program Pengelolaan Sampah Berbasis Sirkular Ekonomi di Jogjakarta dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) sebagai koordinator. Yudistian menyampaikan, salah satu limbah dari aktivitas Geo Dipa yang masih bisa dimanfaatkan yakni silika. Silika yang mengandung unsur hara ini diolah menjadi pupuk nano-silika untuk menyuburkan lahan yang akan ditanami tanaman pakan. "Nanti dalam TJSL yang akan kita laksanakan sama-sama untuk membantu di DAS Serayu, pupuk ini akan kami terapkan di dalam penanaman pakan," kata Yudistian menyebut kapasitas pupuk yang dinamai Sulasih dan Sulanjana itu bisa mencapai 300 ton per hari. Selain pemanfaatan pupuk nano-silika, program TJSL juga akan menyasar pengembangan kambing, dimana susu yang dihasilkan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber protein. Diharapkan angka stunting di dataran tinggi Dieng pun bisa ditekan. "Sehingga kita dapat keuntungan environment, keuntungan protein, keuntungan ekonomi yang banyak bisa kita manfaatkan, termasuk mencegah erosi yang kita lihat di Bendungan Panglima Besar Jend Sudirman atau Waduk Mrica," tutur Yudistian. "Mudah-mudahan sinergi TJSL ini menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi dan inovasi dapat membawa manfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Geo Dipa berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan SMV dan Kemenkeu, dan berbagai pihak dalam mengembangkan program-program TJSL yang berkelanjutan dan bermanfaat. Mari bersama-sama kita jaga Dieng dan Sungai Serayu demi masa depan yang lebih cerah bagi generasi penerus kita," lanjutnya. Dalam kesempatan tersebut, Wamenkeu Suahasil Nazara menjelaskan bahwa program TJSL ini merupakan langkah nyata SMV Kemenkeu untuk dapat memberikan manfaat lebih bagi masyarakat. "Tanggung jawab kita memastikan bahwa program TJSL harus bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya. Secara geografis, wilayah kerja Geo Dipa memang berada di sekitar hulu Sungai Serayu. Oleh karena itu, program ini menjadi bentuk tanggung jawab nyata atas kehadiran perusahaan di sekitar wilayah hulu Sungai Serayu. Melalui program ini, SMV Kemenkeu akan memberikan bantuan kepada 16 desa senilai lebih dari Rp 1,52 miliar. Bantuan ini akan digunakan untuk beberapa program kegiatan yang mendukung penyelamatan DAS Serayu melalui pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan. Harapannya, kegiatan ini akan memberikan dampak positif untuk memperbaiki kerusakan ekologis dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Selain itu, ketergantungan terhadap praktik pertanian tidak ramah lingkungan diharapkan juga bisa berkurang. Program TJSL ini juga diharapkan mampu menumbuhkan pendapatan masyarakat melalui diversifikasi pendapatan yang salah satunya berasal dari usaha peternakan kambing dan domba perah serta pengelolaan pakan ternak. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/14/WhatsApp-Image-2024-07-14-at-153040-3449574125.jpeg" alt="Direktur Utama PT Geo Dipa Energi (Persero) Yudistian Yunis, memberikan sambutan, Minggu (7/7). (Estu Suryowati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama PT Geo Dipa Energi (Persero) Yudistian Yunis, memberikan sambutan, Minggu (7/7). (Estu Suryowati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> Sosiolog Universitas Indonesia, Imam Prasodjo mengapresiasi program TJSL yang dilakukan SMV Kemenkeu di DAS Serayu. Menurutnya sinergi ini akan menjadi entry point untuk membuka kolaborasi yang lebih besar guna menyelamatkan DAS Serayu. "Karena talking action ternyata beda dari taking action. Omon-omon beda dengan langkah nyata. Hari ini mudah-mudahan adalah langkah nyata dari sebuah kolaborasi," tutur Imam Prasodjo. "Mudah-mudahan dari Wonosobo hingga Cilacap nanti akan membuat Gerakan Penyelamatan Serayu Bersama antara pemerintah pusat, provinsi, lima kabupaten, perusahaan-perusahaan, dan masyarakat," lanjut pembina Kampung Ilmu Serayu Network ini. Sementara itu PJ Bupati Banjarnegara, Muhammad Masrofi, mengatakan bahwa program ini menjadi bukti nyata kepedulian SMV Kementerian Keuangan, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Menurutnya, melalui program ini, penanaman tanaman konservasi di sekitar aliran sungai Serayu, yang juga merupakan tanaman untuk pakan ternak, akan mendorong upaya perbaikan lingkungan secara signifikan. "Kami bersama masyarakat, bergerak merapatkan barisan untuk melakukan usaha penyelamatan DAS Serayu, agar kembali dapat menjadi anugerah. Karena sungai Serayu memiliki peran yang sangat besar untuk mendukung pertanian," katanya. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan, Sudarto, Staf&nbsp;Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Kementerian Keuangan, Parjiono, serta instansi vertikal Kementerian Keuangan, dan juga stakeholders dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.&nbsp; GeoDipa Kahyangan Run Semarakkan HUT ke-22 Selain launching program Sinergi TJSL Bersama SMV Kemenkeu, Geo Dipa juga menggelar kegiatan GeoDipa Kahyangan Run 2024 dalam rangkaian HUT ke-22. Dalam kegiatan ini, dihadiri oleh sekitar 750 peserta, dimana 500 peserta merupakan masyarakat umum dan 250 peserta merupakan stakeholders dan mitra kerja perusahaan. GeoDipa Kahyangan Run 2024 terbagi menjadi dua kategori, yaitu 10K dan 6K, dimana Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Suahasil Nazara, turut berpartisipasi dengan kategori 6K. PJ Bupati Banjarnegara, Muhammad Masrofi, menyambut baik kegiatan tersebut. Hal ini dikarenakan melalui kegiatan ini dapat mempromosikan pariwisata dan peningkatan ekonomi lokal di sekitar wilayah Dieng.

"Mudah-mudahan sinergi TJSL ini menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi dan inovasi dapat membawa manfaat bagi lingkungan dan masyarakat".

Geo Dipa Energi Pimpin Kolaborasi SMV Kemenkeu dalam Penyelamatan DAS Serayu yang Makin Kritis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/bersengketa-dengan-bumigas-ma-kabulkan-banding-geo-dipa-energi_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash;&nbsp; Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan banding yang diajukan PT Geo Dipa Energi (Persero) dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam sengketa perdata melawan PT Bumigas Energi.&nbsp; Hal itu tertulis dalam putusan MA RI No. 105 B/Pdt.Sus-Arbt/2019. Putusan MA tersebut pada hakekatnya terkait adanya pembatalan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.529/Pdt.G.ARB/2018/PN.JKT.S EL tanggal 4 September 2018 yang telah membatalkan Putusan BANI No.922/II/ARB-BANI/2017 tanggal 30 Mei 2018. Menanggapi putusan itu, Corporate Secretary PT Geo Dipa Energi (Persero) Endang Iswandini mengatakan, pihaknya akan melanjutkan proyek yang tengah digarap perseroan. Saat ini, Perseroan sudah siap melanjutkan proyek. &ldquo;Setelah adanya Putusan MA tersebut, GeoDipa menyatakan kesiapannya melanjutkan pengembangan Proyek PLTP Dieng Unit 2 dan PLTP Unit Patuha 2 serta PLTP Skala kecil 10 MW,&rdquo; kata Endang dalam keterangan resmi, di Jakarta, Senin (1/4). Geo Dipa juga optimis dapat menambah pasokan listrik sebesar 270 MW pada 2023. Proyek PLTP Dieng-Patuha masuk dalam Fast Track Program (FTP) Tahap II 10.000 megawatt (MW), bagian dari Program 35 Ribu MW yang merupakan program pemerintah di bidang pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.&nbsp; &ldquo;Geo Dipa yang merupakan salah satu Special Mission Vehicles (SMV) di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki misi antara lain mendukung program pemerintah dalam penyediaan listrik tenaga panas bumi yang aman dan ramah lingkungan,&rdquo; ujar dia. Sementara itu, Kuasa hukum PT Geo Dipa Energi (Persero), Assegaf Hamzah &amp; Partners menyampaikan, dalam Pemberitahuan Putusan tersebut, MA RI menyatakan bahwa Putusan BANI No.922/II/ARB-BANI/2017 telah sesuai hukum dan karenanya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.529/Pdt.G.ARB/2018/PN.JKT.S EL. Putusan MA RI yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut pun dengan sendirinya.&nbsp; Oleh karena itu, Putusan MA RI tersebut menguatkan Putusan BANI No.922/II/ARB-BANI/2017 tanggal 30 Mei 2018 yang memenangkan PT Geo Dipa Energi (Persero) dalam sengketa perdata melawan PT Bumigas Energi&nbsp; di BANI berkaitan dengan Perjanjian No.KTR.001/GDE/II/2005 mengenai Pembangunan PLTP Dieng-Patuha 5x60MW antara PT Geo Dipa Energi (Persero) dan PT Bumigas Energi.&nbsp; Dalam hal ini, putusan MA RI memberikan kepastian hukum bahwa PT Bumigas Energi dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut. Putusan MA RI tersebut telah berkekuatan hukum tetap sehingga sudah bisa dilaksanakan.

Bersengketa Dengan Bumigas, MA Kabulkan Banding Geo Dipa Energi