<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/06/nFWnRf8rMEOOxGhDXmN7v9j0d955QbK5UfTazymd-1-1244748607.jpg" alt="Potret aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Potret aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pemerintah diminta tidak tebang pilih dalam urusan menjaga kelestarian alam di Raja Ampat. Pemerintah hanya mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk empat perusahaan di sana. Padahal jumlah perusahaan lebih banyak dari itu. Termasuk masih beroperasinya PT Gag Nikel.&nbsp; Kepala Global Greenpeace untuk Kampanye Hutan Indonesia Kiki Taufik mengatakan di satu sisi pencabutan empat IUP tersebut jadi kabar baik. Serta jadi salah satu langkah penting menuju perlindungan Raja Ampat secara penuh dan permanen. Khususnya dari industri nikel yang mengancam lingkungan hidup dan ruang-ruang hidup masyarakat. Namun di sisi lain masih ada tambang yang beroperasi di sana dengan membabat pepohonan.&nbsp; Dia menjelaskan sejumlah elemen masyarakat di Raja Ampat, termasuk masyarakat adat dan komunitas lokal yang tergabung dalam Aliansi Jaga Alam Raja Ampat, sudah bersuara dan berjuang mempertahankan Raja Ampat dari ancaman tambang nikel.&nbsp; Greenpeace Indonesia mengapresiasi keputusan ini, tetapi kami menunggu surat keputusan resmi dari pemerintah yang bisa dilihat secara terbuka oleh publik," katanya kemarin (11/6). Dia juga tetap menuntut perlindungan penuh dan permanen untuk seluruh ekosistem Raja Ampat, dengan pencabutan semua izin pertambangan yang aktif maupun yang tidak aktif.&nbsp; Dia mengungkapkan saat ini ada preseden bahwa izin-izin yang sudah pernah dicabut lantas diterbitkan kembali, termasuk di Raja Ampat. Karena adanya gugatan dari perusahaan yang bersangkutan.&nbsp; Dia menuturkan Greenpeace Indonesia mengajak publik untuk terus mengawasi langkah pemerintah dalam merestorasi wilayah-wilayah yang sudah dirusak oleh pertambangan agar dikembalikan ke fungsi ekologisnya. "Kampanye #SaveRajaAmpat telah menjadi bukti nyata dan harapan bahwa ketika masyarakat terus bersuara dan bersatu," katanya.&nbsp; Dia juga mengingatkan supaya pemerintah memperhatikan dan antisipasi konflik sosial yang muncul di tengah masyarakat karena keberadaan tambang. Kemudian juga memastikan keselamatan dan keamanan masyarakat yang sebelumnya menyuarakan penolakan terhadap tambang nikel di kawasan Raja Ampat. Dia tidak ingin buntut dari pencabutan empat IUP itu, berbuntut kekerasan kepada masyarakat yang menyuarakan penolakan tambang nikel di sana.&nbsp; Desakan supaya pemerintah membersihkan Raja Ampat dari usaha tambang juga disuarakan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI). Sekretaris Umum PGI Pdt. Darwin Darmawan mengatakan, terkait masalah di Raja Ampat, mereka mengapresiasi pemerintah yang telah mencabut IUP empat perusahan pertambangan di Raja Ampat.&nbsp; Namun PGI mendesak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk mengaudit dan meninjau ulang laporan hasil analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan juga laporan analisis mengenai dampak sosial (AMDAS) penambangan nikel secara menyeluruh. Termasuk kajian AMDAL dan AMDAS untuk perusahaan yang tidak dicabut izinnya.&nbsp; Dia menjelaskan Kepulauan Raja Ampat sebagai gugusan pulau-pulau kecil yang menjadi wilayah tempat berkembangnya berbagai biota laut yang hidup secara simbiosis mutualisme. "Yang jika satu tercemari sendimentasi limbah beracun dari penambangan nikel, maka tidak hanya biota laut di gugusan pulau-pulau kecil tersebut tapi juga manusia yang hidup di atasnya akan terkena dampak serius secara kesehatan," katanya. Dia mencontohkan pemerintah bisa belajar pada kasus pencemaran sungai Jikwa di Tembagapura sampai Timika bahkan sampai di muara menuju laut Arafura perlu menjadi bahan evaluasi (hasil penelitian UNIPA tahun 2022). Jadi dia menegaskan bukan sekedar asumsi aman karena lokasi penambangan berjarak 30-40 km dari wilayah konservasi pulau pulau Raja Ampat.&nbsp; Darwin mengatakan pemerintah berkewajiban mempertahankan keutuhan alam daerah-daerah yang selama ini telah menjadi tujuan wisata terbaik. Serta memiliki biodiversitas yang tinggi. Tidak hanya Raja Ampat, tetapi juga Danau Toba, Kepulauan Aru, Pulau Belitung, dan lain-lain.&nbsp; Selain itu dia juga mengatakan perlunya percepatan pembangunan dan pemulihan lahan paska tambang. Pasalnya dari beberapa perusahaan yang dicabut IUP-nya, sudah ada yang mulai membabat pohon dan mengeruk tanah. Jangan sampai pencabutan izin itu malah meninggalkan masalah lingkungan. Seperti diketahui pada Selasa (10/6) pemerintah mengumumkan pencabutan empat IUP usaha tambang di Raja Ampat. Keempatnya adalah PT Kawei Sejahtera Mining (Pulau Kawe), PT Anugerah Surya Pratama (Pulau Manuran), PT Mulia Raymond Perkasa (Pulau Manyaifun dan Batang Pele), dan PT Nurham (Pulau Waigeo).

Desakan untuk mencabut seluruh izin tambang di Raja Ampat semakin kuat, setelah pemerintah mencabut empat IUP, namun masih ada tambang.

Soal Pencabutan IUP Perusahaan Tambang di Raja Ampat, Pemerintah Diminta Tidak Tebang Pilih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/06/nFWnRf8rMEOOxGhDXmN7v9j0d955QbK5UfTazymd-1-1244748607.jpg" alt="Potret aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Potret aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah telah resmi mencabut izin usaha pertambangan (IUP) terhadap empat perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, pada Selasa (10/6). Keputusan pencabutan IUP itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Keempat perusahaan tambang yang telah dicabut izinnya, di antaranya PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), PT Mulia Raymond Perkasa (MRP), PT Anugerah Surya Pertama (ASP), dan PT Nurham. Namun, hanya PT Gag Nikel yang merupakan anak usaha dari PT Antam tetap beroperasi di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey, menjelaskan PT Gag Nikel telah memenuhi seluruh persyaratan legal dan teknis sebagai perusahaan tambang yang menjalankan praktik ramah lingkungan di Pulau Gag, Raja Ampat. Menurutnya, PT Gag Nikel merupakan anggota APNI yang telah mendapatkan berbagai pengakuan resmi, mulai dari Good Mining Practice, hingga Proper dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). &ldquo;Kami sudah verifikasi. PT Gag jauh dari kawasan konservasi dan sudah menjalankan kaidah-kaidah pertambangan sesuai regulasi,&rdquo; kata Meidy kepada wartawan, Selasa (10/6). Ia menampik terjadi kerusakan akibat aktivitas tambang yang dilakukan PT Gag Nikel. Menurutnya, banyak informasi yang tidak akurat yang dinarasikan melalui artificial intelligence (AI). &ldquo;Sekarang ini sulit membedakan mana yang asli, mana yang manipulasi. Faktanya, tidak seperti yang digambarkan di media sosial,&rdquo; ujarnya. Meidy mengakui bahwa empat perusahaan yang dicabut izinnya oleh Pemerintah bukan anggota APNI. Ia menyebut, masih melakukan verifikasi terhadap kelengkapan legalitas empat perusahaan tersebut. &ldquo;Yang empat itu memang bukan anggota kami. Kami masih cek kelengkapan dokumen-dokumennya. Tapi yang pasti, PT Gag bukan bagian dari mereka dan sudah terverifikasi sejak lama sebagai anggota kami,&rdquo; jelas Meidy. Sebelumnya, Pemerintah secara resmi memutuskan untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) terhadap empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keputusan ini diambil Presiden Prabowo Subianto setelah menggelar rapat terbatas (ratas) pada Senin (9/6) kemarin. "Atas petunjuk Bapak Presiden memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk 4 perusahaan di Kabupaten Raja Ampat," ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/6). Prasetyo tidak membeberkan perusahaan apa saja yang dicabut itu. Namun, ia menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang terus memberikan masukan dan informasi kepada pemerintah terutama para pegiat-pegiat media sosial yang menyampaikan masukan dan kepedulian kepada pemerintah. "Kami menyampaikan kepada seluruh masyarakat tentunya juga memberikan imbauan bahwa kita semua harus kritis harus waspada untuk mencari kebenaran kondisi obyektif di lapangan," pungkasnya.

Pemerintah mencabut IUP empat perusahaan tambang di Raja Ampat, namun PT Gag Nikel tetap beroperasi. APNI memberikan penjelasan.

Pemerintah Tak Cabut IUP PT Gag Nikel di Raja Ampat, Asosiasi Penambang Nikel Indonesia Buka Suara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/11/GqbGDjiAoXDN9sk3c3pDrPjbptvabMyZ2YHFzVh6-3076495022.jpg" alt="Pemerintah memutuskan mencabut IUP terhadap 4 dari 5 perusahaan tambang di Raja Ampat. Salah satu yang tak dicabut adalah PT GAG Nikel milik anak usaha PT Antam Tbk. (Setpres)" width="100%">
<figcaption>Pemerintah memutuskan mencabut IUP terhadap 4 dari 5 perusahaan tambang di Raja Ampat. Salah satu yang tak dicabut adalah PT GAG Nikel milik anak usaha PT Antam Tbk. (Setpres)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah memutuskan untuk mencabut izin usaha pertambangan (IUP) terhadap 4 dari 5 perusahaan tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Salah satu yang tak dicabut adalah PT GAG Nikel milik anak usaha PT Antam Tbk. Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan ada sejumlah alasan yang melatarbelakangi tidak dicabutnya IUP PT Gag. Mulai dari memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) hingga permintaan Pemerintah Daerah (Pemda) yang menginginkan menjadi daerah maju. "Dari 5 IUP yang beroperasi, yang mempunyai RKAB itu hanya satu IUP yang beroperasi, yaitu PT Gag Nikel, yang lainnya di tahun 2025, belum mendapat RKAB," kata Bahlil dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/6). Lebih rinci, berikut ini alasan tak dicabutnya PT Gag Nikel menurut Bahlil Lahadalia. 1. Satu-satunya IUP Kontak Karya dan Punya RKAB Bahlil juga mengatakan bahwa dari lima perusahaan, datanya adalah hanya PT GAG Nikel yang memiliki kontrak karya. Bahkan, dari total itu hanya PT GAG yang memiliki RKAB, sedangkan lainnya tidak diberikan. Dia membeberkan Pulau Gag itu memiliki luas sekitar 13.136 hektar. Kemudian, kata Bahlil, dari total luasan pulau itu yang dibuka menjadi lahan tambang seluas 260 hektar. Bahkan, ia mengklaim dari total luasan itu sebanyak 135 hektar sudah dilakukan reklamasi. "Dan sudah dikembalikan ke negara 54 hektar," ujar Bahlil. 2. Diklaim Tak Ada Kerusakan Lingkungan Bahlil mengklaim tak ada kerusakan di Pulau Gag. Dalam konferensi pers itu, ia memperlihatkan pantauan via udara pada Sabtu (7/6) yang menunjukkan keindahannya. Dalam video yang ditayangkan, Bahlil memperlihatkan kondisi Pulau Gag tanpa kerusakan alam. Bahkan, rumah-rumah masih berada di pesisir pantai yang biru dengan pepohonan dan hutan hijau tanpa kerukan alat berat. 3. Contoh Perusahaan dengan Amdal yang Baik Bahkan, Ketua Umum Partai Golkar ini memuji PT Gag Nikel dari jetty yang dimilikinya. "Ini jettynya, ini lautnya, ini adalah proses bagaimana untuk melakukan Amdal yang baik," ujar Bahlil. "Jadi sangatlah, mohon maaf, tidak objektif kalau ada gambar lain yang kurang pas, ini yang perlu saya sampaikan," tambahnya. 4. Punya Angka Produksi Tinggi Dari data yang disampaikan Bahlil, tercatat bahwa PT Gag Nikel konsisten memproduksi 3 juta WMT atau Wet Metric Ton. Hal itu sebagaimana tercatat pada RKAB tahun 2024, kemudian tahun 2025. Bahkan, dalam RKAB tahun 2026 pun produksinya masih bertahan di angka 3 juta WMT. Sedangkan PT Kawei Sejahtera Mining hanya mencatatkan 1,3 juta WMT pada tahun 2024. Kemudian, PT Mulia Raymond Perkasa dan PT Anugerah Surya Pratama pengajuan RKAB-nya ditolak. Sementara PT Nurham tidak mengajukan RKAB. 5. Pemda Setempat Ingin jadi Daerah Maju Setelah melakukan kunjungan ke lokasi tambang, Bahlil mengaku dirinya menggelar rapat bersama dengan Bupati dan Gubernur setempat di Sorong. Dalam rapat itu, pihaknya meminta respons terhadap masyarakat untuk mengetahui kondisi yang terjadi. Dan mereka meminta agar tolong dipertimbangkan 4 IUP yang masuk dalam kawasan geopark. Untuk diketahui, dari 5 IUP, satu diantaranya adalah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, yaitu PT Gag Nikel. "Dengan mempertimbangkan apa yang ada hasil temuan saya di lapangan, dan masukan gubernur dan bupati karena mereka pingin agar daerah mereka juga maju, sebenarnya ada harapan juga," jelas Bahlil. "Kaitannya dengan itu kami melaporkan kepada Bapak Presiden dan mempertimbangkan beberapa hal, maka Pak Presiden memutuskan memperhatikan semua yang ada dan mempertimbangkan secara komperhensif, Pak Presiden memutuskan bahwa 4 IUP yang di luar Pulau Gag itu dicabut," tandasnya.

Salah satu  izin usaha pertambangan di Raja Ampat yang tak dicabut adalah PT GAG Nikel milik anak usaha PT Antam Tbk.

Izin Tambang PT Gag Nikel di Raja Ampat Tak Dicabut, Menteri Bahlil Ungkap 5 Alasannya

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/28/DT1d8kxnhaxgSMMUQPoxAdU7aDd4CEmLf0WW6g9p-163873795.jpg" alt="Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku belum tahu soal rencana pemberian diskon tarif listrik sebesar 50 persen untuk masyarakat pada periode Juni-Juli 2025. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku belum tahu soal rencana pemberian diskon tarif listrik sebesar 50 persen untuk masyarakat pada periode Juni-Juli 2025. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pemerintah memutuskan untuk mencabut izin usaha pertambangan (IUP) terhadap 4 dari 5 perusahaan tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Salah satu yang tak dicabut adalah PT GAG Nikel milik anak usaha PT Antam Tbk. Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan ada sejumlah alasan yang melatarbelakangi tidak dicabutnya IUP PT Gag. Mulai dari memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) hingga permintaan Pemerintah Daerah (Pemda) yang menginginkan menjadi daerah maju. "Dari 5 IUP yang beroperasi, yang mempunyai RKAB itu hanya satu IUP yang beroperasi, yaitu PT Gag Nikel, yang lainnya di tahun 2025, belum mendapat RKAB," kata Bahlil dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/6). Lebih rinci, berikut ini alasan tak dicabutnya PT Gag Nikel menurut Bahlil Lahadalia. 1. Satu-satunya IUP Kontak Karya dan Punya RKAB Bahlil juga mengatakan bahwa dari lima perusahaan, datanya adalah hanya PT GAG Nikel yang memiliki kontrak karya. Bahkan, dari total itu hanya PT GAG yang memiliki RKAB, sedangkan lainnya tidak diberikan. Dia membeberkan Pulau Gag itu memiliki luas sekitar 13.136 hektar. Kemudian, kata Bahlil, dari total luasan pulau itu yang dibuka menjadi lahan tambang seluas 260 hektar. Bahkan, ia mengklaim dari total luasan itu sebanyak 135 hektar sudah dilakukan reklamasi. "Dan sudah dikembalikan ke negara 54 hektar," ujar Bahlil. 2. Diklaim Tak Ada Kerusakan Lingkungan Bahlil mengklaim tak ada kerusakan di Pulau Gag. Dalam konferensi pers itu, ia memperlihatkan pantauan via udara pada Sabtu (7/6) yang menunjukkan keindahannya. Dalam video yang ditayangkan, Bahlil memperlihatkan kondisi Pulau Gag tanpa kerusakan alam. Bahkan, rumah-rumah masih berada di pesisir pantai yang biru dengan pepohonan dan hutan hijau tanpa kerukan alat berat. 3. Contoh Perusahaan dengan Amdal yang Baik Bahkan, Ketua Umum Partai Golkar ini memuji PT Gag Nikel dari jetty yang dimilikinya. "Ini jettynya, ini lautnya, ini adalah proses bagaimana untuk melakukan Amdal yang baik," ujar Bahlil. "Jadi sangatlah, mohon maaf, tidak objektif kalau ada gambar lain yang kurang pas, ini yang perlu saya sampaikan," tambahnya. 4. Punya Angka Produksi Tinggi Dari data yang disampaikan Bahlil, tercatat bahwa PT Gag Nikel konsisten memproduksi 3 juta WMT atau Wet Metric Ton. Hal itu sebagaimana tercatat pada RKAB tahun 2024, kemudian tahun 2025. Bahkan, dalam RKAB tahun 2026 pun produksinya masih bertahan di angka 3 juta WMT. Sedangkan PT Kawei Sejahtera Mining hanya mencatatkan 1,3 juta WMT pada tahun 2024. Kemudian, PT Mulia Raymond Perkasa dan PT Anugerah Surya Pratama pengajuan RKAB-nya ditolak. Sementara PT Nurham tidak mengajukan RKAB. 5. Pemda Setempat Ingin jadi Daerah Maju Setelah melakukan kunjungan ke lokasi tambang, Bahlil mengaku dirinya menggelar rapat bersama dengan Bupati dan Gubernur setempat di Sorong. Dalam rapat itu, pihaknya meminta respons terhadap masyarakat untuk mengetahui kondisi yang terjadi. Dan mereka meminta agar tolong dipertimbangkan 4 IUP yang masuk dalam kawasan geopark. Untuk diketahui, dari 5 IUP, satu diantaranya adalah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, yaitu PT Gag Nikel. "Dengan mempertimbangkan apa yang ada hasil temuan saya di lapangan, dan masukan gubernur dan bupati karena mereka pingin agar daerah mereka juga maju, sebenarnya ada harapan juga," jelas Bahlil. "Kaitannya dengan itu kami melaporkan kepada Bapak Presiden dan mempertimbangkan beberapa hal, maka Pak Presiden memutuskan memperhatikan semua yang ada dan mempertimbangkan secara komperhensif, Pak Presiden memutuskan bahwa 4 IUP yang di luar Pulau Gag itu dicabut," tandasnya. </div> <label class="pointer-events-none absolute start-0 top-0 h-full origin-[0_0] truncate border border-transparent p-4 font-semibold transition duration-100 ease-in-out peer-focus:-translate-y-1.5 peer-focus:translate-x-0.5 peer-focus:scale-90 peer-focus:font-semibold peer-focus:text-gray-900 peer-disabled:pointer-events-none peer-disabled:opacity-50 peer-[:not(:placeholder-shown)]:-translate-y-1.5 peer-[:not(:placeholder-shown)]:translate-x-0.5 peer-[:not(:placeholder-shown)]:scale-90 peer-[:not(:placeholder-shown)]:text-gray-900 dark:text-white dark:peer-focus:text-neutral-900 dark:peer-[:not(:placeholder-shown)]:text-neutral-200">Is</label>

Bahlil mengklaim tak ada kerusakan di Pulau Gag. Dalam konferensi pers itu, ia memperlihatkan pantauan via udara pada Sabtu (7/6)

Izin Tambang Nikel PT Gag di Raja Ampat Tak Dicabut, Bahlil Ungkap 5 Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bumd-sulteng-layak-diberi-prioritas-kelola-tambang-nikel-bahodopi_m_.jpg" alt="BUMD Sulteng diprioritaskan kelola tambang nikel Bahodopi" width="100%">
<figcaption>BUMD Sulteng diprioritaskan kelola tambang nikel Bahodopi</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) merespon keputusan pemerintah mencabut IUP empat perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Raja Ampat. Direktur Eksekutif Nasional Walhi Zenzi Suhadi mengatakan dari empat perusahaan yang dicabut izinnya itu, sudah melakukan eksploitasi. Sehingga sudah ada lahan hutan yang terbuka akibat penambangan.&nbsp; Dia menyorot masih ada perusahaan tambang nikel di Raja Ampat yang belum dicabut izinnya. Yaitu PT Gag Nikel (GN) anak usaha dari BUMN Aneka Tambang. "Semua izin tambang di Raja Ampat harus dicabut. Serta aktivitas tambang dihentikan permanen," katanya saat dihubungi kemarin (10/6).&nbsp; Zenzi mengatakan seluruh izin tambang nikel di Raja Ampat harus dicabut, karena bertentangan dengan UU Pengelolaan Pesisir dan Pulau Kecil dan UU Lingkungan Hidup. Sesuai dengan paparan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) perusahaan tambang nikel di Raja Ampat memang beroperasi di pulau-pulau kecil. Apalagi Raja Ampat sendiri berupa gugusan pulau-pulau kecil.&nbsp; Misalnya PT Gag Nikel beroperasi di Pulau Gag dengan luas area tambang 187 hektar lebih. Kemudian PT Anugerah Surya Pratama (ASP) menggali di Pulau Manuran seluas 109 hektar. Lalu PT Kawei Sejahtera Mining (KSM) juga menambang di Pulau Manuran dengan luasan 89 hektar.&nbsp; Dari foto-foto yang didapat tim KLH di lapangan, usaha tambang dari ketiga perusahaan itu sudah membabat hutan. Terlihat area tambang terbuka begitu saja. Zenzi mengatakan ketika IUP dicabut, maka pemulihan hutan harus dilakukan.&nbsp; Hutan harus tertutup seperti sebelumnya. "Pemulihan harus dibebankan ke perusahaan," katanya. Dia menegaskan sengkarut perizinan tambang nikel di Raja Ampat harus ditelisik lebih dalam. Kenapa izin sampai bisa keluar, di area konservasi hutan. Kemudian juga penerbitan izin dilakukan oleh Menteri. Seperti diketahui empat perusahaan tambang nikel di Raja Ampat yang dicabut izinnya adalah PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Nurham, PT Kawei Sejahtera Mining (ASP), dan PT Mulia Raymond Perkasa. Tidak ada nama PT Gag Nikel dalam daftar empat perusahaan yang dicabut izinnya. Padahal di dalam paparan KLH sebelumnya, PT Gag Nikel ikut dalam pengawasan. Dari foto yang didapat KLH, hutan jadi gundul akibat penambangan PT Gag Nikel cukup luas. (wan)&nbsp;

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) merespon keputusan pemerintah mencabut IUP empat perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Raja Ampat.

PT Gag Nikel Anak Usaha Antam Lolos Dari Pencabutan Izin, Walhi Minta Semua Izin Tambang di Raja Ampat Dicabut

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/08/DZdKk5FL7of5GuCvSeROUSHJWJ91jqCyuBkJB6Y0-3953134357.jpg" alt="Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara resmi merilis profil 5 perusahaan tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara resmi merilis profil 5 perusahaan tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dugaan perusakan alam dan lingkungan akibat aktivitas pertambangan nikel di kawasan Raja Ampat, tengah menjadi sorotan. Aktivitas pertambangan di Raja Ampat diduga dilakukan oleh tiga perusahaan swasta, di antaranya PT Anugerah Surya Pratama (ASP), PT Kawei Sejahtera Mining (KSM), dan PT Mulia Raymond Perkasa (MRP). Wakil Ketua Komisi XII, Bambang Hariyadi, menyoroti tidak adanya tindakan terhadap tiga perusahaan swasta yang dinilai menjadi perusak utama kawasan konservasi tersebut. Ia menyesalkan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tebang pilih dalam menangani aktivitas pertambangan di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. &ldquo;Yang kami lihat saat ini, hanya PT Gag Nikel yang ditindak, sementara tiga perusahaan swasta yang lebih parah tidak disentuh sama sekali,&rdquo; kata Bambang kepada wartawan, Senin (9/6). Bambang menjelaskan, PT ASP, perusahaan asal Tiongkok, diduga melakukan pelanggaran pidana. Hal itu diketahui berdasarkan informasi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Perusahaan itu disebut menyebabkan pencemaran dan merusak ekosistem laut di wilayah operasinya. Sementara itu, PT KSM yang telah membuka lahan sejak 2023, berada sangat dekat dengan kawasan konservasi Raja Ampat. Sehingga berisiko besar terhadap keanekaragaman hayati di wilayah tersebut. Sedangkan, PT MRP baru memulai pengeboran di 10 titik, tetapi belum memiliki izin lingkungan yang sah. Karena itu, ia memandang aktivitas tersebut tergolong pelanggaran, karena dilakukan tanpa dasar hukum yang memadai. Ia merasa miris, hanya PT Gag Nikel yang merupakan anak usaha BUMN PT Antam yang ditindak oleh pemerintah melalui penghentian sementara operasional. Padahal, berdasarkan informasi Kementerian Lingkungan Hidup, PT Gag hanya melakukan pelanggaran minor dan dikenai kewajiban melakukan perbaikan terhadap pengawasan pengelohaan lingkungan dan juga wilayah operasinya agak jauh dari kawasan wisata Raja Ampat. Bambang menambahkan, PT Gag Nikel telah mendapat izin kontrak karya. Sementara, izin tiga perusahaan swasta hanya izin pemerintah setempat. Karena itu, perizinan itu sangat berbeda jauh antara kontrak karya dengan izin dari Pemda. Menurut info yang didapatnya, PT KSM hanya mendapatkan izin dari Bupati, dan Kontrak Karya PT GAG sudah terbit sebelum kabupaten Raja Ampat terbentuk. &ldquo;Tiga perusahaan swasta ini adalah perusak Raja Ampat. Diamnya negara terhadap mereka adalah bentuk pembiaran terhadap kehancuran ekosistem yang menjadi warisan dunia,&rdquo; tegas Bambang. Karena itu, Bambang memastikan, Komisi XII DPR RI bersama Kementerian Lingkungan Hidup akan segera melakukan kunjungan langsung ke lokasi tiga perusahaan swasta itu untuk mengecek langsung kondisi di lapangan. Ia menyatakan, tidak akan tinggal diam menyaksikan kerusakan lingkungan yang terjadi di Raja Ampat. &ldquo;Raja Ampat bukan milik investor. Ini milik bangsa,&rdquo; pungkasnya. </div>

Dugaan perusakan alam dan lingkungan akibat aktivitas pertambangan nikel di kawasan Raja Ampat, tengah menjadi sorotan.

Tak Hanya PT Gag Nikel yang Harus Bertanggungjawab, Komisi XII DPR Ungkap 3 Perusahaan Swasta Lain Perusak Raja Ampat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/05/BnbyRynVDvuZmqogtGkEWRDM0BUMWad2rpXgLpVE-1-3870421883.jpg" alt="Penambangan di wilayah Raja Ampat, Papua. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Penambangan di wilayah Raja Ampat, Papua. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Surga dunia sedang digerogoti, tapi pemerintah malah santai! Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membela tambang nikel milik PT Gag Nikel yang beroperasi di Raja Ampat dengan alasan lokasinya jauh kok dari tempat wisata, 30 sampai 40 kilometer dari Pulau Piaynemo. Ya, Anda tidak salah baca. Hanya 40 KM dari jantung pariwisata laut Indonesia, dan itu dianggap tidak masalah.&nbsp; Setelah muncul kecaman publik dan pemberitaan yang menyebut kerusakan ekosistem laut akibat tambang, alih-alih refleksi, pemerintah justru sibuk klarifikasi. Bahlil bahkan menyebut tambang itu bukan di pulau wisata, jadi publik diminta tenang. &ldquo;Tambangnya di Pulau Gag, bukan di Piaynemo. Saya sering ke sana,&rdquo; kata Bahlil.. Namun salah satu aktivis lingkungan mempertanyakan sejak kapan logika asal bukan di tempat wisata membenarkan perusakan alam? Yang lebih mengejutkan, meski tambang sempat dihentikan sementara, Bahlil buru-buru meluruskan bahwa izin tambang itu sudah ada sejak 1998, saat dia bahkan belum masuk kabinet. Seolah ingin cuci tangan atas kekacauan yang sedang berlangsung. "Pertanyaannya, kenapa baru sekarang kerusakannya muncul? Kenapa masyarakat adat menolak? Kenapa ekosistem laut mulai berubah?" ucap aktivis lingkungan. Di balik kilauan nikel yang dijanjikan untuk hilirisasi dan investasi, jangan lupa, Raja Ampat bukan tanah kosong. Di sana ada laut yang hidup, masyarakat yang bergantung pada alam, dan reputasi Indonesia sebagai surga bahari dunia. Pernyataan ini muncul setelah aktivitas anak usaha PT Antam Tbk. itu dihentikan sementara karena dituding telah merusak salah satu kawasan konservasi laut terindah di dunia. Namun alih-alih mengakui kerusakan, Bahlil justru membela tambang dengan dalih prosedural dan sejarah perizinan lama. "Itu di Pulau Gag, bukan Piaynemo. Jaraknya sekitar 30-40 km," ujar Bahlil dikutip dari keterangannya seolah jarak tersebut membuat eksploitasi alam menjadi bisa ditoleransi. Padahal, ekosistem laut Raja Ampat tidak mengenal batas administratif atau kilometer. Kerusakan terumbu karang, polusi logam berat, dan gangguan terhadap biota laut bisa menyebar luas.&nbsp; Apakah argumen jauh dari tempat wisata cukup jadi alasan untuk menambang di surga laut dunia?&nbsp; Bahlil juga menekankan bahwa izin tambang sudah ada sejak 1998 dan dia tidak terlibat karena saat itu belum menjabat. Namun publik bertanya apakah klaim tidak terlibat di masa lalu cukup untuk melegitimasi kerusakan hari ini? Bahlil mengaku sering ke Raja Ampat. Tapi tetap tak menjawab kekhawatiran warga, pegiat lingkungan, dan masyarakat adat yang sejak lama menolak tambang di kawasan ini. &ldquo;Kalau memang tidak merusak, kenapa operasional tambang dihentikan sementara? Ada apa yang sedang ditutupi?&rdquo; ujar salah satu aktivis lingkungan.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membela tambang nikel di Raja Ampat, meski ada kecaman publik terkait kerusakan ekosistem laut

Tambang Nikel PT Gag Nikel di Raja Ampat: Kecaman Publik dan Pembelaan Menteri ESDM

PT Gag Nikel

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PT Gag Nikel

Berita Terkini