<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/01/WhatsApp-Image-2023-08-01-at-160023-796025579.jpg" alt="Mantan Bupati Sambas Burhanuddin A. Rasyid bergabung ke Partai Hanura pimpinan Oesman Sapta Odang (OSO)." width="100%">
<figcaption>Mantan Bupati Sambas Burhanuddin A. Rasyid bergabung ke Partai Hanura pimpinan Oesman Sapta Odang (OSO).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Agung menyatakan belum mendapat informasi terkait perkembangan terbaru kasus Surya Darmadi alias Apeng, bos PT Duta Palma Group. Kasus itu menyeret nama Bupati Sambas periode 2001-2011, Burhanuddin A. Rasyid. Padahal, Surya Darmadi sudah divonis 15 tahun penjara.&nbsp;&nbsp; &rdquo;Saya belum dapat informasi,&rdquo; ujar Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana. Surya Darmadi telah divonis 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan dalam kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau. Kasus itu juga menyeret mantan Bupati Inhu periode 1999-2008, Raja Thamsir Rachman. Selain pidana badan, menurut Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat Fahzal Hendri, Surya Darmadi juga dihukum untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp 2,2 triliun dan kerugian perekonomian negara sebesar Rp 39,7 triliun. Dalam kasus itu, Raja Thamsir Rachman divonis 7 tahun penjara. &rdquo;Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Raja Thamsir Rachman selama 7 tahun,&rdquo; kata Ketut Sumedana dalam keterangannya, saat itu. Menurut jaksa penuntut, Raja Thamsir terseret kasus tersebut karena dinilai memanfaatkan jabatan untuk mengeluarkan izin usaha kepada Surya Darmadi. Perbuatan Raja Thamsir dinilai memperkaya Surya Darmadi. Yang menjadi pertanyaan kemudian, bagaimana dengan kasus serupa yang terjadi di tiga kabupaten di Kalimantan Barat (Kalbar)? Selain Kabupaten Inhu, kasus serupa yang terkait Surya Darmadi, diduga juga terjadi di tiga kabupaten di Kalbar. Yakni di Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang,&nbsp;dan Kabupaten Sanggau. Di tiga kabupaten itu juga diduga melibatkan para mantan bupati. Seperti di Sambas, mantan Bupati Sambas Burhanuddin A. Rasyid, juga diduga terlibat kasus terkait Surya Darmadi. Burhanuddin A. Rasyid diduga melakukan pembiaran atas penguasaan lahan oleh Surya Darmada melalui PT Wirata Bangun Persadar di Desa Sepantai. Kabar terbaru, Burhanuddin A. Rasyid pada 18 Juli resmi bergabung ke Partai Hanura pimpinan Oesman Sapta Odang (OSO). Sebelumnya, Burhanuddin adalah kader Partai Ummat pimpinan Amien Rais.

Kejagung mengaku belum dapat informasi perkembangan terbaru kasus bos PT Duta Palma Group. Kasus itu menyeret nama mantan Bupati Sambas

Bos PT Duta Palma Group Sudah Divonis, Bagaimana Kasus Eks Bupati Sambas?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/SIDANG-DAKWAAN-SURYA-DARMADI-FEDRIK-TARIGAN-6.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Surya Darmadi usai menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (8/9/2022). Pemilik PT Darmex Group/PT Duta" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Surya Darmadi usai menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (8/9/2022). Pemilik PT Darmex Group/PT Duta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ahli perhitungan perekonomian negara Rimawan Pradiptyo mengatakan, suatu badan usaha tak dapat dikatakan merugikan negara atau pun merugikan perekonomian negara apabila sudah mengantongi izin usaha yang jelas terkait pemanfaatan hutan. Pernyataan ini disampaikan Rimawan saat menjadi saksi ahli dalam sidang lanjutan perkara Bos PT Duta Palma Group, Surya Darmadi alias Apeng, Jumat (13/1).  "Jika disitu sudah clean and clear istilahnya, untuk berusaha disitu, semua kewajiban dipenuhi, ada aturannya, maka tidak ada kerugian negara," kata Rimawan.  Rimawan mengungkapkan, tidak ada unsur kerugian perekonomian negara jika suatu perusahaan telah melaksanakan kewajibannya, seperti membayar pajak kepada negara. Apalagi, perusahaan tersebut telah mengantongi legalitas yang jelas, seperti Hak Guna Usaha (HGU), serta menyerap banyak tenaga kerja untuk masyarakat.  "Jadi tidak ada kerugian keuangan negara maupun kerugian perekonomian. Tidak ada," ungkap Rimawan.  Sebaliknya, jika perusahaan tersbeut belum mengantongi HGU namun sudah beraktivitas melakukan pemanfaatan hutan, maka itu melanggar aturan yang ada. Bahkan, perusahaan tersebut telah merugikan keuangan dan perekonomian negara.  Rimawan lantas mencontohkan, pernah membuat kajian bersama KPK pada 2011 lalu, suatu kerugian negara dan perekonomian negara dapat dihitung dengan pasti. Terlebih dalam Peraturan Menteri juga sudah dituangkan rumusan perhitungan kerugiannya.  "(Sehingga) Keuangan negara dan perekonimian negara bisa dihitung dengan pasti," papar Rimawan.  Sementara itu, tim kuasa hukum Surya Darmadi, Juniver Girsang mengklaim bahwa PT Duta Palma Group sudah mengantongi perizinan untuk berusaha. Karena itu, dia menyebut usaha yang dilakukan Surya Darmadi tidak merugikan keuangan negara.  "Ahli ini menghitung kawasan yang sudah mempunyai Hak Guna Usaha, artinya kalau sudah mempunyai HGU itu sudah sah untuk mengelola dan tidak ada lagi kewajiban yang tersisa untuk melakukan usaha perkebunan," papar Juniver.  Sebagaimana diketahui, Surya Darmadi didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 4.798.706.951.640 atau Rp 4 triliun dan USD 7.885.857,36 serta perekonomian negara sebesar Rp 73.920.690.300.000 atau Rp 73 triliun. Surya Darmadi diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) bersama-sama dengan mantan Bupati Indragiri Hulu Thamsir Rachman.  Surya Darmadi telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp 7.593.068.204.327 atau Rp 7 triliun dan USD 7.885.857,36. Hal ini berdampak merugikan keuangan negara. Kerugian keuangan negara tersebut diperoleh berdasarkan Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: PE.03/SR/657/D5/01/2022 tanggal 25 Agustus 2022.  Surya Darmadi didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian Pasal 3 ayat 1 huruf c UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta Pasal 3 atau Pasal 4 UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.  Dia juga didakwa dengan pasal pencucian uang dengan Pasal 3 Ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Ahli Sebut Negara Dirugikan jika Badan Usaha Tak Punya Izin Usaha

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/SIDANG-DAKWAAN-SURYA-DARMADI-FEDRIK-TARIGAN-6.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Surya Darmadi usai menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (8/9/2022). Pemilik PT Darmex Group/PT Duta" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Surya Darmadi usai menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (8/9/2022). Pemilik PT Darmex Group/PT Duta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) Arief Fadillah mengungkapkan, lima anak perusahaan PT Duta Palma Group rutin membayar pajak daerah. Pajak yang dibayarkan di antaranya retribusi izin gangguan dan pajak penerangan jalan non PLN.  "Berdasarkan sistem yang ada di Bapenda untuk lima perusahaan (Duta Palma Group) membayar wajib pajak salah satunya retribusi izin gangguan, kedua pajak penerangan jalan," kata Arief saat bersaksi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (24/10).  "Hanya dua itu pak. Izin yang mulia untuk PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) tidak jadi kewenangan daerah. Berdasarkan aturan, PBB kewenangan direktorat jenderal pajak," lanjut Arief.  Arief mengungkapkan, Duta Palma Group hanya mendapat dua retribusi pajak tersebut. "Berdasarkan UU ada 11 pajak daerah salah satunya pajak penerangan jalan non PLN, satu lagi retribusi izin gangguan hanya dua itu yang mulia sesuai dengan kewenangan badan pendapatan daerah," tegas Arief.  Sebagaimana diketahui, Surya Darmadi didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 4.798.706.951.640 atau Rp 4 triliun dan USD 7.885.857,36 serta perekonomian negara sebesar Rp 73.920.690.300.000 atau Rp 73 triliun. Surya Darmadi diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) bersama-sama dengan mantan Bupati Indragiri Hulu Thamsir Rachman.  “Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Raja Thamsir Rachman secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,” ucap jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (8/9).  Jaksa menyebut Surya Darmadi telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp 7.593.068.204.327 atau Rp 7 triliun dan USD 7.885.857,36. Hal ini berdampak merugikan keuangan negara. Kerugian keuangan negara tersebut diperoleh berdasarkan Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: PE.03/SR/657/D5/01/2022 tanggal 25 Agustus 2022.  Surya didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian Pasal 3 ayat 1 huruf c UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta Pasal 3 atau Pasal 4 UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.  Dia juga didakwa dengan pasal pencucian uang dengan Pasal 3 Ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kepala Bapenda Inhu Sebut Duta Palma Group Aktif Bayar Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/sidang-durya-darmadi-RIDWAN.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Indragiri Hulu Hendrizal mengakui PT. Duta Palma Group milik Surya Darmadi kerap kali berkonflik dengan masyarakat sekitar. Peristiwa konflik itu sempat ditelaah saat dirinya menjabat sebagai Kepala Bidang Perlindungan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu pada 2009.  Hal ini mulanya dipertanyakan Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri kepada saksi Hendrizal saat bersaksi untuk terdakwa Surya Darmadi.  "Apakah sebanyak itu izin yang diberikan kepada PT Duta Palma Group? PT Banyu Bening, PT Panca Agro Lestari, PT Palma Satu, PT Seberida Subur dan lain-lain? Itu kan ada izin yang diberikan oleh Bupati, dari lahan itu ada yang konflik lahan?" tanya Hakim Fahzal Hendri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (10/10).  Hendrizal mengakui, lahan milik Duta Palma Group kerap kali berkonflik dengan masyarakat. Salah satu anak usaha Duta Palma Group yang berkonflik yakni PT Banyu Bening dan PT Palma Satu.  "Lima perusahaan dari PT. Duta Palma Group ini pada saat saya sebagai kepala bidang perlindungan, di mana pada saat itu kepala Dinasnya adalah Pak Manaf. Saya diperintahkan untuk menginventarisir persoalan konflik lahan, khusus untuk ini kita ke Duta Palma. Mohon maaf Duta Palma ini yang selalu konflik dengan masyarakat," beber Hendrizal.  Konflik Duta Palma Group itu terjadi dengan masyarakat sekitar. Konflik, menurutnya, terjadi di empat titik.  "Satu di Kualacinaku, kedua di Penyaguhan, ketiga di Danau Rambai dan keempat di Sebrida," ungkap Hendrizal.  Hakim Fahzal Hendri lantas mempertanyakan akar masalah yang terjadi antara PT Duta Palma Group dengan masyarakat. "Akar masalahnya apa?" cecar Hakim Fahzal.  Menurut Hendrizal, konflik itu terjadi karena Duta Palma Group menjanjikan untuk memberikan plasma kepada masyarakat. Bahkan tiga bulan lalu juga sempat terjadi konflik antara Duta Palma Group dengan masyarakat.  "Setelah kita pelajari ada janji dari perusahaan untuk memberikan plasma kepada masyarakat. Duta Palma tidak memberdayakan masyarakat sekitar," ucap Hendrizal.  Sebagaimana diketahui, Surya Darmadi didakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 4.798.706.951.640 atau Rp 4 triliun dan USD 7.885.857,36 serta perekonomian negara sebesar Rp 73.920.690.300.000 atau Rp 73 triliun. Surya Darmadi diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) bersama-sama dengan mantan Bupati Indragiri Hulu Thamsir Rachman.  “Telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Raja Thamsir Rachman secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,” kata jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (8/9).  Jaksa menyebut Surya Darmadi telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp 7.593.068.204.327 atau Rp 7 triliun dan USD 7.885.857,36. Hal ini berdampak merugikan keuangan negara. Kerugian keuangan negara tersebut diperoleh berdasarkan Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: PE.03/SR/657/D5/01/2022 tanggal 25 Agustus 2022.  Surya didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian Pasal 3 ayat 1 huruf c UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta Pasal 3 atau Pasal 4 UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.  Dia juga didakwa dengan pasal pencucian uang dengan Pasal 3 Ayat (1) huruf c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sekda Inhu Akui Perusahaan Surya Darmadi Kerap Konflik dengan Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/surya-Darmadi-2.jpg" alt="Bos PT. Duta Palma Group Surya Darmadi saa tiba di Kejagung. (Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Bos PT. Duta Palma Group Surya Darmadi saa tiba di Kejagung. (Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Golkar, Supriansa, mengapresiasi keberhasilan Kejaksaan Agung dalam memulangkan bos Duta Palma Group Surya Darmadi.  Surya Darmadi alias Apeng merupakan tersangka dugaan korupsi lahan sawit PT Duta Palma Group.  Dalam kasus ini, Kejaksaan Agung memperkirakan kerugian negara yang muncul mencapai Rp 78 triliun. Nilai ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah.  Menurut Supriansa, kehadiran Surya Darmadi membuat Kejaksaan Agung memiliki kesempatan untuk melakukan pemeriksaan, termasuk segera merampungkan berkas perkara. “Penyidik tentu memiliki waktu untuk menyusun dakwaannya, persiapan masuk ke pengadilan,” kata Supriansa saat dihubungi media, Senin (15/8).  Di sisi lain, Supriansa menilai keberhasilan Kejaksaan Agung memulangkan Surya Darmadi menjadi pesan bagi para buronan lain. Supriansa meminta mereka yang masuk daftar pencarian orang (DPO) segera kembali ke Indonesia demi mempertanggungjawabkan perbuatannya.  Sementara usaha Kejaksaan Agung dalam mengembalikan kerugian negara yang mencapai Rp 78 triliun, Supriansa menyerahkannya kepada Korps Adhyaksa.  “Teknisnya kami serahkan ke pihak Kejaksaan Agung. Karena Kejaksaan Agung yang punya data harta milik Surya Darmadi,” ungkap Supriansa.  Terkait kerugian negara sebesar Rp 78 triliun timbul akibat penyalahgunaan izin lokasi dan izin usaha perkebunan di kawasan Indragiri Hulu, Riau, atas lahan seluas 37.095 hektare.  Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang menjerat mantan Gubernur Riau Annas Maamun dan kawan-kawan yang ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan suap alih fungsi lahan pada September 2014. Kejaksaan Agung juga telah menyita sebanyak 23 aset milik PT Duta Palma Group.

Komisi III DPR Apresiasi Keberhasilan Kejagung Pulangkan Surya Darmadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/KEJAGUNG-SITA-23-ASET-SURYA-DARMADI-FEDRIK-TARIGAN-1.jpg" alt="Papan tulisan Gedung di Sita terpasang di Gedung Palma One, Jakarta, Selasa (9/8/2022). Kejaksaan Agung telah menyita sebanyak 23 aset milik PT Duta Palma Group terkait tersangka kasus korupsi Rp 78 triliun, Surya Darmadi terkait Penyitaan dilakukan dalam" width="100%">
<figcaption>Papan tulisan Gedung di Sita terpasang di Gedung Palma One, Jakarta, Selasa (9/8/2022). Kejaksaan Agung telah menyita sebanyak 23 aset milik PT Duta Palma Group terkait tersangka kasus korupsi Rp 78 triliun, Surya Darmadi terkait Penyitaan dilakukan dalam</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bos PT Duta Palma Group/Darmex Group Surya Darmadi, dikabarkan sedang dalam perjalanan menuju Jakarta untuk menghadapi proses hukum. Surya Darmadi merupakan tersangka kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan di Kejaksaan Agung dan tersangka kasus dugaan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan Riau di KPK.  "Masih dalam Perjalanan," kata pengacara Surya Darmadi, Juniver Girsang dikonfirmasi, Senin (15/8).  Juniver menyebut, Surya Darmadi kemungkinan tiba di Indonesia sekitar 13.00 WIB. Belum diketahui, apakah Surya Darmadi langsung mendatangi penegak hukum atau tidak.  "Tiba sekitar jam 13.00 WIB, perkembangan kemana nanti kita saling info," ungkap Juniver.  Juniver memaparkan bahwa pada hari Minggu (14/8) kemarin, kliennya akan datang dari luar negeri. Setibanya di Indonesia, Surya Darmadi akan langsung mendatangi tim penyidik untuk menjelaskan seluruh dugaan tindak pidana tersebut.  Ia menjelaskan alasan klienya tidak menghadiri panggilan penyidik karena hingga saat ini Surya Darmadi yang sudah lansia dan tengah menjalani pengobatan di luar negeri.  Kejagung sebelumnya ingin menyidangkan kasus yang menjerat Surya Darmadi secara in absentia. Hal ini dilakukan, karena Surya Darmadi yang merupakan tersangka dugaan korupsi penyerobotan lahan di Riau tak kunjung kooperatif.  "Persidangan in absentia, sudah proses," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jam Pidsus) Kejagung, Febrie Adriansyah kepada wartawan, Kamis (11/8).  Febrie menyatakan, persidangan secara in absentia karena Surya Darmadi tak kunjung kooperatif. Dia diduga berada di luar negeri. Korps Adhyaksa juga telah melakukan pemanggilan sebanyak tiga kali kepada pemilik PT. Duta Palma Group itu namun tidak diindahkan.  Persidangan in absentia bertujuan untuk merampas aset milik Surya Darmadi. Sebab tak tanggung, kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan di Riau itu merugikan keuangan negara sebesar Rp 78 triliun.  "Kalau in absentia dia yang rugi. Dia kan tidak bisa melakukan pembelaan secara sempurna, in absentia kan kita sidangkan tanpa dia. Tujuan kita adalah memang nanti akan kita rampas asetnya," tegas Febrie.  Selain Surya Darmadi, kasus ini juga menjerat mantan Bupati Indragiri Hulu, Raja Thamsir Rachman. Selain terjerat perkara korupsi, Surya Darmadi juga disangkakan melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).  Sementara Surya Darmadi disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Kemudian untuk TPPU, Surya Darmadi dijerat dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau kedua yakni Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Surya Darmadi Dikabarkan Akan Tiba di Indonesia Siang Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/KEJAGUNG-SITA-23-ASET-SURYA-DARMADI-FEDRIK-TARIGAN-1.jpg" alt="Papan tulisan Gedung di Sita terpasang di Gedung Palma One, Jakarta, Selasa (9/8/2022). Kejaksaan Agung telah menyita sebanyak 23 aset milik PT Duta Palma Group terkait tersangka kasus korupsi Rp 78 triliun, Surya Darmadi terkait Penyitaan dilakukan dalam" width="100%">
<figcaption>Papan tulisan Gedung di Sita terpasang di Gedung Palma One, Jakarta, Selasa (9/8/2022). Kejaksaan Agung telah menyita sebanyak 23 aset milik PT Duta Palma Group terkait tersangka kasus korupsi Rp 78 triliun, Surya Darmadi terkait Penyitaan dilakukan dalam</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan, belum menerima informasi terkait rencana kedatangan PT Duta Palma Group Surya Darmadi, pada Minggu (14/8) hari ini. Tersangka kasus dugaan korupsi penguasaan lahan sawit melalui kuasa hukumnya, Juniver Girsang berjanji akan mengikuti semua proses hukum di Indonesia.  Hal ini mengingat, Surya Darmadi terjerat perkara dugaan korupsi di KPK dan Kejaksaan Agung. Surya Darmadi telah lama masuk daftar pencarian orang (DPO) KPK.  "Enggak ada, suratnya saja belum kita terima, saya baru tahun dari media," kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dikonfirmasi, Minggu (14/8).  Menurut Ketut, pihaknya tidak bisa berandai-andai mengharapkan kedatangan Surya. Namun, Korps Adhyaksa meminta Bos Duta Palma Group itu untuk kooperatif memenuhi panggilan.  "Silakan datang saja. Saya tidak mau berpolemik. Sebagai warga negara yang baik, taat hukum datang ke penegak hukum ketika dipanggil," tegas Ketut.  Kuasa hukum Surya Darmadi, tersangka kasus dugaan korupsi penguasaan lahan sawit dan pencucian uang dengan kerugian negara sebesar Rp 73 triliun, menyatakan kliennya bakal tiba di Indonesia, Minggu (14/8) dan siap menghadiri rangkaian proses hukum.  "Pak Surya Darmadi akan mendatangi penyidik untuk memberikan klarifikasi dan siap mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan," kata Juniver Girsang, kuasa hukum Surya Darmadi, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (13/8) kemarin.  Juniver menyebutkan pada hari Minggu (14/8) kliennya akan datang dari luar negeri. Setibanya di Indonesia, Surya Darmadi akan langsung mendatangi tim penyidik untuk menjelaskan seluruh dugaan melakukan tindak pidana tersebut.  Alasan klienya tidak menghadiri panggilan penyidik karena hingga saat ini Surya Darmadi yang sudah lansia tengah menjalani pengobatan di luar negeri. Karena proses hukum ini, lanjut dia, Surya Darmadi berupaya untuk mempercepat pengobatannya guna menghormati proses hukum yang berlaku.  Bahkan, Juniver menunjukkan bahwa kliennya sudah bersurat kepada Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan jajaran pimpinan Kejaksaan Agung untuk kesiapannya menjalani pemeriksaan. "Kami mohon status cekal dicabut agar tidak terhalang masuk ke Indonesia untuk ikuti proses hukum," ujar Juniver.

Kejagung Belum Dapat Informasi Rencana Kedatangan Surya Darmadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/sita_aset.jpg" alt="MASIH DIBURU: Papan bertulisan" width="100%">
<figcaption>MASIH DIBURU: Papan bertulisan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan Agung mewacanakan akan memyidangkan bos PT Duta Palma Group, Surya Darmadi secara in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa di persidangan. Hal ini dilakukan, karena Surya Darmadi yang merupakan tersangka dugaan korupsi penyerobotan lahan di Riau tak kunjung kooperatif.  Surya Darmadi tak hanya terjerat perkara korupsi di Kejaksaan Agung. Dia juga terjerat kasus korupsi dan sudah berstatus daftar pencarian orang (DPO) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena terjerat kasus alih fungsi hutan di Provinsi Riau pada 2014.  "Persidangan in absentia, sudah proses," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jam Pidsus) Kejagung, Febrie Adriansyah kepada wartawan, Kamis (11/8).  Febrie menyatakan, persidangan secara in absentia karena Surya Darmadi tak kunjung kooperatif. Surya diduga berada di luar negeri.  Korps Adhyaksa juga telah melakukan pemanggilan sebanyak tiga kali kepada pemilik PT Duta Palma Group itu, namun tidak diindahkan.  Persidangan in absentia bertujuan untuk merampas aset milik Surya Darmadi. Sebab tak tanggung, kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan di Riau itu merugikan keuangan negara sebesar Rp 78 triliun.  "Kalau in absentia dia yang rugi. Dia kan tidak bisa melakukan pembelaan secara sempurna, in absentia kan kita sidangkan tanpa dia. Tujuan kita adalah memang nanti akan kita rampas asetnya," tegas Febrie.  Selain Surya Darmadi, kasus ini juga menjerat mantan Bupati Indragiri Hulu, Raja Thamsir Rachman. Selain terjerat perkara korupsi, Surya Darmadi juga disangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).  Kasus ini bermula pada 2003, saat Surya Darmadi selaku pemilik PT Duta Palma Group melakukan kesepakatan dengan Raja Thamsir, selaku Bupati Indragiri Hulu saat itu. Kesepakatan itu untuk mempermudah dan memuluskan perizinan kegiatan usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dan kegiatan usaha pengolahan kelapa sawit.  Mereka juga sepakat dalam persyaratan penerbitan HGU kepada perusahaan-perusahaan Surya Darmadi di Kabupaten Indragiri Hulu. Lahan tersebut berada dalam kawasan hutan, baik HPK (Hutan Produksi yang dapat dikonversi), HPT (Hutan Produksi Terbatas) dan HPL (Hutan Penggunaan Lainnya) di Kabupaten Indragiri Hulu.  Upaya pemulusan itu dengan membuat kelengkapan perizinan terkait Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan secara melawan hukum dan tanpa didahului dengan adanya izin prinsip dan AMDAL. Itu semua dilakukan untuk memperoleh izin pelepasan kawasan hutan dan HGU.  Selain itu, PT Duta Palma Group sampai saat ini tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan dan HGU. Bahkan, PT Duta Palma Group tidak pernah memenuhi kewajiban hukum untuk menyediakan pola kemitraan sebesar 20 persen dari total luas area kebun yang dikelola.  Raja Thamsir disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.  Sementara Surya Darmadi disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.  Kemudian untuk TPPU, Surya Darmadi dijerat dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau kedua yakni Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kejagung Wacanakan Sidang Surya Darmadi secara In Absentia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PT Duta Palma Group

Berita Terkini