<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/27/IMG_20230627_151511-1523841732.jpg" alt="Empat terdakwa menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Selasa (27/6)." width="100%">
<figcaption>Empat terdakwa menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Selasa (27/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin, Kalimantan Selatan, membebaskan empat orang terdakwa korupsi proyek pembuatan galangan kapal di PT Dok &amp; Perkapalan Kodja Bahari. &rdquo;Terdakwa divonis bebas karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer dan dakwaan subsider,&rdquo; kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Banjarmasin I Gede&nbsp;Yuliartha&nbsp;dalam putusannya seperti dilansir dari Antara, Selasa (27/6). Empat terdakwa itu masing-masing mantan Direktur PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) Shipyard Banjarmasin&nbsp;Albertus Pattaru dan Suharyono,&nbsp;serta M. Saleh, dan Lidyannor selaku kontraktor. Majelis hakim menolak semua dakwaan JPU dan meminta untuk memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya. Hakim memberikan waktu tujuh hari bagi terdakwa dan jaksa penuntut umum untuk pikir-pikir sebelum memutuskan langkah hukum yang diambil atas putusan tersebut. Sementara itu, Albertus mengaku bahagia dan menyatakan dari awal berkeyakinan dirinya tidak bersalah seperti yang didakwakan jaksa. &rdquo;Saya bekerja dengan niat yang benar, puji Tuhan telah menunjukkan keadilannya melalui majelis hakim,&rdquo; ucap Albertus penuh syukur. Sebelumnya, empat orang terdakwa itu dituntut jaksa penuntut umum (JPU) dengan hukuman sembilan tahun penjara serta membayar denda Rp 500 juta subsider enam bulan penjara. Khusus untuk terdakwa M. Saleh juga dituntut membayar uang pengganti Rp 5,7 miliar yang jika tidak bisa membayar diganti hukuman penjara empat tahun enam bulan penjara. Tuntutan tersebut sesuai pasal yang didakwakan sebelumnya, yakni pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti pada dakwaan primer. Kemudian pasal 3 ayat (1) junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP seperti pada dakwaan subsider. Perkara dugaan korupsi penyimpangan pelaksanaan pekerjaan pembuatan dok milik PT Dok &amp; Perkapalan Kodja Bahari selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pembangunan kapal baru, pemeliharaan, dan perbaikan kapal serta non kapal, itu terjadi pada tahun anggaran 2018 dengan nilai pagu sekitar Rp 18 miliar yang dilakukan penyelidikan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. &nbsp;

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Banjarmasin bebaskan 4 terdakwa korupsi proyek pembuatan galangan kapal di PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari

Hakim Tipikor Banjarmasin Bebaskan Empat Terdakwa Korupsi di Kodja Bahari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/02/IMG_20230502_2015111-1920127502.jpg" alt="Terdakwa Albertus Pattaru saat sidang pembacaan tuntutan oleh JPU di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Selasa (2/5)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa Albertus Pattaru saat sidang pembacaan tuntutan oleh JPU di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Selasa (2/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut dua terdakwa mantan petinggi PT Dok &amp; Perkapalan Kodja Bahari selama sembilan tahun penjara. Sebab, keduanya terjerat perkara korupsi proyek pembuatan galangan kapal. &rdquo;Kedua terdakwa terbukti melanggar pasal 2 ayat 1 seperti dakwaan primer,&rdquo; kata JPU dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Andre&nbsp;seperti dilansir dari Antara pada sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Selasa (2/5). Selain itu, JPU menuntut terdakwa membayar denda Rp 500 juta subsider enam bulan penjara. JPU juga meminta pengadilan menahan Albertus Pattaru selaku Direktur Komersial dan Suharyono sebagai mantan Direktur Operasi &amp; Teknik PT Dok &amp; Perkapalan Kodja Bahari. Sebab, selama proses penyidikan hingga persidangan keduanya tidak menjalani kurungan badan. Dalam dokumen tuntutan, JPU meyakini kedua terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan korupsi pada pembangunan graving dok yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 5,7 miliar. Usai pembacaan tuntutan, Ketua Majelis Hakim I Gede Yuliartha memberikan waktu dua pekan kepada kedua terdakwa untuk menyampaikan pembelaan atau Selasa (16/5). Menanggapi tuntutan tersebut, kuasa hukum Suharyono, Geoffrey Nanulaitta mengatakan, tuduhan JPU merupakan hal yang keliru. Sebab, pekerjaan belum selesai di tengah jalan dihentikan dengan surat kejaksaan. &rdquo;Kami akan menyampaikan seluruh fakta persidangan saat pembelaan nanti,&rdquo; tutur Geoffrey Nanulaitta. Sementara itu, Albertus menyatakan, tuduhan JPU tak berdasar. Namun, hal itu merupakan hak subjektif oleh JPU. Sebelumnya, pada sidang 11 April, dua terdakwa lain dalam kasus yang sama M. Saleh dan Lidyannor selaku pihak swasta dituntut sembilan tahun penjara. Selain dituntut pidana penjara, jaksa juga menuntut kedua terdakwa untuk membayar denda Rp 500 juta subsider enam bulan penjara. Khusus untuk terdakwa M Saleh, juga dituntut membayar uang pengganti Rp 5,7 miliar yang jika tak bisa membayar diganti hukuman penjara empat tahun enam bulan penjara. Tuntutan tersebut sesuai pasal yang didakwakan sebelumnya. Yakni pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti pada dakwaan primer. Kemudian pasal 3 ayat (1) junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP seperti pada dakwaan subsider. Perkara korupsi penyimpangan pelaksanaan pekerjaan pembuatan dok milik PT Dok &amp; Perkapalan Kodja Bahari selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pembangunan kapal baru, pemeliharaan, dan perbaikan kapal, serta non kapal itu terjadi pada tahun anggaran 2018 dengan nilai pagu sekitar Rp 18 miliar.

JPU tuntut dua terdakwa mantan petinggi PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari selama sembilan tahun penjara karena terjerat perkara korupsi

Jaksa Tuntut Dua Mantan Petinggi Kodja Bahari Sembilan Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/Buruh-Kapal-Gugat-IST.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Usianya tak lagi muda, namun semangat Dimin,57, masih tetap membara. Demi bertahan hidup di Jakarta selepas pensiun bekerja dan memperjuangkan hak uang pesangonnya yang tak kunjung didapat, kakek dua anak dan empat cucu ini membuka usaha kecil-kecilan warung kelontong di kediamannya, Jalan Warakas 6 Gg 20, Kelurahan, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mantan karyawan Bidang Usaha Borongan (BUB) Koperasi Karyawan Dekabe Dua ini memang kerap merenung, setiap kali memikirkan uang pesangon yang kurang lebih dua tahun di perjuangkan tak kunjung diperolehnya. Bersama 56 rekannya, dia masih memperjuangkan hak yang seharusnya dikeluarkan oleh PT Dok Perkapalan Kodja Bahari (DKB). "Sudah berjuang ke Dinas Ketenagakerjaan bawa ke pengadilan dengan mediasi, tapi hasilnya deadlock," kata Dimin ketika berbincang dengan JawaPos.com, Jumat (22/1). Dimin kurang lebih sudah 35 tahun bekerja di PT DKB. Tepatnya sejak 23 Februari 1982 hingga 16 Januari 2018. Di usianya yang senja, dia selalu berdoa agar uang pesangonnya segera dilunasi pihak perusahaan. Sebab, usai tidak lagi bekerja, praktis dia hanya mengandalkan keuntungan dari warung kelontong yang tak seberapa dan harapan pemberian dari anak-anaknya. "Usia saya sudah tidak lagi muda, sekarang juga sudah mulai sakit-sakitan badan kalau banyak kerja," ucap Dimin di sela-sela kesibukannnya menjaga warung kelontongnya. Dimin bercerita, status kerjanya yang saat itu merupakan karyawan BUB Koperasi Karyawan Dekabe Dua, telah menanyakan haknya kepada pengurus koperasi. Namun hal itu seperti sia-sia, karena hanya mendapat janji manis semata. Meski statusnya memang karyawan koperasi, sambung Dimin, namun dia bersama puluhan rekannya yang lain sudah banyak menguntungkan PT DKB. Bahkan ketika masih bekerja, seringkali diperas untuk menyelesaikan pekerjaan. "Kita koperasi diminta untuk lembur dadakan, sampai nginep. Tapi sekarang pesangon belum dikeluarin," sesal Dimin. Dimin menyayangkan sikap koperasi dan PT DKB yang menelantarkan para karyawannya. Meski berstatus karyawan koperasi, seharusnya PT DKB bisa memberikan pesangon kepada karyawan BUB Koperasi Karyawan Dekabe Dua. Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/29/09/2020/pemerintah-ikut-tanggung-pesangon-pekerja/">Pemerintah Ikut Tanggung Pesangon Pekerja</a> "Koperasi bilangnya enggak punya uang, karena uangnya itu kan dari PT DKB," cetus Dimin.  Menurut Dimin, rekannya yang juga berstatus karyawan koperasi yang lebih dulu pensiun telah mendapatkan hak pesangonnya. Berkaca dari hal ini, seharusnya PT DKB juga memberikan pesangon kepada para karyawan koperasi yang hingga kini masih memperjuangkan haknya. Dia mengaku, kini total uang pesangon yang harusnya di dapat berjumlah Rp 90 juta. Karena itu, pria kelahiran Jakarta, 1963 ini bersama 56 rekannya terus memperjuangkan dan mengharapkan agar uang pesangonnya itu segera bisa dilunaskan oleh pihak Koperasi maupun PT DKB. "Harapannya dibayar pesangon kita, itu hak karyawan, yang dikeluarin lainnya dapat. Tapi kita belum dapat," ujar Dimin penuh harap. Dia pun menyesalkan pihak perusahaan yang seolah lepas tanggung jawab. Menurutnya, hingga kini PT DKB masih beroperasi. Sehingga seharusnya bisa bertanggung jawab. "Kalau ditanya koperasi selalu bilang enggak ada uang. PT DKB malah buat galangan baru lagi, tapi hak karyawannya belum terpenuhi," tegasnya. Segendang sepenarian, Ade Subrata,55, kolega lain di perusahaan yang sama juga menyesalkan sikap Koperasi maupun PT DKB yang selalu melontarkan pernyataan tidak mempunyai uang. Dia menilai, tidak mungkin perusahaan pelat merah tidak mempunyai anggaran. "Memang DKB ini sangat licik sekali, alasannya selalu tidak ada uang. Memang secara langsung bukan karyawan DKB, tapi kita koperasi, koperasi karyawan DKB II," ungkap Ade mengungkapkan kekesalannya. Ade mengaku sudah bekerja dengan PT DKB selama kurang lebih 32 tahun. Kini untuk menghidupi keluarganya, Ade harus menjadi supir ojek online. "Saya sekarang driver online," ujar Ade mengisahkan. Ade menyesalkan sikap perusahaan yang bergerak pada bidang perkapalan itu dinilai tidak menghargai jasa para mantan karyawan koperasi. Seharusnya, sambung Ade, PT DKB bisa menghargai setiap pekerjaan karyawan.  "Semua mengharapkan, bekerja di atas 20 tahun tapi kenapa kita begitu sudah selesai kerja seperti tidak dihargai. Artinya yang perusahaan semestinya memberikan haknya ke karyawannya Koperasi DKB II sampai sekarang belum terealisasi," sesal Ade. Perjuangannya selama kurang lebih dua tahun untuk mendapatkan pesangon tak ingin sia-sia. Karena berbagai cara telah dilakukan agar Koperasi atau PT DKB mengeluarkan hak para mantan karyawannya. "Ini kurang lebih sudah mau tiga tahun berjuang, harapannya segera dilunaskan," harap Ade. Menelisik PT DKB (Persero) dalam akun resminya, perusahaan pelat merah ini merupakan penggabungan empat perusahaan galangan sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomo 9 Tahun 1990 dengan akte notaris Ny. Sulami Mustafa Nomor 2 tanggal 1 Maret 1991 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1992. Empat perusahaan galangan kapal tersebut adalah PT Dok dan Perkapalan Tanjung Priok (Persero), PT. Kodja (Persero), PT. Pelita Bahari (Persero) serta PT. Dok dan Galangan Kapal Nusantara (Persero). Dalam akunnya, PT DKB bergerak pada bidang pembangunan kapal baru, pemeliharaan dan perbaikan. Sementara itu, tim kuasa hukum mantan karyawan Bidang Usaha Borongan (BUB) Koperasi Karyawan Dekabe Dua, Ahmad Aril menyampaikan, pihaknya telah melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan menggugat Pengurus Koperasi Karyawan Dekabe Dua sebagai tergugat satu dan Direktur PT DKB (Persero) sebagai tergugat dua. Gugatan tersebut dilayangkan oleh 57 mantan karyawan Bidang Usaha Borongan (BUB) Koperasi Karyawan Dekabe Dua. Aril menyampaikan, para mantan karyawan BUB Koperasi Karyawan Dekabe Dua menginginkan pihak tergugat II memberikan hak seperti tenaga harian kerja koperasi (THK) yang mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. "Perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak bagi Tenaga Harian Koperasi (THK) dan para penggugat (dalam hal ini mantan karyawan BUB Koperasi Karyawan Dekabe Dua dilakukan dengan perhitungan UMP pada saat THK dan para penggugat yang bersangkutan pensiun dengan dibuktikan dengan surat pemberhentian yang diterbitkan oleh tergugat I," tegas Aril. Menurut Aril, pada 6 Februari 2018 telah dilakukan perundingan di ruang rapat Disnaker Trans DKI Jakarta  antara para  Penggugat dengan tergugat satu, Pengurus Koperasi Karyawan Dekabe Dua dan tergugat dua, Direktur PT DKB (Persero). Namun hingga kini hasil dari pertemuan tersebut tidak juga terealisasi. Bahkan pada 26 Desember 2019 puluhan mantan karyawan telah mendatangi Pengurus Koperasi Karyawan Dekabe Dua di Jalan Penambangan Pelabuhan I, Tanjung Priok, Jakarta Utara guna membahas penyelesaian pembayaran pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang merupakan utang para penggugat yang belum dibayarkan. Hasilnya, mempersilahkan kepada para penggugat untuk  menanyakan  langsung  kepada tergugat dua yakni, Direktur PT DKB (Persero). Pengurus Koperasi Karyawan Dekabe Dua mengamini mempunyai piutang yang harus ditagihkan kepada PT DKB sebesar Rp 7.344.225.412. Meski sudah mendatangi PT DKB, namun hal ini mendapat penolakan. "Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban para tergugat tersebut, maka telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian yang telah disepakati berdasarkan  kesepakatan tanggal 23 Januari 2018, tentang proses pembayaran pesangon yang dinyatakan dengan tegas tidak lebih dari bulan Februari 2018 dan Perundingan yang  telah dilakukan di ruang rapat Disnaker Trans DKI Jakarta pada tanggal 6 Februari 2018," beber Aril. Oleh karena itu, Aril menyampaikan pihaknya secara resmi telah melayangkan surat ke PN Jakarta Utara. Meski sebelumnya telah dilakukan mediasi pada Senin, 18 Januari 2021, namun tidak ditemui kesepakatan antara penggugat dengan para tergugat. "Kemarin mediasi, tapi deadlock. Kemudian langsung proses persidangan pada Senin, 8 Januari 2021," cetus Aril. Menanggapi ini, tergugat satu yakni Ketua Pengurus Koperasi Karyawan Dekabe Dua, Darmajaya mengaku sibuk. Dia enggan menanggapi konfirmasi yang dilayangkan JawaPos.com mengenai sengketa ini. "Maaf lagi sibuk," ungkap Darma. Dalam surat yang diperoleh JawaPos.com dari pihak penggugat, pihak Pengurus Koperasi Karyawan Dekabe Dua menyatakan berkomitmen dan beritikad baik untuk menyelesaikan permasalahan terkait pembayaran piutang. Namun keuangan koperasi sampai saat ini belum memungkinkan untuk dilakukan pembayaran secara sekaligus. "Kami akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, khususnya mengenai pembayaran," demikian isi risalah surat Pengurus Koperasi Karyawan Dekabe Dua. Sementara itu, tim kuasa hukum PT DKB, Masdar mengklaim, para penggugat dalam hal ini mantan karyawan Bidang Usaha Borongan (BUB) Koperasi Karyawan Dekabe Dua ini menegaskan tidak mempunyai hubungan hukum dengan para penggugat. "Tidak mempunyai hubungan hukum dengan penggugat, karena penggugat ini kan karyawan dari tergugat satu," tegas Masdar. Masdar menegaskan, pihak PT DKB akan memberikan jawaban kepada para penggugat di dalam ruang persidangan. Namun dia menegaskan, pemberian pesangon bukan tanggung jawab PT DKB, melainkan tanggung jawab koperasi. "PT DKB dan Koperasi Karyawan Dekabe Dua adalah entitas yang berbeda. Mereka karyawan koperasi. Pesangon tanggung jawab koperasi," beber Masdar menandaskan. &nbsp; Saksikan video menarik berikut ini: https://www.youtube.com/watch?v=l1DIBtm2mvM

Perjuangkan Pesangon, Eks Karyawan Gugat Koperasi dan PT DKB Rp 7 M