<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/pemilu-2019-kpk-imbau-jangan-pilih-yang-pernah-terlibat-korupsi_m_.jpg" alt="Ilustrasi koruptor. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi koruptor. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo harus menerima nasib nahas. Hal ini setelah Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat hukumannya menjadi 12 tahun penjara. Hukuman itu lebih berat dari putusan pengadilan tingkat pertama, yang memvonis SYL dengan hukuman 10 tahun penjara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda Rp 500 juta. Dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan 4 bulan," kata Ketua Majelis Hakim Artha Theresia saat membacakan amar putusan banding di PT DKI Jakarta, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (10/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">PT DKI Jakarta juga memperberat hukuman uang pengganti terhadap SYL. PT DKI Jakarta menjatuhkan agar SYL membayar uang pengganti sebesar Rp 44.269.777.204 dan USD 30 ribu.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jika tak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan 5 tahun," ucap Hakim Ketua Theresia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab,&nbsp;SYL oleh PN Jakpus sebelumnya divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 300 juta dan denda empat bulan kurungan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, hukuman uang pengganti terhadap SYL&nbsp;Rp 14,1 miliar dan USD 30 ribu. Apabila tidak dibayarkan maka akan diganti dengan hukuman 2 tahun penjara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto">Selain SYL, hukuman koruptor lainnya juga turut diperberat pada tingkat banding.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain SYL, anak buahnya yakni&nbsp;mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pertanian (Kementan) RI Kasdi Subagyono juga hukumannya diperberat oleh PT DKI Jakarta. Kasdi divonis 9 tahun penjara dari sebelumnya oleh pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat divonis enam tahun penhara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain hukuman badan, Kasdi juga dijatuhkan hukuman denda Rp&nbsp;Rp 400 juta subsider tiga bulan kurungan.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Vonis itu lebih berat daripada putusan pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menghukum Kasdi dengan pidana empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta meyakini, Kasdi bersama-sama dengan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan nonaktif Muhammad Hatta dan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL)&nbsp; terbukti melakukan pemerasan hingga mencapai Rp 44.269.777.204 dan USD 30 ribu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming</strong></div> <div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">Hukuman mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming juga turut diperberat pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin, menjadi 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta. Hukuman itu lebih dari putusan pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memvonis Mardani Maming dengan hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mardani Maming yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi pada izin usaha pertambangan (IUP) di Tanah Bumbu itu juga dijatuhkan pidana untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 110.601.731.752.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Mardani Maming terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 12 huruf b Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo juga pernah hukumannya diperberat oleh majelis hakim tingkat banding. Hukuman Edhy Prabowo diperberat dari 5 tahun menjadi 9 tahun penjara oleh pengadilan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Edhy Prabowo divonis 9 tahun dan denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan.&nbsp;</div> <div dir="auto">Edhy diwajibkan mengembalikan uang yang dikorupsinya, yaitu Rp 9,6 miliar dan USD 77 ribu, apabila tidak dibayar diganti dengan hukuman 3 tahun kurungan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, hukuman Edhy Prabowo disunat lagi pada tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung (MA). Hukuman Edhy kembali menjadi 5 tahun penjara. Saat ini, Edhy Prabowo juga telah bebas bersyarat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Mantan Bupati Cirebon Sunjaya</strong></div> <div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">Pengadilan Tinggi (PT) Bandung memutus perkara banding kasus gratifikasi, suap hingga TPPU yang diajukan mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra. Upaya hukum banding Sunjaya kandas, hukumannya pun diperberat dari 7 tahun menjadi 9 tahun penjara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sunjaya juga dijatuhkan hukumam denda Rp 1 miliar,&nbsp;dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Putusan ini lebih berat daripada vonis Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung yang memvonis mantan Bupati Cirebon ini dengan hukuman selama 7 tahun kurungan penjara, serta denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan.</div> <div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">Sunjaya terjerat kasus korupsi setelah dinyatakan menerima gratifikasi, suap hingga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) selama menjadi Bupati Cirebon 2014-2019. Dalam periode tersebut, Sunjaya tercatat menerima uang senilai Rp 64 miliar dan telah menyamarkan harta hasil kejahatannya melalui TPPU senilai Rp 37 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015073914/3-tanda-seseorang-sangat-tertarik-pada-anda-tetapi-mencoba-bersikap-tenang-salah-satunya-kontak-mata-yang-berkepanjangan">3 Tanda Seseorang Sangat Tertarik pada Anda Tetapi Mencoba Bersikap Tenang, Salah Satunya Kontak Mata yang Berkepanjangan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sunjaya terbukti melanggar Pasal Pasal 12B Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan kesatu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Kemudian Pasal Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan kedua alternatif pertama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Serta Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan ketiga alternatif pertama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo harus menerima nasib nahas. Hal ini setelah Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat hukumannya

Tak Hanya SYL, Ini Deretan Koruptor yang Hukumannya di Perberat pada Tingkat Banding, Ada Mardani Maming Hingga Edhy Prabowo

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/08/20240108125338_IMG_8046JPG-107091473.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucuian uang (TPPU) Rafael Alun Trisambodo menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucuian uang (TPPU) Rafael Alun Trisambodo menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta.</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo, tetap divonis 14 tahun penjara dan denda sebesar Rp 500 juta subsider 3 bulan penjara. Perbuatannya dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dinilai tetap terbukti berdasarkan hasil putusan di tingkat banding.<br /> <br /> <span>"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rafael Alun Trisambodo dengan pidana penjara selama 14 tahun dan pidana denda sebesar Rp 500.000.000,00, jika tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 bulan," demikian amar putusan banding Rafael Alun yang diputus Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis (14/3).</span><br /> <br /> <span>Selain itu, Rafael Alun juga tetap dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp10.079.095.519,00 paling lama satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah. Jika tidak, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.</span><br /> <br /> <span>"Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun," demikian putusan tersebut.</span><br /> <br /> <span>Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan bahwa Rafael Alun terbukti menerima gratifikasi dan melakukan TPPU sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan kesatu, dua, dan tiga oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).</span><br /> <br /> <span>Rafael Alun terbukti melanggar Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP</span><br /> <br /> <span>Dia juga dinyatakan melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang TPPU juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP</span></p> <p>Putusan banding tersebut diputus oleh Tjokorda Rai Suamba selaku hakim ketua serta Tony Pribadi, Erwan Munawar, Margareta Yulie Bartin Setyaningsih, dan Gatut Sulistyo masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan diucapkan pada Kamis, 7 Maret 2024.</p> <p><span>Dalam putusan itu, majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hanya mengubah redaksi status barang bukti perkara gratifikasi nomor 552 sampai dengan 558 atau barang bukti perkara TPPU nomor 412 sampai dengan 418.</span></p> <p><span><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014441139/terima-suap-rp-388-m-sektretaris-ma-dituntut-13-tahun-8-bulan-penjara">Terima Suap Rp 3,88 M, Sektretaris MA dituntut 13 Tahun 8 Bulan Penjara</a></strong><br /> <br /> Sebelumnya, Rafael Alun divonis divonis 14 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsider 3 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Senin (8/1).<br /> <br /> Selain itu, Rafael Alun divonis pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp10,079 miliar dalam kurun waktu satu bulan pasca-putusan berkekuatan hukum tetap, subsider 3 tahun penjara.<br /> <br /> </span></p> <p>&nbsp;</p>

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rafael Alun Trisambodo dengan pidana penjara selama 14 tahun dan pidana denda sebesar Rp 500.000.000

Kasus Gratifikasi dan TPPU, Rafael Alun Tetap Divonis 14 Tahun Penjara di Tingkat Banding 

<p><strong>&nbsp;</strong></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/20/JKT-1-SIDANG-VONIS-LUKAS-ENEMBE-FED-1JPG-2645540273.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi Lukas Enembe menyapa pendukunggnya usai menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (19/10/2023)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan suap dan penerimaan gratifikasi Lukas Enembe menyapa pendukunggnya usai menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (19/10/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat vonis mantan Gubernur Papua Lukas Enembe. Dia diperberat hukumannya menjadi 10 tahun, denda sebesar Rp1 miliar subsider pidana kurungan empat bulan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp 47,8 miliar.</p> <p>&ldquo;Menerima permintaan banding dari terdakwa dan penuntut umum. Mengubah amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt Pst tanggal 19 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut,&rdquo; demikian bunyi amar putusan majelis hakim PT DKI Jakarta, dikutip dari Antaa, Kamis (7/12).<br /><br />Majelis hakim menyatakan Lukas Enembe terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan gratifikasi, sebagaimana dalam dakwaan kesatu pertama dan kedua penuntut umum.<br /><br />&ldquo;Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 10 tahun dengan denda sebesar Rp1 miliar, jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama empat bulan,&rdquo; begitu bunyi putusan tersebut.<br /><br />Terkait pembayaran uang pengganti sebesar Rp 47,8 miliar, harta benda Lukas Enembe akan disita dan dilelang oleh jaksa apabila yang bersangkutan tidak membayar dalam waktu satu bulan setelah putusan inkrah.<br /><br />Kemudian, dalam hal Lukas Enembe tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka ia dipidana penjara selama lima tahun.</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013447409/polisi-belum-tahan-firli-bahuri-kadiv-humas-polri-penyidik-punya-pertimbangan">Polisi Belum Tahan Firli Bahuri, Kadiv Humas Polri: Penyidik Punya Pertimbangan!</a></strong><br /><br />Putusan tersebut diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PT DKI Jakarta, Senin (4/12), oleh Hakim Ketua Herri Swantoro dan Hakim Anggota Pontas Efendi, Sumpeno, Anthon R. Saragih, serta Hotma Maya Marbun.<br /><br />Pada Kamis (19/10), Lukas Enembe divonis delapan tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider empat bulan pidana kurungan pengganti oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus suap dan gratifikasi.<br /><br />Lukas Enembe juga dihukum untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp19.690.793.900 subsider pidana penjara dua tahun, paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.<br /><br />Selain itu, Lukas Enembe divonis pula pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun sejak dia selesai menjalani pidana pokoknya.</p>

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 10 tahun dengan denda sebesar Rp1 miliar, jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan

PT DKI Jakarta Perberat Vonis Lukas Enembe

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Surya-Darmadi-Fedrik-Tarigan-5-1.jpg" alt="Surya Darmadi saat mengikuti Sidang Vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (23/2/2023). Bos PT Duta Palma Group, Surya Darmadi divonis 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan dalam kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan" width="100%">
<figcaption>Surya Darmadi saat mengikuti Sidang Vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (23/2/2023). Bos PT Duta Palma Group, Surya Darmadi divonis 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan dalam kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menolak banding yang diajukan terdakwa&nbsp;Surya Darmadi. Dalam amar putusannya, PT DKI Jakarta justru menguatkan vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) terhadap pemilik Darmex Group tersebut, yakni 15 tahun penjara dan membayar uang pengganti sekitar Rp 42 triliun.</p> <p>&ldquo;Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Februari 2023 nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt Pst,&rdquo; ujar majelis hakim PT DKI Jakarta yang diketuai&nbsp;Mohammad Lutfi, dikutip dari salinan putusan nomor 18/PID.SUS-TPK/2023/PT DKI, diakses di Jakarta, dikutip dari Antara Rabu (13/6).<br /><br />Sebelumnya, pada 23 Februari 2023, Hakim Ketua Fahzal Hendri di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memvonis Surya Darmadi dengan hukuman 15 tahun penjara dalam perkara tindak pidana korupsi usaha perkebunan kelapa sawit tanpa izin di Provinsi Riau periode 2004&mdash;2022.<br /><br />Majelis hakim menilai Surya terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer pertama Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta dakwaan primer ketiga Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.<br /><br />Selain itu, terdakwa juga dituntut membayar uang pengganti sebesar uang yang dia dapatkan dari perbuatan pidana tersebut sebesar Rp2.238.274.248.234,00 dan uang pengganti kerugian perekonomian negara sebesar Rp39.751.177.520,00.<br /><br />"Apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti selambat-lambatnya dalam kurun waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda dapat disita dan dilelang atau diganti dengan pidana tambahan selama 5 tahun," kata Fahzal.<br /><br />Terkait dengan hal yang memberatkan, di antaranya majelis hakim menilai perbuatan Surya tidak mendukung program pemerintah terkait dengan pemberantasan korupsi. Kedua, tindakan terdakwa telah memicu kemunculan konflik antara perusahaannya dan masyarakat setempat.</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/01438240/surya-darmadi-divonis-15-tahun-penjara">Surya Darmadi Divonis 15 Tahun Penjara</a></strong><br /><br />Sementara itu, hal-hal yang meringankan, di antaranya Surya telah lanjut usia, bersikap sopan di persidangan, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan seperti membangun infrastruktur, perumahan karyawan, sekolah, dan rumah ibadah, memiliki 21.000 karyawan, dan taat dalam membayar pajak.</p>

“Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Februari 2023

Banding Ditolak, Surya Darmadi Tetap Divonis 15 Tahun Penjara dan Bayar Uang Pengganti Rp 42 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Ketua-KPU-RI-Hasyim-Asyari-Jalani-Sidang-Kode-Etik-di-DKPP-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Ketua KPU RI Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU RI Hasyim Asy</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) akhirnya memutuskan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang memenangkan banding KPU. Prima beralasan, keputusan itu diambil lantaran perkembangan pelaksanaan verifikasi faktual dinilai tidak adil.</p> <p>Ketua Umum Prima Agus Jabo Priyono menuturkan, pilihan kasasi atas putusan PT DKI Jakarta itu dilakukan dengan berat. Awalnya, pihaknya ingin sengketa diselesaikan secara baik. Cukup memulihkan hak politik Prima. Bahkan, saat putusan PN Jakarta Pusat keluar, pihaknya tidak mengajukan permohonan eksekusi penundaan pemilu. Harapannya, ada solusi lain.</p> <p>Namun, dalam perkembangannya, Prima menilai KPU kembali bertindak tidak profesional dalam verifikasi faktual. &rdquo;Banyak pelanggaran yang terjadi di lapangan,&rdquo; ujarnya di kantor DPP Prima kemarin (18/4).</p> <p>Agus menyebut pelanggaran itu cukup beragam. Pertama, mekanisme pergantian kepengurusan Prima yang diizinkan KPU pusat tidak dieksekusi KPU daerah. Imbasnya, banyak pengurus yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).</p> <p>Petugas verifikasi juga dinilai tidak bekerja maksimal. Anggota Prima yang gagal ditemui langsung dinyatakan TMS. Padahal, ada mekanisme lain. Misalnya, menemui lewat video call. Terakhir, ada tindakan intimidasi yang dialami kader untuk tidak mengaku sebagai anggota Prima.</p> <p>Agus menduga, ada instruksi elite untuk tidak meloloskan Prima sebagai peserta Pemilu 2024. Meski hasil verifikasi belum diumumkan, pihaknya meyakini Prima akan kandas. Karena itu, Prima akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). &rdquo;Setelah Idul Fitri, kami langsung memulai langkah-langkah,&rdquo; kata Agus.</p> <p>Saat dikonfirmasi, Ketua KPU RI Hasyim Asy&rsquo;ari membantah semua tudingan Prima. Dia menegaskan, proses verifikasi faktual telah dijalankan sesuai prosedur dan aturan. Namun, KPU memang belum memaparkan hasil verifikasi Prima. Sesuai jadwal, keputusan akan disampaikan pada 21 April 2023. <strong>(far/c18/hud)</strong></p>

Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) akhirnya memutuskan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang memenangkan banding.

Pesimistis Lolos Verifikasi, Prima Siapkan Kasasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/12/PT-DKI-Batalkan-Putusan-PN-Jakpus-Soal-Penundaan-Pemilu-Fedrik-Tarigan-2-1290127560.jpg" alt="Hakim membacakan putusan dalam Sidang Putusan PN Jakpus soal Pemilu 2024 di Pengadilan Tinggi, DKI Jakarta, Selasa (11/4/2023). PT DKI Jakarta menerima permohonan banding KPU RI, Putusan banding tersebut dianulir menjadi tahapan pemilu tidak ditunda. FOTO" width="100%">
<figcaption>Hakim membacakan putusan dalam Sidang Putusan PN Jakpus soal Pemilu 2024 di Pengadilan Tinggi, DKI Jakarta, Selasa (11/4/2023). PT DKI Jakarta menerima permohonan banding KPU RI, Putusan banding tersebut dianulir menjadi tahapan pemilu tidak ditunda. FOTO</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta sudah membatalkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Tidak ada penundaan Pemilu 2024. Namun, putusan banding itu tidak lantas menyurutkan niat partai lain untuk mengikuti jejak Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).</p> <p>Terbaru, Partai Republik juga mengajukan gugatan ke PN Jakarta Pusat. Sebelumnya, gugatan serupa diajukan Partai Berkarya. Sejauh ini, hakim PN Jakarta Pusat belum memutus gugatan tersebut.</p> <p>Dalam gugatan yang diregistrasi dengan nomor 245/PDT.G/2023/PN. JKT PST, Partai Republik menuding KPU melakukan perbuatan melawan hukum. Atas dasar itu, Republik meminta diberikan haknya untuk dapat menjadi peserta Pemilu 2024.</p> <p>Menanggapi itu, Komisioner KPU Mochammad Afifuddin meyakini gugatan Partai Republik akan kandas. Sebab, sudah ada putusan PT DKI Jakarta yang memberi petunjuk soal kewenangan PN. &rsquo;&rsquo;Kami sih berharap gugatan itu tidak diterima,&rsquo;&rsquo; ujarnya kemarin (16/4).</p> <p>Meski demikian, Afif menegaskan, pihaknya akan menghadapi gugatan itu secara serius. Mulai dari menyiapkan jawaban, kuasa hukum, hingga menghadirkan saksi jika diperlukan.</p> <p>Sementara itu, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menilai bertambahnya parpol yang mengadopsi langkah Prima berpotensi menyebabkan ke-chaos-an hukum. Jika terus terjadi, hal itu dapat memicu ketidakpastian hukum. "Kalau tidak dipatahkan di pengadilan, akan terjadi gonjang-ganjing persiapan pemilu," ucapnya.</p> <p>Dia berharap PN tidak mengulangi kekeliruan putusan dalam merespons gugatan Partai Berkarya maupun Republik. Sebab, putusan PT DKI Jakarta yang membatalkan putusan PN Jakarta Pusat harus menjadi yurisprudensi dalam menangani perkara selanjutnya. <strong>(far/c18/hud)</strong></p>

PT DKI Jakarta sudah membatalkan putusan PN Jakarta Pusat. Tidak ada penundaan Pemilu 2024. Namun, putusan banding itu tidak lantas Prima.

Gugatan soal Pemilu ke Pengadilan Negeri Belum Berhenti, Partai Republik Menyusul

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Guspardi-Gaus.jpg" alt="Anggota DPR RI Fraksi PAN, Guspardi Gaus . (DPR.go.id)" width="100%">
<figcaption>Anggota DPR RI Fraksi PAN, Guspardi Gaus . (DPR.go.id)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengapresiasi putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang mengabulkan upaya banding oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait gugatan Partai PRIMA dalam hal penundaan pemilu. Karena itu, tahapan Pemilu 2024 secara tegas tetap dilaksanakan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mari kita kawal bersama tahapan pemilu bisa terlaksana sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan pemilu berjalan tepat waktu pada 14 Februari 2024 mendatang. Ini adalah bentuk evaluasi dan koreksi yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi terhadap putusan Pengadilan Negeri," kata Guspardi Gaus kepada wartawan, Kamis (13/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sports/01559246/tekad-pulangkan-piala-sudirman-bawa-tiga-ganda-putra-terbaik">Tekad Pulangkan Piala Sudirman , Bawa Tiga Ganda Putra Terbaik</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Guspardi merasa lega karena Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya membatalkan putusan PN Jakpus. Hal ini telah sesuai dengan diprediksi oleh Komisi II DPR RI pada saat melakukan rapat kerja bersama Pemerintah dan penyelenggara pemilu beberapa waktu lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mudah-mudahan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ini bisa menjadi pembelajaran dan acuan bagi majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk tidak ragu-ragu menolak gugatan yang juga tengah diajukan oleh Partai Berkarya terkait proses sengketa dan admistrasi pemilu," tegas Guspardi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01559241/tak-terima-tetap-divonis-13-tahun-ricky-rizal-rizal-akan-kasasi">Tak Terima Tetap Divonis 13 Tahun, Ricky Rizal Rizal Akan Kasasi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, Partai Berkarya mengajukan gugatan yang&nbsp;meminta PN Jakarta Pusat untuk menyatakan Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalihnya, KPU telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata.</div> <p>Selain itu, Partai Berkarya meminta PN Jakarta Pusat menunda pelaksanaan Pemilu 2024 sampai penggugat dinyatakan sebagai partai politik. Berkarya juga meminta imbalan atas kerugian materiil dan imateriil sebesar Rp 240 miliar. Perinciannya, kerugian materiil Rp 215 miliar dan imateriil Rp 25 miliar.</p> <div dir="auto">Sebelumnya, Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta mengabulkan gugatan banding yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terhadap Partai Rakyat Adil Makmur (Prima). Permohonan banding itu ditempuh, setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) memenangkan gugatan Partai Prima dan meminta KPU untuk menunda seluruh tahapan Pemilu 2024.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menerima permohonan banding pembanding/tergugat. Membatalkan putusan PN Jakpus. Mengabulkan eksepsi tergugat, PN Jakpus tidak berwenang mengadili perkara," tegas Ketua Majelis Hakim Sugeng Riyono membacakan putusan, Selasa (11/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/01559244/mikha-tambayong-ingin-ketemu-simple-man-penulis-thread-sewu-dino-di-twitter">Mikha Tambayong Ingin Ketemu Simple Man Penulis Thread 'Sewu Dino' di Twitter</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Majelis Hakim PT DKI Jakarta tidak sependapat dengan PN Jakarta Pusat. Sehingga, tahapan dan penyelenggaraan Pemilu 2024 tetap digelar sebagaimana mestinya.</div> </div> <p>&nbsp;</p>

"Mari kita kawal bersama tahapan pemilu bisa terlaksana sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan pemilu berjalan pada 14 Februari 2024,"

PT DKI Jakarta Batalkan Tunda Pemilu, DPR: PN Jakpus Harusnya Tak Ragu Tolak Gugatan Partai Berkarya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/guspardi-gaus-lagi-1.jpg" alt="Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus - For JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus - For JawaPos.com</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta membatalkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terkait penundaan Pemilu 2024. Keputusan dari PT DKI Jakarta dianggap bentuk koreksi bagi pengadilan negeri (PN) dalam menangani perkara.</p> <p>Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus mengatakan, putusan yang dikeluarkan PT DKI Jakarta dengan membatalkan putusan PN Jakarta Pusat yang menyatakan penundaan Pemilu adalah bentuk evaluasi dan koreksi terhadap putusan Pengadilan Negeri.</p> <p>"Putusan PT DKI Jakarta menegaskan bahwa sistem penegakan hukum pemilu harus mengacu kepada UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu," tegas Guspari Gaus kepada JawaPos.com, Rabu (12/4).<br /> <br />Anggota Fraksi PAN itu mengatakan, putusan PT DKI Jakarta itu sebetulnya belum inkrah. Sebab, ada potensi Prima menyiapkan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Ditambah pula Partai Berkarya juga sedang melakukan gugatan yang sama ke PN Jakarta Pusat.</p> <p>"Mudah-mudahan putusan PT DKI Jakarta ini bisa menjadi pembelajaran dan acuan bagi majelis hakim PN Jakarta Pusat untuk tidak ragu-ragu menolak gugatan yang diajukan oleh Partai Berkarya terkait proses sengketa dan admistrasi pemilu," harap legislator dari Sumbar itu.</p> <p>Tidak hanya itu, Guspardi berharap seluruh pengadilan negeri bisa menjadikan putusan yang telah dikeluarkan PT DKI Jakarta sebagai referensi dan patokan dalam memproses gugatan dari berbagai pihak.</p> <p>"Kami berharap kedepannya agar hal-hal yang berkaitan dengan kompetensi dan kewenangan dalam memproses gugatan agar betul-betul dijalankan oleh semua pengadilan yang akan menerima gugatan nantinya," ulas politikus PAN itu.</p> <p>Ke depannya, Guspardi berharap tidak ada lagi narasi-narasi yang mendengungkan penundaan Pemilu 2024. &ldquo;Mari kita kawal bersama tahapan pemilu bisa terlaksana sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dan, pemilu berjalan tepat waktu pada 14 Februari 2024 mendatang,&rdquo; tandas anggota Baleg DPR tersebut.</p>

Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta membatalkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terkait penundaan Pemilu 2024.

Komisi II DPR Sebut Putusan PT DKI Jakarta Jadi Koreksi bagi Pengadilan Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/02/Ketua-KPU-RI-Hasyim-Asyari-Jalani-Sidang-Kode-Etik-di-DKPP-Dery-Ridwansah-1-1-3917466229.jpg" alt="Ketua KPU RI Hasyim Asy" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU RI Hasyim Asy</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Bagaimana&nbsp;nasib Partai Rakyat Adil dan Makmur (Prima) setelah putusan PT DKI Jakarta? Ketua KPU RI Hasyim Asy&rsquo;ari menegaskan, tahapan verifikasi faktual untuk Prima yang saat ini berjalan tetap berlanjut. Dia beralasan, proses yang dialami Prima sekarang merupakan tindak lanjut putusan Bawaslu.</p> <p>"Karena menjadi kewajiban KPU untuk melaksanakan putusan Bawaslu," terang pria kelahiran Kudus, Jawa Tengah, itu.</p> <p>Sebelumnya, setelah putusan PN Jakarta Pusat, Prima mengajukan laporan pelanggaran administrasi pemilu ke Bawaslu RI. Hasilnya, Bawaslu memerintahkan KPU RI untuk memberikan kesempatan Prima menyampaikan perbaikan berkas persyaratan sebagai peserta Pemilu 2024.</p> <p>Dari hasil verifikasi administrasi ulang, Prima dinyatakan lolos. Kini, mereka menjalani rangkaian tahapan verifikasi faktual yang hasilnya bakal diumumkan 21 April mendatang.</p> <p>Saat dikonfirmasi, Sekjen Prima Dominggus Oktavianus belum bisa memastikan apakah pihaknya akan menerima atau mengajukan kasasi atas putusan PT DKI Jakarta. Pihaknya masih menunggu salinan putusan.</p> <p>&rsquo;&rsquo;Kami konsultasi dulu dengan kuasa hukum untuk menentukan langkah selanjutnya,&rsquo;&rsquo; paparnya. Dominggus menyebut keputusan harus diambil bersama petinggi lainnya di level DPP. <strong>(far/syn/c18/hud)</strong></p>

Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menegaskan, tahapan verifikasi faktual untuk Prima yang saat ini berjalan tetap berlanjut.

PT DKI Jakarta Batalkan Putusan PN Jakarta Pusat, Verifikasi Prima Jalan Terus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/12/majelis-hakim-PT-DKI-Jakarta-1664683275.jpg" alt="MENGANULIR: Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta membacakan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan kemarin (11/4)." width="100%">
<figcaption>MENGANULIR: Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta membacakan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan kemarin (11/4).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Kekhawatiran Pemilu 2024 ditunda setelah putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat akhirnya terjawab. Kemarin (11/4) Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta membatalkan putusan PN Jakarta Pusat yang memicu kontroversi itu. Banding yang diajukan KPU RI dikabulkan.</p> <p>"Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/pdtg/2022 PN Jakarta Pusat," kata Ketua Majelis Hakim PT DKI Jakarta Sugeng Riyono saat membacakan putusan.</p> <p>Pada 2 Maret lalu, PN Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) dengan tergugat KPU. Salah satu putusannya, penundaan Pemilu 2024. Putusan itu pun membuat heboh jagat politik tanah air. Maklum, tahapan pemilu sudah berjalan. KPU pun langsung banding.</p> <p>Dalam pertimbangan yang dibacakan kemarin, majelis hakim PT DKI Jakarta berpendapat, meski permohonan Prima adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, substansi sengketa merupakan akibat dari diterbitkannya keputusan oleh KPU.</p> <p>Dengan demikian, secara substansi perkara itu termasuk kategori perbuatan melawan hukum oleh badan/pejabat negara. Sesuai Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung (Perma), gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan badan/pejabat pemerintahan merupakan kewenangan PTUN.</p> <p>KPU RI pun menyambut baik putusan PT DKI Jakarta tersebut. &rsquo;&rsquo;Alhamdulillah Pemilu 2024 jalan terus,&rsquo;&rsquo; ucap Ketua KPU RI Hasyim Asy&rsquo;ari.</p> <p>Hasyim menyebut putusan PT sangat krusial. Bukan hanya bagi KPU, tetapi juga bagi mekanisme pencari keadilan pemilu yang sudah ditetapkan. Sesuai ketentuan, jalur peradilan pemilu hanya melalui Bawaslu, PTUN, dan Mahkamah Konstitusi (MK). &rsquo;&rsquo;Putusan ini meluruskan kembali jalur peradilan untuk mencari keadilan pemilu. Jadi, bukan wewenang atau kompetensi peradilan umum,&rsquo;&rsquo; imbuhnya.</p> <p>Sementara itu, Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menyebut putusan PT DKI Jakarta sudah tepat. Dia menyatakan, peradilan umum tidak punya kewenangan memutus perkara pemilu. &rsquo;&rsquo;Karena di luar kompetensinya,&rsquo;&rsquo; ujarnya kemarin.</p> <p>Mahfud pun menyampaikan selamat kepada KPU dan seluruh masyarakat Indonesia. Sebab, putusan PT DKI Jakarta sekaligus menegaskan bahwa pemilu serentak tetap berjalan sesuai rencana. &rsquo;&rsquo;Dengan demikian, semuanya sekarang harus konsentrasi bahwa Pemilu 2024 itu tetap pada jadwal semula,&rsquo;&rsquo; jelasnya. <strong>(far/syn/c18/hud)</strong></p>

Kekhawatiran Pemilu 2024 ditunda setelah putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat akhirnya terjawab. PT DKI Jakarta membatalkannya.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pt dki jakarta

Berita Terkini