<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/09/PTDI4-2810201661.jpeg" alt="Menhan Sjafrie Sjamsoeddin berkunjung ke PTDI pada Kamis (9/1). (PTDI)." width="100%">
<figcaption>Menhan Sjafrie Sjamsoeddin berkunjung ke PTDI pada Kamis (9/1). (PTDI).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin bersama sejumlah petinggi Kementerian Pertahanan (Kemhan) berkunjung ke PT Dirgantara Indonesia (PTDI) pada Kamis (9/1). Dalam kesempatan tersebut, Sjafrie melihat secara langsung progres pembuatan beberapa alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dipesan oleh Kemhan untuk TNI. Salah satunya pesawat CN235-220 Military Transport yang dibangun untuk Angkatan Laut.&nbsp; Melalui keterangan resmi yang diterima pada Kamis malam, Direktur Utama PTDI Gita Amperiawan menyampaikan bahwa Menhan Sjafrie menyampaikan beberapa pesan kepada jajarannya di PTDI. &rdquo;Dari kunjungan menhan tadi sore, beliau (menyampaikan) akan berupaya mendorong percepatan efektif kontrak-kontrak yang sebelumnya telah diperoleh PTDI dan meminta agar PTDI betul-betul siap dalam menjalankan kontraknya,&rdquo; terang dia.&nbsp; Menurut Gita, Sjarie menegaskan dukungan Kemhan terhadap industri pertahanan (ihan) dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan alutsista nasional. Dia mengakui bahwa Sjafrie juga melihat langsung progress produksi satu unit pesawat CN235-220 Military Transport (serial number N71) untuk end user TNI AL dan pesawat NC212i dengan end user TNI AU. Sjafrie juga sempat mengunjungi hanggar N219.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015500158/singgung-soal-lcs-dalam-pertemuan-dengan-menhan-jepang-menhan-sjafrie-tegaskan-komitmen-menjaga-stabilitas-dan-perdamaian-kawasan">Singgung Soal LCS dalam Pertemuan dengan Menhan Jepang, Menhan Sjafrie Tegaskan Komitmen Menjaga Stabilitas dan Perdamaian Kawasan</a> PTDI telah mendapat kontrak pengadaan sebanyak enam unit pesawat dari Kemhan untuk end user TNI AD. Menurut Gita, itu adalah salah satu kontrak yang akan diupayakan percepatan efektifnya. Dalam kesempatan yang sama, Gita melaporkan upaya PTDI dalam memperkuat perannya sebagai sentra pengembangan produk aerospace generasi baru. Saat ini, PTDI sudah membuka diri untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan startup. Diantaranya dengan PT Vela Prima Nusantara (Vela) dan PT Intercrus Aero Indonesia (Intercrus) yang berinisiatif mengembangkan moda transportasi masa depan, pesawat terbang e-VTOL berbasis Advanced Air Mobility (AAM). Menurut dia, Menhan Sjafrie mengapresiasi peran PTDI dalam mengembangkan ekosistem dirgantara, khususnya pemberdayaan SDM dan engineer muda. Termasuk untuk merealisasikan pengembangan, manufaktur, hingga komersialisasi pesawat AAM.

Sjafrie melihat secara langsung progres pembuatan beberapa alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dipesan oleh Kemhan untuk TNI.

Tinjau Progres Pembangunan Alutsista di PTDI, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Janjikan Percepatan Kontrak Efektif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/1662695363732.jpg" alt="Ilustrasi pesawat tempur. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pesawat tempur. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kekuatan militer Indonesia bakal kembali bertambah. Kementerian Pertahanan melalui PT Dirgantara Indonesia (PTDI) telah menandatangani memorandum of understanding (MoU) dan head of agreement (HoA) untuk pembelian pesawat tempur dan helikopter. Yakni, jet tempur F-15EX dan helikopter Sikorsky S-70M Black Hawk. Rencananya, pemerintah membeli masing-masing 24 unit atau total 48 unit. Penandatanganan dilakukan Dirut PTDI Gita Amperiawan dengan Vice President of Global Business Development Sikorsky Jeff White di fasilitas Lockheed Martin, Amerika Serikat. Perusahaan itu adalah produsen Black Hawk. Acara tersebut disaksikan langsung oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. &rdquo;Kami yakin kerja sama strategis antara PTDI dan Sikorsky akan menghasilkan nilai tambah yang diperoleh atas kemampuan PTDI dalam integrasi, kustomisasi, modifikasi, dan peningkatan sistem untuk penyelesaian helikopter,&rdquo; beber Gita. Melalui kerja sama tersebut, Gita menyampaikan, terbuka kemungkinan bagi PTDI untuk melakukan MRO (maintenance, repair, dan overhaul) helikopter Black Hawk. Termasuk MRO sistem dan engine helikopter yang sudah digunakan dalam berbagai operasi. &rdquo;Selain itu, dengan menjadi pemasok resmi Sikorsky, PTDI dapat mengembangkan bisnis aerostrukturnya,&rdquo; terang purnawirawan perwira tinggi TNI-AU tersebut. Penandatanganan MoU dan HoA itu diharapkan memberikan efek positif untuk kedua pihak. Lewat kerja sama itu, terbuka peluang bagi Sikorsky untuk memberikan otorisasi kepada PTDI guna melakukan assembly terhadap sistem utama Black Hawk. Mulai operasi yang meliputi inspection, ground and production flight testing, modifikasi, hingga system upgrade. Presiden Sikorsky Paul Lemmo menyampaikan, penandatanganan HoA itu merupakan bukti komitmen bersama antara perusahaannya dan PTDI. &rdquo;Untuk menyediakan helikopter S-70M Black Hawk guna melayani kebutuhan keamanan Indonesia,&rdquo; katanya. Dia menerangkan, Black Hawk dirancang dan dibangun dengan standar militer terberat. Helikopter itu dapat dengan cepat dan andal mengirimkan personel dan pasokan ke populasi yang tersebar secara geografis di wilayah kepulauan besar seperti Indonesia. Black Hawk merupakan helikopter angkut serbaguna yang memiliki daya angkut besar. Selain untuk mobilisasi personel, helikopter itu memungkinkan untuk dipakai sebagai helikopter angkut VVIP seperti kepala negara. Menhan Prabowo sangat optimistis atas penandatanganan kerja sama PTDI dan Sikorsky. &rdquo;Kerja sama ini akan dapat menambah kekuatan TNI sekaligus memperkuat industri pertahanan,&rdquo; kata Prabowo. (idr/syn/c19/oni)

PT Dirgantara Indonesia (PTDI) telah menandatangani MoU dan HoA untuk pembelian pesawat tempur dan helikopter.

Kemenhan lewat PT DI Borong 48 Jet Tempur F-15 dan Helikopter Black Hawk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Juru-Bicara-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut aliran dana dugaan korupsi penjualan dan pemasaran di PT Dirgantara Indonesia (PT DI) tahun anggaran 2007-2017. Lembaga antirasuah telah memeriksa Komisaris Independen PT DI, Isfan Fajar Satryo serta dua pensiunan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Mayjen (Purn) Tisna Komara dan Mayjen (Purn) Abdul Ghofur.  Ketiganya diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Direktur Utama PT PAL, Budiman Saleh. Diketahui, Isfan merupakan putra Wakil Presiden keenam RI, Try Sutrisno.  "(Saksi) Dikonfirmasi terkait dugaan aliran uang dari proyek pengadaan kegiatan penjualan dan pemasaran pada PT.Dirgantara Indonesia Tahun 2007 sampai dengan 2017," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri.  Selain itu, penyidik KPK juga mengonfirmasi mengenai aliran dana korupsi PT DI ke dua pensiunan jenderal TNI lainnya, Mayjen TNI (Purn) Tjuk Agus Minahasa dan Marsda (Purn) Yadi Husyadi di Mapolres Bandung. Keduanya diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Budiman Saleh.  "Kedua saksi juga dikonfirmasi terkait dugaan aliran uang dari proyek pengadaan kegiatan penjualan dan pemasaran pada PT Dirgantara Indonesia Tahun 2007 sampai dengan 2017," pungkas Ali.  Dugaan korupsi di PT Dirgantara Indonesia bermula pada awal 2008, saat Budi Santoso selaku Dirut PT Dirgantara Indonesia dan Irzal Rinaldi Zailani selaku Asisten Direktur Utama bidang Bisnis Pemerintah PT Dirgantara Indonesia bersama-sama dengan Budi Wuraskito selaku Direktur Aircraft Integration, Budiman Saleh selaku Direktur Aerostructure, serta Arie Wibowo selaku Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan menggelar rapat mengenai kebutuhan dana PT Dirgantara Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan di kementerian lainnya.  Dalam rapat itu juga dibahas mengenai biaya entertainment dan uang rapat-rapat yang nilainya tidak dapat dipertanggungjawabkan melalui bagian keuangan. Budi Santoso mengarahkan agar tetap membuat kontrak kerjasama mitra atau keagenan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut. Namun sebelum dilaksanakan, Budi meminta agar melaporkan terlebih dahulu rencana tersebut kepada pemegang saham yaitu Kementerian BUMN.  Setelah sejumlah pertemuan, disepakati kelanjutan program kerjasama mitra atau keagenan dengan mekanisme penunjukkan langsung. Selain itu, dalam penyusunan anggaran pada rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) PT Dirgantara Indonesia, pembiayaan kerjasama tersebut dititipkan dalam 'sandi-sandi anggaran' pada kegiatan penjualan dan pemasaran.  Selanjutnya, Budi Santoso memerintahkan Irzal Rinaldi Zailani dan Arie Wibowo untuk menyiapkan administrasi dan koordinasi proses kerjasama mitra atau keagenan. Irzal pun menghubungi Didi Laksamana untuk menyiapkan perusahaan yang akan dijadikan mitra atau agen.  Kemudian, mulai Juni 2008 hingga 2018, dibuat kontrak kemitraan atau agen antara PT Dirgantara Indonesia yang ditandatangani oleh Direktur Aircraft Integration dengan Direktur PT Angkasa Mitra Karya, PT Bumiloka Tegar Perkasa, PT Abadi Sentosa Perkasa, PT Niaga Putra Bangsa, dan PT Selaras Bangun Usaha.  Atas kontrak kerjasama tersebut, seluruh mitra atau agen tidak pernah melaksanakan pekerjaan berdasarkan kewajiban yang tertera dalam surat perjanjian kerjasama.  PT Dirgantara Indonesia baru mulai membayar nilai kontrak tersebut kepada perusahaan mitra atau agen pada 2011 atau setelah menerima pembayaran dari pihak pemberi pekerjaan. Selama tahun 2011 sampai 2018, jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh PT Dirgantara Indonesia kepada enam perusahaan mitra atau agen tersebut sekitar Rp 205,3 miliar dan USD 8,65 juta, atau sekira Rp 330 miliar.

KPK Dalami Aliran Dana Korupsi PT DI dari Anak Mantan Wapres

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/budiman-saleh-kpk_tahan.jpg" alt="MENUJU SEL: Budiman Saleh menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, kemarin. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>MENUJU SEL: Budiman Saleh menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, kemarin. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Direktur Utama (Dirut) PT PAL Indonesia Budiman Saleh kemarin (22/10). Dia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penjualan dan pemasaran di PT Dirgantara Indonesia (DI) 2007–2017.  Sejatinya, penetapan tersangka dilakukan sejak 12 Maret lalu.  Namun, KPK baru mengumumkan status itu bersamaan dengan penahanan tersangka.  Selain Budiman, KPK menetapkan lima orang lain sebagai tersangka. Dua di antaranya telah ditahan. Yakni, eks Direktur Utama (Dirut) PT DI Budi Santoso dan mantan asisten dirut bidang bisnis pemerintah Irzal Rizaldi Zailani.  Sementara itu, tiga tersangka lain belum diumumkan KPK. Merujuk surat panggilan tersangka yang diperoleh Jawa Pos, tiga tersangka yang belum diumumkan adalah AW, DL, dan FS.  Saat dikonfirmasi soal tersangka lain tersebut, Deputi Penindakan KPK Karyoto tidak banyak berkomentar. ”Yang jelas masih ada pihak lain,” ungkapnya.  Karyoto menjelaskan, Budiman Saleh menjadi tersangka berkaitan dengan jabatannya dulu di PT DI. Yakni, direktur aerostructure (2007–2010), direktur aircraft integration (2010–2012), serta direktur niaga dan restrukturisasi (2012–2017). ”Dan kini yang bersangkutan menjabat sebagai direktur utama PT PAL,” kata Karyoto dalam konferensi pers di gedung KPK.  Budiman dijerat dengan pasal 2 atau pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sebelum ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang KPK kemarin, Budiman telah beberapa kali diperiksa KPK sebagai saksi. Di antaranya, pada 8 Juli dan 12 Agustus lalu. Kala itu, Budiman diperiksa untuk tersangka Budi dan Irzal Rinaldi.  Pengumuman tersangka kali pertama dilakukan pada 12 Juni. Saat itu KPK mengumumkan Budi dan Irzal sebagai tersangka. Kasus itu bermula pada akhir 2007. Budi dan Irzal bersama Direktur Aircraft Integration Budi Wuraskito, Budiman, serta Arie Wibowo menggelar rapat mengenai keperluan dana PT DI untuk mendapatkan pekerjaan di kementerian lainnya.  Dalam rapat itu juga dibahas biaya entertainment dan uang rapat yang nilainya tak bisa dipertanggungjawabkan bagian keuangan. Budi lantas mengarahkan agar tetap membuat kontrak kerja sama mitra atau keagenan untuk memenuhi kebutuhan dana itu.  Ada 52 kontrak yang ditandatangani dengan mitra penjualan itu selama periode 2008–2016. Kontrak mitra penjualan itu diduga fiktif dan hanya sebagai dasar pengeluaran dana dari PT DI dalam pengumpulan dana untuk diberikan kepada customer/end user. Pembayaran kontrak dilakukan dengan cara transfer ke rekening mitra penjualan.  Baca juga: <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/22/10/2020/kpk-tahan-dirut-pt-pal-budiman-saleh-untuk-20-hari-pertama/">KPK Tahan Dirut PT PAL Budiman Saleh Untuk 20 Hari Pertama</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/22/10/2020/kpk-tetapkan-dirut-pt-pal-budiman-saleh-sebagai-tersangka/">KPK Tetapkan Dirut PT PAL Budiman Saleh Sebagai Tersangka</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/03/09/2020/kpk-cecar-dirut-pt-pal-soal-penerimaan-dari-mitra-penjualan/">KPK Cecar Dirut PT PAL Soal Penerimaan dari Mitra Penjualan</a></li> </ul> Selanjutnya, sejumlah uang yang ada di rekening tersebut dikembalikan secara transfer/tunai/cek ke PT DI maupun ke pihak lain atas perintah PT DI. Uang itu juga digunakan sebagai fee mitra penjualan. Dana yang dihimpun itu kemudian diduga mengalir ke pejabat PT DI dan digunakan untuk pembayaran komitmen manajemen kepada pihak pemilik pekerjaan.  Karyoto mengatakan, total kerugian negara dalam perkara itu diduga mencapai Rp 315 miliar. Dari hasil penyidikan sementara, tersangka Budiman ditengarai menerima aliran dana sebesar Rp 686,185 juta. Uang itu diduga berasal dari hasil pencairan pembayaran pekerjaan mitra penjualan fiktif tersebut.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=B4P9DPJE8Q0&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Ditahan KPK, Budiman Saleh Tersangka Korupsi Sewaktu Menjabat di PT DI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/pensiunan-tni-ad.jpg" alt="SEUSAI DIPERIKSA: Pensiunan TNI-AD Aris Supangkat setelah menjalani pemeriksaan KPK di Jakarta, Kamis (27/8). (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SEUSAI DIPERIKSA: Pensiunan TNI-AD Aris Supangkat setelah menjalani pemeriksaan KPK di Jakarta, Kamis (27/8). (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Dua pensiunan TNI Angkatan Darat (TNI-AD), Aris Supangkat dan Catur Puji Santoso, diperiksa KPK untuk penyidikan dugaan korupsi penjualan dan pemasaran di PT Dirgantara Indonesia (PT DI). Keduanya menjadi saksi untuk tersangka mantan Direktur Utama (Dirut) PT DI Budi Santoso.  Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menerangkan, penyidik ingin mendalami pengetahuan kedua saksi terkait dengan dugaan penerimaan kickback ke pihak end user. Selain dinikmati para tersangka, penerimaan itu diduga mengalir ke berbagai pihak. ”Penyidik terus mendalami penerimaan kickback ini,” paparnya kemarin (27/8).  Sejatinya kemarin KPK juga memanggil seorang pensiunan TNI-AD lain sebagai saksi untuk tersangka Budi. Yaitu, FX Bangun Pratiknyo. Namun, Pratiknyo tidak hadir dan meminta KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/25/08/2020/pejabat-kemenhub-dicecar-kpk-soal-aliran-dana-korupsi-pt-di/">Pejabat Kemenhub Dicecar KPK Soal Aliran Dana Korupsi PT DI</a>  Ali menyatakan, rencananya pemeriksaan ulang tersebut dilakukan pada Rabu pekan depan (2/9). ”Yang bersangkutan mengirimkan surat untuk penjadwalan ulang,” kata Ali.  Sebelumnya, KPK memeriksa dua pensiunan TNI-AD dalam penyidikan korupsi PT DI pada 2007–2017 tersebut. Pada Rabu (26/8), misalnya, KPK memeriksa Mayjen TNI (pur) Ir Mulhim Asyrof dan Zemvani Abdul Karim. Bupati Blora Letkol Inf (pur) Djoko Nugroho juga sempat diperiksa sebagai saksi dalam perkara tersebut.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/26/08/2020/telisik-korupsi-penjualan-pesawat-pt-di-kpk-panggil-dirut-pt-pal/">Telisik Korupsi Penjualan Pesawat PT DI, KPK Panggil Dirut PT PAL</a>  Dalam kasus itu, KPK menetapkan dua tersangka. Selain Budi, mantan Asisten Direktur Utama Bidang Bisnis Pemerintah PT DI Irzal Rinaldi Zailani juga diumumkan sebagai tersangka pada 12 Juni lalu. Keduanya diduga melakukan korupsi terkait dengan kegiatan penjualan dan pemasaran di PT DI pada 2007–2017.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=7yoqbNckhQg

Telusuri Kasus Dugaan Korupsi PT DI, KPK Periksa Pensiunan TNI-AD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/ali-fikri.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap empat saksi PT Dirgantara Indonesia (PT DI). KPK mendalami mengenai adanya dugaan penerimaan sejumlah uang dengan nominal yang masing-masing berbeda dari pihak mitra penjualan PT DI.  Keempat saksi tersebut yakni Pjs Manajer Sales Operation PT DI Ibnu Bintarto, Kadiv Pemasaran PT DI 2007-2012 Arie Wibowo, Kadiv Perbendaharaan PT DI Dedy Iriandy, dan Direktur Keuangan PT DI 2012-2017 Uray Azhari. Mereka diperiksa untuk tersangka mantan Asisten Direktur Bidang Bisnis Pemerintah PT DI, Irzal Rinaldi Zailani (IRZ)  "Penyidik mendalami keterangan para saksi tersebut mengenai adanya dugaan penerimaan sejumlah uang dengan nominal yang masing-masing berbeda dari pihak mitra penjualan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (10/7).  Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyebut, lembaga antirasuah terus mendalami penerimaan uang terkait penjualan dan pemasaran pesawat pada PT DI.  "Selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada pihak 'end user' (pemberi kerja dalam hal ini pihak-pihak di PT DI) yang saat ini masih terus akan didalami lagi oleh penyidik," tandas Ali.  KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah mantan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso dan mantan Asisten Direktur Utama bidang Bisnis Pemerintah PT Dirgantara Indonesia Irzal Rinaldi Zailani.  Kasus korupsi ini bermula pada awal 2008, saat Budi Santoso dan Irzal Rinaldi Zailani bersama-sama dengan Budi Wuraskito selaku Direktur Aircraft Integration, Budiman Saleh selaku Direktur Aerostructure, serta Arie Wibowo selaku Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan menggelar rapat mengenai kebutuhan dana PT Dirgantara Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan di kementerian lainnya.  Dalam rapat itu juga dibahas mengenai biaya entertainment dan uang rapat-rapat yang nilainya tidak dapat dipertanggungjawabkan melalui bagian keuangan.  Budi Santoso mengarahkan agar tetap membuat kontrak kerja sama mitra atau keagenan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut. Namun sebelum dilaksanakan, Budi meminta agar melaporkan terlebih dahulu rencana tersebut kepada pemegang saham yaitu Kementerian BUMN.  Setelah sejumlah pertemuan, disepakati kelanjutan program kerja sama mitra atau keagenan dengan mekanisme penunjukan langsung. Selain itu, dalam penyusunan anggaran pada rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) PT Dirgantara Indonesia, pembiayaan kerjasama tersebut dititipkan dalam 'sandi-sandi anggaran' pada kegiatan penjualan dan pemasaran.  Selanjutnya, Budi Santoso memerintahkan Irzal Rinaldi Zailani dan Arie Wibowo untuk menyiapkan administrasi dan koordinasi proses kerja sama mitra atau keagenan. Irzal pun menghubungi Didi Laksamana untuk menyiapkan perusahaan yang akan dijadikan mitra atau agen.  Kemudian, mulai Juni 2008 hingga 2018, dibuat kontrak kemitraan atau agen antara PT Dirgantara Indonesia yang ditandatangani oleh Direktur Aircraft Integration dengan Direktur PT Angkasa Mitra Karya, PT Bumiloka Tegar Perkasa, PT Abadi Sentosa Perkasa, PT Niaga Putra Bangsa, dan PT Selaras Bangun Usaha.  Atas kontrak kerja sama tersebut, seluruh mitra atau agen tidak pernah melaksanakan pekerjaan berdasarkan kewajiban yang tertera dalam surat perjanjian kerja sama.  PT Dirgantara Indonesia baru mulai membayar nilai kontrak tersebut kepada perusahaan mitra atau agen pada 2011 atau setelah menerima pembayaran dari pihak pemberi pekerjaan. Selama tahun 2011 sampai 2018, jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh PT Dirgantara Indonesia kepada enam perusahaan mitra atau agen tersebut sekitar Rp 205,3 milyar dan USD 8,65 juta atau sekira Rp 330 miliar.  Atas perbuatannya, Budi Santoso dan Irzal Rinaldi disangkakan melanggar pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK Dalami Penerimaan Uang Mitra Penjualan PT Dirgantara Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/ali-fikri.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami penggunaan uang yang dibayarkan PT Dirgantara Indonesia (DI) kepada enam perusahaan yang menjadi mitra penjualan dan pemasaran pesawat. Hal tersebut didalami KPK saat memeriksa Direktur Utama PT Abadi Sentosa Perkasa, Didi Laksamana.  "Didi Laksamana, Direktur Utama PT Abadi Sentosa Perkasa diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Budi Santoso," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (2/7).  KPK menduga Bos PT Abadi Sentosa Perkasa itu mengetahui penggunaan dan aliran dana terkait kasus tersebut. Sebab, KPK pun menduga adanya aliran uang ke pihak-pihak lain.  "Penyidik KPK mendalami keterangan dan pengetahuan saksi terkait penggunaan uang dari mitra kerja sama dengan PT DI, dimana uang-uang tersebut diduga dialirkan kepada pihak-pihak lain," tukas Ali.  Dalam kasus ini, KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso dan mantan Asisten Direktur Utama bidang Bisnis Pemerintah PT Dirgantara Indonesia Irzal Rinaldi Zailani.  Kasus korupsi ini bermula pada awal 2008 saat Budi Santoso dan Irzal Rinaldi Zailani bersama-sama dengan Budi Wuraskito selaku Direktur Aircraft Integration, Budiman Saleh selaku Direktur Aerostructure, serta Arie Wibowo selaku Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan menggelar rapat mengenai kebutuhan dana PT Dirgantara Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan di Kementerian lainnya.  Dalam rapat itu juga dibahas mengenai biaya entertainment dan uang rapat-rapat yang nilainya tidak dapat dipertanggungjawabkan melalui bagian keuangan.  Budi Santoso mengarahkan agar tetap membuat kontrak kerja sama mitra atau keagenan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut. Namun sebelum dilaksanakan, Budi meminta agar melaporkan terlebih dahulu rencana tersebut kepada pemegang saham yaitu Kementerian BUMN.  Setelah sejumlah pertemuan, disepakati kelanjutan program kerja sama mitra atau keagenan dengan mekanisme penunjukkan langsung. Selain itu, dalam penyusunan anggaran pada rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) PT Dirgantara Indonesia, pembiayaan kerja sama tersebut dititipkan dalam 'sandi-sandi anggaran' pada kegiatan penjualan dan pemasaran.  Selanjutnya, Budi Santoso memerintahkan Irzal Rinaldi Zailani dan Arie Wibowo untuk menyiapkan administrasi dan koordinasi proses kerja sama mitra atau keagenan. Irzal pun menghubungi Didi Laksamana untuk menyiapkan perusahaan yang akan dijadikan mitra atau agen.  Kemudian, mulai Juni 2008 hingga 2018, dibuat kontrak kemitraan atau agen antara PT Dirgantara Indonesia yang ditandatangani oleh Direktur Aircraft Integration dengan Direktur PT Angkasa Mitra Karya, PT Bumiloka Tegar Perkasa, PT Abadi Sentosa Perkasa, PT Niaga Putra Bangsa, dan PT Selaras Bangun Usaha.  Atas kontrak kerja sama tersebut, seluruh mitra atau agen tidak pernah melaksanakan pekerjaan berdasarkan kewajiban yang tertera dalam surat perjanjian kerja sama.  PT Dirgantara Indonesia baru mulai membayar nilai kontrak tersebut kepada perusahaan mitra atau agen pada 2011 atau setelah menerima pembayaran dari pihak pemberi pekerjaan. Selama tahun 2011 sampai 2018, jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh PT Dirgantara Indonesia kepada enam perusahaan mitra atau agen tersebut sekitar Rp 205,3 milyar dan USD 8,65 juta, atau sekira Rp 330 miliar.  Atas perbuatannya, Budi Santoso dan Irzal Rinaldi disangkakan melanggar pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=snZJXuDgcYU  https://www.youtube.com/watch?v=jzgCXCrMGjY  https://www.youtube.com/watch?v=ahZqwL89Kyc

KPK Dalami Aliran Uang Korupsi di PT Dirgantara Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/internal-kpk-panas-banyak-pegawai-kritis-disingkirkan-oleh-pimpinan_m_.jpg" alt="Gejolak di intenal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) makain memanas semenjak adanya mutasi dan rotasi di tubuh lembaga antirasuah itu." width="100%">
<figcaption>Gejolak di intenal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) makain memanas semenjak adanya mutasi dan rotasi di tubuh lembaga antirasuah itu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita rekening koran milik PT Penta Mitra Abadi terkait kasus dugaan korupsi penjualan dan pemasaran pesawat di PT Dirgantara Indonesia (DI). Pentamitra Abadi merupakan satu dari enam perusahaan yang menjadi agen penjualan pesawat di PT DI.   Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri menyampaikan, penyitaan rekening koran PT Pentamitra Abadi saat penyidik KPK memeriksa seorang saksi bernama Devi Arradhani Yanty untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka mantan Dirut PT DI, Budi Santoso.   "Penyidik mengonfirmasi dan melakukan penyitaan dokumen rekening koran milik PT Pentamitra Abadi," kata Ali dikonfirmasi, Senin (22/6).   Kendati demikian, juru bicara KPK berlatar belakang Jaksa ini tak menjelaskan secara rinci transaksi yang terungkap dalam buku tabungan PT Pentamitra Abadi tersebut. Termasuk mengenai aliran dana dari PT DI serta transaksi kepada sejumlah pejabat PT DI.   Dalam kasus ini, KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso dan mantan Asisten Direktur Utama bidang Bisnis Pemerintah PT Dirgantara Indonesia Irzal Rinaldi Zailani.   Kasus korupsi ini bermula pada awal 2008, saat Budi Santoso dan Irzal Rinaldi Zailani bersama-sama dengan Budi Wuraskito selaku Direktur Aircraft Integration, Budiman Saleh selaku Direktur Aerostructure, serta Arie Wibowo selaku Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan menggelar rapat mengenai kebutuhan dana PT Dirgantara Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan di kementerian lainnya.   Dalam rapat itu juga dibahas mengenai biaya entertainment dan uang rapat-rapat yang nilainya tidak dapat dipertanggungjawabkan melalui bagian keuangan.   Budi Santoso mengarahkan agar tetap membuat kontrak kerjasama mitra atau keagenan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut. Namun sebelum dilaksanakan, Budi meminta agar melaporkan terlebih dahulu rencana tersebut kepada pemegang saham yaitu Kementerian BUMN.   Setelah sejumlah pertemuan, disepakati kelanjutan program kerja sama mitra atau keagenan dengan mekanisme penunjukkan langsung. Selain itu, dalam penyusunan anggaran pada rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) PT Dirgantara Indonesia, pembiayaan kerjasama tersebut dititipkan dalam 'sandi-sandi anggaran' pada kegiatan penjualan dan pemasaran.   Selanjutnya, Budi Santoso memerintahkan Irzal Rinaldi Zailani dan Arie Wibowo untuk menyiapkan administrasi dan koordinasi proses kerjasama mitra atau keagenan. Irzal pun menghubungi Didi Laksamana untuk menyiapkan perusahaan yang akan dijadikan mitra atau agen.   Kemudian, mulai Juni 2008 hingga 2018, dibuat kontrak kemitraan atau agen antara PT Dirgantara Indonesia yang ditandatangani oleh Direktur Aircraft Integration dengan Direktur PT Angkasa Mitra Karya, PT Bumiloka Tegar Perkasa, PT Abadi Sentosa Perkasa, PT Niaga Putra Bangsa, dan PT Selaras Bangun Usaha.   Atas kontrak kerja sama tersebut, seluruh mitra atau agen tidak pernah melaksanakan pekerjaan berdasarkan kewajiban yang tertera dalam surat perjanjian kerja sama.   PT Dirgantara Indonesia baru mulai membayar nilai kontrak tersebut kepada perusahaan mitra atau agen pada 2011 atau setelah menerima pembayaran dari pihak pemberi pekerjaan. Selama tahun 2011 sampai 2018, jumlah pembayaran yang telah dilakukan oleh PT Dirgantara Indonesia kepada enam perusahaan mitra atau agen tersebut sekitar Rp 205,3 milyar dan USD 8,65 juta, atau sekira Rp 330 miliar.   Atas perbuatannya, Budi Santoso dan Irzal Rinaldi disangkakan melanggar pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*)

KPK Sita Rekening Koran Terkait Korupsi Di PT DI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/PT-DI.jpg" alt="VP Aircraft PTDI Sales Ibnu Bintarto (Antara Photo)" width="100%">
<figcaption>VP Aircraft PTDI Sales Ibnu Bintarto (Antara Photo)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pada pertengahan 2020, rencananya PT Dirgantara Indonesia (Persero)/PTDI mulai mengirimkan helikopter pesanan TNI AD. Itu setelah mereka merampungkan proses penyesuaian atau kustomisasi pesawat.  VP Aircraft PTDI Sales Ibnu Bintarto menuturkan, sedianya penyerahan helikopter dilakukan maksimal dalam dua tahun setelah pembiayaan masuk, atau pada 2021. Namun, pihaknya berupaya menyelesaikan secepat mungkin.  "Kalau sudah customizing, uji, training, itu kira-kira butuh waktu enam bulan. Mudah-mudahan pertengahan tahun depan, atau mungkin Desember sudah bisa di-deliver," katanya dilansir dari Antara, Rabu (27/11).  Lebih lanjut dia menjelaskan, PT DI bekerja sama dengan perusahaan asal Amerika Serikat, Bell Textron, dalam menyediakan helikopter bagi TNI AD. Kedua perusahaan meneken kontrak pengadaan sembilan helikopter pada 28 Desember 2018.  Akan tetapi, penandatanganan antara pemberi pinjaman dan Kementerian Keuangan baru dilakukan pada 15 November 2019. "Setelah proses, diperkirakan akhir Desember ini uang muka masuk, artinya baru argo jalan. Kami ada waktu 24 bulan untuk melakukan kustomisasi," katanya.  Sebagai informasi, pemerintah mengucurkan USD 180 juta untuk pengadaan sembilan helikopter. Dua helikopter di antaranya sudah tiba di fasilitas PT DI di Bandung, Jawa Barat. Sedangkan tujuh helikopter sisanya siap dikirimkan oleh Bell.

Pertengahan 2020, PT DI Mulai Kirimkan Helikopter Pesanan TNI AD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/pesawat-karya-anak-bangsa-penerus-habibie-ini-jadi-kado-spesial-hut-ri_m_151028.jpeg" alt="Pesawat N 219" width="100%">
<figcaption>Pesawat N 219</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bangsa Indonesia akan mendapatkan kado spesial pada saat peringatan HUT RI ke 72. Pada Kamis (17/8), Pesawat N-219 hasil kolaborasi Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) serta PT Dirgantara Indonesia (DI) dijadwalkan terbang perdana sebelum perayaan HUT Ke-72 RI pada 17 Agustus. Sebelumnya beredar video N-219 berlari kencang di Bandara Internasional Husein Sastranegara, Bandung. Kepala Lapan Thomas Djamaluddin membenarkan bahwa pesawat angkut berkapasitas 19 penumpang tersebut telah melakukan serangkaian uji. "Tetapi, video yang beredar itu bukan proses uji terbang. Masih tahap uji praterbang," katanya di Jakarta kemarin (14/8). Uji praterbang tersebut, lanjut Thomas, biasa disebut uji hoping. Dalam video berdurasi sekitar satu menit itu, N-219 tampak sudah bisa meluncur dengan kecepatan tinggi. Namun, tidak terlihat apakah pesawat yang dirancang sejak 2007 tersebut bisa lepas landas (take off) atau belum. Berdasar cerita Thomas, dalam uji hoping itu N-219 sudah berhasil terbang, tetapi dalam waktu singkat. Dengan uji hoping itu, Thomas berharap N-219 bisa segera diketahui layak untuk dijajal terbang perdana atau tidak. Target yang digagas sekarang adalah pesawat tersebut bisa terbang perdana sebelum 17 Agustus. Dengan demikian, pada 17 Agustus nanti, pesawat itu bisa menjalani misi terbang lebih lancar. Sekaligus menjadi kado spesial perayaan HUT kemerdekaan Indonesia. Dirjen Sumber Daya Iptek-Dikti Kemenristekdikti Ali Ghufron Mukti rencana terbang perdana pesawat karya anak bangsa itu. Dia menerangkan, Indonesia sejatinya sudah bisa membuat pesawat terbang pada 1992. Ketika dengan ditandai terbangnya&nbsp; pesawat N250 karya presiden ketiga&nbsp; BJ Habibie. "Pada masa itu belum ada negara di ASEAN maupun Asia yang secanggih Indonesia dalam hal kedirgantaraan. Tetapi, karena krisis ekonomi, akhirnya mati suri," jelasnya.Ghufron berharap N-219 menjadi titik awal bangkitnya industri dirgantara nasional.

Pesawat Karya Anak Bangsa Penerus Habibie Ini Jadi Kado Spesial HUT RI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pt di

Berita Terkini