<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/17/ceria-polda-3463842373.png" alt="Deputy Direktur Utama Djen Rizal dan Dirpamobvit Polda Sultra Kombes Alan Gerrit Abast saat penandtanganan MoU." width="100%">
<figcaption>Deputy Direktur Utama Djen Rizal dan Dirpamobvit Polda Sultra Kombes Alan Gerrit Abast saat penandtanganan MoU.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Area tambang rentan mendapat gangguan dari berbagai aktivitas ilegal. Untuk meminimalisir gangguan itu,&nbsp;PT Ceria Nugraha Indotama&nbsp;memperpanjang kerja sama dengan Direktorat Pengamanan Objek Vital (DITPAMOBVIT) Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara. Muaranya, aktivitas tambang di&nbsp;Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, bisa berjalan lancar. Penandatanganan dilakukan di kantor Ceria, Jakarta, Jumat (16/6) oleh Deputy Direktur Utama Ceria Djen Rizal dengan Direktur Pengamanan Obyek Vital Nasional (Dirpamobvit) Polda Sultra Kombes Alan Gerrit Abast. Dihadiri juga Deputy Direktur Utama Ceria Pieter Sampetoding, Direktur Operasional Yusram Rantesalu, Chief Human Capital Indra Tjahjadi, dan Corporate Legal &amp; Compliance Aulia Wiratama. Djen Rizal mengatakan, penandatanganan pedoman kerja teknis antara Ceria dengan Polda Sultra sangat penting&nbsp;untuk&nbsp;menciptakan iklim usaha yang kondusif. Khususnya di area operasi tambang. Menurutnya, penanganan keamanan dilakukan secara terpadu untuk mendeteksi, menangkal, mencegah, dan menindak berbagai bentuk gangguan.&nbsp;Mulai dari potensi hingga tindakan nyata di dalam wilayah operasi Ceria. "Peran DITPAMOBVIT amat vital, karena tanpa bantuan Kepolisian RI maka upaya pengamanan objek vital menjadi tidak maksimal," katanya dalam keterangan yang diterima JawaPos.com Djen Rizal menambahkan, gangguan keamanan yang terjadi dapat menyebabkan terhentinya kegiatan operasional tambang. Itu tidak hanya merugikan Ceria, tetapi juga menggerus pendapatan negara dari royalty tambang. &ldquo;Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No 202/2021 tanggal 18 Oktober 2021, wilayah kerja CERIA di Wolo masuk sebagai wilayah strategis nasional, sehingga area tambang Ceria statusnya &nbsp;Objek Vital Nasional (ObVitNas)", ungkapnya. Dia berharap perpanjangan kerja sama pengamanan antara Ceria dan Dirpamobvit Polda Sultra ini dapat meminimalkan gangguan di area tambang. Sehingga proyek smelter RKEF yang telah dicanangkan dapat diselesaikan sesuai target. &nbsp;

Area tambang rentan mendapat gangguan dari berbagai aktivitas ilegal. Untuk meminimalisir gangguan itu, Ceria gandeng Polda Sultra.

Ceria Gandeng Polda Sultra untuk Amankan Area Tambang

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/07/CNI-Nikiel-3861916201.jpeg" alt="PT Ceria Nugraha Indotama (CNI), perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara saat melakukan penanaman pohon." width="100%">
<figcaption>PT Ceria Nugraha Indotama (CNI), perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara saat melakukan penanaman pohon.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kembali memberikan penilaian Proper Biru terhadap PT Ceria Nugraha Indotama (CNI), perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Status Proper Biru ini sudah didapatkan oleh PT CNI empat kali berturut-turut dari tahun 2018 hingga 2022. Hasil penilaian tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK .386/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.1299/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2022 tentang Hasil Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2021-2022. Dalam penilaian Proper pada perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan sumber daya alam sesuai Permen LHK No 1 tahun 2021 tentang proper, menitikberatkan pada beberapa aspek yakni, dokumen Lingkungan, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara, Pengelolaan Limbah B3 serta Pengendalian Kerusakan Lingkungan. Berdasarkan peraturan menteri tersebut, Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Proper adalah evaluasi kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/01701897/ri-punya-pabrik-nikel-sulfat-terbesar-di-dunia-berkapasitas-240-ribu-ton-per-tahun">RI Punya Pabrik Nikel Sulfat Terbesar di Dunia Berkapasitas 240 Ribu Ton Per Tahun</a> "Proper merupakan penghargaan bagi dunia usaha yang menunjukkan kinerja luar biasa dalam pengelolaan lingkungan hidup," ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara, Andi Makkawaru dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPso.com, Rabu (7/6). Menurutnya, penghargaan terhadap dunia usaha dilakukan melalui proses evaluasi terhadap ketaatan peraturan pengelolaan lingkungan hidup, penerapan sistem manajemen lingkungan, efisiensi energi, konservasi air, pengurangan emisi, perlindungan keanekaragaman hayati, limbah B3 dan limbah padat Non B3 serta pemberdayaan masyarakat. Andi juga menambahkan, penilaian juga termasuk Pengendalian Kerusakan Lahan meliputi upaya sistematis yang terdiri dari pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kerusakan lahan akibat pertambangan. Termasuk juga Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan dan Pengelolaan lingkungan yang selanjutnya disebut RKL/RPL, Persetujuan Lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, serta Audit Lingkungan Hidup berupa evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sebab menurutnya, dengan adanya penilaian proper biru ini, menunjukkan perusahaan dalam hal ini PT CNI bertanggungjawab dan bersungguh-sungguh memenuhi kewajiban dalam pengelolaan lingkungan hidupnya, hal ini&nbsp; juga yang sangat perlu untuk di pahami bersama oleh pihak-pihak terkait. "Perusahaan Pemegang Proper Biru adalah perusahaan telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku (telah memenuhi semua aspek yang dipersyaratan oleh KLHK)," imbuhnya.&nbsp;

Status Proper Biru dari KLHK ini sudah didapatkan oleh PT CNI empat kali berturut-turut dari tahun 2018 hingga 2022.

Perusahaan Tambang Nikel di Sultra Diganjar Proper Biru oleh KLHK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Derian-Sakmiwata.png" alt="Presiden Direktur PT. Ceria Nugraha Indotama, Derian Sakmiwata. (Dhimas Ginanjar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Presiden Direktur PT. Ceria Nugraha Indotama, Derian Sakmiwata. (Dhimas Ginanjar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah punya keinginan kuat agar Indonesia berperan dalam energi hijau yang belakangan populer karena dijawantahkan melalui program pemanfaatan kendaraan listrik. Apalagi, Indonesia kaya akan nikel yang merupakan bahan penting pembuatan baterai kendaraan listrik. Diperkirakan, Indonesia punya 11,7 miliar ton bijih nikel dan cadangannya mencapai 4,5 miliar ton.  Dalam Mining and Finance Forum di The Dharmawangsa, Rabu (8/3), Presiden Direktur PT. Ceria Nugraha Indotama, Derian Sakmiwata mengatakan, Indonesia adalah raja nikel. Oleh sebab itu, dia serius dalam menggarap potensi nikel di Indonesia. “Kami ingin membuat sampai lini baterai,’’ ujarnya.  Ceria akan mengembangkan fasilitas pengolahan dan pemurnian yang dapat mengokah bijih nikel kadar tinggi (saprolite) dan bijih nikel kadar rendah (limonite) yang memiliki kandungan cobalt yang baik dengan menggunakan 2 teknologi. Bijih saprolite diolah menggunakan teknologi RKEF terkini, yaitu rectangular RKEF dengan kapasitas 72MVA untuk setiap linenya, sementara bijih limonite akan diolah dengan menggunakan teknologi High Pressure Acid Leaching (HPAL).  Saat ini, dia menyebut Ceria sedang membangun line 1 smelter dari target 4 smelter RKEF dengan tungku persegi panjang 72 MVA dengan kapasitas produksi FeNi 252.700tpa dengan kadar 22 persen nikel. Nanti, kapasitas produksi smelter itu akan mengandung logam Nikel sebanyak 55.600 ton pada produknya.  Fasilitas HPAL akan dibangun secara bertahap dan diharapkan dapat memiliki kapasitas produksi total sebesar 312,000 ton mixed hydroxide precipitation (MHP) yang di dalamnya terkandung 120,000 ton nikel dan 12,300 ton cobalt.  Ceria melihat pengembangan smelter RKEF dan HPAL sebagai tahapan pengembangan awal menuju hilirisasi nikel. Ceria merencanakan pengembangan yang terdiri atas 5 tahapan pengembangan proyek pengolahan dan pemurnian bijih nikel. Untuk bijih nikel saprolite yang diolah melalui smelter RKEF dan memproduksi ferronickel akan dilanjutkan pengolahannya hingga memproduksi nickel matte sampai produk pengolahan antara akhir nickel sulphate.  Sementara bijih limonite yang diolah melalui pabrik HPAL untuk memproduksi MHP akan dilanjutkan sampai nickel sulphate, lalu dilanjutkan menjadi precursors (katoda dan anoda) yang hasil akhirnya adalah battery cells dan battery pack. ’’Kami berkomitmen untuk mendukung program net zero emission pemerintah pada 2060. Kami dalam proses membangun pabrik untuk baterai,’’ imbuhnya.  Lebih lanjut dia menjelaskan, Ceria punya tujuan untuk menjadi pemain integral dalam upaya Indonesia untuk menjadi pusat produksi kendaraan listrik dan baterai global. Oleh sebab itu, dia juga berkomitmen pada praktik berkelanjutan dan inovasi teknologi.  Guna menginplementasikannya, Ceria berinvestasi dalam teknologi pemurnian yang akan memenuhi permintaan nikel dan kobalt. Apalagi, saat ini permintaannya terus meningkat di seluruh dunia yang bermuara pada percepatan transisi energi hijau dengan output green product.  “Ceria adalah perusahaan pertambangan dan pemurnian nikel dan kobalt yang mengutamakan efisiensi serta praktik berkelanjutan. Upaya ini sangat penting untuk mencapai Net Zero Emission pada 2060 yang sudah menjadi kesepakatan pemerintah pada G20, 2022 Summit,’’ imbuhnya.  Dia juga berterimakasih kepada pemerintah yang memberikan dukungan lewat sindikasi bank nasional Indonesia seperti Bank Mandiri, Bank BJB, dan Bank Sulselbar untuk pembiayaan pembangunan smelter line 1 RKEF Ceria.  “Selama ini permodalan menjadi permasalahan banyak perusahaan tambang yang akan melakukan kegiatan hilirisasi, tetapi kami bersyukur karena Ceria terbantu oleh bank himbara dan bank daerah berkat dukungan penuh pemerintah melalui upaya market sounding-nya, oleh karenanya kami sangat berterima kasih akan hal tersebut” kata Derian.  Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam hal ketersediaan pasokan listrik bagi proyek yang sedang dilakukan Ceria. “PLN sebagai perusahaan negara telah memberikan jaminan pasokan listrik dengan fasilitas premium platinum untuk kami,’’ terangnya. Sebagai salah satu perusahaan yang mengerjakan program hilirisasi, proyek Ceria juga diberi status obyek vital nasional dan obyek strategis nasional.  Dalam pengerjaan proyeknya, Ceria juga menggandeng Marsh Indonesia sebagai asuransi penjamin. Menurut Derian, tanpa adanya asuransi sebagai penjamin, proyek smelternya tidak bisa mendapatkan pembiayaan dengan baik. ’’Bank melihat keamanan, bahwa project ini nanti bagimana. Ceria bekerjasama dengan Marsh untuk meng-cover hal-hal yang tidak diinginkan. Ini akan mem-boosting confidence bank saat memberikan kredit,’’ jelasnya.

Derian Sakmiwata: Kami Dalam Proses Membangun Pabrik untuk Baterai

PT CNI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PT CNI

Berita Terkini

Ceria Gandeng Polda Sultra untuk Amankan Area Tambang

Perusahaan Tambang Nikel di Sultra Diganjar Proper Biru oleh KLHK

Derian Sakmiwata: Kami Dalam Proses Membangun Pabrik untuk Baterai

Download Aplikasi JawaPos.com