<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/grafis-bor-minyak.jpg" alt="KAMUFLASE: Warung yang dibeli sindikat pencuri untuk menyamarkan aksi pencurian minyak. (ERIE DINI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>KAMUFLASE: Warung yang dibeli sindikat pencuri untuk menyamarkan aksi pencurian minyak. (ERIE DINI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>Sebelum dibongkar polisi, mafia minyak di Blok Rokan, Riau, sangat mudah menjadi kaya raya. Dalam sehari, mereka bisa menyedot 2.500 barel. Jika diuangkan, nilai pencurian sindikat itu mencapai Rp 2 miliar.  PADA awal 2019 pencurian minyak atau illegal tapping meningkat drastis di Blok Rokan. PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) sampai mengeluh karena pencurian minyak menjadi kendala mereka memenuhi target nasional. Communication Specialist PT CPI Okta Heri Fandi menuturkan, pada kuartal pertama 2019, kasus pencurian minyak di fasilitas PT CPI meningkat drastis. Peningkatannya diprediksi mencapai sepuluh kali lipat bila dibandingkan dengan 2017.  ”Padahal, kami memasok seperempat dari target produksi nasional Indonesia,” tuturnya.  Tahun ini sudah 73 kasus pencurian minyak yang dilaporkan PT CPI ke polisi. Polda Riau merespons cepat laporan tersebut. Salah satu kasus pencurian minyak terbesar dalam sejarah Polda Riau pun dapat dibongkar. ”Ada mafia pencuri minyak yang mengelola lebih dari sepuluh titik pencurian di Riau,” tutur Kanit I Subdit III Ditreskrimum Polda Riau Kompol Meilki Bhalata.  Salah satu titik pencurian berada di Tapung Hilir, Kampar, Riau. Modusnya, sindikat pencuri itu membeli warung makan di dekat lokasi target pencurian. ”Yang membeli adalah Daulat Panjaitan, salah seorang tersangka,” tuturnya. Mereka rela mengeluarkan Rp 50 juta untuk membeli warung tersebut pada 2018. Lalu, mereka menggali terowongan di belakang warung. Terowongan itu tersambung dengan pipa minyak milik PT CPI yang ada di seberang jalan.  Penggalian dilakukan Busari alias Tejo dan Hutri alias Sutris atas perintah Daulat. Untuk memuluskan rencana jahat tersebut, mereka juga menggali parit di seberang jalan. ”Terowongan dan parit digali selama dua bulan,” terangnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/bor-minyak-3-750x850.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> AKSI TERENCANA: Parit yang menghubungkan terowongan dengan pipa minyak PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) di Tapung Hilir, Kampar, Riau. (Polda Riau for Jawa Pos)  Pantauan wartawan Jawa Pos Ilham Dwi Wancoko, parit itu memiliki panjang sekitar 2 meter. Lokasinya tepat di samping jalan. Lalu, terdapat terowongan dengan kedalaman sekitar 2 meter melintang di bawah jalan raya. ”Terowongan ini potensial membuat jalan runtuh,” ujarnya.  Diameter terowongan sekitar 2 meter, cukup untuk dilewati beberapa orang sekaligus. ”Dalam terowongan itu ada sambungan pipa yang menyedot minyak dari PT CPI,” paparnya. Meilki mengatakan, sindikat itu menggunakan truk CPO untuk kedok mengangkut minyak mentah. Untuk mengisi satu truk CPO yang bisa mengangkut ribuan liter minyak, mereka hanya butuh waktu sekitar setengah jam. ”Ini benar-benar mafia profesional,” ujarnya.  Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Riau Kombespol Andri S. menjelaskan, setelah Daulat Panjaitan ditangkap, barulah terungkap bahwa Daulat hanya koordinator lapangan. ”Bosnya adalah Joni Hendriyanto, sekarang sudah ditangkap,” paparnya.  Dari Joni itulah diketahui bahwa sindikat tersebut mengelola lebih dari sepuluh titik. Semua titik tersebar di Rohil, Dumai, Bengkalis, Siak, dan Kampar. ”Artinya, ini sindikat besar,” ungkapnya.  Joni bekerja sama dengan tersangka lain, yakni Kokcin dan Meyse Marlina. Keduanya diduga menjadi pemodal dalam pencurian minyak tersebut. Biasanya, sesuai instruksi Joni dan Kokcin, minyak tersebut dikirim ke rekan mereka di Padang dan Palembang. ”Untuk di Padang ini inisialnya JC. Kalau yang di Palembang berinisial BD,” urainya. Andri menuturkan, saat ini pihaknya mengusut peran JC dan BD yang diduga membeli minyak curian tersebut. ”Kami berupaya menghentikan kasus pencurian minyak, sesuai instruksi Kapolda,” tegasnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/bor-minyak-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> LANGSUNG MASUK TRUK: Pipa di dalam terowongan untuk menyedot secara ilegal. (Polda Riau for Jawa Pos)  Informasi yang diterima Jawa Pos, JC membeli minyak dari Kokcin dan Joni untuk bahan campuran aspal. Aspal yang telah dicampur minyak tersebut digunakan untuk sejumlah proyek pengaspalan. JC diketahui mendapatkan sejumlah proyek pengaspalan. Namun, belum diketahui proyek mana yang dia garap. Senin lalu (23/12) JC ditangkap Polda Riau. Tapi, belum diketahui sejauh apa keterlibatan JC dalam kasus tersebut.  Tersangka Kokcin mengakui bahwa memang ada pesanan minyak dari orang di Padang. Berdasar pengakuannya, minyak itu akan digunakan untuk aspal. ”Yang saya tahu untuk bahan bakar aspal. Itu saja,” tutur pria 66 tahun tersebut. Dia mengaku tidak mengetahui bahwa minyak yang didapatkannya dari Joni itu merupakan barang curian. ”Saya hanya beli, sudah delapan kali ini,” papar dia kepada Jawa Pos.  Langkah memberantas mafia pencurian minyak memang tengah gencar dilakukan Polda Riau. Diketahui, tahun ini ada 92 kasus pencurian minyak yang telah dibongkar dengan 47 tersangka. Angka itu jauh lebih tinggi ketimbang dua tahun sebelumnya. Pada 2018 pencurian minyak yang diungkap hanya 38 kasus dan pada 2017 jauh lebih sedikit, hanya 10 kasus.  Kapolda Riau Irjen Agung Setya Imam Effendi mengatakan, kasus illegal tapping memang menjadi momok di Riau. Menurut dia, aksi kriminal itu membuat negara rugi besar. ”Yang akhirnya juga memengaruhi kesejahteraan masyarakat Riau,” tuturnya.  Bisnis minyak memiliki cara pandang berbeda. Minyak itu masih milik negara. Negara membayar untuk produksi minyaknya. ”Tapi, dengan pencurian minyak ini, negara kehilangan minyak, tapi tetap membayar biaya produksi. Kerugiannya dobel,” terangnya.  Agung menjelaskan, 2.500 barel itu senilai hampir Rp 2 miliar. Yang hilang bukan uang PT CPI, tapi uang negara. ”Sebab, PT CPI baru membeli minyaknya untuk yang berada di kapal,” terangnya. Pemberantasan pencurian minyak tidak hanya untuk menghentikan kerugian negara. Mantan Direktur Direktorat Tindak Pidana Khusus (Dittipideksus) Bareskrim tersebut menjelaskan, jika kerugian negara berhenti, pendapatan asli daerah (PAD) akan meningkat. ”Dengan itulah kesejahteraan masyarakat Riau bisa membaik,” ujarnya. <h3>Produksi Meningkat, Polda Minta Jangan Ada PHK</h3> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/bor-minyak-1-750x783.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> KAMUFLASE: Warung yang dibeli sindikat pencuri untuk menyamarkan aksi pencurian minyak. (POLDA RIAU FOR JAWA POS)  LANGKAH Polda Riau memberantas pencurian minyak atau illegal tapping berdampak besar. Tidak hanya pada produksi minyak dan pendapatan negara, tapi juga mampu memberikan daya tawar lebih bagi penegak hukum.  Salah satunya ialah mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) di PT Chevron Pacific Indonesia (CPI).  Communication Specialist PT CPI Okta Heri Fandi menjelaskan, jumlah pencurian minyak negara di PT CPI menurun 50 persen pada 2019. Hal tersebut diikuti dengan loss production opportunity yang turun 50 persen. ”Artinya, produksi minyak bisa sesuai dengan target nasional,” ujar mantan wartawan Jawa Pos itu.  Penegakan hukum Polda Riau saat ini mampu melindungi aset negara di sektor hulu migas PT CPI. CPI memandang itu sebagai keberhasilan Polda Riau. ”Khususnya saat dipimpin Irjen Agung Setya,” ucap Okta.  Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Agung Setya mengatakan, karena penegakan hukum mampu meningkatkan produksi minyak, polda memiliki daya tawar lebih terhadap CPI. ”Peluang ini digunakan saat ada rencana pemecatan karyawan PT CPI,” ujarnya.  Beberapa waktu lalu memang ada rencana PHK. Namun, Agung menuturkan, dengan pencurian minyak yang menurun, terjadi peningkatan produksi. Dengan demikian, tidak masuk akal bila terjadi PHK. ”Bagaimana bisa PHK bila produksi meningkat? Argumen itu yang saya gunakan,” ungkapnya.  Pada bagian lain, pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menjelaskan, daerah-daerah yang menjadi penggerak roda ekonomi biasanya marak pungli dan pencurian sumber daya alam. ”Kondisi penegakan hukum di Riau yang mampu menurunkan pencurian minyak dan meningkatkan produksi tentu sangat positif,” paparnya. Apalagi, penegakan hukum itu ternyata mampu memengaruhi agar tidak terjadi PHK. ”Polisi semacam ini bisa dibilang economy law enforcement atau simpelnya polisi ekonomi,” tuturnya.  Bhima menerangkan, polisi yang berupaya mendorong tumbuhnya perekonomian sangat dibutuhkan dalam situasi ekonomi saat ini. Pada 2020 diprediksi ada resesi global. Tentu polisi ekonomi ini perlu untuk menjadi role model nasional. ”Yang harus diterapkan secara nasional dan terutama di daerah penggerak ekonomi,” ujarnya.  Saat ini Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia bertengger di level enam. Kondisi itu menunjukkan ketidakefisienan iklim investasi di Indonesia. ”Padahal, di Asia, ICOR rata-rata di bawah empat,” paparnya. Polisi ekonomi tersebut, lanjut Bhima, bisa menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan ICOR. Yang membuat iklim investasi di Indonesia menjadi lebih efisien. ”Terhindar dari pencurian, pungli, dan lainnya,” tutur dia.

Memberantas Mafia Pencurian Minyak Blok Rokan

PT Chevron Pacific Indonesia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PT Chevron Pacific Indonesia

Berita Terkini

Memberantas Mafia Pencurian Minyak Blok Rokan

Download Aplikasi JawaPos.com