<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/sidang-tanah-kavling.jpg" alt="NGAKU PEMILIK: Eddy Sumarsono mendengarkan kesaksian Bunga Beta Rahayu dalam sidang di PN Surabaya. (Allex Qomarulla/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>NGAKU PEMILIK: Eddy Sumarsono mendengarkan kesaksian Bunga Beta Rahayu dalam sidang di PN Surabaya. (Allex Qomarulla/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>PT Barokah Inti Utama memasarkan <a href="https://www.jawapos.com/tag/tanah-kavling/">tanah kavling</a> melalui brosur. Setelah ada pembeli, tanah itu ternyata masuk kawasan konservasi. Juga berstatus milik orang lain.  ---  DIREKTUR PT Barokah Inti Utama (BIU) Eddy Sumarsono menjual tanah kavling di Jalan Medokan Ayu Tambak, Rungkut. Perusahaan properti itu juga membagi-bagikan brosur hingga menarik pembeli. Namun, setelah pembeli membayar, tanah kavling yang dipasarkan tersebut ternyata bukan milik BIU. Lokasinya juga masih berupa tambak.  Jaksa penuntut umum Sulfikar dalam dakwaannya menyatakan, brosur yang dibagikan staf marketing perusahaan itu menarik minat Novan Efendi, Achmad Faris, dan Nur Soleh untuk membeli tanah kavling tersebut. Novan pada Februari 2015 membayar booking fee Rp 3 juta. Dia lantas menandatangani surat perjanjian <a href="https://www.jawapos.com/tag/jual-beli-tanah/">jual beli tanah</a> kavling. Setelah itu, membayar cicilan Rp 2.085.000 sebanyak 48 kali hingga lunas pada April 2019 senilai Rp 125,5 juta.  Faris juga sudah melunasi tanah kavling yang dipesannya seluas 90 meter persegi senilai Rp 110,500 juta. Begitu pula Nur Soleh yang sudah melunasi pembayaran senilai Rp 106 juta. Nur dan Faris juga telah menandatangani surat perjanjian jual beli. PT BIU menerangkan bahwa tanah kavling yang mereka beli itu masuk pembangunan tahap 9. Namun, proyek tanah kavling tersebut sebenarnya tidak pernah ada.  ”Novan, Faris, dan Nur pernah mengecek tanah kavling yang dibeli dari terdakwa, tetapi masih berupa tambak serta tidak ada batas-batas antara tanah kavling yang dijual terdakwa,’’ ujar jaksa Sulfikar dalam dakwaannya.  Selain itu, lokasi tanah yang ditawarkan perusahaan properti tersebut bukan di kawasan permukiman. Tidak pernah ada izin untuk mendirikan rumah di atas tanah itu. ”Tanah kavling yang dijual terdakwa masuk dalam kawasan lindung atau konservasi. Bukan termasuk lahan untuk permukiman,’’ tuturnya.  Selain itu, berdasar catatan kantor Kelurahan Medokan Ayu, tanah yang dijual terdakwa seluas 73.035 meter persegi tersebut masih milik orang lain. Tidak ada catatan yang menyebut bahwa tanah itu pernah dibeli PT BIU. ’’Tidak tercatat pada buku C Kelurahan Medokan Ayu dan tidak ada peralihan dari pihak mana pun kepada terdakwa dan PT Barokah Inti Utama,’’ katanya.  Bunga Beta Rahayu, kasir PT BIU, dalam kesaksiannya membela bosnya tersebut. Menurut dia, tanah itu sudah dibeli perusahaannya. Namun, dia mengaku tidak mengetahui langsung proses jual belinya. Dia hanya mendengar dari pengakuan Eddy. ”Waktu itu Pak Eddy membayar ke pemilik tanah melalui orang kepercayaannya,’’ ujar Bunga.  Eddy yang tidak didampingi pengacara dalam sidang di <a href="https://www.jawapos.com/tag/pn-surabaya/">Pengadilan Negeri</a> Surabaya secara video call membenarkan kesaksian Bunga dan dakwaan jaksa. Eddy bukan sekali ini disidang. Dia sebelumnya dihukum majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya selama dua tahun penjara dalam perkara lain yang sama. Eddy dinyatakan terbukti menipu empat pembeli tanah kavling.

Lahan Belum Terbeli, Kavling Sudah Dipasarkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/penipuan-tanah-2.jpg" alt="BUKTI-BUKTI PERKARA: Polrestabes Surabaya ketika merilis kasis yang melibatkan Eddy Soemarsono. Kasus penipuan tanah kavling tersebut merugikan banyak orang hingga miliaran rupiah. (Allex Qomarulla/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BUKTI-BUKTI PERKARA: Polrestabes Surabaya ketika merilis kasis yang melibatkan Eddy Soemarsono. Kasus penipuan tanah kavling tersebut merugikan banyak orang hingga miliaran rupiah. (Allex Qomarulla/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus PT Barokah Inti Utama (BIU) terus diusut Polrestabes Surabaya. Eddy Sumarsono, pimpinannya yang sudah ditetapkan tersangka, diketahui sering membual kepada konsumen. Misalnya, dia mengklaim perusahaannya menggarap banyak proyek. Klaim tersebut dibuat agar konsumen tidak ragu membeli tanah kavling.  Kanitharda Polrestabes Surabaya Iptu Komar Sasmito menyatakan, modus itu terkuak setelah pihaknya memeriksa tujuh korban yang melapor. Mayoritas korban pernah mendapat pengakuan tersebut dari tersangka. PT BIU disebut sudah delapan kali menjual tanah kavling di berbagai tempat. ”Mereka akhirnya yakin untuk membeli tanah kavling yang ditawarkan,” ujarnya Rabu (24/11).  Dia pun memastikan klaim itu tidak benar. Jajarannya sudah melakukan pendalaman. PT BIU belum pernah mengerjakan proyek selain tanah kavling yang akhirnya bermasalah.  Komar menjelaskan, konsumen yang menjadi korban selama ini percaya karena pernah ditunjukkan sejumlah berkas oleh tersangka. Mulai tanda daftar perusahaan (TDP) sampai surat izin usaha perdagangan (SIUP). ”Modus penipuannya tertata rapi. Dia urus surat-surat itu ke instansi terkait sebagai modal untuk meyakinkan konsumen,” ungkapnya.  Jajarannya kini terus berupaya mengembangkan pengusutan perkara tersebut. Komar menuturkan bahwa salah satu fokusnya adalah menelusuri aliran dana dari konsumen. Dia meragukan pengakuan tersangka yang menyebut uang setoran telah habis.  Komar mengungkapkan, sejauh ini pihaknya mengendus adanya dugaan pencucian uang. Eddy ditengarai memakai uang setoran konsumen untuk berbagai keperluan pribadi. ”Istrinya empat,” katanya.  Eddy, lanjutnya, juga punya gaya hidup mewah. Dalam kurun waktu 2015–2017, dia pernah membeli lima mobil sekaligus. Namun, semua kendaraan itu saat ini sudah dijual. Dalih tersangka adalah dijual untuk mengembalikan uang sebagian konsumen.  Komar menegaskan, penahanan tersangka bukan akhir dari perkara. Dia menyebut penyidikan bakal dikembangkan ke tindak pidana lain yang memungkinkan. ”Biar ada efek jera, penindakan akan kami maksimalkan,” jelasnya.  Dia pun mengimbau masyarakat agar lebih hati-hati ketika membeli tanah kavling. Latar belakang perusahaan yang menawarkan harus dipastikan. Begitu juga status kepemilikan lahan. ”Dicek ke pihak terkait biar jelas,” tuturnya.  Sebab, modus yang digunakan tersangka sebenarnya bukan fenomena baru. Banyak penjual tanah kavling nakal yang menawarkan lahan yang masih berstatus milik orang lain.

Kasus Penipuan Tanah, Bos PT BIU Punya Empat Istri dan Hidup Mewah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/penipuan-tanah.jpg" alt="MILIK ORANG LAIN: Denah tanah kavling yang dijual oleh Eddy Sumarsono disita sebagai barang bukti. (Allex qomarullah/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>MILIK ORANG LAIN: Denah tanah kavling yang dijual oleh Eddy Sumarsono disita sebagai barang bukti. (Allex qomarullah/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Direktur PT Barokah Inti Utama (BIU) Eddy Sumarsono terancam pasal pencucian uang. Dia menggunakan uang pembayaran tanah kavling dari konsumen untuk membeli lima unit mobil dan menikahi istri ketiga.  Kanitharda Polrestabes Surabaya Iptu Komar Sasmito menyatakan, penyidik sudah mempelajari data keuangan perusahaan tersangka. Eddy diketahui memakai sebagian uang perusahaan itu untuk kepentingan pribadi. Di antaranya, menikahi istri ketiga. ”Buat maskawin Rp 15 juta,” katanya Selasa (23/11).  Eddy, lanjut dia, juga menggunakan uang konsumen untuk merenovasi rumah. Lokasinya berada di Lidah Kulon. Uang yang dipakai sekitar Rp 200 juta. Komar menuturkan, dugaan adanya pencucian uang semakin dikuatkan dengan temuan bahwa tersangka pernah membeli lima mobil dalam kurun waktu 2015–2017. Mulai Mitsubishi Pajero Sport, Honda Jazz, sampai Toyota Camry. Dana yang dikeluarkan mencapai Rp 2 miliar.  Namun, kata dia, seluruh mobil itu saat ini sudah dijual. Eddy menyebut uangnya dipakai untuk mengembalikan sebagian uang konsumen. ”Nanti kami pastikan lagi dengan memanggil konsumen yang dimaksud,” ungkapnya.  Menurut dia, tersangka juga sempat membeli dua bidang tanah. Masing-masing senilai Rp 500 juta dan Rp 1 miliar. Namun, Eddy beralasan tanah itu tidak hendak dimiliki sendiri. Namun, diproyeksikan untuk para konsumen yang sudah membayar. Komar menerangkan, tindakan tersebut tetap menyalahi aturan. Meski ada iktikad memberikan tanah kepada konsumen, tersangka tidak melakukannya sesuai prosedur.  Lebih lanjut, dia memaparkan bahwa proses penjualan tanah untuk perumahan memiliki aturan yang jelas. Lahan yang dijual harus sudah berstatus milik sendiri pada saat ditawarkan. ”Dalam kasus ini, tersangka menjual tanah yang statusnya masih milik orang lain,” jelasnya.  Seperti diberitakan, polisi membongkar penipuan dengan modus penjualan tanah kavling. Kasus itu berawal dari laporan sejumlah konsumen PT BIU. Mereka mengaku sudah membayarkan sejumlah uang untuk membeli tanah ke perusahaan tersebut, tetapi sulit mendapatkan sertifikat.  Belakangan diketahui, tanah yang dijual PT BIU ternyata masih milik orang lain. Eddy yang menjadi pimpinan perusahaan lantas ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan. Dalam perkara itu, kerugian yang dilaporkan mencapai Rp 22 miliar.

Kasus Penipuan Tanah, Eddy Nikahi Istri Ketiga Pakai Uang Konsumen