<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/REZKY.jpg" alt="Rezky Aditya" width="100%">
<figcaption>Rezky Aditya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengadilan Tinggi (PT) Banten telah menetapkan Rezky Aditya sebagai ayah biologis dari Naira Kemita Tarekat atau Kekey, anak yang lahir di luar ikatan pernikahan hasil hubungan dengan Wenny Ariani. Karena itu, tidak ada jalan lain bagi Rezky Aditya kecuali melakukan tes DNA, jika ia tidak yakin Kekey sebagai anak biologisnya.  Hal itu diungkapkan Humas PT Banten Binsar M. Gultom. Karena dalam putusan dengan tegas dinyatakan bahwa Kekey merupakan anak biologis dari Rezky Aditya selama ia tidak dapat membuktikan kebalikannya.  Putusan hukum ini mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor MK No 46/PUU-VIII/2010 yang mengatur masalah anak yang lahir di luar institusi pernikahan,sebagai payung hukum. "Tes DNA merupakan suatu keharusan untuk dia membuktikan bahwa dia bukan ayah si Naira," terang Binsar M. Gultom kepada wartawan, Selasa (12/7).  Jika hasil tes DNA membuktikan Rezky Aditya bukan ayah biologis dari Kekey, maka putusan tersebut secara hukum gugur. Akan tetapi jika hasil tes DNA malah menunjukkan adanya kesamaan identik antara Naira dan Rezky Aditya, hal itu semakin menguatkan putusan PT Banten.  "Tapi kalau ternyata ada hubungan biologis, maka berlaku peratuan hak keperdataan. Dia harus bertanggung jawab untuk menafkahi anaknya dalam hal pendidikan dan seterusnya," jelas Binsar M. Gultom.  Dalam kesempatan itu, dia mengakui putusan PT Banten ini memang belum berkekuatan hukum tetap, kendati telah diputus sejak tanggal 20 Mei 2022. Kendalanya karena adanya pendelegasian yang bikin proses pengiriman salinan putusan memerlukan waktu lebih lama.  "Sudah diberitahukan. Tapi karena lewat delegasi Jakarta Selatan belum bisa dikatakan para pihak menerima salinan putusan secara resmi. Kalau sudah menerima, maka terhitung 14 hari sejak diterima," katanya.  Binsar M. Gultom melanjutkan, setelah menerima salinan putusan, ada waktu sekitar 14 hari bagi pihak terbanding untuk mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung apabila keberatan dengan hasil putusan Pengadilan Tinggi Banten. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ada upaya hukum dilakukan, putusan PT Banten berkekuatan hukum tetap. (*)

Humas PT Banten Sebut Kalau Tak Yakin, Rezky Aditya Harus Tes DNA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Citra-Kirana-Hamil.jpg" alt="Citra Kirana dan Rezky Aditya." width="100%">
<figcaption>Citra Kirana dan Rezky Aditya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rezky Aditya dalam video klarifikasi sekaligus tanggapan atas putusan Pengadilan Tinggi Banten beberapa waktu lalu menyatakan kesiapannya untuk melakukan tes DNA. Hal itu dilakukan guna membuktikan apakah anak yang lahir dari rahim Wenny Ariani adalah anak Rezky atau bukan.  Namun sudah beberapa waktu berlalu, sampai saat ini belum juga dilakukan tes DNA. Ferry Aswan selaku kuasa hukum Wenny Ariani memberikan penjelasan terkait hal itu. Dia mengatakan, putusan PT Banten belum memiliki kekuatan hukum tetap sehingga belum dapat dilakukan tes DNA.  "Kita belum terima salinan putusan resmi dari Pengadilan Tinggi Banten. Kalau mereka mau kasasi harus terima dulu salinan resminya. Inkracht itu kalau mereka menyatakan menerima dan ingin membuktikan dengan tes DNA, itu inkracht," jelas Ferry di bilangan Jakarta Selatan Senin (11/7).  Meski tidak menunggu hasil salinan putusan pengadilan diterima, tes DNA sebenarnya bisa saja dilakukan oleh Rezky Aditya guna mendapatkan kepastian. Sayangnya kendati sudah menyatakan siap melakukan tes DNA, sampai saat ini tidak ada komunikasi dilakukan oleh suami Citra Kirana itu ataupun kuasa hukumnya.  "Pada saat prescon mereka kan bilang bersedia melakukan tes DNA, tapi sampai hari ini belum mengabari ke kita. Dari klarifikasi pernyataan mereka, saya nonton juga, katanya akan menghubungi pihak kita, sampai sekarang tidak ada menghubungi pihak kita," jelasnya.  Dia menegaskan, Wenny Ariani juga sangat menginginkan adanya kepastian hukum atas anak yang dilahirkannya. Oleh karena itu, sejak awal kasus ini bergulir, Wenny ingin melakukan tes DNA namun tidak kunjung mendapatkan respons positif. "Kami maunya itu (tes DNA, Red). Dari awal tes DNA yang kita minta, saat kasus ini masuk persidangan kita juga minta," tuturnya.  Ferry Aswan membenarkan bahwa pihak pengacara Rezky Aditya memang menghubungi salah satu sahabat Wenny menanyakan kapan akan dilakukan tes DNA. Sang kuasa hukum heran kenapa tidak secara langsung menghubungi dirinya sebagai pengacara atau menghubungi Wenny secara langsung. Padahal mereka memiliki nomor kontaknya.  "Saya bilang ke bu Wenny, kalau tidak langsung ke kita anggap saja itu (permintaan tes DNA) tidak ada. Karena takutnya nanti berita itu simpang siur benar tidaknya, kan melalui perantara pihak ketiga," jelasnya.  Sebelumnya, Pengadilan Tinggi Banten telah menetapkan bahwa Rezky Aditya merupakan ayah biologis dari Naira Kemita Tarekat atau Kekey, anak yang lahir di luar ikatan pernikahan. Vonis tersebut diputus pada tanggal 20 Mei 2022.  ’’Kekey adalah anak biologis dari terbanding selama terbanding tidak dapat membuktikan sebaliknya,” kata Binsar M. Gultom, Humas Pengadilan Tinggi Banten, membacakan hasil putusan tingkat banding dalam jumpa pers virtual, Selasa (24/5). (*)

Rezky Bilang Siap Tes DNA, Pengacara Wenny: Kok Tidak Kasih Tahu Saya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/REZKY.jpg" alt="Rezky Aditya" width="100%">
<figcaption>Rezky Aditya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengadilan Tinggi  (PT) Banten resmi menetapkan Rezky Aditya sebagai ayah biologis dari Naira Kaemita Tarekat atau Kekey, anak yang lahir di luar ikatan pernikahan. Kekey sendiri adalah buah dari hubungan Rizky Aditya dengan Wenny Ariani.  Penetapan tersebut diputus oleh Pengadilan Tinggi Banten atas banding yang dilakukan Wenny Ariani. Pengadilan Tinggi Banten membatalkan putusan majelis hakim pengadilan tingkat pertama atau Pengadilan Negeri Tangerang.  Vonis tingkat banding ini diputus pada tanggal 20 Mei 2022.  "Kekey adalah anak biologis dari terbanding selama terbanding tidak dapat membuktikan sebaliknya," kata Binsar M. Gultom, Humas Pengadilan Tinggi Banten dalam jumpa pers virtual, Selasa (24/5) sore.  Menurut Binsar M. Gultom, majelis hakim yang menangani perkara ini adalah Solahudin,SH, MH selaku Ketua majelis hakim dan Viktor Jagoto, SH, MH- Immanuel Sembiring SH sebagai hakim anggota.  Selain itu, dalam putusannya, majelis hakim tingkat banding juga menyatakan Rezky Aditya telah melakukan perbuatan tidak terpuji selama ini dengan tidak mengakui anak biologisnya. "Menyatakan tergugat/terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum," katanya.  Binsar M. Gultom mengungapkan, pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Banten menerima permohonan gugatan Wenny Ariani didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010. Yang pada intinya menyatakan bahwa anak yang lahir dari hasil hubungan di luar institusi pernikahan tetap memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. "Dan ini juga dijelaskan oleh saksi ahli dari pihak pembanding yaitu Arist Merdeka Sirait," jelas Binsar M. Gultom.  Dengan adanya putusan itu, maka Rezky Aditya harus bertanggung jawab atas Kekey layaknya seorang ayah kepada anaknya. Ini jika tidak ada upaya hukum dilakukan pihak Rezky Aditya sehingga putusan majelis hakim tingkat banding berkekuatan hukum tetap.  "Ini masih belum berkekuatan hukum tetap ya, masih ada waktu bagi pihak terbanding melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kita tidak tahu apakah pihak lelaki melakukan upaya hukum atau tidak. Jadi kita tunggu saja," kata Binsar M. Gultom. (*)  &nbsp;

PT Banten Tetapkan Rezky Aditya sebagai Ayah Biologis Kekey

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/pengadilan-banten-hukum-sgu-orang-tua-diminta-selektif-pilih-pts_m_163046.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bagi orang tua yang berencana melanjutkan pendidikan anaknya ke tingkat perguruan tinggi perlu memerhatikan kampus yang dituju. Terutama perguruan tinggi swasta. Jangan hanya terperdaya dengan label nama asing, ternyata PTS itu bermasalah secara hukum. Hal ini diungkapkan Pengamat Pendidikan dari Universitas Al Azhar, Suparji Ahmad. Menurut dia, banyak kampus yang menjual nama dengan label luar negeri padahal mutunya diragukan.&nbsp; Hal itu mengingat apa yang dialami Swiss German University (SGU). PTS ini dihukum oleh Pengadilan Tinggi (PT) Banten untuk mengosongkan lahan dan gedung kampus SGU. Majelis hakim menilai pihak SGU terbukti melakukan wanprestasi terkait Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanah dan bangunan milik PT BSD yang selama ini digunakan sebagai kampus SGU. Hal itu tertuang dalam putusan PT Banten Nomor 86/PDT/2017/PT BTN Tahun 2017. Putusan ini diunggah dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung (MA). "Majelis hakim PT Banten menyatakan SGU terbukti melakukan wanprestasi terkait tanah dan bangunan milik BSD yang selama ini digunakan sebagai kampus SGU. Putusan ini membuktikan bahwa SGU tidak memiliki kampus sendiri. Siapa pun pemiliknya, sudah tentu akan menggugat dan membatalkan PPJB jika bertahun-tahun tidak dibayar. Seperti mahasiswa yang bertahun-tahun tidak bayar uang kuliah, sudah tentu di-DO oleh rektorat," kata Suparji kepada wartawan, Senin (16/10). Dengan adanya keputusan PT Banten ini, Suparji menduga pihak SGU mengabaikan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Kemendiknas) Nomor 234/U/2000&nbsp;tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi. Sementara SGU hanya mennyewa gedung kampus selama 2-3 tahun. Padahal, dalam keputusan mendiknas itu salah satu syarat mendirikan PTS adalah harus memiliki tanah dan gedung sendiri atau minimal menyewa sekurang-kurangnya selama sepuluh tahun. "Kemenristekdikti jangan pilih bulu, kalau ada dugaan melanggar aturan, ya harus ditindak tegas dong. Jangankan tidak memiliki sarana dan prasarana, penyelenggara (perguruan tinggi) yang mahasiswanya tidak memenuhi rasio yang ditetapkan saja dibekukan," katanya. Untuk itu Suparji mendesak Kemenristekdikti melakukan investigasi terhadap pengelolaan kampus SGU. "Hal ini patut dipertanyakan karena setiap mahasiswa baru wajib membayar uang pembangunan dan uang kuliahnya terbilang mahal. Pertanyaannya, ke mana uang yang dikutip dari mahasiswa selama bertahun-tahun. Mengapa hingga kini SGU tidak punya kampus sendiri dan selalu mengontrak," jelasnya. Sementara itu,&nbsp;Wakil Rektor SGU, Boris Manurung mengaku belum mengetahui putusan PN Banten. "Saya atau pihak universitas tidak ter-update karena murni ditangani pengacara dari yayasan kami," ujar Boris Manurung.

Pengadilan Banten Hukum SGU, Orang Tua Diminta Selektif Pilih PTS

pt banten

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pt banten

Berita Terkini

Humas PT Banten Sebut Kalau Tak Yakin, Rezky Aditya Harus Tes DNA

Rezky Bilang Siap Tes DNA, Pengacara Wenny: Kok Tidak Kasih Tahu Saya

PT Banten Tetapkan Rezky Aditya sebagai Ayah Biologis Kekey

Pengadilan Banten Hukum SGU, Orang Tua Diminta Selektif Pilih PTS

Download Aplikasi JawaPos.com