<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/12/lrt-cibubur-3223255779.jpg" alt="Direksi PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP) melakukan seremoni groundbreaking LRT City Cibubur." width="100%">
<figcaption>Direksi PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP) melakukan seremoni groundbreaking LRT City Cibubur.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi negara. Didukung lending capacity yang baik sejalan dengan likuiditas yang memadai. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menguasai sekitar 40 persen market share KPR secara nasional. Selama 47 tahun menyalurkan KPR, Bank BTN telah mewujudkan impian sekitar 5,6 juta masyarakat Indonesia. Nilai pembiayaannya mencapai Rp 470 triliun. Bahkan, lebih dari 7 ribu pengembang perumahan telah menjadi mitra. "Dalam memenuhi rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tentu pemerintah tidak bisa sendirian. Diperlukan kerja sama berbagai pihak dari regulator, asosiasi pengembang, dan perbankan, termasuk Bank BTN," kata Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu dalam perayaan hari ulang tahun (HUT) KPR yang ke-47 tahun, kemarin (11/12). Perseroan berkontribusi terhadap program sejuta rumah. Tecermin dengan lebih dari 90 persen portofolio kredit Bank BTN berupa kredit perumahan. Menggerakkan 181 sub-sektor ekonomi dan lebih dari 7.000 pengembang perumahan telah bermitra dengan Bank BTN hingga kini. Di sektor KPR subsidi, bank spesialis perumahan itu mendominasi sebesar 83 persen pangsa pasar perumahan rakyat. Di sektor KPR non-subsidi, Bank BTN bermitra dengan para pengembang perumahan di sub-urban dan perkotaan. "Selain itu, diperkirakan terdapat tambahan 77 juta orang Indonesia yang akan digolongkan sebagai segmen berpendapatan menengah pada 2025," ungkap Nixon. Chief Economist Bank BTN Winang Budoyo meyakini kredit perbankan masih akan terus positif. Khusus untuk pertumbuhan KPR, dia meyakini bisa di atas proyeksi itu, sekitar 12-15 persen pada 2024. Hal ini sejalan dengan insentif yang diberikan pemerintah berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DPT). Apalagi, kebutuhan masyarakat terhadap rumah masih tinggi. Tercatat, backlog perumahan di Indonesia sebesar 12,71 juta. "Kecenderungan orang yang mempunyai rumah pertama akan terus berusaha supaya kreditnya tidak macet," terang Winang. Menurut dia, saat ini para pengembang sedang menggenjot hunian di kawasan transit oriented development (TOD). Pola pembangunan tata kota yang terintegrasi dengan sistem transportasi. Sehingga memberikan alternatif bagi pertumbuhan kota-kota metropolitan. "Contohnya menggunakan lahan KAI, dibangun pengembang, dan kreditnya dari perbankan. Seperti di (stasiun) Pondok Cina, Tanjung Barat, Rawabuntu, dan Cisauk. Itu salah satu upaya orang untuk beli rumah dapat akses kereta (commuter line)," jelasnya. Salah satu kawasan yang dimiliki PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP), LRT CITY Cibubur telah dilaksanakan groundbreaking untuk pembangunan Tower A dari rencana sebanyak 8 tower. Seluruh unit tipe 2BR (2 bedroom), dan tipe 1BR (1 bedroom) sudah terjual habis. Artinya, antusiasme yang sangat tinggi dari para konsumen. Direktur Utama ADCP Rizkan Firman menuturkan, LRT CITY Cibubur berhasil mencatatkan kenaikan penjualan mencapai 225 persen. Terlebih setelah resmi beroperasinya LRT Jabodebek pada Agustus 2023 lalu. Angka tersebut diperkirakan akan terus meningkat. Mengingat, luas lahan LRT CITY Cibubur yang mencapai 5,6 hektare membuka peluang bisnis masih tinggi. Rizkan menilai, akhir 2023 menjadi milestone besar bagi ADCP. Hal ini didukung dari 12 Kawasan yang tengah dikembangkan. Terdapat enam diantaranya telah diserahterimakan dan menyusul tiga kawasan lainnya yang akan tuntas&nbsp;pada tahun depan. "LRT CITY Cibubur menjadi salah satu pelukis milestone ADCP dengan memulai progres pembangunannya. Adapun untuk project LRT CITY Cibubur ini ADCP sudah menyiapkan pendanaan sampai dengan konstruksi selesai," ujarnya. Tren Penyaluran Kredit Perumahan dan Properti Indonesia -KPR: Rp 702,5 triliun -Kredit properti: Rp 1.285,5 triliun -rasio KPR terhadap PDB: 3 persen -backlog perumahan: 12,7 juta orang KPR BTN -KPR (47 tahun): Rp 470 triliun -debitur: 5,6 juta orang -market share: 40 persen -porsi KPR terhadap total kredit: 90 persen -mitra pengembang: 7 ribu perusahaan properti Sumber: Bank Indonesia, BTN

Kebutuhan masyarakat terhadap rumah masih tinggi. Tercatat, backlog perumahan di Indonesia sebesar 12,71 juta.

TOD jadi Favorit Proyek Pengembang Properti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/24/BTN-375030307.jpg" alt="Per Januari 2023, penyaluran pembiayaan syariah tumbuh 20,70 persen (YoY) menjadi Rp 503 triliun." width="100%">
<figcaption>Per Januari 2023, penyaluran pembiayaan syariah tumbuh 20,70 persen (YoY) menjadi Rp 503 triliun.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perbankan syariah menyasar pembiayaan dari hulu ke hilir agar bisa menjadi pemain utama di dalam negeri. Terutama, perumahan. Hal itulah yang dilakukan Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN Syariah). Direktur Consumer Bank BTN Hirwandi Gafar menyebutkan, pihaknya menyalurkan pembiayaan mulai kredit pemilikan rumah (KPR) kaum milenial, kelas menengah, hingga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Fasilitas khusus yang disediakan menggunakan skema musyarakah mutanaqisah. Skema tersebut membuat masyarakat dapat membayar angsuran secara berjenjang sesuai kesepakatan dengan bank. "Memberikan pembiayaan untuk kepemilikan lahan, konstruksi rumah, hingga renovasi rumah," kata Hirwandi kemarin (23/6). Melalui strategi itu, lanjut dia, bank spesialis perumahan tersebut mampu menguasai pasar (market leader) pembiayaan rumah bersubsidi. Per Desember 2022 mencapai 81 persen. Sejak 2020 sampai 2022, BTN Syariah mencatatkan pertumbuhan laba bersih alias compound annual growth rate (CAGR) sebesar 57,2 persen. Selama periode itu pula, aset syariah ikut tumbuh 16,7 persen. Sementara itu, Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) meyakini kemampuan perbankan syariah berkompetisi dan menjadi pemain utama di industri perbankan nasional. Ditopang semakin solidnya ketahanan dari sisi modal, pembiayaan, serta dana pihak ketiga (DPK). Per Januari 2023, penyaluran pembiayaan syariah tumbuh 20,70 persen (YoY) menjadi Rp 503 triliun. DPK meningkat 12,14 persen (YoY) menjadi Rp 616 triliun. Aset juga terseret 15,84 persen menjadi Rp 786 triliun. "Tantangan kita (perbankan syariah) sekarang adalah harus merapikan bisnis model kita," terang Ketua Umum Asbisindo Hery Gunardi. Selain itu, meningkatkan market share perbankan syariah dalam negeri yang hanya 7 persen.&nbsp;(han/c7/dio)

Per Januari 2023, penyaluran pembiayaan syariah tumbuh 20,70 persen (YoY) menjadi Rp 503 triliun. DPK meningkat 12,14 persen (YoY).

Genjot Penyaluran KPR, BTN Sasar Kaum Milenial, Kelas Menengah, hingga MBR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/BTN-KEJAGUNG2.jpg" alt="Kesepakatan Bersama PT Bank Tabungan Negara Tbk dengan Kejagung dalam penyelamatan aset penyelesaianbidnag hukum di Jakarta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kesepakatan Bersama PT Bank Tabungan Negara Tbk dengan Kejagung dalam penyelamatan aset penyelesaianbidnag hukum di Jakarta. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menggandeng Kejaksaan Agung dalam meningkatkan efektivitas penanganan penyelesaian masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.   Kerja sama tersebut dituangkan dalam penandatanganan kesepakatan bersama antara Direktur Legal dan SDM BTN Yossi Istanto dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Feri Wibisono di Kejaksaan Agung, Jakarta Jumat, (7/02). Kerja sama dengan Kejagung meliputi bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya.  “Kesepakatan bersama ini bertujuan lebih mengefektifkan penanganan dan penyelesaian masalah hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dihadapi BTN,” ujar Direktur Legal dan SDM BTN Yossi Istanto dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (8/2).  Menurut Yossi, Kejagung akan membantu BTN dalam penyelamatan kekayaan/aset serta permasalah lain dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. “Kerja sama ini sangat penting bagi BTN dalam menyelesaikan sengketa hukum yang dialami perseroan,” tegasnya.  Direktur Utama BTN Pahala N Mansury yang hadir dalam penandatanganan MOU menyambut baik inisiatif korporasi bekerjasama dengan pihak Kejagung. Menurutnya, kerjasama BTN dan Kejagung sangat penting guna memitigasi risiko hukum terkait dengan bisnis yang dijalankan perseroan.  Kerjasama ini akan sangat mendukung perseroan, apalagi saat ini kita sedang fokus untuk memperbaiki kualitas kredit terutama menyangkut aset yang harus ditagih yang bisa saja semua itu akan melalui proses hukum sehingga secara korporasi kita harus siap, kata Pahala menjelaskan.  Sementara, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Feri Wibisono mengungkapkan, pihaknya akan memberikan bantuan hukum yang meliputi pemberian Jasa Hukum di Bidang Perdata oleh Jaksa Pengacara Negara.   Nantinya Kejagung akan bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus baik secara Non Litigasi maupun Litigasi di Peradilan Perdata serta Arbitrase. Bantuan diberikan dalam bentuk Pendapat Hukum atau Pendampingan Hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan Audit Hukum di Bidang Perdata.   Tujuannya menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah, antara lain untuk bertindak sebagai konsiliator, mediator, atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan.

Perbaiki Aktiva Perseroan, BTN Gandeng Kejaksaan Agung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/BTN-OKE2.jpg" alt="Direktur Utama Bank BTN, Pahala N. Mansury melakukan peninjauan perumahan yang pembiayaannya digarap BTN. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama Bank BTN, Pahala N. Mansury melakukan peninjauan perumahan yang pembiayaannya digarap BTN. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah terus mengupayakan penyediaan pasokan perumahan dengan mempermudah perizinan kepada para pengembang. Di sisi lain, untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terus  berupaya memenuhi kebutuhan nasabah KPR (kredit pemilkan rumah) seiring fokus bisnis perseroan pada penyediaan perumahan bagi masyarakat Indonesia.  Direktur Utama Bank BTN, Pahala N. Mansury mengatakan BTN terus berupaya memenuhi kebutuhan pembiayaan rumah guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan kebutuhan perumahaan.  "Setidaknya hingga kini lebih dari Rp 195 triliun KPR yang telah disalurkan BTN, sekitar Rp 111 triliun lewat KPR bersubsidi dan sisanya KPR non subsisi. Ini bukti bahwa BTN fokus pada penyediaan perumahan bagi masyarakat Indonesia," kata Pahala dalam keterangannya di di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (2/2).  Menurut Pahala, kepemilikan rumah merupakan salah satu bentuk dari masyarakat agar bisa memiliki aset yang peningkatan nilainya di masa datang bisa berlipat-lipat.  "Kita berharap masyarakat terus diedukasi, didorong bahwa pendapatan yang mereka miliki bukan hanya digunakan untuk kebutuhan konsumstif saja, namun betul-betul bisa diinvestasikan, bisa juga ditabung dan sebagian juga untuk bisa memiliki aset yang nilainya berlipat-lipat di masa datang," ujarnya.  Sebagai bank yang pangsa pasarnya di atas 90 persen untuk perumahan bersubsidi, BTN juga turut memastikan kualitas pengembang atau developer agar para pengguna yang menggunakan rumah subsidi yang dibiayai perseroan betul-betul bisa memberikan manfaat yang baik dan optimal.  "Kita berharap developer yang memperoleh pendanaan dari Bank BTN betul-betul berkinerja baik, NPLnya juga rendah dan juga kualitas bangunan atau huniannya baik serta fasilitas umumnya menunjang, sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi para warganya," tegas Pahala.  Perseroan pun tetap berkomitmen menjadi mitra pemerintah dalam program sejuta rumah dengan membuat bisnis yang inovatif dengan mengoptimalkan big data analytic sehingga kekuatan BTN di KPR bisa ikut mendorong pertumbuhan dana murah, transaksi dan free based income.

Fokus Garap KPR,  BTN Salurkan Kredit Rp 195 Triliun Kepada Debitornya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/IHSG1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk kembali masuk pasar uang dengan menerbitkan surat utang sebagai bagian dari upaya perseroan untuk mendukung ekspansi kreditnya. Obligasi Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) III tahap II yang telah ditawarkan pada pertengahan Juni lalu meraih minat besar kalangan investor dengan nilai penawaran yang masuk sebesar Rp 4,11 triliun. Perolehan tersebut lebih tinggi dari target indikatif pendanaan sebesar Rp 3,14 triliun. Tiga seri obligasi PUB III Bank BTN pada tahap kedua ini semua meraih kelebihan permintaan.  “Meskipun kondisi pasar modal masih bergejolak selepas Pemilu Presiden, dan kondisi ekonomi global terdampak perang dagang, namun minat dari para investor terhadap obligasi Bank BTN cukup besar karena kinerja kami positif di mata investor,” kata Direktur Utama Bank BTN, Maryono lewat keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (27/6).  Untuk seri A, jumlah pokok yang ditawarkan sebesar Rp 1, 756 triliun dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75 persen per tahun. Seri A yang jatuh tempo 8 Juli 2020 tersebut mendapatkan kelebihan permintaan sebesar Rp 256,5 miliar dari proyeksi awal sebesar Rp 1,5 triliun. Sementara untuk Seri B dengan jumlah pokok yang ditawarkan mencapai Rp 1,168 triliun dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75 persen per tahun. Perolehan dari seri B yang jatuh tempo tanggal 28 Juni 2022 tersebut lebih banyak dibandingkan target awal yang dipatok yakni sebesar Rp 803 miliar.  Kelebihan permintaan signifikan juga diraih obligasi Seri C dengan tingkat bunga tetap sebesar 9 persen per tahun yang akan jatuh tempo 28 Juni 2024, berhasil meraih permintaan sebesar 1,219 triliun, lebih tinggi dari penawaran sebesar Rp 835 miliar.  “Faktor yang membuat Obligasi Bank BTN cukup menarik adalah tingkat bunga yang ditawarkan, karena saat ini kecenderungan yield SUN bertenor 1 tahun, 3 tahun dan 5 tahun yang menjadi benchmark obligasi PUB III BTN tahap II ini melandai dalam kurun 1 bulan ini,” kata Maryono.  Adapun mayoritas investor yang menggenggam obligasi Bank BTN tersebut adalah perbankan dan perusahaan asset management. “Dana hasil penerbitan Obligasi PUB III Bank BTN tahap II ini akan digunakan untuk ekspansi kredit guna mengejar target pertumbuhan bisnis tahun ini,”kata Maryono.

Dukung Ekspansi Kredit, BTN Terbitkan Obligasi Senilai Rp 4,11 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Maryono-Agus-Wahyudi.jpg" alt="Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Maryono. (Agus Wahyudi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Maryono. (Agus Wahyudi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dalam setahun mendatang, aktivitas Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Maryono bertambah. Sebab, dia mengomandani ikatan-ikatan alumni PTN yang tergabung dalam Himpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (Himpuni). Saat ini Himpuni menaungi 39 ikatan alumni PTN di seluruh Indonesia.  Maryono ditetapkan sebagai presidium III Himpuni menggantikan presidium II yang dipegang Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. ’’Saya sebagai Dirut BTN bisa membagi waktu,’’ tutur pria yang juga menjadi ketua umum Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Diponegoro itu Jumat (14/6).  Dia mengatakan, dalam menjalankan tugas memimpin BTN, dirinya dibantu sejumlah direktur. Begitu pula di Himpuni, Maryono banyak dibantu jajaran pengurus lainnya. ’’Jadi, intinya memang harus bagi waktu antara perbankan dan organisasi alumni,’’ jelasnya.

Dirut BTN jadi Komandan Ikatan Alumni PTN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/MAR-RINI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menjalin kemitraan dengan 145 kelompok tani meliputi 10.812 petani di Purwakarta, Jawa Barat. Kemitraan dengan kelompok tani yang tersebar di kecamatan Pasawahan, Pondok Salam, dan Wanayasa ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani di sana.  Direktur Utama BTN Maryono mengatakan, kemitraan dilakukan perseroan dengan membangun Rice Milling Unit (Unit Penggilingan Padi/RMU) bersama Kementerian BUMN dan Kementerian Pertanian. Selain itu BTN turut aktif mengembangkan pertanian organik terintegrasi, hingga pemberian kredit dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi para petani.  "Dari kerja sama ini kini telah tersedia 2 unit penggilingan padi," katanya dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (27/4).  Bersama Menteri BUMN Rini Soemarno, Maryono meninjau penggilingan padi di Kiarapedes, Purwakarta yang telah beroperasi November 2018 dengan kapasitas 1,5 ton per jam. Unit penggilingan padi lainnya berada di Kecamatan Pasawahan dengan kapasitas 0,75 ton perjam.  "Kami bersyukur kerja sama ini telah membawa manfaat bagi masyarakat, khususnya di wilayah Purwakarta," ujarnya.  Selain membantu menyediakan penggilingan padi, Bank BTN juga mengembangkan pertanian organik terintegrasi dengan menggandeng Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Pemerintah Daerah Purwakarta.  "Melalui sistem terintegrasi tersebut, kami juga bisa secara tepat sasaran menyalurkan KUR bagi para petani. Dengan begitu, Bank BTN berharap para petani tidak lagi terlibat dengan para tengkulak dan berimbas pada kesejahteraan petani yang terjamin dan harga pangan yang terjaga," paparnya.  Menurut Maryono, BTN telah menyalurkan 2.393 kartu tani dan diharapkan jumlah kartu tani dapat ditingkatkan sehingga banyak masyarakat yang menikmati kemudahan dari apa yang sudah diberikan oleh pemerintah bagi kesejahteraan para petani.  Sementara itu, Menteri BUMN Rini M Soemarno mengungkapkan pembangunan RMU ini merupakan bantuan Kementerian Pertanian yang diinisiasi atas kerjasama antar stakeholder yang dikoordinir pelaksanaannya oleh Bank BTN melalui Mitra BUMDes Bersama Waponsa yang turut terlibat melakukan koordinasi dalam project RMU di wilayah Jawa Barat, khususnya Purwakarta.  "Ini merupakan pilot project dan bila berhasil akan menjadi panduan untuk dilakukan di wilayah lainnya," ujar Rini.

Begini Langkah BTN Tingkatkan Kesejahteraan Petani Purwakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/rumah-murah-istimewa.jpeg" alt="Ilustrasi rumah sederhana yang digenjot pembaunannnya dalam program sejuta rumah. (Dok.Humas Kementeroan PUPR)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rumah sederhana yang digenjot pembaunannnya dalam program sejuta rumah. (Dok.Humas Kementeroan PUPR)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perusahaan plat merah, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) terus mendorong realisasi program satu juta rumah sebagai agen yang terus berusaha menjangkau masyarakat untuk memiliki rumah yang terjangkau.  Direktur Utama BTN Maryono menyampaikan, hingga kuartal I tahun ini, pihaknya telah menyalurkan kredit perumahan untuk 207.317 unit rumah atau senilai Rp 22,65 triliun.  “Jumlah unit tersebut terdiri atas 150.064 unit rumah KPR subsidi senilai Rp 9,62 triliun dan 57.253 unit KPR Non-Subsidi senilai Rp 13,02 triliun,” ujarnya di Kantornya, Selasa (23/4).  Menurutnya, realisasi ini setara 25,91 persen dari target unit yang ditetapkan perseroan pada 2019. Adapun, pada akhir 2019 nanti, BBTN mengincar dapat menyalurkan kredit perumahan untuk 800.000 unit rumah.  “Kami terus berkomitmen mendukung Program Satu Juta Rumah. Kami yakin dengan langkah ekspansif dalam memacu kredit akan mampu mencapai target Program Satu Juta Rumah yang mencapai 800.000 unit pada akhir tahun nanti,” tuturnya.  Selain itu, Maryono juga menyampaikan, di tengah kondisi likuiditas secara nasional yang tumbuh terbatas, Bank BTN tetap mampu mencatatkan kinerja positif pada penghimpunan dana masyarakat. Per 31 Maret 2019, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun BBTN mencapai Rp 215,82 triliun atau naik 10,98 persen yoy dari Rp 194,48 triliun di periode yang sama tahun lalu.  Pertumbuhan tersebut pun berada di atas rata-rata kenaikan DPK di industri perbankan nasional. BI merekam DPK perbankan nasional hanya naik sebesar 5,8 persen yoy pada Februari 2019.  “Kami akan terus berfokus menghimpun dana masyarakat untuk menopang ekspansi kredit. Penghimpunan dana tersebut juga difokuskan pada peningkatan berbagai produk tabungan dengan cost of fund yang rendah,” tandasnya.

Hingga Maret 2019, BTN Telah Salurkan Kredit 207.317 Unit Rumah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/incar-penambahan-dpk-lembaga-btn-gaet-pt-kliring-berjangka-indonesia_m_.jpg" alt="Penandatangan kerjasama PT Bank Tabungan Negara Tbk dengan PT Kliring Berjangka Indonesia di Jakarta, Rabu (27/2)." width="100%">
<figcaption>Penandatangan kerjasama PT Bank Tabungan Negara Tbk dengan PT Kliring Berjangka Indonesia di Jakarta, Rabu (27/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Guna menambah pundi-pundi Dana Pihak Ketiga (DPK), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk membidik dana dari institusi selain dari nasabah ritel. Tahun 2019, bank yang fokus pada pembiayaan KPR ini menggaet PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero). Sinergi antar BUMN yaitu PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) atau KBI dan Bank BTN ini dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama Penyimpanan Dana Margin. &ldquo;Kerjasama ini sangat strategis bagi Bank BTN karena sebagai Bank Penyimpan Dana Margin, BTN dapat menampung dana-dana yang berputar di Bursa Berjangka dengan demikian dapat meningkatkan DPK, maupun pendapatan non bunga bagi Bank BTN,&rdquo; kata Direktur Bank BTN, Oni Febriarto Rahardjo usai menandatangani PKS dengan KBI di Jakarta, Rabu&nbsp; (27/2). Dalam kerjasama ini, Bank BTN wajib memberikan fasilitas penampungan dana margin, dana kliring dan dana jaminan kliring, serta pelaksanaan pembayaran penyelesaian transaksi, baik dengan menggunakan jasa perbankan elektronik (internet banking/ mobile banking) maupun regular. Tidak hanya bermitra dengan KBI untuk pengelolaan dana margin, Bank BTN juga dipercaya PT KBI untuk kerjasama terkait pemanfaatan jasa dan produk jasa perbankan. Bank BTN juga menyediakan layanan perbankan bagi KBI dan karyawannya. Pengelolaan dana operasional korporasi dan pengelolaan dana konsumer bagi karyawan. &ldquo;Dengan kerjasama ini, kami berharap bisa mengejar target DPK yang kami patok tahun 2019 akan tumbuh sekitar 12-15 persen year on year, sementara khusus DPK Lembaga/institusi kami targetkan bisa tumbuh dikisaran yang sama, terutama yang masuk ke giro dan deposito,&rdquo; kata Oni. Adapun tahun 2018 lalu, DPK total BTN tercatat sekitar Rp 230 Triliun, sementara DPK Lembaga yang terdiri dari giro, giro FLPP dan deposito berkontribusi sekitar Rp 146 Triliun. Pertumbuhan DPK Lembaga tercatat mencapai sekitar 19,77 persen dibandingkan tahun 2017. DPK Lembaga yang terkumpul di giro tumbuh dari sekitar Rp 49,9 miliar pada tahun 2017 menjadi sekitar Rp 53,6 miliar pada tahun 2018, sementara pada periode yang sama deposito tumbuh sekitar 9,8 persen yoy dari Rp 71,4 miliar menjadi Rp 92,4 miliar

Incar Penambahan DPK Lembaga, BTN Gaet PT Kliring Berjangka Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gaet-korpri-btn-bidik-pembiayaan-kpr-4-juta-pns_m_.jpg" alt="Ilustrasi pembangunan rumah menengah bawah" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembangunan rumah menengah bawah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satu langkah strategis ditempuh PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk dalam meningkatkan laju kredit di 2019. Langkah ini dilakukan BTN dengan menggandeng Korpri. Lewat kesepakatan ini, bank BUMN yang fokus dalam pembiayaan perumahan ini akan penyediaan fasilitas pembiayaan perumahan baik KPR Subsidi maupun Non Subsidi. "Selain menyediaan KPR, BTN juga siap memberikan layanan perbankan lainnya kepada Korpri," ujar kata Direktur Bank BTN, Budi Satria dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (6/1). Kemitraan strategis yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman Penyediaan Jasa dan Layanan Perbankan memberikan peluang bagi Bank BTN untuk menyediakan layanan jasa perbankan seperti pengelolaan keuangan institusi, baik bentuk giro, deposito, dan sejumlah layanan lainnya. &ldquo;Ini merupakan salah satu strategi kami dalam mengejar target pembiayaan perumahan. Kami berkomitmen mengoptimalkan program penyaluran KPR bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) , TNI dan Polri tahun ini,&rdquo; imbuh Budi. Budi menjelaskan, Bank BTN menilai potensi anggota Korpri untuk mengambil KPR di BTN sangat besar. Data Bapenas mencatat sekitar 945 ribu pegawai negeri yang tersebar di seluruh Indonesia belum memiliki rumah tinggal. Ini merupakan potensi yang sangat besar bagi Bank BTN untuk memperkuat pangsa pasarnya di segmen KPR sekaligus berkontribusi dalam menyukseskan Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan Pemerintah. Khusus KPR Subsidi, Budi memperkirakan sekitar 10% dari sekitar 945.000 pegawai negeri akan dijajaki Bank BTN untuk mengambil KPR Subsidi. Sementara sisanya, lanjut Budi, Bank BTN mulai tancap gas merealisasikan KPR Program ASN, TNI, Polri. Khusus program tersebut, Bank BTN memberikan skema khusus bagi para ASN untuk memiliki rumah, diantaranya kemudahan uang muka, pembebasan biaya administrasi, diskon biaya provisi. &ldquo;Untuk KPR non Subsidi kami memberikan kemudahan uang muka mulai dari Nol persen,&rdquo; kata Budi.

Gaet Korpri, BTN Bidik Pembiayaan KPR 4 Juta PNS

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pt bank tabungan negara tbk

Berita Terkini