<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/19/DJI_20250728170456_0001_DJPG-1414756241.jpg" alt="ILUSTRASI. Foto udara kompleks perumahan KPR subsidi di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Foto udara kompleks perumahan KPR subsidi di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu buka suara soal target pemerintah yang akan menyalurkan Rp 28 triliun Kredit Program Perumahan (KPP) pada kuartal I 2025 atau 3 bulan pertama tahun 2026.&nbsp; Menurut Nixon, selama dirinya bekerja di bank perumahan pelat merah ini, pada kuartal I 2025 dari sisi produksi rumah baru akan tercatat rendah. Salah satu sebabnya, karena peningkatan curah hujan di&nbsp;Tanah Air. "Memang kalau rumah ini ada sisi serunya ya. Kalau rumah baru ya. Nah, ini kan boleh renovasi. Kalau rumah baru tuh sisi serunya. Selama saya kerja di BTN, kuartal I itu selalu produksinya rendah, karena musim hujan," kata Nixon saat ditemui di Menara I BTN, Jakarta Pusat, Selasa (18/11).&nbsp; Itu sebabnya, Nixon mengusulkan agar anggaran untuk Kredit Perumahan bisa lebih banyak dialokaskan pada kuartal selanjutnya. Seperti kuartal II hingga kuartal IV 2026.&nbsp; Menurut Nixon, untuk tahun 2026, Kredit Program Perumahan akan dialokasikan sebesar Rp 113 triliun, dari total Rp 130 triliun. Pasalnya, sebesar Rp 17 triliun sudah disalurkan pemerintah pada kuartal IV 2025. "Jadi, saya minta tolong nanti distribusi. Alokasi anggarannya juga mungkin harus agak meninggi di musim kuartal II, kuartal III, atau kuartal IV," usulnya.&nbsp; Tak hanya produksi rumah yang melemah di awal tahun, Nixon juga menyampaikan tingginya curah hujan akan berdampak pada mengecilnya minat masyarakat untuk merenovasi rumah.&nbsp; Sehingga dengan begitu, lanjut Nixon, jika target penyaluran masih ditetapkan tinggi di awal tahun 2026, dikhawatirkan tidak sejalan dengan angka produksinya.&nbsp; "Tapi di awal tahun nggak tahu kenapa curah hujan biasanya tinggi. Sehingga produksi rumah biasanya lebih pelan. Renovasi rumah juga cenderung dihindari karena hujan," ujar Nixon. "Saya juga renovasi rumah biasanya nunggu musim kemarau. Walaupun itu renovasi kecil. Jadi, kalau ditanya saya, kalaupun dipaksakan nanti nggak match dengan produksinya. Itu aja sih," pungkasnya.

Nixon Napitupulu mengusulkan alokasi anggaran Kredit Perumahan BTN untuk 2026 agar lebih optimal di kuartal selanjutnya.

Tak Lazim Genjot KPR pada Kuartal I, Dirut BTN Tanggapi Instruksi Airlangga: Nggak Match Produksinya!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/27/BTN-27-1211920767.jpg" alt="Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu (kiri) dalam paparan kinerja PT Bank Tabungan Negara (BTN) di Jakarta, Rau (27/8)." width="100%">
<figcaption>Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu (kiri) dalam paparan kinerja PT Bank Tabungan Negara (BTN) di Jakarta, Rau (27/8).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memastikan kehati-hatian dan manajemen risiko yang ketat agar kualitas kredit yang disalurkan tetap terjaga. Penempatan uang negara (PUN) sebesar Rp 25 triliun dipastikan akan terserap habis sebelum akhir tahun ini. "November (2025) kelar," ujar Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu usai bertemu dengan Menteri Keuangan dan pelaku sektor keuangan di kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Senin (13/10). Hingga 30 September 2025, dari dana Rp 25 triliun itu, BTN sudah menyalurkan untuk kredit sebesar Rp 10,5 triliun atau sekitar 42 persen. Namun yang baru direimburse hanya sebesar Rp 4,5 triliun. "Sisanya akan kita tagihkan Oktober ini," tegasnya.&nbsp; Sektor konsumer masih menjadi yang terbesar. Termasuk perumahan yang menjadi prioritas dan keahlian BTN. Baik kredit perumahan subsidi maupun non-subsidi. "Kalau dari korporasi memang nggak sebanyak bank lain," ujar Nixon.&nbsp; Dia menjelaskan, penyerapan dana pemerintah sebesar Rp25 triliun oleh BTN masih dalam tahap awal. Seiring dengan proses penyaluran kredit yang berlangsung secara bertahap. Sesuai dengan pipeline kredit yang telah dijadwalkan. BTN telah menyiapkan pipeline kredit di berbagai segmen. Mulai dari konsumer, komersial, korporasi, UMKM, hingga syariah. "Dapat kami sampaikan bahwa total pipeline yang tersedia mencapai sekitar Rp 27,5 triliun, atau lebih besar dari dana PUN yang ditempatkan sebesar Rp 25 triliun. Pipeline tersebut siap untuk mendapatkan pencairan sesuai yang telah dijadwalkan," jelas Nixon. Makanya, BTN optimistis seluruh dana penempatan pemerintah akan terserap 100 persen pada November 2025. Disalurkan ke sektor-sektor produktif, seperti konstruksi, real estate, perdagangan, kesehatan, serta pembiayaan perumahan rakyat yang menjadi fokus utama BTN. Dengan kapasitas yang besar tersebut, Nixon menegaskan, pihaknya tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang ketat. Agar kualitas kredit yang disalurkan tetap terjaga. "Kita tetap nggak mau NPL (non-performing loan) tinggi," ungkapnya. BTN berpedoman pada ketentuan dan tujuan penggunaan dana pemerintah. Seluruh penyaluran dilakukan secara hati-hati. Sesuai dengan ketentuan serta tujuan penggunaan dana dari Kementerian Keuangan. Sehingga secara kapasitas BTN siap sepenuhnya menyerap dana yang ditempatkan pemerintah. Nixon menjelaskan, penyerapan yang masih relatif lambat pada tahap awal karena mayoritas portofolio BTN yang bersifat khusus. Yaitu pembiayaan ke sektor perumahan. Secara prinsip, kata Nixon, kredit pemilikan rumah (KPR) memiliki proses yang lebih kompleks dibandingkan kredit pada umumnya. Mulai dari tahap verifikasi hingga persetujuan kredit. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, BTN tidak memiliki kemampuan untuk menyerap habis penempatan dana pemerintah sebesar Rp 25 triliun. Hal itu berdasarkan data realisasi penyerapan yang dicatat oleh Kementerian Keuangan. Yang menunjukkan bahwa hingga 30 September, BTN baru menyerap sekitar 19 persen dari total dana yang ditempatkan.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memastikan penyerapan dana pemerintah sebesar Rp 25 triliun akan selesai pada November 2025.

BTN Optimistis Penyerapan Rp 25 Triliun Dana Pemerintah Rampung Bulan Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/08/JKT_PERTEMUAN-MENKEU-DAN-GUBERNUR-JAKARTA_HANUNG-HAMBARA_07102025-1414566852.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa datang ke Balaikota, Jakarta, Selasa (07/10/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa datang ke Balaikota, Jakarta, Selasa (07/10/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku akan mengalihkan dana senilai Rp 15 triliun dari total sebesar Rp 25 triliun yang disimpan pemerintah di Bank BTN dengan alasan karena lambatnya penyerapan yang dilakukan. Purbaya menyebut, kemungkinan besar Bank BTN hanya mampu menyalurkan sebesar Rp 10 triliun hingga akhir tahun 2025. Padahal, pemerintah telah mengalokasikan tambahan likuiditas sebesar Rp 25 triliun untuk Bank BTN, dari total Rp 200 triliun yang diterima lima bank himbara. "Dengan keadaan sekarang dari angka yang terakhir sih bisa Rp 10 triliun, mungkin Rp 15 triliun, saya akan distribusikan ke tempat lain kalau mereka nggak menyerap juga," kata Purbaya dalam Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10). Meski begitu, bendahara negara ini mengaku akan kembali menanyakan kesiapan Bank BTN untuk menyerap suntikan dana pemerintah. Terlebih, kata Purbaya, justru Bank BTN-lah yang sejak awal sangat optimistis bisa menyerap dana tersebut dengan cepat. Namun jelang sebulan dana tersebut dikucurkan, realisasinya justru masih kecil hanya mencapai 19 persen dari total Rp 25 triliun atau sekitar Rp 4,75 triliun. Sementara perbankan lain sudah tembus lebih dari 50 persen. "Tapi, saya akan tanya ke mereka, bisa nggak mereka menyerap sisanya itu. Kalau cuma Rp 10 triliun kan terlalu kecil. Seingat saya, mereka yang paling optimis tadinya," ujar Purbaya. "Bahwa Rp 25 triliun itu kurang, sebentar saja akan habis, dari data terakhir ternyata seperti itu. Tunggu pertemuan saya dengan BTN nanti, ya seperti apa kondisinya," tutupnya. Sebelumnya, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan, Febrio Nathan Kacaribu, terlihat bahwa per hari ini, Kamis (9/10) paling besar realisasi dilakukan oleh Bank Mandiri sebesar 74 persen. Sedangkan terkecil adalah BTN sebesar 19 persen. "Sehingga ini perkembangannya cukup menarik sudah ada realisasinya berapa. Ini ya, rata-rata udah cukup tinggi, Mandiri 74 persen, BRI sudah 62 persen, BNI 50 persen, BTN 19 persen, BSI 55 persen," kata Febrio dalam Media Gathering di Kantor DJP, Jakarta Selatan, Kamis (9/10). Febrio memastikan, bahwa penyaluran dana likuiditas pemerintah ke sejumlah bank ini akan terus dilanjutkan. Bukan hanya dinilai bunganya lebih murah saja, tetapi juga dana milik pemerintah bisa cepat bergerak ke sektor riil. "Jadi, ini kita harapkan akan terus berlanjut, karena saya ulang ya, tadi bukan hanya kita pindahkan cash-nya, tetapi bunganya lebih murah, sehingga mereka tentu akan memprioritaskan menggunakan uang ini untuk disalurkan ke sektor riil, ini yang ingin kita lihat, dan ini memang apa namanya yang kita harapkan terjadi dengan perpindahan cash tersebut," ungkapnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan alihkan dana Rp 15 triliun dari Bank BTN akibat lambatnya penyerapan.

Penyerapan Guyuran Likuiditas Rendah, Menkeu Purbaya Alihkan Rp 15 Triliun dari BTN ke Bank Lain