<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/09/JKT_-BSI-Tegaskan-Komitmen-Dorong-Pertumbuhan-Keuangan-Syariah_Salman-Toyibi_-14JPG-1453863853.jpg" alt="Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo (kiri) mengenalkan BSI Gold kepada Menteri Perekonomian RI Airlangga Hartanto (tengah) dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kanan) saat mengunjugi booth BSI di Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2025 di Ja" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo (kiri) mengenalkan BSI Gold kepada Menteri Perekonomian RI Airlangga Hartanto (tengah) dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kanan) saat mengunjugi booth BSI di Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2025 di Ja</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menyiapkan program relaksasi dan restrukturisasi pembiayaan bagi warga terdampak bencana alam di sejumlah wilayah Sumatera, khususnya Aceh, Sumatera Barat, dan Medan. Kebijakan ini menjadi bentuk dukungan konkret BSI untuk meringankan beban nasabah di tengah kondisi force majeure akibat bencana hidrometeorologi. Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo mengatakan, relaksasi dan restrukturisasi pembiayaan ditujukan untuk membantu meringankan beban nasabah. Kebijakan tersebut diberikan agar nasabah memiliki ruang untuk bangkit dan memulihkan aktivitas ekonomi. "BSI berkomitmen selalu hadir mendampingi nasabah, khususnya di saat-saat sulit. Program relaksasi pembiayaan ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi nasabah untuk fokus pada pemulihan, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan ketentuan yang berlaku," kata Anggoro, Kamis (18/12). Anggoro menjelaskan, BSI menerapkan tiga fase penanganan bagi nasabah terdampak. Fase pertama berupa restrukturisasi kolektif dengan pemberian masa tenggang (grace period) sejak Desember 2025 hingga Maret 2026. Pada periode tersebut, nasabah yang memenuhi kriteria mendapatkan kelonggaran penundaan pembayaran angsuran pembiayaan. Fase berikutnya berupa relaksasi melalui restrukturisasi dengan skema&nbsp;rescheduling atau penjadwalan ulang. Restrukturisasi dilakukan secara selektif untuk segmen UMKM, ritel, dan konsumer, dengan mempertimbangkan profil risiko, prospek usaha, serta kemampuan bayar nasabah sesuai ketentuan regulator. Hingga September 2025, total pembiayaan BSI tercatat mencapai Rp 301 triliun. Portofolio pembiayaan didominasi segmen konsumer dan ritel sebesar 72,42 persen. Kualitas pembiayaan tetap terjaga dengan rasio non performing financing (NPF) gross di level 1,86 persen. Dalam pelaksanaannya, BSI terus berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kementerian terkait, pemerintah daerah, serta lembaga penanggulangan bencana. Koordinasi tersebut dilakukan agar setiap kebijakan relaksasi tetap berjalan hati-hati dan selaras dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG). Anggoro berharap masyarakat terdampak bencana dapat segera pulih dan kembali beraktivitas. Dia juga mengimbau nasabah terdampak di wilayah Aceh untuk menghubungi kantor cabang BSI terdekat atau layanan BSI Call Center 14040 guna memperoleh informasi terkait mekanisme dan persyaratan program relaksasi pembiayaan. Anggoro menambahkan, hingga 18 Desember 2025, sebanyak 140 dari 145 kantor cabang BSI di Aceh telah kembali beroperasi normal atau mencapai 97 persen dari total jaringan. Selain kantor cabang, layanan BSI di Aceh juga didukung 715 unit ATM, dengan tingkat operasional sekitar 78 persen, serta 17.126 agen BSI Agen Laku Pandai yang 89 persennya sudah dapat diakses. Nasabah diimbau memanfaatkan layanan digital BYOND by BSI maupun BSI Agen terdekat untuk memudahkan transaksi dan efisiensi waktu. "Jika terdapat kendala, nasabah juga dapat menghubungi BSI Call 14040," imbuh Anggoro.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menyiapkan program relaksasi dan restrukturisasi pembiayaan bagi warga terdampak bencana alam.

BSI Siapkan Restrukturisasi Pembiayaan Warga Terdampak Bencana di Sumatera

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Rumah-Subsidi-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Suasana rumah subsidi di kawasan Parung Panjang, Jakarta, Jumat (26/6/2020). Survei Bank Indonesia mencatat penjualan rumah di pasar primer selama 3 bulan pertama tahun ini anjlok 30,52 persen atau lebih dalam dari kuartal sebelumnya sebesar -16,33 persen" width="100%">
<figcaption>Suasana rumah subsidi di kawasan Parung Panjang, Jakarta, Jumat (26/6/2020). Survei Bank Indonesia mencatat penjualan rumah di pasar primer selama 3 bulan pertama tahun ini anjlok 30,52 persen atau lebih dalam dari kuartal sebelumnya sebesar -16,33 persen</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) telah menyalurkan pembiayaan rumah subsidi mencapai 2.919 unit per 24 September 2025. Realisasi itu mencapai 172,6 persen dari target awal sebanyak 1.819 unit. Sedangkan tahun lalu, kuota FLPP BSI sebanyak 1.694 unit senilai Rp 273,30 miliar yang terserap 100 persen. Alhasil, BSI mendapatkan kuota tambahan menjadi 5.000 unit untuk tahun ini. "Hingga posisi 24 September 2025, realisasi penyaluran FLPP BSI kuota baru telah mencapai 2.919 unit atau 58,38 persen. Kami optimis diakhir September 2025 sudah terserap 3.000 unit dan habis kuota di akhir tahun ini untuk mendukung kesuksesan program 3 Juta Rumah," ucap Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo, Selasa (30/9).&nbsp; Menurut dia, sinergi bersama pemerintah, perbankan, dan pengembang menjadi pendorong utama percepatan pemenuhan kebutuhan hunian bagi masyarakat. Mengingat, BSI ambil bagian dalam akad massal yang digelar Senin (30/9). Yang melibatkan 26 ribu unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). "Tujuannya untuk meningkatkan penyediaan rumah subsidi dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit per tahun," jelasnya. Sementara itu, Bank Mega Syariah (BMS) mengandalkan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). Sedangkan, pembiayaan unit usaha syariah (UUS) BTN (BTN Syariah) tumbuh 17 persen Year-on-Year (YoY) Sembari menanti merger dengan Bank Victoria Syariah (BVIS) menjadi Bank Syariah Nasional (BSN). Kebutuhan akan hunian layak untuk masyarakat Indonesia masih sangat besar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sekitar lebih dari 9 juta kebutuhan rumah yang belum terpenuhi. Hingga 25 September 2025, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melaporkan bahwa total rumah subsidi yang telah disalurkan melalui skema FLPP mencapai 178 ribu unit. Consumer Financing Business Division Head Bank Mega Syariah Raksa Jatnika Budi menyatakan, telah menyalurkan 96 persen dari total kuota awal unit rumah FLPP yang diberikan oleh pemerintah di 2025. Hingga Agustus 2025, outstanding pembiayaan perumahan sebesar Rp 50 miliar. Tumbuh 78,6 persen dibandingkan Agustus 2024 senilai Rp 29 miliar.&nbsp; Sejak 2021, total pembiayaan FLPP Bank Mega Syariah telah naik 1.409 persen. Dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya mencapai 97 persen. Bank Mega Syariah menargetkan pertumbuhan pembiayaan FLPP sebesar 50 persen YoY pada 2025. Bank Mega Syariah memanfaatkan sinergi developer subsidi dengan mitra yang telah ber-payroll. Bahkan, turut serta dalam kegiatan akad masal 25 ribu penerima FLPP yang digelar serentak di 33 provinsi. "Kita bekerjasama dengan developer berpengalaman yang memastikan bahwa rumah yang dibeli oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sudah siap huni melalui bangunan yang telah tersedia 100 persen, listrik, dan air yang sudah teraliri ke unit rumah tersebut serta prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)," terang Raksa, Senin (29/9). Jelang Proses Akhir Spin Off, Kinerja BTN Syariah Makin Kinclong Menjelang spin-off, BTN Syariah mencatatkan kinerja positif. Tercermin dari pertumbuhan aset sebesar 18 persen YoY menjadi Rp 65,56 triliun hingga akhir Juni 2025. Ditopang oleh ekspansi pembiayaan dengan nilai Rp 48,46 triliun. Naik 17 persen secara tahunan.&nbsp; Begitu pula, pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) mencapai 19,8 persen YoY menjadi Rp 55,23 triliun. Alhasil, BTN Syariah mampu memperoleh laba bersih Rp 401 miliar pada akhir Juni 2025. Meningkat 8,3 persen YoY. "BTN Syariah telah memasuki era baru seiring dengan proses akhir spin-off yang ditandai dengan perubahan nama menjadi Bank Syariah Nasional (BSN) melalui penggabungan dengan Bank Victoria Syariah sebagai perusahaan cangkang. Aksi korporasi yang menjadi milestone bagi industri perbankan syariah Indonesia ini dapat terwujud atas dukungan pemegang saham, regulator dan masyarakat luas," terang Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu. Menurut dia, Indonesia memerlukan 3 hingga 4 bank syariah besar. Supaya kompetisi layanan terjadi. Sebab, jika terjadi monopoli, maka arahnya kapitalisme. "Jadi, tidak ada single player. So, kita jangan memberi kapitalisme ke industri syariah. Jadi, mestinya industri syariah dilakukan oleh banyak bank," ujarnya.&nbsp; Menurut Nixon, ekosistem syariah tidak hanya soal pembiayaan rumah. Ada tabungan haji, umrah, tabungan emas, hingga gadai emas yang potensinya luar biasa. Persepsi masyarakat juga akan lebih positif jika sudah menjadi bank umum syariah.&nbsp; "Bahkan banyak lembaga pengelola dana muslim yang menunggu momentum ini untuk menempatkan dana mereka," tandasnya.

Berita tentang penyaluran pembiayaan perumahan oleh BSI dan Bank Mega Syariah serta kinerja BTN Syariah menjelang spin-off.

FLPP jadi Andalan Penyaluran Pembiayaan Perumahan Perbankan Syariah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/13/nasabah-BSI-3092904942.jpg" alt="Direktur Sales and Distribution BSI Anton Sukarna (dua dari kiri) dalam media briefing tren tabungan haji di BSI Tower, Rabu (12/8). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Direktur Sales and Distribution BSI Anton Sukarna (dua dari kiri) dalam media briefing tren tabungan haji di BSI Tower, Rabu (12/8). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) terus memperkuat posisinya sebagai bank pilihan utama untuk layanan keuangan syariah. Termasuk dalam hal pengelolaan dana haji. Direktur Sales and Distribution BSI Anton Sukarna mengungkapkan, tahun ini menargetkan pertumbuhan dana haji sebesar Rp 1 triliun setiap bulan. "Saat ini, (target) sudah tercapai sekitar 51 persen. Pembukaan rekening haji baru telah mencapai 130 hingga 150 rekening per bulan," ujar Anton saat ditanyai Jawa Pos dalam media briefing di kantornya, Rabu (13/8). Untuk mendukung pencapaian target tersebut, BSI mematok minimal pembukaan sekitar 250 rekening haji baru setiap bulan. Secara operasional, setiap kantor cabang ditargetkan membuka setidaknya 150 rekening haji dari calon jamaah setiap bulannya. Anton menegaskan, target itu bukanlah hal yang berlebihan. Karena strateginya adalah melakukan aktivasi rekening haji melalui konversi pengguna aplikasi Byond. Yang mana super apps ritel BSI itu saat ini memiliki lebih dari 8 juta pengguna. "Tinggal kemudian bagaimana kami mengaktivasi nasabah untuk membuka rekening haji melalui Byond," jelasnya. BSI mendorong optimalisasi dana murah lewat tabungan haji. Mengingat, setiap tahun Indonesia mengirim jamaah haji sekitar 221 ribu. Rerata yang berangkat haji menggunakan rekening BSI sebanyak 172 ribu atau sekitar 84,7 persen dari total jamaah se-Indonesia. Sepanjang 2023-2024, jumlah pendaftar haji di BSI naik 23 persen. Mengacu data Kementerian Agama, saat ini jumlah waitinglist jamaah haji Indonesia mencapai 5,2 juta jamaah. Dari jumlah tersebut, sekitar 3,2 juta nasabah bank berkode emiten BRIS itu sedang dalam antrian masa tunggu. "Masa tunggu haji yang panjang harus dipersiapkan dengan baik. Dengan cara terus menabung dana persiapan pelunasan haji agar 15-25 tahun mendatang dana haji sudah siap," ujar Anton. Tren tabungan haji di BSI naik 18,74 persen Year-on-Year. Sekitar 6,18 juta rekening dengan dana Rp 14,2 triliun. Sebanyak 12 persen diantaranya adalah kelompok milenial berusia 25-35 tahun.

Bank Syariah Indonesia menargetkan pembukaan 250 rekening haji baru setiap bulan untuk mencapai pertumbuhan dana haji.

BSI Target 250 Pembukaan Rekening Haji Baru Setiap Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/08/bsi-fbi-1080966664.jpg" alt="Direktur Sales and Distribution BSI Anton Sukarna (tengah) mendemonstrasikan fitur pembelian paket travel umroh di super apps Byond. (Agas Putra Hartanto/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Direktur Sales and Distribution BSI Anton Sukarna (tengah) mendemonstrasikan fitur pembelian paket travel umroh di super apps Byond. (Agas Putra Hartanto/Jawapos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pengembangan ekosistem digital perbankan syariah terus dilakukan. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mengembangkan fitur terbaru pembelian paket umrah travel di super apps Byond. Sehingga mampu mendorong peningkatan fee based income dan penambahan nasabah secara signifikan.&nbsp; Direktur Sales and Distribution BSI Anton Sukarna menuturkan, potensi nasabah yang berumroh di BSI sangat besar. Mengingat, dari 22 juta nasabah, kurang lebih sekitar 99 persen merupakan muslim. "Itu yang kami bisa tahu sebagai potensi yang ada," ungkapnya di Kantor Pusat BSI, The Tower, Selasa (8/7). &nbsp; Jika mengurasi lebih dalam lagi, BSI memiliki tiering nasabah berdasarkan jumlah simpanan. Segmen nasabah dengan penghasilan maupun simpanan di atas Rp 50 juta bisa menjadi target untuk layanan ini. Karena dinilai memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk menunaikan ibadah umrah.&nbsp; Anton mengungkapkan, juga tengah mempertimbangkan model pembayaran umrah berbasis pembiayaan. Sehingga mampu meningkatkan inklusi dan aksesibilitas bagi masyarakat.&nbsp; "Karena nanti ke depannya bisa juga umroh ini, mungkin kami berikan fitur untuk pembayaran menggunakan model pembiayaan perjalanan umroh," terangnya. &nbsp; Untuk tahap awal, BSI menargetkan penjualan 1.000 paket umrah dalam jangka pendek. Jika animo masyarakat tinggi, tentu target akan dinaikkan lagi. "Saat ini saja, sudah ada 45 orang beli paket umroh (melalui super apps Byond BSI)," imbuhnya. &nbsp; Terkait fee based income, Anton menjelaskan, secara target untuk tahun ini sudah terlampaui pada Mei 2025. Hingga Mei 2025, fee based income BSI mencapai Rp 2,74 triliun. Tumbuh 35,97 persen Year-on-Year (YoY). &nbsp; Anton menjelaskan, pengembangan fitur Byond by BSI tersebut berkaitan dengan ekspansi nasabah yang menjadi prioritas utama dalam strategi pertumbuhan bank. Sejalan dengan triangle strategy BSI untuk memastikan profit tercapai. Tentunya didukung dua hal: customer based yang bertambah dan keberlanjutan bisnis. &nbsp; Bisnis yang terus berlanjut dan tumbuh salah satunya terkait dengan peningkatan cost of fund yang murah dari sisi dana. Yang mana didukung dengan peningkatan nasabah yang lebih banyak dan juga pembelian produk dana yang lebih murah. &nbsp; "Salah satunya adalah menggunakan model-model penjualan umroh dan tabungan haji. Akuisisi nasabah kita berharap ada penambahan yang signifikan," ujar Anton.&nbsp; Menurut dia, ada beberapa hal yang mendorong BSI harus terus bertransformasi dalam pelayanan kepada nasabah dan masyarakat. Salah satunya sebagai adaptasi atas perubahan perilaku konsumen dalam mencari informasi, berbelanja, dan berinteraksi di era digital. &nbsp; "Dengan fitur anyar yang disematkan di super apps Byond, menjadi akses untuk mempermudah jamaah dalam memilih paket umrah yang diinginkan dengan travel terpercaya. Sehingga dapat tenang beribadah," tandasnya.

BSI mengembangkan fitur terbaru pembelian paket umrah travel di super apps Byond. Sehingga mampu mendorong peningkatan fee based income.

Luncurkan Layanan Umrah di Super Apps Byond, BSI Targetkan Penjualan 1.000 Paket di Tahap Awal Kerek Fee Based Income

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/01/BSI-expo-510278097.jpg" alt="Wakil Direktur Utama BSI Bob Tyasika Ananta. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wakil Direktur Utama BSI Bob Tyasika Ananta. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) menggandeng Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) untuk mengembangkan transaksi global. Khususnya transaksi risk participation portfolio dengan underlying letter of credit (L/C). Wakil Direktur Utama BSI Bob Tyasika Ananta mengatakan, kolaborasi ini merupakan strategi perusahaan mengembangkan produk perbankan syariah, terutama di kawasan ASEAN. Performa bisnis trade finance di BSI memiliki volume transaksi USD 1,3 miliar pada 2024. Atau tumbuh USD 30,2 juta secara tahunan. Didominasi transaksi ekspor, impor dan supplier financing. "Dengan adanya komitmen kerjasama ini, perseroan optimis potensi bisnis tahun 2025 sebesar USD 25 juta," kata Bob. Perjanjian Islamic Risk Participation ini menandai keseriusan BSI untuk bersaing di tingkat global. Sekaligus menguatkan peran ekonomi syariah sebagai new engine pertumbuhan ekonomi nasional. Mengingat, bank hasil merger tiga entitas syariah Himbara itu sudah masuk 10 besar bank syariah global dari sisi kapitalisasi pasar. "Kolaborasi dengan BIBD akan memperkuat posisi BSI di kancah internasional dan bersama-sama menjadi motor penggerak bagi perkembangan industri keuangan syariah di level regional," imbuhnya. BSI saat ini sudah memiliki kantor cabang luar negeri (KCLN) di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA). Yang telah beroperasi sejak 2023. Selain itu, juga telah memperoleh izin untuk membuka kantor cabang di Arab Saudi. Diproyeksi akan mulai beroperasi secara penuh pada 2026. Dengan fokus pada ekosistem haji dan umrah serta potensi pasar dari jamaah Indonesia.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) berkolaborasi dengan Bank Islam Brunei Darussalam untuk memperluas transaksi global dalam industri.

BSI Gandeng BIBD Kembangkan Produk Syariah Go Global

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/05/BSI3-2677559453.jpg" alt="SVP Islamic Ecosystem Solution BSI Muhammad Habiby (kiri), SVP Marketing Communication BSI Muhammad Arif Gunawan (tengah) dan Corporate Secretary BSI Wisnu Sunandar (kanan). (BSI untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>SVP Islamic Ecosystem Solution BSI Muhammad Habiby (kiri), SVP Marketing Communication BSI Muhammad Arif Gunawan (tengah) dan Corporate Secretary BSI Wisnu Sunandar (kanan). (BSI untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Di tengah ketatnya kondisi makro&nbsp;ekonomi, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) belum melakukan revisi terhadap target pembiayaan di 2025. Corporate Secretary BSI Wisnu Sunandar menyatakan, dalam jangka pendek fokus terhadap pembiayaan ritel. Khususnya para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tergabung dalam nasabah wirausaha BSI. Melalui expo yang akan digelar akhir bulan ini, dia berharap proses business matching lebih baik dari tahun sebelumnya.&nbsp; "Supaya mereka (wirausaha UMKM) naik kelas. Di dalam agenda ini, mudah-mudahan nanti kita bisa dapet big fish juga," kata Wisnu dalam pemaparan rencana gelaran BSI International Expo 2025 di kantornya, Rabu (4/6).&nbsp; Komposisi pembiayaan BSI, lanjut dia, sebesar 70 persen adalah retail consumer. Kemudian 30 persen sisanya dari wholesale atau pembiayaan korporasi. Nah, strategi perusahaan menjadikan pembiayaan korporasi sebagai sebagai door opener atau anchor untuk membuka masuknya pembiayaan retail consumer. "Karena sasaran kami itu bukan hanya satu perusahaan, tapi ekosistem dan value chain-nya," ungkapnya.&nbsp; Wisnu mengungkapkan, target pembiayaan BSI pada akhir tahun lebih dari Rp 310 triliun. Sedangkan nilai pembiayaan per akhir 2024 sebesar Rp 296 triliun. "Itu targetnya belum direvisi. Kalaupun nanti ada revisi akan kita umumkan. Tentunya setelah mendapatkan persetujuan dari regulator," tegasnya.&nbsp; Dalam kesempatan itu, SVP Marketing Communication BSI Muhammad Arif Gunawan mengatakan, desain pembiayaan BSI berfokus pada ritel dan konsumer. Seperti properti, kendaraan, dan industri turunan lainnya. "Melalui expo nanti, harapannya BSI bisa melipatgandakan capaian pembiayaan yang jauh lebih besar dari tahun lalu," tandasnya.

Target pembiayaan BSI pada akhir tahun lebih dari Rp 310 triliun. Sedangkan nilai pembiayaan per akhir 2024 sebesar Rp 296 triliun.

Tidak Revisi Target, BSI Patok Pembiayaan hingga Rp 310 Triliun pada Akhir 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/27/hergun-BSI-3231270680.jpg" alt="Hery Gunardi. (dok. BSI)" width="100%">
<figcaption>Hery Gunardi. (dok. BSI)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Hery Gunardi menyampaikan bullion bank services merupakan bagian dari transformasi dan inovasi yang terus dilakukan untuk tumbuh berkelanjutan. Sekaligus melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Khususnya dalam ekosistem emas. BSI telah mendapatkan izin kegiatan usaha emas dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat OJK No. S-53/PB.22/2025 pada 12 Februari lalu. Mencakup dua kegiatan usaha yaitu penitipan emas dan perdagangan emas. Ke depan, akan melanjutkan proses perizinan pembiayaan emas dan penyimpanan emas. Ekosistem emas BSI telah mengelola emas sekitar 17,5 ton, yang terdiri dari gadai emas, cicil emas, dan emas digital. Diversifikasi produk tersebut dirancang inklusif. Memudahkan akses dagang emas ke masyarakat. "Investasi emas mulai dari 0,05 gram dengan nilai kurang dari Rp 100 ribu. Dapat diakses melalui platform digital BYOND. Sehingga, masyarakat dapat berinvestasi kapan saja dan di mana saja," ucap Hery. Dalam kesempatan tersebut, bank hasil merger tiga entitas Himbara itu mengenalkan tiga branding utama produk bank emas. Yakni, emas digital, BSI Gold, dan ATM emas. Saat ini omset bisnis emas di BSI sebesar Rp 28,7 triliun. "Bahkan BSI ATM Emas menjadi yang pertama di Indonesia yang dimiliki bank emas. Diharapkan dapat memberikan multiplier effect yang signifikan bagi perekonomian Indonesia," imbuhnya. Sepanjang 2024, pembiayaan bisnis emas mencapai Rp 12,8 triliun. Tumbuh 78,17 persen secara tahunan meliputi gadai dan cicil emas. Hery optimistis potensi volume transaksi emas setara 250 ton dalam lima tahun ke depan.

Ekosistem emas BSI telah mengelola emas sekitar 17,5 ton, yang terdiri dari gadai emas, cicil emas, dan emas digital.

Bullion Bank jadi Transformasi Bisnis BSI Perkuat Ekosistem Emas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/31/smbc-321361984.jpg" alt="PT Sucorinvest Asset Management (Sucor AM) mencatat dana kelolaan atau Asset Under Management (AUM) mencapai Rp 25,1 triliun per 24 Januari 2025. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>PT Sucorinvest Asset Management (Sucor AM) mencatat dana kelolaan atau Asset Under Management (AUM) mencapai Rp 25,1 triliun per 24 Januari 2025. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Sucorinvest Asset Management (Sucor AM) mencatat dana kelolaan atau Asset Under Management (AUM) mencapai Rp 25,1 triliun per 24 Januari 2025. Angka ini meningkat dari posisi per 30 Desember 2024 sebesar Rp 23,4 triliun. "AUM per 24 Januari 2025 telah meningkat menjadi Rp 25,1 triliun, mencerminkan kepercayaan yang semakin besar dari para investor dan masih akan terus berkembang," kata Presiden Direktur Sucor AM Jemmy Paul Wawointana dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (31/1). Sucor AM juga telah menjangkau lebih dari 1,9 juta investor. Perseroan terus memperkuat jaringan distribusi dengan memperluas kemitraan bersama Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) berbasis perbankan. Dalam setahun terakhir, Sucor AM telah menjalin kerja sama strategis dengan beberapa bank, termasuk Bank Danamon, Bank Syariah Indonesia (BSI), SMBC Indonesia, dan Bank Mandiri. Kemitraan itu memungkinkan lebih banyak nasabah perbankan untuk mengakses produk reksa dana. Dengan jaringan distribusi yang semakin luas, perusahaan berkomitmen untuk memberikan layanan investasi yang lebih mudah diakses sekaligus meningkatkan literasi keuangan bagi masyarakat Indonesia. Sucor AM masih memiliki beberapa rencana untuk menambah APERD distribusi, baik dari sektor perbankan maupun non-perbankan, serta mengembangkan lebih banyak produk investasi inovatif guna semakin memperluas jangkauan layanan investasi yang berkualitas.

Dalam setahun terakhir, Sucor AM menjalin kerja sama strategis dengan beberapa bank termasuk Bank Danamon, BSI, Bank Mandiri, SMBC Indonesia

AUM Sucor AM Tembus Rp 25,1 Triliun per 24 Januari 2025, Gandeng APERD Bank Tingkatkan Penetrasi Reksa Dana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/06/WhatsApp-Image-2024-06-06-at-094911-1514779138.jpg" alt="Ilustrasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kesiapan teknologi informasi (IT) dan layanan perbankan perlu dipastikan jelang musim haji 1446 Hijriah, terutama untuk mendukung kelancaran transaksi pelunasan biaya seiring dengan proyeksi jumlah calon jamaah haji yang meningkat tahun ini. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) terus meningkatkan layanan dan transaksi dengan melakukan evaluasi berkelanjutan, terutama dalam pengembangan sistem IT. Direktur Sales and Distribution BSI Anton Sukarna mengungkapkan, perbaikan terus dilakukan setelah kejadian terkait sistem BSI yang down pada 2023. Dia diharapkan pelayanan musim haji 2025 lebih stabil, ditambah dengan fitur-fitur baru yang dapat menunjang kebutuhan nasabah. "Pelayanan kami di 2025 diharapkan stabil dan terus bertambah fitur-fiturnya, baik dari sisi infrastruktur maupun aplikasi," terang Anton, beberapa waktu lalu. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan transaksi, BSI juga memfokuskan diri pada pengembangan sistem pembayaran cashless untuk transaksi haji. Menyediakan fasilitas pembayaran dengan menggunakan kartu debit Visa untuk memudahkan jemaah Haji bertransaksi di Arab Saudi, meskipun masih menyediakan uang tunai dalam bentuk riyal Arab Saudi (SAR). "Harapannya, literasi penggunaan kartu dan pembayaran elektronik semakin meningkat untuk mengurangi risiko pencurian uang tunai," imbuhnya. BSI juga akan lebih fokus memasuki bisnis transaksi ritel. Sebagai langkah konkret, menambah sekitar 15 ribu unit mesin electronic data capture (EDC) dan lebih dari 400 ribu merchant yang menggunakan QRIS. Selain itu, juga meluncurkan super apps Byond dan sedang mempersiapkan card management system untuk kartu debit dan kartu pembiayaan. "Ini adalah cara kami membangun kolam baru. Sebelumnya, kami fokus pada kolam consumer, sekarang kami ingin membangun kolam transaksional," jelasnya. Sasaran utama dari bisnis transaksi ritel BSI adalah nasabah mikro dan sektor usaha kecil menengah, terutama yang bergerak di industri halal seperti makanan dan minuman, klinik, serta rumah sakit. BSI berupaya untuk memasukkan sektor-sektor ini ke dalam ekosistem transaksi bank syariah. "Engine pertumbuhannya adalah bukan hanya sekadar tabungan Haji, umroh, atau payroll, tapi juga berfokus pada transaksi yang lebih luas di sektor ritel," tandas Anton. Analis pasar modal dan keuangan syariah Asep Muhammad Saepul Islam menilai, ekosistem transaksi perbankan syariah menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sistem down yang terjadi pada 2023 menjadi pembelajaran penting bagi BSI, terutama dalam meningkatkan infrastruktur dan kesiapan teknologinya. Haji merupakan salah satu kegiatan keagamaan dengan dampak ekonomi yang luar biasa. Data Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menunjukkan, aktivitas haji dan umrah menciptakan perputaran uang mencapai kisaran Rp 60-70 triliun setiap tahunnya. Selain itu, proyeksi jangka panjang pemerintah menyebutkan bahwa potensi ekonomi haji dapat meningkat hingga Rp 194 triliun pada 2030. "Potensi ini mencakup berbagai sektor, seperti penerbangan, perhotelan, transportasi, katering, dan kebutuhan pendukung lainnya," ungkap pria yang akrab disapa Amsi itu. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015497420/menag-nasaruddin-umar-sebut-penurunan-biaya-haji-rp-4-juta-sesuai-harapan-presiden-prabowo">Menag Nasaruddin Umar Sebut Penurunan Biaya Haji Rp 4 Juta Sesuai Harapan Presiden Prabowo</a> Aktivitas haji juga memberikan efek berantai pada ekonomi lokal di Indonesia maupun di Arab Saudi. Menciptakan lapangan kerja dan mendorong pergerakan ekonomi di berbagai lini. Melihat tren tersebut, pemerintah dan sektor perbankan syariah perlu terus berkolaborasi untuk memastikan bahwa potensi ekonomi yang besar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Menurut dia, perbankan syariah memainkan peran strategis dalam mengoptimalkan ekosistem haji di Indonesia. Penting untuk memperluas jangkauan layanan haji melalui agen. Sehingga memudahkan layanan pelunasan biaya haji, bahkan hingga ke daerah pelosok Penggunaan platform digital juga memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi secara lebih efisien. Tanpa harus datang langsung ke kantor cabang. "Upaya-upaya tersebut memperkuat posisi perbankan syariah sebagai mitra strategis pemerintah dalam pengelolaan dana haji," beber Amsi.

"Pelayanan kami di 2025 diharapkan stabil dan terus bertambah fitur-fiturnya, baik dari sisi infrastruktur maupun aplikasi," terang Anton.

BSI Siapkan Sistem IT dan Transaksi Non-tunai Jelang Musim Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/11/JKT-1-BEYOND-LAUNCING-FED-1JPG-3191233795.jpg" alt="Menteri BUMN Erick Thohir (kedua kanan) bersama Dirut Bank Syariah Indonesia (BSI) Hery Gunardi (kiri), Komisaris Utama BSI Muliaman D. Hadad (kedua kiri) dan Direktur Teknologi Informasi BSI Saladin D. Effendi (kanan) berfoto bersama saat peluncuran apli" width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN Erick Thohir (kedua kanan) bersama Dirut Bank Syariah Indonesia (BSI) Hery Gunardi (kiri), Komisaris Utama BSI Muliaman D. Hadad (kedua kiri) dan Direktur Teknologi Informasi BSI Saladin D. Effendi (kanan) berfoto bersama saat peluncuran apli</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perbankan berlomba-lomba berburu dana murah. Mulai dari mengembangkan layanan nasabah prioritas, tabungan haji, hingga platform digital. Meski pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) bank masih positif, tren kenaikannya terus melambat. Bank Mega Syariah mengembangkan segmen priority banking dengan kantor cabang prioritasnya di lokasi strategis, seperti Kantor Cabang Pembantu (KCP) Jakarta Tanjung Karang, Jakarta Pusat. Direktur Bisnis Bank Mega Syariah Rasmoro Pramono Aji menuturkan, saat ini jumlah cabang prioritas Bank Mega Syariah menjadi 14 cabang. Tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Malang, Medan, Palembang, dan Makassar. "Diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan bisnis melalui layanan eksklusif yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan layanan finansial bagi nasabah premium dan produk wealth management," ungkap pria yang akrab disapa Oney itu, Senin (17/12). Dia berharap, layanan nasabah prioritas akan mendukung peningkatan kelolaan DPK. Baik melalui tabungan haji, giro, maupun deposito. Hingga November 2024, Bank Mega Syariah telah menghimpun DPK lebih dari Rp 10 triliun atau naik 0,7 persen year-to-date (Ytd). Porsi dana murah alias current account saving account (CASA) tumbuh double digit. Meningkat dari 31,5 persen pada November tahun lalu menjadi 33,5 persen per November 2024. "Layanan Mega First Syariah, KCP Tanjung Karang juga mendukung peningkatan kelolaan dana pihak ketiga melalui produk dan program simpanan seperti tabungan Suka Suka, tabungan Super Saving, tabungan haji dan giro berkah institusi," bebernya. Melalui kantor cabang prioritas Tanjung Karang juga memberikan layanan pembiayaan konsumer dan business banking. Produk konsumer akan menjadi fokus bisnis. Tercatat, pembiayaan konsumer Bank Mega Syariah mencapai lebih dari Rp 421 miliar atau naik 25 persen YtD. Sedangkan total pembiayaan business banking sebesar Rp 1,2 triliun atau tumbuh 11,3 persen YtD. Sebagai nasabah prioritas Bank Mega syariah akan mendapatkan keuntungan eksklusif. Seperti akses ke MegaFirst Syariah Lounge, layanan personal dari relationship manager, bebas biaya transfer, layanan haji dan umroh concierge, laporan e-statement terintegrasi, serta layanan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ziswaf) bekerja sama dengan CT Arsa Foundation. Ada pula fasilitas bebas antrian dan penggunaan safe deposit box gratis biaya sewa untuk tahun pertama. Nasabah juga dapat menikmati privilege lainnya seperti airport lounge, airport transfer, hingga medical check-up. Sementara itu, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mencatat pertumbuhan signifikan jumlah pendaftar haji sepanjang 2024. Per November 2024, number of account (NoA) tabungan haji di BSI mencapai 5.521.769 akun. Meningkat 10,96 persen secara tahunan. Kenaikan customer base diiringi kenaikan dana kelolaan haji sebesar 12 persen. Di sisi lain jumlah pendaftar porsi haji reguler (setoran awal haji 25 juta) mengalami kenaikan 27 persen year-on-year (YoY) dari 132 ribu jamaah pada November 2023 menjadi 169 ribu jamaah per November 2024. Seiring dengan transformasi digital yang mana 40 persen nasabah melakukan pendaftaran porsi haji melalui digital BSI Mobile maupun BYOND. "Pertumbuhan ini mencerminkan kepercayaan masyarakat yang semakin kuat terhadap layanan BSI. Tabungan haji menjadi salah satu produk unggulan yang memberikan solusi bagi masyarakat dalam mempersiapkan perjalanan ibadah ke Tanah Suci," kata Direktur Retail Banking BSI Harry Gusti Utama. Hingga kuartal III 2024, total DPK BSI meningkat 14,92 persen YoY menjadi Rp 301,22 triliun. Didominasi oleh produk tabungan sebesar Rp 130,18 triliun yang tumbuh 13,40 persen. Di panggung global, setelah berhasil membuka cabang di Dubai Uni Emirat Arab, BSI bakal membuka cabang di Arab Saudi. Dari perbankan konvensional, pertumbuhan DPK PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) tercatat di atas rata-rata industri perbankan nasional sebesar 6,74 persen YoY. Yakni, mencapai Rp 370,7 triliun per akhir September 2024 atau bertumbuh 14,5 persen YoY. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, pertumbuhan DPK terutama ditopang oleh peningkatan giro sebesar 25,9 persen secara tahunan. Secara keseluruhan, dana murah berupa tabungan dan giro menyumbang 51 persen terhadap total DPK BTN. Strategi jangka panjang BTN untuk menjadi bank transaksional mulai terlihat dari adanya perbaikan struktur pendanaan yang ditopang oleh dana murah dari nasabah ritel dan institusi menengah. "Di segmen ritel, BTN Prospera yang diluncurkan untuk segmen Emerging Affluent pada tahun ini telah menyumbang Rp 8 triliun terhadap total DPK BTN dari 43.500 rekening baru," beber Nixon. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, DPK perbankan Oktober tumbuh 6,74 persen YoY menjadi Rp 8.751,16 triliun. Lebih rendah dari September 2024 yang naik 7,04 persen YoY. Dengan giro, tabungan, dan deposito yang masing-masing meningkat 6,72 persen; 7,43 persen; dan 6,18 persen YoY. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae memastikan likuiditas industri perbankan 2024 tetap memadai. Dengan rasio alat likuid/non-Core deposit (AL/NCD) dan alat likuid/dana pihak ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 113,64 persen dan 25,58 persen. Semuanya masih di atas threshold masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen. Adapun liquidity coverage ratio (LCR) bank berada di level 222,70 persen. Untuk net stable funding ratio (NSFR) sebanyak 129,50 persen. "Mengindikasikan ketahanan likuditas jangka pendek dan pendanaan jangka panjang industri perbankan ke depan yang solid," ujar Dian.

Hingga kuartal III 2024, total DPK BSI meningkat 14,92 persen YoY menjadi Rp 301,22 triliun. Didominasi oleh produk tabungan.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI)

Berita Terkini