<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/09/WhatsApp-Image-2025-05-09-at-114354-1175406038.jpeg" alt="ILUSTRASI: Kapal tongkang pengangkut batu bara melintas di Sungai Musi, Palembang,Sumatera Selatan. (Nova Wahyudi/Antara)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Kapal tongkang pengangkut batu bara melintas di Sungai Musi, Palembang,Sumatera Selatan. (Nova Wahyudi/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk Lani Darmawan meminta pemerintah mengkaji ulang rencana revisi kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA). Menurutnya, perubahan kewajiban penempatan DHE yang hanya ke bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) berpotensi memberi dampak terhadap perbankan swasta, khususnya di sisi valuta asing (valas). "Kemudian juga pandangan dari para investor untuk Indonesia, saya rasa itu juga akan berdampak," kata Lani, dikutip dari Antara, Jumat (12/12). Ketentuan aturan penempatan 100 persen DHE SDA di Himbara itu akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026 lewat revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 yang merupakan perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang DHE dari kegiatan, pengelolaan dan/atau pengolahan SDA. Lani menerangkan, meski revisi PP tersebut belum diterbitkan secara resmi, wacananya sudah berkembang dan tengah mendapat perhatian serius dari industri perbankan. Sejumlah asosiasi seperti Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) dan Perhimpunan Bank-Bank Internasional (Perbina) kini sedang merampungkan kajian dampak untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Jadi, kajian ini sedang dilakukan finalisasi," ujar Lani yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Perbanas. Selain penempatan DHE 100 persen di Himbara, rencananya dalam revisi aturan tersebut, konversi ke rupiah akan dibatasi hanya 50 persen dari DHE yang ditempatkan. Menanggapi hal itu, Lani memahami tujuan pemerintah untuk meningkatkan efektivitas suplai dolar di dalam negeri dan mencegah aliran DHE kembali keluar. Namun, menurut dia pendekatan kebijakan seharusnya mempertimbangkan mekanisme pelaporan dan tata kelola yang sama bagi seluruh bank, bukan membatasi penempatan hanya pada bank Himbara. Lebih lanjut, Lani menjelaskan bahwa kondisi likuiditas valas perbankan swasta sebenarnya masih terkendali. "Walaupun LDR valas sangat rendah, di angka 70-an persen. Jadi, LDR kita yang 83-an persen itu adalah mix ya, antara valas dan non-valas," jelasnya. Prubahan aturan DHE dinilai bisa memengaruhi strategi penghimpunan dana dan penyaluran kredit dalam denominasi valas ke depan. Lani menambahkan, keputusan bank untuk menambah dana valas bergantung pada permintaan kredit serta perbandingan biaya dana (cost of fund) antara valas dan rupiah. Bila permintaan kredit valas rendah dan biaya hampir sama, bank lebih cenderung mengarahkan penghimpunan dana ke rupiah. "Kalau misalkan sama, misalkan bedanya dikit sama, tapi kemudian tidak ada demand untuk loan valas, ya kami akan arahkan rupiah saja. Saat ini, kalau kita lihat, mayoritas tetap ada di rupiah," tambahnya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa PP DHE SDA memang sedang direvisi. Perubahan inti dalam draf baru adalah kewajiban eksportir menempatkan DHE di bank-bank Himbara. Menurut dia, bahwa selama ini DHE bisa dengan mudah dipindahkan ke bank lain, dikonversi ke dolar AS, lalu dibawa keluar negeri. Mekanisme tersebut membuat aturan DHE tidak efektif dalam menambah suplai dolar di pasar domestik. "Jadi, tujuannya adalah memastikan DHE-nya betul-betul efektif, tentu saja, sehingga suplai dolar di sini betul-betul bertambah," kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/12). Ia menambahkan bahwa pengelolaan DHE melalui Himbara akan menutup potensi kebocoran dan memudahkan pengawasan. Konversi DHE ke rupiah juga akan dibatasi untuk menjaga stabilitas pasar. PP tersebut diperkirakan berlaku segera setelah ditandatangani, dengan proses finalisasi regulasi disebut sudah hampir selesai.

Ketentuan aturan penempatan 100 persen DHE SDA di Himbara itu akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026 lewat revisi PP 8/2025.

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Revisi Aturan DHE SDA, Perbanas-Perbina segera Sodorkan Kajian Dampak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/04/Pengerajin-Ikan-Kering-Miftahul-Hayat-3-3443996542.jpg" alt="Pekerja menjemur ikan yang diasinkan di Muara Angke, Jakarta, Sabtu (3/6/2023). Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp450 triliun untuk kredit usaha rakyat (KUR) 2023 bagi pelaku UMKM, naik 20,64 persen dari alokasi tahun sebelumnya sebesar Rp373 t" width="100%">
<figcaption>Pekerja menjemur ikan yang diasinkan di Muara Angke, Jakarta, Sabtu (3/6/2023). Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp450 triliun untuk kredit usaha rakyat (KUR) 2023 bagi pelaku UMKM, naik 20,64 persen dari alokasi tahun sebelumnya sebesar Rp373 t</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bank umum swasta domestik menjadi kontributor pertumbuhan kredit selama September 2023. Besaran kontribusinya mencapai 12,19 persen year-on-year (YoY). Meski, kondisi saat ini persaingan tingkat suku bunga makin ketat dan kompetitif. PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. (Maybank Indonesia) mencatatkan penyaluran kredit senilai Rp 112,42 triliun hingga kuartal III 2023. Lebih rinci, pertumbuhan kredit community financial services (CFS) untuk segmen ritel dan non-ritel sebesar 8,9 persen YoY menjadi Rp 71,70 triliun. Khusus, untuk kredit CFS segmen ritel mampu tumbuh double digit sebanyak 13,3 persen YoY menjadi Rp 42,75 triliun. "Utamanya dari pembiayaan otomotif anak perusahaan yang tumbuh 23,9 persen (YoY) serta bisnis kartu kredit dan KTA (kredit tanpa aguanan) tumbuh 21,5 persen (YoY). Segmen CFS ritel secara kuartalan membukukan pertumbuhan 3 persen," ungkap Presiden Direktur Maybank Indonesia Taswin Zakaria, Rabu (1/11). Untuk kredit CFS non-ritel, lanjut dia, ditopang oleh pertumbuhan kredit segmen usaha kecil dan menengah (UKM). Sehingga mampu tumbuh 3,1 persen secara tahunan menjadi Rp 28,95 triliun. Sedangkan secara kuartalan tumbuh 3,7 persen. Kredit segmen UKM membukukan pertumbuhan 6,2 persen YoY senilai Rp 13,39 triliun. Sedangkan, untuk kredit komersil dalam business banking naik 2,6 persen YoY. Dari Rp 10,31 triliun menjadi Rp 10,58 triliun. "Kami berhasil memanfaatkan momentum pertumbuhan pada segmen usaha kecil dan menengah. Terus berupaya agar momentum pertumbuhan kredit segmen non-ritel masih dapat terus berlangsung pada kuartal selanjutnya," ujar Taswin. Membaiknya pendapatan dari komposisi pembiayaan, membuat Maybank Indonesia membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp 1,66 triliun per akhir September 2023. Jumlah tersebut naik 11,8 persen dari Rp1,48 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, pertumbuhan kredit PT Bank CIMB Niaga Tbk sebesar 5,2 persen YoY sebanyak Rp 205,6 triliun. Dengan pertumbuhan tertinggi dari UKM yang meningkat 8,1 persen YoY. Kemudian diikuti corporate banking naik 6 persen YoY dan consumer banking tumbuh 5,9 persen. "Pertumbuhan kredit retail dikontribusikan dari kredit pemilikan mobil yang tumbuh 11,5 persen YoY dan kredit pemilikan rumah (KPR) yang naik 2,7 persen YoY," ungkap Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan. Dia juga memastikan perbaikan kualitas aset yang berkelanjutan. Tecermin dari rasio kredit macet alias non-performing loan (NPL) gross CIMB Niaga yang membaik dari 3,6 persen ke 2,4 persen dalam setahun. Pada periode yang sama, CIMB Niaga telah meraih return on equity sebesar 15,4 persen. Naik dari 12,9 persen pada periode sembilan bulan pertama tahun lalu. "Kami senantiasa memberikan profitabilitas dan imbal hasil modal yang menarik bagi pemegang saham," ujar Lani. Di sisi lain, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dan entitas anak membukukan peningkatan total kredit sebesar 12,3 persen secara tahunan mencapai Rp 766,1 triliun per September 2023. Kredit UKM menjadi segmen dengan pertumbuhan kredit tertinggi. Yaitu naik 16,4 persen YoY menjadi Rp 104,8 triliun. Untuk, kredit korporasi tumbuh 12,2 persen YoY mencapai Rp 343,5 triliun, dan kredit komersial naik 6,5 persen YoY sebesar Rp 121,0 triliun. Di segmen kredit konsumer, KPR tumbuh 11,5 persen YoY menjadi Rp 117,9 triliun. Untuk kredit kendaraan bermotor (KKB) meningkat 22,1 persen YoY menjadi Rp 53,5 triliun. Saldo outstanding kartu kredit dan pinjaman individu juga tumbuh 15,3 persen YoY menjadi Rp 15 triliun. Dengan demikian, total portofolio kredit konsumer naik 14,4 persen YoY menjadi Rp 189,6 triliun. "Solidnya peningkatan kredit salah satunya didorong oleh pelaksanaan BCA Expo 2023 di kuartal III tahun ini, melanjutkan kesuksesan BCA Expoversary 2023 pada Februari lalu. Kami melihat permintaan kredit konsumer yang masih solid," terang Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja

Rasio kredit macet alias non-performing loan (NPL) gross CIMB Niaga yang membaik dari 3,6 persen ke 2,4 persen dalam setahun.

Bank Umum Swasta Dominasi Pertumbuhan Kredit Nasional, Siapa Juaranya?

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PT Bank CIMB Niaga Tbk

Berita Terkini

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Revisi Aturan DHE SDA, Perbanas-Perbina segera Sodorkan Kajian Dampak

Bank Umum Swasta Dominasi Pertumbuhan Kredit Nasional, Siapa Juaranya?

Download Aplikasi JawaPos.com