<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/17/FERRY-17-4208063543.jpg" alt="Armada kapal penyeberangan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Armada kapal penyeberangan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) bakal melakukan ekspansi bisnis dengan membuka rute internasional pada tahun ini. Rute internasional yang bakal dibuka itu untuk layanan logistik dan wisata. Direktur Utama (Dirut) ASDP Heru Widodo mengatakan, setelah melakukan kajian bersama Otorita Batam, maka diputuskan untuk ekspansi. "Memang rencana ke depan, kami akan membuka rute internasional yaitu Batam-Johor, Malaysia," kata Heru Widodo saat ditemui di Kantor ASDP, Jakarta, Senin (17/3). Untuk pembukaan rute baru internasional ini membutuhkan banyak persiapan. Khusus dengan Malaysia, ASDP membuat kerja sama secara Government to Goverment (G to G), tidak sekadar bisnis to bisnis (B to B). Maka dari itu, ASDP perlu melibatkan pihak imigrasi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), serta Badan Narkotika Nasional (BNN) sebelum membuka rute baru tersebut. "Tentunya ini juga harus kita lakukan secara mendalam karena kita tahu lintas-batas negara itu tentunya ada potensi pelanggaran dan lain sebagainya," jelas Heru. Untuk itu, Heru menargetkan operasional kapal ferry rute Batam-Johor dapat dilakukan tahun ini. Semua itu tergantung juga dengan kesiapan Otorita Batam, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), serta pihak pemerintah Malaysia. "Sebenarnya logistiknya kami sudah siap, kapalnya pun sudah kita siapkan. Tapi karena memang ingin melibatkan dua negara, tentunya dua negara ini juga harus segera diselesaikan," bebernya. Meski begitu, perseroan menargetkan untuk menyelesaikan seluruh proses persiapan tersebut pada tahun 2025. Nantinya, kata Heru, akan ada dua armada yang akan dioperasikan di rute internasional ini. "Tahun ini, insya Allah tahun ini kita selesaikan. Sementara ini kita ada dua armada, jadi bisa nanti crossing, misalnya dari Batam ke Malaysia, juga dari Malaysia ke Batam, crossing gitu," tutupnya.

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) bakal melakukan ekspansi bisnis dengan membuka rute internasional pada tahun ini.

Ekspansi Bisnis, ASDP Bakal Buka Rute Batam-Johor Tahun Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/achmad-baidowi.jpg" alt="Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi. (Agus Wahyudi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Achmad Baidowi. (Agus Wahyudi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri BUMN Erick Thohir kembali melakukan penyegaran untuk jajaran direksi dan komisaris perusahaan pelat merah. Kali ini giliran PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Erick Thohir lewat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang yang berlangsung pada Selasa (20/11) memutuskan perombakan dewan komisaris dan direksi. "Pukul 18.45 WIB, telah dilakukan pergantian jajaran Dewan Komisaris dan perubahan nomenklatur Direksi sebagai bagian dari langkah strategis perusahaan untuk memperkuat struktur organisasi dan menjawab tantangan bisnis di masa depan," kata Corporate Secretary Shelvy Arifin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (20/11). Pihak ASDP berharap kehadiran dewan direksi dan komisaris baru dapat membawa perusahaan mencapai kemajuan yang lebih besar. Perseroan memastikan dalam jajaran komisaris sebagian besar dijabat oleh orang baru, kecuali yang masih bertahan Susi Tarigan. Sementara itu, perombakan juga terjadi dalam jajaran direksi. Hanya saja, Direktur Keuangan, TI &amp; Manajemen Risiko, Direktur SDM &amp; Layanan Korporasi dan Direktur Tehnik dan Fasilitas, masih tetap dan tidak berubah. "Kami percaya bahwa kepemimpinan baru ini akan membawa semangat baru dalam mencapai target strategis perusahaan serta memperkuat sinergi di seluruh lini operasional," jelasnya. Berikut ini susunan jajaran komisaris dan direksi terbaru PT ASDP Indonesia Ferry (Persero): Dewan Komisaris ASDP Baru <ul> <li>Komisaris Utama: Achmad Baidowi</li> <li>Anggota Komisaris: Joddy Hernady</li> <li>Anggota Komisaris: Elba Damhuri</li> <li>Anggota Komisaris: Siti Ariani</li> <li>Anggota Komisaris: Susi Tarigan (tidak berubah)</li> </ul> Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015227262/kpk-ungkap-15-tanah-dan-bangunan-yang-disita-dari-kasus-dugaan-korupsi-asdp-berlokasi-di-jakarta-hingga-surabaya">KPK Ungkap 15 Tanah dan Bangunan yang Disita dari Kasus Dugaan Korupsi ASDP Berlokasi di Jakarta hingga Surabaya</a> Dewan Direksi ASDP Baru <ul> <li>Direktur Utama: Heru Widodo</li> <li>Wakil Direktur Utama: Yossianis Marcianis</li> <li>Direktur Operasi &amp; Transformasi: Rio Theodore Natalianto Lasse</li> </ul>

Menteri BUMN Erick Thohir kembali melakukan penyegaran untuk jajaran direksi dan komisaris perusahaan pelat merah.

Erick Thohir Rombak Dewan Komisaris dan Direksi ASDP: Heru Widodo jadi Dirut, Achmad Baidowi Komut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/19/Profil_Tessa-Mahardika-Sugiarto_MIFTAHUL-HAYAT-03-802305305.jpeg" alt="Jubir KPK Tessa Mahardika Sugiarto. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Jubir KPK Tessa Mahardika Sugiarto. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; KPK mulai memerinci kerugian negara dalam kasus korupsi di PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) 2019&ndash;2022. Salah satunya soal akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh ASDP yang diduga menimbulkan sejumlah masalah. Di antaranya, pembelian kapal-kapal tua dan utang ratusan miliar. Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, permasalahan yang kini sedang diusut KPK adalah pembelian 52 kapal bekas dalam akuisisi tersebut. &rdquo;Kapal bekas dengan umur rata-rata di atas 30 tahun,&rdquo; katanya. KPK saat ini menelusuri pembelian kapal-kapal tua itu. Apakah kapal masih dioperasikan sebagai angkutan atau memang dibeli untuk dijual kembali. &rdquo;Hal-hal apa saja yang masuk atau term and condition-nya di dalam akuisisi itu masih sementara didalami,&rdquo; terang dia. Penyidik berfokus pada pengembangan kasus dengan kerugian negara ditaksir mencapai Rp 1,27 triliun itu. Tidak hanya meninggalkan kapal-kapal tua, PT Jembatan Nusantara ternyata juga mewariskan utang dengan kisaran Rp 600 miliar. Utang itu tentu membebani ASDP sebagai perusahaan pelat merah yang telah mengakuisisi. Terkait apakah penyidik bakal memanggil menteri BUMN untuk dimintai keterangan, Tessa mengaku belum mengetahui kewenangan menteri dalam kasus tersebut. Penyidik yang lebih paham seberapa jauh keterlibatan pihak-pihak lain. &rdquo;Ya bila ada alat bukti, semua pihak yang dibutuhkan keterangannya untuk mengklarifikasi alat bukti itu tentu akan dipanggil oleh penyidik,&rdquo; katanya. Pada 16 Agustus lalu, KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi di tubuh ASDP. Mereka berinisial IP, MYH, HMAC, dan A. Tiga orang merupakan penyelenggara negara dan satu dari pihak swasta. Keempatnya diduga terlibat dalam proses akuisisi yang membuat kerugian negara hingga triliunan rupiah. (elo/c6/fal)

KPK mulai memerinci kerugian negara dalam kasus korupsi di PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) 2019–2022.

KPK Telusuri Pembelian 52 Kapal Tua oleh ASDP yang Diduga Rugikan Negara, Rp 1,27 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/11/_5DC4868JPG-2176138288.jpg" alt="Ilustrasi: Antrean penumpang di Pelabuhan. (ASDP untuk JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Antrean penumpang di Pelabuhan. (ASDP untuk JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Sejumlah kalangan mengapresiasi penanganan Arus Mudik dan Balik 2024 oleh PT ASDP Indonesia Ferry yang menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Tulus Abadi adalah Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengatakan peningkatan kualitas terjadi pada tahap pra-perjalanan, perjalanan, hingga pasca-perjalanan Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024. "Secara keseluruhan memang sangat memadai, mulai kemudahan dalam proses pembelian dan pemesanan tiket berbasis online/digital, check in area pelabuhan yang nyaman hingga layanan enanganan pengaduan, seperti barang hilang," kata Tulus dalam keterangannya, Rabu (15/5). Dengan demikian, paparnya, sesuai dengan survei YLKI di lapangan, ASDP Indonesia Ferry bertanggung jawab terhadap keandalan pelayanan, dari semua tahap perjalanan. "Sesuai survei kami, kepuasan konsumen ASDP mencapai 98,8 persen," tegas Tulus. Hanya saja, kata Tulus, sebagai ujung tombak BUMN logistik masih menyisakan pekerjaan rumah berupa penguatan literasi agar layanan pembelian tiket secara online bisa lebih masif sehingga mampu menjangkau seluruh kalangan. "Saat ini masih banyak yang gagap teknologi atau gaptek. Jadi terlihat masih ada beberapa yang membeli langsung di wilayah pelabuhan. Ada juga beberapa yang belum tahu aturan larangan merokok," ujarnya. Hal senada diungkap oleh Djoko Setijowarno, Akademisi Universitas Soegiyapranata Semarang menilai ASDP sebagai operator yang berperan besar dalam manajemen arus mudik dan balik di pelabuhan, dan fungsi regulator dalam penetapan operasional kapal. "Sistem manajemen operasional kapal sudah dijalankan dengan baik, namun demikian ada beberapa keterbatasan ASDP terkait dengan mengelola kemacetan yang datang dari arus tol dari arah Jakarta," katanya. Dia mengimbau, ASDP agar tetap konsisten untuk melaksanakan program yang sudah dicanangkan. "Secara keseluruhan, bagus. Konsisten saja dengan apa yang sudah dilakukan selama ini," katanya. Ilham Malik, Akademisi Institut Teknologi Sumatera (Itera) juga mengungkap kinerja positif ASDP. "Semuanya secara keseluruhan bagus ya. Dan memang kita mengulang persoalan yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Persoalan kepadatan itu memang mulanya dari jalan tol dan jalan raya," katanya. Untuk persoalan kepadatan ini, paparnya, harus ada pengambil tanggung jawab bagaimana caranya dia bisa mengendalikan masuknya arus lalu lintas ke pelabuhan, baik itu yang di Merak maupun di Bakauheni. &ldquo;Kedepan, ASDP yang sudah berpengalaman dan mempunyai sumber daya daya dalam berbagai hal, menurut saya ASDP yang harus take a lead isu kepadatan yang berisiko ada di pelabuhan ini.&rdquo; Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin menambahkan, selama periode Angkutan Lebaran terhitung mulai 3 April 2024 atau H-7 hingga 18 April 2024 atau H+7 di 8 lintasan pantauan nasional, ASDP total melayani penumpang sebanyak 4,14 juta orang dan lebih dari 1 juta unit kendaraan. Saat itu, ASDP menyiapkan total 51 dermaga dan 215 unit kapal. Adapun 8 lintasan yang dipantau secara nasional selama Posko Lebaran 2024 adalah Merak-Bakauheni, Ketapang-Gilimanuk dan Jangkar-Lembar, Padangbai-Lembar, Kayangan-Pototano, Ajibata-Ambarita, Bajoe-Kolaka, Tj. Api-Api-Tj.Kalian, dan Penajam-Kariangau.

Sesuai dengan survei YLKI di lapangan, ASDP Indonesia Ferry bertanggung jawab terhadap keandalan pelayanan, dari semua tahap perjalanan.

Kualitas Layanan Arus Mudik 2024, ASDP Banjir Apresiasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/24/IMG20230419102032_1-4053446940.jpg" alt="Sejumlah kendaraan roda empat mengantre untuk masuk kapal di dermaga tiga." width="100%">
<figcaption>Sejumlah kendaraan roda empat mengantre untuk masuk kapal di dermaga tiga.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bakauheni mencatat jumlah penumpang dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, menuju Pelabuhan Merak, Banten, mencapai 47.405 orang pada H+1 Lebaran 2023. General Manager PT ASDP Cabang Bakauheni Rudi Sunarko mengatakan, dari jumlah penumpang tersebut terbagi menjadi dua bagian yakni pejalan kaki dan dalam kendaraan. &rdquo;Untuk penumpang pejalan kaki yang melakukan perjalanan menuju Pelabuhan Merak, Banten, sebanyak 4.253 orang dan penumpang di dalam kendaraan sebanyak 43.152 orang,&rdquo; kata Rudi seperti dilansir dari Antara di Bakauheni, Senin (24/4). Dia mengatakan, berdasar data jumlah penumpang yang menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni ke Pelabuhan Merak, Banten, pada hari Lebaran dan arus balik H+1 terus meningkat dari hari ke hari. Berdasar data angkutan Lebaran 2023 di Pelabuhan Bakauheni pada 23 April pukul 08.00 WIB sampai dengan 24 April 2023 pukul 08.00 WIB, jumlah penumpang yang menuju ke Pulau Jawa terus meningkat. Dengan jumlah kendaraan yang menyeberang dari Sumatera ke Pulau Jawa sebanyak 10.045 unit. &rdquo;Jumlah itu jauh meningkat dari periode sama satu hari sebelumnya yang hanya 6.039 unit,&rdquo; terang Rudi. Dia menjelaskan, penumpang kendaraan terbagi menjadi empat kendaraan. Yakni roda dua, roda empat, bus, serta truk, dan kendaraan besar. &rdquo;Untuk kendaraan yang menyeberang, kendaraan roda dua sebanyak 3.044 unit, roda empat 6.531 unit, bus 166 unit, dan truk kendaraan besar 304 unit,&rdquo; papar Rudi. Rudi Sunarko mengimbau kepada pengguna jasa penyeberangan agar dapat membeli tiket Ferizy dari jauh hari. &rdquo;Jadi kami mengimbau untuk calon pemudik dari Pulau Jawa ke Sumatera dan sebaliknya yang akan menggunakan jasa penyeberangan ASDP untuk membeli tiket dari jauh hari,&rdquo; ujar&nbsp;Rudi Sunarko. &nbsp;

PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Bakauheni catat jumlah penumpang dari Pelabuhan Bakauheni menuju Merak mencapai 47.405 orang pada H+1 Lebaran

Jumlah Pemudik di Pelabuhan Bakauheni Menuju Merak Terus Meningkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/14/dermaga-3052271323.jpg" alt="Dermaga Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi." width="100%">
<figcaption>Dermaga Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, mencatat peningkatan jumlah penumpang penyeberangan Gilimanuk-Ketapang pada momen arus mudik Lebaran sudah terjadi sejak tiga hari terakhir. &rdquo;Peningkatan jumlah penumpang cukup signifikan terjadi pada Rabu (12/4) hingga Kamis (13/4),&rdquo; ujar Humas PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang-Gilimanuk Roodhin Firmana seperti dilansir dari Antara di Banyuwangi, Jumat (14/4). Dia menyebutkan, dalam rentan waktu tersebut, total warga yang menyeberang dari Pelabuhan Gilimanuk ke Ketapang pada Rabu (12/4) baik penumpang dalam kendaraan dan pejalan kaki tercatat sebanyak 14.561 orang. Sedangkan pada Kamis (13/4), warga yang menyeberang dari Gilimanuk ke Ketapang untuk penumpang dalam kendaraan dan pejalan kaki meningkat, yakni 15.411 orang penumpang. &rdquo;Jika dibandingkan hari-hari sebelumnya jumlah penumpang yang datang dari Gilimanuk, Bali, rata-rata 12 ribu orang,&rdquo; ujar Roodhin Firmana. Menurut dia, kenaikan jumlah penumpang dari Gilimanuk ke Ketapang terjadi diperkirakan karena banyak warga yang memilih mudik lebih awal. Sebab, kendaraan yang menyeberang didominasi kendaraan pribadi, baik motor dan mobil. &rdquo;Kondisi di pelabuhan masih kondusif dan mayoritas penumpang memanfaatkan jam petang hingga malam hari untuk menyeberang,&rdquo; terang Roodhin Firmana. Data diperoleh, untuk sementara jumlah kapal feri yang beroperasi mengangkut penumpang di Pelabuhan Gilimanuk dan Ketapang masih normal. Yakni, sebanyak 28 armada dari jumlah total kapal yang disiapkan pada arus mudik Lebaran 2023 sebanyak 49 kapal. PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang, telah mendirikan posko arus mudik Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah sejak Rabu (12/4). Posko tersebut dibangun untuk menyambut arus mudik Lebaran yang diprediksi akan meningkat dalam beberapa waktu ke depan.

peningkatan jumlah penumpang penyeberangan Gilimanuk-Ketapang pada momen arus mudik Lebaran terjadi sejak tiga hari terakhir

Penyeberangan Gilimanuk-Ketapang Meningkat Sejak Tiga Hari Terakhir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/pelabuhan-ketapang.jpg" alt="SEPI: Ketatnya aturan masuk ke Bali berdampak terhadap aktivitas kendaraan di Pelabuhan Penyebrangan ASDP Ketapang. (Ramada Kusuma/Jawa Pos Radar Banyuwangi)" width="100%">
<figcaption>SEPI: Ketatnya aturan masuk ke Bali berdampak terhadap aktivitas kendaraan di Pelabuhan Penyebrangan ASDP Ketapang. (Ramada Kusuma/Jawa Pos Radar Banyuwangi)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyesuaian tarif juga berlaku untuk angkutan penyeberangan. Kemarin PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menetapkan tarif baru di 53 lintasan penyeberangan. Untuk lintasan komersial, kenaikan rata-rata mencapai 11 persen.  Ke-53 lintasan penyeberangan itu terdiri atas Merak–Bakauheni, Ketapang–Gilimanuk, Lembar–Padangbai, Bajoe–Kolaka, Tanjung Kelian–Tanjung Api-Api.  Berikutnya, Balikpapan–Taipa, Balikpapan–Mamuju, Bitung–Ternate, Bira–Sikeli, Sape–Waikelo, Sape–Labuan Bajo, Pagimana–Gorontalo, Siwa–Lasusua.  Lalu, Surabaya–Lembar, Bitung–Tobelo, Batam–Mengkapan, Karimun–Mengkapan, Sape–Waingapu, Batam–Kuala Tungkal, Dumai–Malaka, Mengkapan–Tanjung Pinang, Batam–Sei Seleri, Karimun–Sei Seleri, dan Ketapang–Lembar.  Kemudian, Batulicin–Garongkong, Jangkar–Lembar, Jangkar–Kupang, Patimban–Trisakti, Patimban–Dwikora, Marisa–Dolong, Singkil–Gunung Sitoli, Paciran–Garongkong, Dabo–Kuala Tungkal, Tambelan–Sintete, Serasan–Sintete, Gorontalo–Wakai, Paciran–Bahaur, dan Kendal–Kumai.  Selain itu, Tarakan–Toli-toli, Jampea–Marapokot, Jampea–Labuan Bajo, Tual–Kaimana, Wahai–Fakfak, Wahai–Waigama, Gag–Gebe, Wasior–Nabire, Biak–Manokwari, Banggai–Taliabu, Natuna–Sintete, Sorong–Gebe, Numfor–Manokwari, Namlea–Sanana, dan Sanana–Teluk Bara.  Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Shelvy Arifin menyampaikan, kenaikan itu mengacu Keputusan Menteri Perhubungan No 184 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Kepmenhub No 172 Tahun 2022 tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara.  Menurut dia, penyesuaian tarif tersebut wujud komitmen pemerintah dalam mendukung keberlanjutan bisnis angkutan penyeberangan pasca kenaikan harga BBM.  Shelvy mengakui, kenaikan harga BBM berdampak nyata pada layanan penyeberangan, termasuk yang dikelola ASDP. Pasalnya, komponen BBM berkontribusi sekitar 40–50 persen terhadap biaya operasional.  ”Alhamdulillah, setelah sempat tertunda, pada 28 September 2022 telah disahkan regulasi penyesuaian tarif penyeberangan dan berlaku Sabtu (1/10) pukul 00.00 (menyesuaikan zona),” ujarnya di Jakarta.  Penyesuaian tarif penyelenggaraan angkutan penyeberangan kelas ekonomi lintas antarprovinsi dan antarnegara ini juga berdasar Permenhub Nomor 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan. Pada pasal 11 ayat 1, disebutkan bahwa dalam hal terjadi kenaikan bahan bakar minyak, tarif angkutan penyeberangan dapat dilakukan penyesuaian sebelum harga pokok penjualan (HPP) mencapai 100 persen.  Dengan adanya penyesuaian tarif tersebut, lanjut dia, lintasan komersial mengalami kenaikan rata-rata 11 persen. Sedangkan lintasan perintis mencapai 5 persen.

Imbas Kenaikan BBM, Tarif 53 Lintasan Penyeberangan Naik 11 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Kapal-feri-surabaya-frizal.jpg" alt="ANTARPULAU: Feri penumpang hendak sandar di Dermaga Ujung, Surabaya. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ANTARPULAU: Feri penumpang hendak sandar di Dermaga Ujung, Surabaya. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) melakukan pengetatan terhadap penumpang kapal penyeberangan. Untuk bisa naik kapal feri, masyarakat harus membeli tiket secara online. Aturan itu secara resmi diberlakukan mulai 1 Desember 2021.  Syarat baru penyeberangan mulai disosialisasikan pada penumpang. ASDP meminta seluruh masyarakat mengisi data secara valid sebelum naik kapal. Sebab, akan ada verifikasi antara tiket dan KTP di pelabuhan.  General Manager (GM) PT ASDP Indonesia Ferry Ketapang Suharto menjelaskan, aturan anyar dilakukan untuk menertibkan manifes kapal. Sebab, selama ini masih ada banyak temuan terkait adanya penumpang yang tak patuh aturan. Identitas berbeda dengan di tiket.  ”Mulai saat ini tiket harus dibeli secara online. Calon penumpang harus membawa KTP saat memesan tiket,” kata Suharto. Menurut dia, e-ticket bisa dibeli di aplikasi Ferizy. Ada banyak keuntungan yang didapat melalui sistem online.  Menurut Suharto, saat ini penumpang bisa memilih waktu sesuai keinginannya. Booking tiket bisa dilakukan tiga bulan sebelum keberangkatan. Dengan begitu, penumpang bisa mengatur waktu secara leluasa.  Suharto menjelaskan, sistem e-ticketing mendorong keamanan penumpang. Sebab, mereka tidak perlu membawa uang tunai. ”Ini juga upaya untuk mencegah persebaran virus,” kata Suharto.  Selain rute Jawa–Bali, pembelian tiket secara nontunai diterapkan di jalur Ujung (Surabaya)–Kamal (Madura). Petugas sudah tidak menerima uang tunai. Meski bisa melakukan pembelian secara langsung (go show), masyarakat tetap diwajibkan membawa kartu elektronik.  GM ASDP Indonesia Ferry Surabaya Arifudin mengatakan, awalnya masyarakat memang tidak terbiasa dengan pembayaran nontunai. ”Namun, akhirnya warga bisa mengerti. Sekarang tak ada masalah. Tidak ada pemberian uang tunai di pelabuhan,” kata Arifudin.

Per 1 Desember, Semua Tiket Feri via Online

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/BHS-COVID4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) berencana IPO pada kuartal pertama 2022 dan menargetkan untuk menyedot pendanaan hingga Rp 3,25 triliun. Uang tersebut renacananya akan dibangun membangun kawasan wisata terpadu pakai untuk mengembangkan bisnis, salah satunya membangun kawasan wisata terpadu Bakauheni Harbour City.  Rencana itu pun disorot oleh pemerhati dan praktisi industri transportasi logistik nasional, Bambang Haryo Soekartono. Ia mengaku khawatir rencana itu membuat ASDP melenceng dari tugas dan bisnis utamanya sebagai BUMN transportasi penyeberangan.  “Membangun kawasan wisata dan proyek lain di luar core business akan membuat ASDP tidak fokus dan tidak serius menjalankan tugasnya melayani angkutan penyeberangan. Sebelum melenceng jauh, Menteri BUMN, Menteri Perhubungan dan DPR RI perlu segera mengevaluasi rencana dan kinerja ASDP,” ujar Bambang dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com, Senin (2/8).  Menurut anggota DPR RI periode 2014 - 2019 yang pernah membidangi Komisi V dan VI ini, ASDP tidak patut menggunakan dana IPO untuk kepentingan atau bisnis lain yang tidak terkait langsung dengan tugas pokok dan core business-nya.  “Kinerja ASDP di penyeberangan saja belum maksimal, kok mau berbisnis yang lain. Hampir semua lintasan komersial yang dikelola ASDP masih kekurangan dermaga, bahkan kapasitasnya kurang dari 50 persen. Harusnya fokus bangun dermaga dulu,” ujarnya.  Apalagi, lanjut Bambang Haryo, sebagian besar dermaga ASDP dalam kondisi memprihatinkan, misalnya fender hilang, dophine tidak lengkap, dan banyak fasilitas rusak, sehingga membahayakan keselamatan penyeberangan.  Kekurangan dermaga yang sangat signifikan itu menimbulkan inefisiensi transportasi karena banyak kapal yang tidak bisa beroperasi. Namun biayanya harus ditanggung oleh operator kapal dan konsumen.  Bambang juga mengungkapkan, ASDP mengenakan tarif sandar kapal dan biaya kepelabuhanan yang sangat tinggi sehingga membebani operator dan pengguna angkutan penyeberangan.  Diketahui, ASDP mematok tarif sandar kapal ferry sebesar Rp 144/GT per call (per call di bawah 2 jam), jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tarif sandar kapal laut di pelabuhan Pelindo sekitar Rp 95/GT per 8 jam.  Bahakan, lanjut Bambang, BUMN itu juga mengenakan tarif kepelabuhan yang tidak wajar, bahkan melampaui tarif transportasinya, seperti di lintasan Ketapang-Gilimanuk tarif Pelabuhan dikenakan Rp 3.900, sementara tarif transportasinya Rp 3.800.  “Boleh saja tarif mahal tapi pelayanan ASDP harus bagus, semua dermaga dan fasilitas yang disediakan dalam keadaan sempurna,” ujar Bambang Haryo, yang juga Ketua Dewan Penasihat DPP Gapasdap.  Menurutnya, dana IPO tidak patut dipakai untuk bisnis lain sebab investasi ASDP sebagian besar merupakan dana hibah yang berasal dari APBN dan Penyertaan Modal Negara (PMN), baik untuk membangun dermaga dan kapal, maupun subsidi keperintisan.  Sebagai contoh, Dermaga 6 (Eksektufi) Merak-Bakauheni dibangun menggunakan 60 persen APBN dan 40 persen PMN, begitu juga dermaga lain dan sebagian besar kapal ASDP dibangun oleh pemerintah.  “ASDP tidak mengembalikan uang negara itu, sementara swasta berinvestasi sendiri tetapi melayani masyarakat dengan tarif yang sama. Jadi laba ASDP sebesar Rp111 miliar pada 2021 itu semu,” kata Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Timur ini.  Bambang Haryo juga khawatir pembangunan kawasan wisata terpadu tersebut akan menimbulkan conflict of interest, sebab bisa memperlambat arus transportasi penyeberangan demi memajukan bisnis barunya itu. Sebab, jika itu terjadi berarti ASDP menghambat prinsip transportasi yaitu kecepatan, keselamatan dan murah.  "IPO jangan untuk hebat-hebatan dan mencari proyek. Kalau mau kembangkan wisata, harusnya ASDP dorong masyarakat gunakan ferry untuk wisata bahari. Jadi, rencana tersebut harus dibatalkan karena tidak mendukung kecepatan transportasi orang dan logistik," tandasnya.

MTI Soroti Rencana ASDP Bangun Kawasan Wisata dari Dana IPO

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Gilimanuk-Radar-Bali.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menyampaikan, meski kebijakan tes rapid antigen diterapkan bagi masyarakat yang memasuki wilayah Bali, namun belum ada penumpang yang membatalkan perjalanan lewat jalur laut. “Sampai saat ini belum ada yang membatalkan,” kata Corporate Communication Pricilya Chairunisa kepada JawaPos.com, Kamis (17/12).  Pricilya menjelaskan, pemeriksaan antigen dilakukan oleh petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) di terminal cargo Gilimanuk mulai Jumat, 18 Desember 2020 dini hari.  “Penerapan screening antigen oleh petugas KKP berada di terminal cargo Gilimanuk dimulai 18 Desember 2020 pukul 00.00 WITA,” tuturnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/17/12/2020/semua-moda-transportasi-keluar-masuk-jakarta-wajib-rapid-test-antigen/">Semua Moda Transportasi Keluar Masuk Jakarta Wajib Rapid Test Antigen</a>  Adapun penumpang yang menggunakan moda transportasi laut hingga saat ini terdiri dari 207 orang penumpang pejalan kaki dan 2.514 unit kendaraan.  Seperti diketahui, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, bagi para wisataaan yang ingin berlibur ke pulau dewata wajib mengikuti aturan yang berlaku. Sebab, salah satu syarat masuk ke Bali wajib menyertakan surat tes PCR dan rapid antigen.  Luhut menyampaikan, aturan di Bali terkait hal ini akan menjadi percontohan bagi daerah lainnya. Luhut meminta bagi yang naik pesawat untuk berlibur ke Bali pun tergolong mampu harus melakukan fasilitas PCR swab H-2 sebelum terbang.  Pemerintah Provinsi Bali sendiri telah mengeluarkan surat edaran untuk wisatawan yang akan memasuki Bali saat libur Natal dan Tahun Baru dengan Surat Edaran (SE) Gubernur Nomor 2021 Tahun 2020. Wisatawan wajib menunjukkan surat negatif hasil tes swab berbasis PCR bagi yang melalui jalur udara dan rapid test antigen bagi yang menggunakan moda darat dan laut.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=DeiHa8q0Kls

Wajib Rapid Antigen ke Bali, Tak Ada Pembatalan Tiket Lewat Jalur Laut

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pt asdp indonesia ferry

Berita Terkini