<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/06/adam-damiri-2991719867.jpg" alt="Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Asabri (Persero), Mayjen TNI (Purn) Adam Rachmat Damiri menjalani sidang perdana upaya hukum peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Tipikor. (Ridwan/JPC)" width="100%">
<figcaption>Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Asabri (Persero), Mayjen TNI (Purn) Adam Rachmat Damiri menjalani sidang perdana upaya hukum peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Tipikor. (Ridwan/JPC)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Asabri (Persero), Mayjen TNI (Purn) Adam Rachmat Damiri menjalani sidang perdana upaya hukum peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (5/11). Dalam sidang tersebut, Adam Damiri mengajukan delapan novum atau bukti baru untuk memperkuat permohonannya. Permohonan PK itu diajukan melalui tim kuasa hukumnya, Deolipa Yumara dkk. Tim kuasa hukum meminta majelis hakim meneliti secara mendalam pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan dalam perkara sebelumnya. &ldquo;Menjadi alasan substansial diajukannya permohonan PK oleh Pemohon, dikarenakan terdapat keadaan baru (novum), kekhilafan hakim, atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum,&rdquo; kata Deolipa dalam sidang. Salah satu novum utama yang dibawa tim hukum adalah laporan audit keuangan PT Asabri oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kanaka, Purwaredja, Suhartono yang ditunjuk oleh BPK dan Dewan Komisaris Asabri pada periode 2011&ndash;2015. Laporan tersebut menyatakan keuangan perusahaan disajikan secara wajar dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Ia menegaskan, Adam Damiri tidak pernah memperkaya diri sendiri maupun pihak lain selama menjabat sebagai Direktur Utama Asabri. &ldquo;Pada saat itu Pemohon PK sudah purna tugas dan tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama PT Asabri, karena tanggung jawab dan wewenangnya telah beralih kepada direktur utama selanjutnya,&rdquo; tuturnya. Deolipa juga menyinggung laporan keuangan lima tahun berturut-turut yang menunjukkan Asabri mencatat keuntungan selama masa kepemimpinan Adam Damiri. &ldquo;Laporan keuangan ini menyatakan ada keuntungan dari proses berperusahaan yang dilaksanakan oleh Pak Adam Damiri,&rdquo; ujarnya. Selain laporan keuangan, tim kuasa hukum turut memaparkan data portofolio saham dan aplikasi Stockbit sebagai penguat. &ldquo;Asabri di masa kepemimpinan Pak Adam Damiri ternyata tidak rugi, tapi malah untung. Data dari Stockbit juga menguatkan fakta ini,&rdquo; tegas Deolipa. Lebih lanjut, ia menyatakan kerugian negara yang ditudingkan kepada Adam justru terjadi setelah pensiun pada akhir 2015, ketika manajemen baru mengambil alih. Mereka menilai putusan sebelumnya keliru karena menghukum Adam berdasarkan potensi kerugian yang belum terealisasi.&nbsp; Sidang lanjutan PK dijadwalkan pada Senin (10/11). Tim kuasa hukum Adam Damiri bakal menghadirkan enam ahli di bidang korporasi, pidana, investasi, dan pasar modal untuk memverifikasi bukti-bukti novum serta memberikan keterangan yang mendukung pengajuan PK. Dalam perkaranya, pengadilan tingkat pertama menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Adam Damiri, yang kemudian dikurangi menjadi 15 tahun pada tingkat banding.&nbsp; Namun, Majelis Kasasi memperberat hukuman menjadi 16 tahun penjara dan denda Rp 800 juta subsider enam bulan kurungan. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp 17,972 miliar. &ldquo;Hukuman tingkat kasasi 16 tahun itu setara dengan hukuman mati, mengingat pada 20 November 2025 Pak Adam Damiri akan berusia 77 tahun,&rdquo; pungkasnya.

Mantan Dirut PT Asabri, Adam Damiri, jalani sidang perdana PK kasus korupsi dengan delapan novum untuk dukung permohonan.

Mantan Bos Asabri Adam Damiri Jalani Sidang Perdana, Bawa 8 Novum untuk Kuatkan Permohonan PK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/07/menhan-1072224840.jpg" alt="Menhan Sjafrie Sjamsoeddin saat menyampaikan keterangan pers di RSPPN Panglima Besar Soedirman pada Selasa (7/10). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menhan Sjafrie Sjamsoeddin saat menyampaikan keterangan pers di RSPPN Panglima Besar Soedirman pada Selasa (7/10). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Kementerian Pertahanan (Kemhan) meminta jajaran direksi PT Asabri meningkatkan santunan untuk prajurit TNI yang mengalami insiden dalam pelaksanaan tugas. Permintaan itu disampaikan langsung oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara (RSPPN) Panglima Besar Soedirman pada Selasa (7/10). &rdquo;Dirut PT Asabri (agar) meningkatkan santunan-santunan kepada prajurit yang mengalami (dan menjadi) korban kecelakaan, gugur dan tewas dalam pelaksanaan tugas, dan semuanya ini kita dedikasikan untuk manfaat kepada prajurit dan keluarga,&rdquo; kata Sjafrie. Menurut salah seorang tokoh yang mendapat kepercayaan besar dari Presiden Prabowo Subianto tersebut, pemerintah melalui Kemhan sudah mengupayakan pelayanan terbaik bagi prajurit dan keluarga prajurit. Salah satunya dengan membangun RSPPN Panglima Besar Soedirman yang diproyeksi menjadi rumah sakit kelas internasional. Bahkan, masyarakat umum juga bisa ikut merasakan manfaat rumah sakit tersebut.&nbsp; &rdquo;Kami dedikasikan juga untuk masyarakat agar bisa menggunakan rumah sakit ini dengan baik, dengan menggunakan fasilitas BPJS yang sampai dengan saat ini bisa berlangsung cukup baik,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Dalam kesempatan yang sama, Menhan Sjafrie buka suara pasca gugurnya 2 prajurit TNI dalam rangkaian peringatan HUT ke-80 TNI beberapa waktu lalu. Sjafrie memastikan bahwa kedua prajurit tersebut mendapat santunan dan kenaikan pangkat anumerta. &rdquo;Dapat santunan dari Asabri, satu orang untuk keluarga Rp 350 juta dan kenaikan pangkat luar biasa,&rdquo; kata Sjafrie singkat.&nbsp; Merujuk dokumen pemberitaan JawaPos.com, 2 prajurit TNI yang gugur dalam rangkaian peringatan HUT ke-80 TNI berasal dari TNI AD dan TNI AU. Prajurit TNI AD yang gugur bernama lengkap Pratu Johari Alfarizi dari Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Dia tewas setelah jatuh dari atas Tank Marder yang sedang diangkut menggunakan transporter pada Sabtu malam (4/10). Sementara prajurit TNI AL yang gugur bernama lengkap Praka (Mar) Zaenal Mutaqim yang berasal dari Detaseman Intai Para Amfibi 1 Korps Marinir. Dia gugur setelah mengalami insiden dalam Presidential Inspection yang berlangsung di Perairan Teluk Jakarta pada Kamis (2/10). Dia meninggal dunia setelah beberapa hari dirawat di RSPAD Gatot Soebroto.

Kementerian Pertahanan meminta PT Asabri meningkatkan santunan untuk prajurit TNI yang mengalami insiden dalam pelaksanaan tugas.

Menhan Sjafrie Minta Dirut Asabri Tingkatkan Santunan untuk Prajurit yang Alami Insiden dalam Tugas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/26/WhatsApp-Image-2024-01-26-at-133212-1900304657.jpg" alt="Pakar Hukum Ari Safari Mau." width="100%">
<figcaption>Pakar Hukum Ari Safari Mau.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pakar Hukum Ari Safari Mau mengatakan bahwa kasus korupsi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) masih jalan di tempat alias belum ada perkembangan. Diakui Ari bahwa kendalanya ada di pihak Kejaksaan Agung mengenai kejelasan dan kepastian hukum dari kasus tersebut untuk segera menyelesaikan. &rdquo;Kejaksaan Agung bekerja berdasar prosedur, di mana sudah dilakukan tahap, seperti penyitaan aset dan lain sebagainya. Mestinya pihak Kejagung harusnya memberikan kepastian hukum dalam kasus ASABRI, seperti diberhentikan atau dilanjutkan proses hukum dalam kasus ini agar jadi seterang mungkin,&rdquo; papar Ari Safari Mau. &rdquo;Seharusnya, Kejagung sudah memberikan kejelasan hukum, apakah ini menghindar? Mandegnya kasus ini di institusi Kejagung ada hal yang menjadi pertanyaan dan perhatian kita,&rdquo; kata Ari dalam keterangan rilisnya, Jumat (26/1). Ari meminta kepada Kejagung untuk menyelesaikan kasus tersebut. Jika bukti sudah ada dan unsur-unsur sudah memenuhi, sudah tidak alasan lagi dari pihak Kejagung. &rdquo;Kalau sudah ada bukti dan kasusnya jelas subjek yang punya masalah. Saya katakan ini harus segera diselesaikan. Apalagi sudah 4 tahun, ini waktu yang lama untuk menyelesaikan kasus hukum,&rdquo; tegas Ari Safari Mau. Keterkaitan kasus PT ASABRI dengan salah satu petinggi di PT Pool Advista Indonesia Tbk (Pool) itu juga harus menjadi perhatian serius dari pihak Kejagung. Sebab, kata Ari, Emiten Pool masih melakukan aktivitas di Bursa Efek Indonesia (BEI). Menurut dia, jika bursa efek ada aturan dan regulasi yang mengatur hingga melakukan delisting, itu diperbolehkan. Tapi semua itu, bila regulasi yang ada di bursa efek ada. &rdquo;ASABRI sebagai pangkal dari permasalahan hingga melibatkan banyak perusahaan-perusahaan lain yang terdapat di bursa efek, seharusnya pihak Kejagung bergerak cepat. Agar juga tidak terjadi banyak dugaan-dugaan lain di tubuh bursa efek yang hingga saat ini masih listing PT Pool,&rdquo; jelas Ari Safari Mau. Ari menegaskan agar pihak Kejagung harus cepat mengambil langkah hukum jelas dan tepat untuk mengeksekusi, agar pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus ASaBRI dapat melakukan tindakan lain. &rdquo;Bicara hukum adalah keadilan, yang harus didukung beberapa aspek. Yang pertama terkait substansi hukum Undang-undang, kedua struktur hukum yakni alat negara dan yang terakhir adalah budaya hukum,&rdquo; terang Ari Safari Mau. &rdquo;Tiga aspek ini harus berjalan seimbang agar tidak timpang, jika struktur hukum tidak berjalan berdasar undang-undang, budaya hukum tidak akan terlaksana dengan baik dan benar. Jadi harus yang adil dan demokratis,&rdquo; ujar dia. Jadi yang harus dikritisi dalam hal ini, bagaimana bila semua sudah masuk ke ranah hukum, pihak yang terkait masalah tersebut juga disarankan harus mengambil sikap. Termasuk bursa efek yang dalam hal punya kaitan kasus harus mengambil langkah atau tindakan hukum sesuai dengan standar regulasi yang ada di tubuh bursa efek tersebut. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana saat dikonfirmasi mengaku belum memantau PT Pool masih ada di bursa efek. &rdquo;Saya belum memantau,&rdquo; kata Ketut singkat. Dia mengatakan, pihaknya masih sibuk mengikuti kegiatan pimpinan.

Pakar Hukum sebut kasus korupsi PT ASABRI masih jalan di tempat. Salah satunya masih ada perusahaan yang tersangkut lakukan aktivitas di BEI

Tersangkut Kasus ASABRI, Pengamat Hukum Pertanyakan PT Pool Masih Ada di Bursa Efek

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/16/16-Januari-2024-Jaksa-Agung-145347803.jpg" alt="Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin (kejati-jatim.go.id)" width="100%">
<figcaption>Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin (kejati-jatim.go.id)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memberikan &lsquo;angin segar&rsquo; berupa saran agar personel TNI yang telah pensiun atau gugur dalam tugas dapat menerima bantuan setelah penanganan perkara PT Asabri selesai. Dilaporkan oleh JawaPos.com dari Antara Selasa (16/1), dia menyampaikan hal ini saat menerima kunjungan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Jakarta, Senin, dalam konteks penguatan kelembagaan, terutama penegakan hukum. Burhanuddin menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan kepada TNI, terutama bagi pensiunan dan yang gugur dalam tugas, setelah penyelesaian perkara Asabri. Selain itu, ia secara jelas menyatakan bahwa Kejaksaan siap memfasilitasi bantuan tersebut bersama Kementerian BUMN, dan bersedia menjadi yang terdepan dalam memberikan pendampingan terkait perkara aset TNI. Komitmen ini mencerminkan upaya serius dalam mendukung dan memfasilitasi kebutuhan para personel TNI yang terlibat dalam perkara tersebut. Kejaksaan Agung berperan aktif dalam memastikan bahwa proses penyelesaian perkara Asabri membawa manfaat konkret bagi para pihak yang terlibat, terutama para pensiunan dan keluarga yang kehilangan anggota TNI dalam tugas. Dalam pertemuan tersebut, Jaksa Agung juga membahas peran kolaborasi penyidik kejaksaan dan militer, menekankan pentingnya sinergi antar penegak hukum dari penyidikan hingga upaya hukum.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013643902/kasus-korupsi-pt-asabri-pakar-hukum-sebut-kapal-lng-aquarius-yang-disita-wajib-dikembalikan">Kasus Korupsi PT Asabri, Pakar Hukum Sebut Kapal LNG Aquarius yang Disita Wajib Dikembalikan</a> Keberhasilan penanganan beberapa perkara, seperti pengadaan Satelit Orbit 123&deg; Kementerian Pertahanan dan perkara TWP AD tahun 2013-2020, disoroti sebagai hasil kerja sama yang baik antara kedua lembaga. Burhanuddin mencatat bahwa Kejaksaan Agung telah membentuk Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (Jampidmil) selama dua tahun, menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam menangani perkara yang melibatkan TNI. Dia juga menyoroti kompleksitas kejahatan modern, seperti kejahatan kemaritiman dan pelanggaran wilayah udara, serta berencana untuk melakukan pendidikan pelatihan bersama guna memperkuat sumber daya manusia dan sinergi antar penegak hukum. Dalam konteks ini, Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat Jaksa Agung Burhanuddin. Dia menekankan bahwa dalam penegakan hukum, TNI dan kejaksaan memiliki keterkaitan yang tidak bisa diabaikan, terutama dalam penuntutan terhadap berbagai tindak pidana, termasuk di wilayah udara dan laut yang mencakup sebagian besar tanggung jawab TNI. ***

Jaksa Agung memberikan saran agar personel TNI pensiunan atau gugur dalam tugas mendapatkan bantuan setelah penanganan perkara PT Asabri.

‘Angin Segar’, Jaksa Agung Usulkan Pensiunan TNI Dapat Bantuan Usai Kasus ASABRI Rampung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/InShot_20210212_052911685.jpg" alt="Kapal LNG Aquarius milik PT Hanochem Shipping yang disita Kejaksaan Agung dalam penyidikan kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT ASABRI. Antara" width="100%">
<figcaption>Kapal LNG Aquarius milik PT Hanochem Shipping yang disita Kejaksaan Agung dalam penyidikan kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT ASABRI. Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Sistem Informasi Penelusuran Perkara Mahkamah Agung menyatakan bahwa majelis hakim telah menolak kasasi jaksa penuntut umum serta mengabulkan keberatan terkait penyitaan kapal LNG Aquarius pada kasus PT Asabri. Diketahui, Kapal LNG Aquarius milik PT Hanochem Shipping disita terkait perkara tindak pidana korupsi PT Asabri. Menanggapi putusan tersebut, pengamat hukum Fajar Trio&nbsp;mengatakan bahwa&nbsp;sebagai penegak hukum, pihak kejaksaan harus menaati putusan hakim terkait kewajiban mereka untuk mengembalikan kapal LNG Aquarius beserta dokumennya. "Karena hukum harus menjamin kepastian hukum, khususnya agar kelangsungan bisnis perusahaan kapal tetap berjalan," kata Fajar melalui keterangan tertulisnya. Fajar mengatakan bahwa kondisi perekonomian nasional akan berkembang jika ada dukungan dari sektor-sektor lain termasuk dukungan dari sektor hukum dan lembaga penegak hukum. "Jangan karena tidak mematuhi putusan hakim, jaksa malah membuat investor atau BUMN takut melakukan investasi dan kegiatan bisnis dikarenakan adanya ketidakpastian hukum serta perilaku penegak hukum yang sering mencari-cari kesalahan pelaku bisnis," ujarnya. Menurutnya, jika jaksa mematuhi putusan keberatan nomor 4330 K/Pid.Sus-Kbrt/2023 dari majelis hakim, maka akan menciptakan percepatan perkembangan perekonomian untuk kesejahteraan rakyat. "Artinya semua unsur struktural pemerintah dan negara, khususnya kejaksaan dan lembaga peradilan harus bisa bekerja sama karena secara langsung dapat menciptakan kepastian hukum dan kepastian berusaha di Indonesia untuk meningkatkan investasi," ujarnya. Namun, Fajar menegaskan, pihak perusahaan PT Hanochem Shipping juga harus bersiap akan potensi kapal LNG Aquarius tersebut disita kembali oleh Kejaksaan Agung. "Kan saat ini masih ada perkara kasasi PT Asabri dengan terpidana Heru Hidayat yang belum putus. Maka jika putusan menyatakan Heru Hidayat diputus dengan menyertakan kapal LNG Aquarius dalam daftar aset yang dirampas untuk negara, maka siap-siap saja kapal Aquarius akan disita kembali," katanya lagi. Diberitakan sebelumnya,&nbsp;jaksa yang menangani&nbsp;kasus PT Asabri menyita barang bukti berupa kapal LNG Aquarius milik PT Hanochem Shipping, beserta seluruh dokumen kapal. Namun majelis hakim menilai bahwa kapal tersebut terbukti dimiliki PT Hanochem Shipping jauh sebelum tindak pidana korupsi dalam perkara ini. Kapal ini dibeli 3 konsorsium sejak tanggal 14 Desember 2011 harga USD 33 juta, sehingga bukan merupakan hasil tindak pidana dan harus dikembalikan.

Diketahui, Kapal LNG Aquarius milik PT Hanochem Shipping disita terkait perkara tindak pidana korupsi PT Asabri.

Kasus Korupsi PT Asabri, Pakar Hukum Sebut Kapal LNG Aquarius yang Disita Wajib Dikembalikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/Benny-Tjokrosaputro-Fedrik-Tarigan-6.jpg" alt="Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro saat menjalani Sidang Vonis Kasus Asabri di Pengadilian Tipikor, Jakarta, Kamis (12/1/2022). Benny Tjokrosaputro divonis membayar uang pengganti sebesar Rp 5,7 triliun dan Hukuman Nihil. FOTO" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro saat menjalani Sidang Vonis Kasus Asabri di Pengadilian Tipikor, Jakarta, Kamis (12/1/2022). Benny Tjokrosaputro divonis membayar uang pengganti sebesar Rp 5,7 triliun dan Hukuman Nihil. FOTO</figcaption>
</figure><h3>Dinilai Cederai Rasa Keadilan, Kejagung Banding</h3> JawaPos.com – Bos PT Hanson International <a href="https://www.jawapos.com/tag/benny-tjokrosaputro/">Benny Tjokrosaputro</a> dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI). Tapi, majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis Benny dengan hukuman pidana nihil.  Putusan tersebut dibacakan langsung oleh hakim ketua Ignatius Eko Purwanto dalam sidang putusan kemarin (12/1). ”Menjatuhkan pidana oleh karena (terbukti melakukan tipikor dan TPPU) itu dengan pidana nihil,” kata hakim Eko Purwanto saat membacakan putusan.  Hukuman tersebut dijatuhkan lantaran dalam perkara tipikor di <a href="https://www.jawapos.com/tag/pt-asuransi-jiwasraya/">PT Asuransi Jiwasraya</a> Benny Tjokro telah dijatuhi hukuman pidana penjara seumur hidup. Dengan putusan kemarin, dia lolos dari tuntutan hukuman mati.  Dalam sidang kemarin, majelis hakim menjelaskan beberapa hal yang membuat mereka menjatuhkan vonis hukuman pidana nihil untuk Benny Tjokro. Eko Purwanto menyatakan bahwa majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan hukuman mati dari jaksa penuntut umum (JPU).  Di antaranya, majelis hakim menilai bahwa tuntutan tersebut keluar dari pasal yang didakwakan. Selain itu, JPU dinilai tidak mampu membuktikan kondisi-kondisi tertentu.  Lebih lanjut, Eko menyebutkan, perbuatan tindak pidana oleh Benny Tjokro terjadi saat negara dalam situasi aman. Benny Tjokro juga dinilai majelis hakim tidak terbukti melakukan tipikor secara berulang. ”Menurut hakim, perkara (tipikor PT Asuransi) Jiwasraya dan ASABRI terjadi secara berbarengan,” beber dia.  Meski divonis hukuman pidana nihil, Benny Tjokro tetap dihukum membayar uang pengganti Rp 5,7 triliun. Putusan tersebut dijatuhkan lantaran Benny Tjokro dinyatakan melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dia juga dinyatakan melanggar UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.  Dalam kasus tersebut, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan bahwa Benny Tjokro terlibat dalam kasus tipikor dan TPPU yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 22,7 triliun. Vonis hukuman pidana nihil dalam kasus tipikor dan TPPU di <a href="https://www.jawapos.com/tag/pt-asabri/">PT ASABRI</a> bukan kali pertama dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus. Awal tahun lalu, Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat juga divonis dengan hukuman pidana nihil.  Atas putusan tersebut, Kejagung mengambil langkah hukum banding. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana menyatakan bahwa putusan itu sangat mencederai rasa keadilan masyarakat. ”Dikarenakan sebelumnya penuntut umum menuntut terdakwa Benny Tjokrosaputro dengan hukuman mati sebab terdakwa telah melakukan pengulangan tindak pidana korupsi,” ungkap Ketut tadi malam.  Selain itu, Kejagung menilai bahwa putusan tersebut bertentangan dengan UU Tipikor. Lebih lanjut, Ketut menyampaikan, putusan atas nama Benny Tjokro dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya memang telah berkekuatan hukum tetap.  ”Namun, untuk perkara tersebut, masih ada kesempatan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali,” imbuhnya.

Terbukti Tilap Rp 22,7 Triliun,Benny Tjokro Lolos dari Hukuman Mati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/korpri-desak.jpg" alt="HUT KOKPRI: Mendagri Tito Karnavian (tengah) bersama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (kanan), Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas (dua dari kanan), dan Ketua Umum Korpri Nasional Zudan Arif Fakrullah (kiri) di Istora Senayan, Jakarta, kemarin (29/11)" width="100%">
<figcaption>HUT KOKPRI: Mendagri Tito Karnavian (tengah) bersama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (kanan), Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas (dua dari kanan), dan Ketua Umum Korpri Nasional Zudan Arif Fakrullah (kiri) di Istora Senayan, Jakarta, kemarin (29/11)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Perubahan skema uang pensiun bagi pegawai negeri sipil (PNS) kembali digaungkan. Dalam perayaan HUT Ke-51 Korpri di Jakarta kemarin (29/11), Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Zudan Arif Fakrulloh meminta pemerintah segera menerapkan sistem pensiun fully funded.  ”Mohon kiranya melalui Bapak Menteri Dalam Negeri dan Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kita bisa segera menerapkan sistem kesejahteraan ASN dan pensiunan ASN melalui fully funded secara konkret dan berkelanjutan,” tuturnya.  Saat ini PNS masih menggunakan skema pensiun pay as you go. Yakni, dana pensiun diperoleh dari hasil iuran PNS 4,75 persen dari gaji yang dihimpun PT Taspen ditambah dana dari APBN. Skema itu juga berlaku bagi TNI-Polri dengan pengelolaan oleh PT ASABRI.  Sementara itu, pada skema pensiun fully funded, pembayaran pensiun berasal dari iuran antara pemerintah dan pegawai itu sendiri. Besarannya ditentukan berdasar jumlah take home pay (THP) PNS setiap bulan. THP berbeda dengan gaji. THP merupakan gabungan antara gaji pokok, tunjangan, dan insentif lainnya.  Artinya, iuran yang dibayar PNS nanti lebih besar daripada iuran saat ini. Dengan demikian, dana pensiun yang diterima pun bakal lebih tinggi daripada besaran saat ini. Bahkan, jumlahnya diperkirakan bisa mencapai Rp 1 miliar.  Skema fully funded itu sejatinya direncanakan sejak lama oleh pemerintah. Mantan Men PAN-RB Tjahjo Kumolo sempat beberapa kali menyinggung skema tersebut. Diharapkan, skema itu bisa menekan beban APBN atas dana pensiun PNS yang terus membengkak.  Sementara itu, terkait reformasi birokrasi, Korpri terus mendorong perubahan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Hal itu telah diawali dengan penerapan digital signature. Pada kesempatan itu, Zudan juga meminta seluruh anggota Korpri melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Caranya, mengubah mindset bahwa ASN bukan orang yang harus dilayani, melainkan yang melayani.  Mendagri Tito Karnavian mendorong Korpri yang memiliki anggota 4 juta PNS ikut menjaga keuangan negara. Salah satunya dengan mencegah kebocoran-kebocoran, khususnya dari aspek pendapatan negara.

Korpri Desak Segera Ubah Skema Pensiun PNS ke Sistem Fully Funded

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Heru-Hidayat-ASABRI.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisaris PT. Trada Alam Minera (TRAM) Heru Hidayat lolos dari hukuman mati. Terdakwa korupsi PT. Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) itu divonis nihil dan dibebankan uang pengganti sebesar Rp 22,6 triliun.  Ketua Majelis Hakim IG Eko Purwanto membeberkan alasan tidak memvonis mati Heru Hidayat sebagaimana tuntutan jaksa. Alasannya, Heru sudah berstatus sebagai narapidana di perkara lain yakni perkara korupsi PT. Asuransi Jiwasraya.  Dalam perkara tersebut, Heru divonis hukuman maksimal yakni pidana penjara seumur hidup.  "Meski bersalah tapi karena terdakwa telah dijatuhi hukuman seumur hidup maka pidana yang dijatuhi dalam perkara a quo adalah nihil," kata Hakim IG Eko Purwanto membacakan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (18/1) malam kemarin.  Selain itu, hakim juga mengacu pada Pasal 67 KUHP. Dalam aturan itu disebutkan orang yang telah divonis hukuman penjara seumur hidup tidak boleh dijatuhi hukuman lain, kecuali dalam hal pencabutan hak-hak tertentu.  Majelis hakim juga berpendapat, tuntutan pidana mati sebagaimana permintaan JPU dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hakim beralasan tidak bisa membuktikan pasal 2 ayat 2 UU 31/99.  "Sehingga majelis hakim tidak dapat membuktikan unsur Pasal 2 Ayat 2 UU Tipikor, akan tapi majelis hanya membuktikan Pasal 2 Ayat 1 UU Tipikor," papar Hakim.  Dalam pertimbangan amar putusan, hakim berujar Pasal 2 ayat 2 UU Tipikor dalam hal tipikor sebagaimana ayat 1 dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Keadaan tertentu adalah sebagai pemberantan bagi tindak pidana korupsi bila negara dalam keadaan bahaya sebagaimana undang-undang yang berlaku pada waktu bencana alam nasional, pengulangan tindak pidana korupsi dan pada waktu negara dalam krisis ekonomi dan moneter.  Oleh karena itu, majelis hakim tidak sependapat dengan JPU tentang penjatuhan hukuman mati terhadap terdakwa Heru Hidayat. Majelis hakim menuding, JPU telah melanggar azas penuntutan karena menuntut di luar pasal yang didakwakan.  "Penuntut umum telah melanggar azas penuntutan karena menuntut di luar pasal yang didakwakan. Penuntut umum tidak membuktikan kondisi-kondisi tertentu penggunaan dana yang dilakukan terdakwa pada saat melakukan tindak pidana korupsi. Karena, berdasarkan fakta terdakwa melakukan tipikor pada saat situasi negara aman," ungkap Hakim.  Dalam putusannya, Heru Hidayat divonis nihil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Heru Hidayat terbukti terlibat dalam kasus korupsi pengelolaan keuangan dan investasi PT. ASABRI yang merugikan keuangan negara Rp 22,7 triliun.  Vonis nihil ini artinya tidak ada penambahan hukuman pidana penjara, lantaran hukuman yang diterima oleh terdakwa dalam kasus sebelumnya jika diakumulasi sudah mencapai batas angka maksimal yang diperbolehkan oleh ketentuan Undang-Undang. Karena Heru Hidayat telah divonis seumur hidup dalam kasus korupsi PT. Asuransi Jiwasraya.  Heru Hidayat tetap dibebankan hukuman tambahan berupa uang pengganti senilai Rp 12,6 triliun. Hukuman Heru Hidayat ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan JPU, yakni pidana hukuman mati.  Heru Hidayat terbukti melakukan perbuatan dalam dua dakwaan, yaitu dakwaan pertama Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Heru Hidayat Tak Divonis Mati, Hakim: Jaksa Melanggar Azas Penuntutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Heru-Hidayat-ASABRI.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pakar hukum pidana Petrus Selestinus menilai tuntutan pidana mati terhadap terdakwa kasus dugaan korupsi PT. ASABRI, Heru Hidayar kental dengan nuansa politik. Menurutnya, tuntutan hukuman mati muncul secara tiba-tiba tanpa diuraikan dalam surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan.  “Dalam aturan KUHAP itu jelas disebutkan, surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang, kata penghubung yang dipakai adalah 'dan' bukan 'atau'. Karena itu putusan hakim tidak boleh keluar dari substansi surat dakwaan dan fakta-fakta persidangan,” kata Petrus dalam keterangannya, Minggu (16/1).  Dalam dakwaan, lanjutnya, jaksa tidak memasukkan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor yang mengatur ancaman pidana mati bagi terdakwa. Pidana mati diberikan jika korupsi dalam kondisi tertentu, yakni bencana nasional, krisis moneter dan pengulangan tindak pidana.  Karena itu, Petrus mengingatkan majelis hakim agar hati-hati dan menjaga independensinya dalam memutuskan hukuman dengan ancaman pidana mati terhadap Heru Hidayat.  “Hakim tidak boleh terpengaruh oleh emosi publik, tekanan publik dan narasi populis demi membenarkan hukuman mati dalam memutuskan perkara tanpa mengindahkan peraturan perundang-undangan dan fakta-fakta persidangan,” cetus Petrus.  Dalam tuntutannya, Heru Hidayat dituntut hukuman mati dalam kasus dugaan korupsi PT. ASABRI, oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung. Heru Hidayat diyakini bersama-sama merugikan keuangan negara sebesar Rp 22.788.566.482.083 atau Rp 22,7 triliun.  Selain tuntutan pidana hukuman mati, Heru Hidayat juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 12.643.400.946.226 dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.  Heru Hidayat dituntut melanggar melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan kedua primair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tuntutan Pidana Mati Kasus ASABRI Dinilai Kental Nuansa Politik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/IMG-20211004-WA0020.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Perbedaan pendapat atau dissenting opinion dalam putusan kasus dugaan korupsi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata (ASABRI) terkait perhitungan kerugian negara senilai Rp 22,78 triliun menjadi sorotan.  Guru Besar Hukum Pidana Universitas Airlangga Nur Basuki Minarno menilai, dissenting opinion yang disampaikan hakim anggota Mulyono di Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta tidak menyalahi undang-undang.  Dia menyebut, kerugian negara dalam kasus korupsi, terkhusus ASABRI harus kerugian nyata dan pasti, tidak boleh potensial kerugian. Sebab, akan menjadi beban bagi terpidana.  Menurut dia, hal itu bisa jadi catatan pada pengadilan tingkat banding dan kasasi. ”Kalau argumentasinya (dissenting opinion Hakim Mulyono) seperti itu (perhitungan kerugian keuangan negara harus nyata dan pasti), dari sisi aturannya itu benar. Dissenting opinion ini penting untuk menjadi catatan bagi pengadilan di atasnya,” kata Nur Basuki dalam keterangannya, Jumat (7/1).  Dia berpendapat, frasa dapat dalam kalimat merugikan keuangan negara yang tercantum dalam pasal 2 dan 3 UU Tipikor telah dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Karena itu, kerugian negara dalam kasus korupsi dipandang harus kerugian keuangan negara yang nyata.  ”Jadi kerugian negara itu harus riil terjadi. Harus nyata dan pasti. Tidak boleh hanya potensial kerugian. Itu sebetulnya sama maknanya dalam pasal 1 angka 22 dari UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyebutkan kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai,” papar Nur.  Menurut Nur, hakim Mulyono memberikan dissenting opinion karena menilai penghitungan kerugian keuangan negara dalam kasus Asabri oleh BPK tidak konsisten. BPK mendasarkan perhitungan pada pembelian dana investasi oleh ASABRI yang tidak sesuai prosedur. Di lain pihak, BPK tetap menggunakan pengembalian efek yang diterima dari reksadana yang dibeli secara tidak sah dalam perhitungannya kerugian keuangan negara.  ”BPK menggunakan dua parameter yang berbeda. Jadi, BPK mengatakan pembelian dana investasi tidak sesuai dengan prosedur. Akan tetapi dalam perhitungannya itu menggunakan pengembalian efek yang diterima dari reksadana yang dibeli secara tidak sah. Sehingga Anggota Majelis Hakim Mulyono menilai itu belum menunjukkan kerugian negara yang secara nyata ada, tetapi itu hanya menunjukkan potensial loss,” ucap Nur.  Sebelumnya, hakim anggota Mulyono Dwi Purwanto dissenting opinion dalam putusan kasus dugaan korupsi PT ASABRI. Dia menilai kerugian negara Rp 22,78 triliun dalam kasus ASABRI tidak tepat.  Mulyono menyatakan, tidak dapat meyakinkan kebenarannya terkait perhitungan kerugian negara tersebut. Sebab, ketidakkonsistenan dan ketidaktepatan perhitungan kerugian negara.  ”Berdasar BPK, kerugian negara Rp 22,788 triliun berasal jumlah saldo yang dibeli/diinvestisikan pada efek setelah dikurangi penjualan/redemption saldo 31 Desember 2019 sebelum laporan audit selesai 31 Maret 2021. Sehingga, metode yang dipakai adalah total loss yaitu diakui penerimaan dana sebelum audit selesai, atau tanggal yang ditetapkan. Bukan saat dana dikeluarkan atau pembelian surat berharga,” ucap Mulyono saat membacakan pertimbangannya, Selasa (4/1) malam.  Mulyono tidak setuju dengan perhitungan auditor BPK serta keterangan ahli di ruang sidang. Dia meyakini, metode perhitungan jumlah kerugian negara menunjukkan ketidakkonsistenan dan dinilai tidak tepat.  Audit BPK, lanjut Mulyono, didasarkan pada pembelian dana investasi yang dilakukan secara tidak sesuai prosedur oleh ASABRI. Namun memperhitungkan pengembalian efek yang diterima dari reksadana yang dibeli secara tidak sah.  ”Yang mana saldo efek masih ada di bawah PT ASABRI, tidak dalam sengketa kepemilikan, tidak di-suspend pihak berwenang dan masih terdaftar di bursa efek,” ujar Mulyono.  Mulyono menilai, perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan BPK tidak memiliki dasar jelas dan tidak memenuhi kerugian negara yang nyata dan pasti.

Kerugian Negara Kasus ASABRI Dinilai Harus Dilihat Secara Nyata

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pt asabri

Berita Terkini