<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/ANTRIAN-Warga-MINYAK-CURAH-WARGA-FEDRIK-TARIGAN-1.jpg" alt="Warga antre Minyak Goreng Curah di Koja, Jakarta Utara, Kamis (24/3/2022). Depo Minyak Goreng curah membagikan 100 kupon setiap harinya kepada masyarakat yang akan membeli minyak curah dengan harga 11.500. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Warga antre Minyak Goreng Curah di Koja, Jakarta Utara, Kamis (24/3/2022). Depo Minyak Goreng curah membagikan 100 kupon setiap harinya kepada masyarakat yang akan membeli minyak curah dengan harga 11.500. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI menyita satu kontainer minyak goreng di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Langkah itu diambil setelah tim penyidik meningkatkan status kasus dugaan korupsi ekspor minyak goreng ke Hongkong ke tahap penyidikan.  Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Ashari Syam menjelaskan, barang bukti tersebut disita pada Senin (25/4). ”Bahwa 1.835 karton minyak goreng kemasan merek Bimoli tersebut sebelumnya akan diekspor oleh PT AMJ ke negara tujuan Hongkong,” kata Ashari kemarin (26/4).  Tindakan PT AMJ bersama beberapa perusahaan lainnya mengakibatkan terjadinya kelangkaan minyak goreng di Indonesia. ”Proses distribusi minyak goreng kemasan yang diekspor melalui Pelabuhan Tanjung Priok tahun 2021–2022 merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,” tegasnya.  Pada hari yang sama, tim penyidik Kejati DKI memeriksa dua saksi. Yakni, FW dan KEP. Keduanya berasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Ashari menegaskan bahwa penyidikan yang dilakukan kejaksaan merupakan bagian dari upaya pemberantasan mafia minyak goreng.  Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan, kebijakan pemerintah yang menghentikan ekspor bahan baku minyak goreng mulai 28 April sudah dibahas dan diputuskan di dalam sidang kabinet. Kebijakan tersebut seperti sebuah shock therapy untuk pengendalian. ’’Ya, kepentingannya itu kan untuk kebaikan semua pihak,’’ katanya di kompleks Istana Wakil Presiden kemarin.  Wapres menegaskan, target pemerintah dalam penghentian ekspor bahan baku minyak goreng adalah untuk stabilisasi harga di dalam negeri.

Kejati DKI Sidik Dugaan Korupsi Ekspor, Satu Kontainer Migor Disita

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/20160209175411acurah.jpg" alt="Minyak goreng curah. Antara" width="100%">
<figcaption>Minyak goreng curah. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta telah menaikkan status dari penyelidikan ke tahap penyidikan, dalam kasus ekspor minyak goreng melalui Pelabuhan Tanjung Priok periode 2021-2022, yang masuk kualifikasi dugaan tindak Pidana korupsi.  Dalam kasus dugaan korupsi ekspor minyak goreng kemasan tersebut, tim penyidik tindak pidana khusus Kejati DKI telah memeriksa enam orang saksi, salah satunya dari pihak perusahaan PT AMJ.  "Dalam penyidikan sudah memeriksa 6 orang sebagai saksi," kata Kasi Penkum Kejati DKI Jakarta Ashari Syam dalam keterangannya, Selasa (19/4).  Ia mengatakan bahwa kasus tersebut masih berjalan, meski pada 5 April 2022, tim penyidik Kejati DKI menyerahkan penanganan kasus ekspor minyak goreng kepada penyidik Kepabeanan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok.  Ashari mengatakan, bahwa yang diserahkan dan dikoordinasikan kepada Bea Cukai adalah terkait masalah pajak, terkait bea keluar yang tidak dibayarkan oleh PT AMJ kepada negara selama melakukan ekspor minyak goreng, dengan tujuan Hongkong antara Juli 2021 sampai dengan Januari 2022 tanpa dilengkapi dokumen PEB yang benar.  "Itu yang dilimpahkan penanganannya ke Penyidik Bea dan Cukai Tanjung Priok untuk diproses lebih lanjut berdasarkan ketentuan UU Nomor 10 tahun 1995, sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan," katanya.  Sementara di luar permasalahan tersebut, tim penyidik Pidsus Kejati DKI Jakarta masih jalan penanganan kasus dugaan korupsi distribusi ekspor minyak goreng.  Bahkan kini kasusnya telah dinaikan statusnya ke tahap penyidikan sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Nomor: Print-1033/M.1/Fd.1/04/2022 tanggal 6 April 2022.  "Terkait pemberantasan mafia minyak goreng yang berkualifikasi tindak pidana korupsi sehubungan dengan proses distribusi ekspor ke Hongkong, yang berdampak pada kelangkaan minyak goreng di Indonesia," ungkapnya.  Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Lebih lanjut dikatakan Ashari, penyidik pidsus Kejati DKI menaikan status dari penyelidikan ke tingkat penyidikan karena ada perbuatan melawan hukum, yang diduga dilakukan oleh PT AMJ dan perusahaan lainnya pada periode 2021 dan 2022 dalam proses distribusi minyak goreng kemasan yang diekspor melalui Pelabuhan Tanjung Priok.  "Sehingga memberikan akibat atau dampak perekonomian negara secara langsung dengan terjadinya kelangkaan minyak goreng di Indonesia," tuturnya.  Sebelumnya, lanjut Ashari, tim penyelidik Kejati DKI Jakarta berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yang diperiksa, dokumen ekspor (PEB), dokumen pemesanan barang dan hasil pemeriksaan di lapangan serta didukung dari kegiatan lapangan di Hongkong, maka didapatkan fakta terkait perbuatan melawan hukum formiil dan materiil yang dilakukan oleh PT AMJ dengan merubah HS Code untuk menghindari Bea Keluar (ekspor ke luar negeri).  "Dan PT AMJ melakukan ekspor minyak goreng kemasan yang seharusnya dijual di dalam negeri, tidak untuk diekspor, sehingga mengakibatkan terjadinya kelangkaan minyak goreng di Indonesia," tegasnya.  Bahkan, Kejati DKI telah melakukan ekspose atau gelar perkara bersama dengan pihak Bea dan Cukai Tanjung Priok.  Berdasarkan hasil ekspose bersama tersebut, disepakati sehubungan dengan penyelidikan mafia minyak goreng dengan modus operandi perubahan HS Code vegetable oil menjadi vegetable yang diduga dilakukan oleh PT AMJ bersama perusahaan lainnya.  Kemudian penjualan minyak goreng yang merupakan produk untuk dijual di dalam negeri, bukan untuk di ekspor ke luar negeri sebanyak 13.211 karton atau setara dengan 159.503,4 kilogram. Bahkan ada juga minyak goreng yang ditimbun di gudang PT AMJ sebanyak 2022 karton.  "Dan perbuatan tersebut dilakukan PT AMJ bersama perusahaan lainnya sejak bulan Juli 2021 sampai dengan Januari 2022 yang secara langsung memberikan dampak kerugian perekonomian negara dan kelangkaan minyak goreng di Indonesia," tukasnya.  Terkait hal ini, hingga berita ini diturunkan, pengacara PT AMJ Fredrik J Pinukunary belum membalas pesan konfirmasi yang dilayangkan JawaPos.com

Kejati DKI Naikkan Korupsi Mafia Migor ke Penyidikan, Siapa Tersangka?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/ANTRIAN-Warga-MINYAK-CURAH-WARGA-FEDRIK-TARIGAN-1.jpg" alt="Warga antre Minyak Goreng Curah di Koja, Jakarta Utara, Kamis (24/3/2022). Depo Minyak Goreng curah membagikan 100 kupon setiap harinya kepada masyarakat yang akan membeli minyak curah dengan harga 11.500. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Warga antre Minyak Goreng Curah di Koja, Jakarta Utara, Kamis (24/3/2022). Depo Minyak Goreng curah membagikan 100 kupon setiap harinya kepada masyarakat yang akan membeli minyak curah dengan harga 11.500. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kasus dugaan korupsi minyak goreng (migor) bertambah. Setelah Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta mengumumkan telah menaikkan status hukum penanganan perkara dari penyelidikan ke penyidikan. Surat perintah penyidikan diteken pada 6 April.  Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Ashari Syam menjelaskan, sejauh ini Kejati DKI telah memeriksa enam saksi. Termasuk saksi dari PT AMJ. AMJ merupakan salah satu perusahaan yang melakukan ekspor migor melalui Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada 2021–2022.  Dalam praktiknya, ekspor yang mereka lakukan diduga melanggar hukum. Pelanggaran hukum itu terkait dengan proses distribusi migor kemasan yang diekspor lewat Pelabuhan Tanjung Priok. ”Sehingga memberikan akibat atau dampak perekonomian negara secara langsung dengan terjadinya kelangkaan minyak goreng di Indonesia,” bebernya kemarin (20/4).  Berdasar temuan Kejati DKI, kata Ashari, PT AMJ melakukan perbuatan melawan hukum secara formil dan materiil. Mereka mengubah HS code untuk menghindari bea keluar. ”Dan PT AMJ melakukan ekspor minyak goreng kemasan yang seharusnya dijual di dalam negeri,” terang dia.  Ashari mengungkapkan, dugaan pelanggaran hukum itu menguat setelah penyidik memeriksa para saksi dan mengamankan sejumlah dokumen ekspor, dokumen pemesanan barang, serta melakukan pemeriksaan di lapangan. Baik di Indonesia maupun di Hongkong.  Pihaknya telah melakukan gelar perkara bersama Bea dan Cukai Tanjung Priok. Hasilnya, AMJ diduga mengubah HS code vegetable oil menjadi vegetable. Bukan hanya AMJ, tindakan itu turut dilakukan perusahaan lainnya. Namun, Ashari belum menyebutkan perusahaan yang ikut melakukan pelanggaran hukum itu.  Berdasar kerja tim Kejati DKI, diperoleh data lebih dari 159,5 ton migor yang semestinya dijual di dalam negeri malah diekspor. Angka itu, kata Ashari, setara dengan 13.211 karton migor. Bukan hanya itu, Kejati DKI juga mendapati timbunan migor di gudang AMJ. Jumlahnya mencapai 2.022 karton. ”Perbuatan tersebut dilakukan PT AMJ bersama perusahaan lainnya sejak Juli 2021 sampai dengan Januari 2022,” bebernya.

Temuan Kejati DKI: 159,5 Ton Migor Jatah Dalam Negeri Malah Diekspor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Pengacara-PT-AMJ-mafia-migor.jpg" alt="Kuasa hukum PT AMJ Fredrik J Pinakunary (kiri) dan Dirut PT AMJ Djondy Putra (foto: Gunawan/JPC" width="100%">
<figcaption>Kuasa hukum PT AMJ Fredrik J Pinakunary (kiri) dan Dirut PT AMJ Djondy Putra (foto: Gunawan/JPC</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Amin Market Jaya (AMJ) membantah telah menjual harga minyak goreng tiga kali lipat dari harga normal yang dijual ke Hongkong.  Kuasa hukum PT AMJ Fredrik J Pinakunary mengatakan, kliennya tidak pernah mendapatkan keuntungan Rp 400 juta seperti yang dituduhkan selama ini.  Fredrik mengungkapkan, misalnya saja dari pengiriman kontainer pertama kliennya hanya mendapatkan Rp 3.829.030, kemudian dari pengiriman kontainer kedua hanya mendapatkan keuntungan bersih dari ekspor minyak goreng sebesar Rp 4.841.610. Kontainer ketiga mendapatkan keuntungan bersih minyak goreng sebesar Rp 6.826.631.  "Jadi enggak benar itu kalau menjual tiga kali lipat dari harga normal. Karena keuntungan pengiriman kontainer untuk ekspor hanya Rp 3–5 juta," ujar Fredrik dalam jumpa pers di kawasan Pluit, Jakarta, Kamis (7/4). "Pada prinsipnya keuntungan masing-masing kontainer itu jauh lebih kecil dan tidak mencapai 10 persen dari Rp 400 juta sebagaimana disebut," tambahnya.  Fredrik menuturkan, PT AMJ juga tidak pernah mengekspor sebanyak 23 kontainer minyak goreng ke Hongkong sejak tanggal 7 September 2021. PT AMJ melakukan ekspor berbagai keperluan pokok ke Hongkong dan salah satunya adalah minyak goreng. "Jadi merupakan sebuah kekeliruan fatal menyatakan bahwa PT AMJ mengekspor 23 kontainer minyak goreng ke Hongkong adalah benar-benar merugikan klien kami," katanya.  Fredrik menambahkan, PT AMJ yang disebut telah melakukan penyelundupan minyak goreng ke luar negeri dengan mengubah data pengiriman 'vegetable', adalah tuduhan yang keliru dan tidak berdasar.  Menurut Fredrik, dalam melakukan ekspor barang ke luar negeri, PT AMJ sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata dia, PT AMJ telah menggunakan jasa PT Noah Logistik Indonesia (PT NLI) selaku perusahaan jasa pengurusan transportasi.  "Pada prinsipnya yang menjadi kepentingan PT AMJ kegiatan ekspor berang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena PT AMJ menggunakan jasa PT NLI yang memiliki sertifikat kompetensi untuk mengurus dokumentasi dan syarat-syarat ekspor sesuai peraturan," sambungnya.  Karena itu, tuduhan penyeludupan dan pengiriman minyak goreng secara ilegal dan juga tuduhan bahwa PT AMJ mengelabui aparat Bea Cukai sangatlah tidak benar. "Itu adalah jelas-jelas tuduhan yang keliru, dan sama sekali tidak dapat dibenarkan," tuturnya.  Bahkan Fredrik menegaskan, PT AMJ tidak pernah membeli minyak goreng dengan harga subsidi ke supplier manapun. Selama melakukan ekspor minyak goreng, PT AMJ membeli minyak goreng dengan harga normal ke supplier dan bukan harga subsidi. PT AMJ selalu melakukan pembelian minyak goreng dari supplier-supplier resmi. Antara lain PD Majuan, PT Indomarco Adi Prima, PT Anugrah Pangan Prima Lestari.  "Supplier tersebut merupakan yang sudah berbentuk badan hukum dan memiliki izin usaha. Terlebih PT AMJ juga sudah lama menjalin kerja sama dengan para supplier tersebut. PT AMJ tidak pernah melakukan pembelian minyak goreng dari supplier gelap yang tidak memiliki hak," katanya.  Karena itu, sangat disesalkan bahwa tuduhan PT AMJ yang disebut sebagai mafia minyak goreng sangatlah tidak berdasar. Karena tuduhan tersebut telah mengakibatkan kerugian yang signifikan. "Karena menghentikan transaksi-transaksi seperti yang biasanya dilakukan. Akibatnya klien kami mengalami kesulitan keuangan beroperasi, termasuk membayar biaya atau gaji karyawan dan dengan terpaksa menghentikan penggunaan tenaga buruh lepas," ungkapnya.  Sebelumnya, Tim penyelidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengendus adanya permainan terkait banyaknya kasus kelangkaan minyak goreng di berbagai daerah di Indonesia. Dari hasil penelusuran, tim penyelidik mencurigai permainan harga yang dilakukan PT. AMJ, NLT dan PT PDM saat mengekspor minyak goreng ke Hongkong. Penyelidik menilai, minyak gorang berbagai kemasan yang dibungkus dengan karton, dijual tiga kali lipat dari harga normal.  ’’Nilai penjualan per kartonnya sejumlah HK$ 240 sampai dengan HK$ 280, atau 3 (tiga) kali lipat keuntungan dari nilai atau harga pembelian di dalam negeri,” kata Aspidsus Kejati Abdul, di Jakarta, Rabu (16/3).  Dengan nilai penjualan yang tinggi tersebut, mengakibatkan terjadinya kelangkaan minyak goreng kemasan di dalam negeri dan mengakibatkan terjadinya kerugian perekonomian negara.  Usai menyidik perkara dugaan korupsi mafia pelabuhan, kini tim penyidik Kejati DKI Jakarta menyelidiki dugaan korupsi mafia minyak goreng. Hal ini tertuang dalam Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor Sprinlid : Print- 848/M.1/Fd.1/03/2021 tanggal 16 Maret 2022.  ’’Sehubungan dengan Pemberantasan Mafia Minyak Goreng yang berkualifikasi tindak pidana korupsi terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PT AMJ dan perusahaan lainnya tahun 2021 dan 2022, dalam proses distribusi minyak goreng kemasan yang diekspor melalui Pelabuhan Tanjung Priok, sehingga memberikan akibat atau dampak perekonomian negara secara langsung dengan terjadi kelangkaan minyak goreng di Indonesia,” terang Abdul Kohar. (*)  &nbsp;

Ini Penjelasan PT AMJ Soal Tudingan Jadi Mafia Minyak Goreng

PT AMJ

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PT AMJ

Berita Terkini

Kejati DKI Sidik Dugaan Korupsi Ekspor, Satu Kontainer Migor Disita

Kejati DKI Naikkan Korupsi Mafia Migor ke Penyidikan, Siapa Tersangka?

Temuan Kejati DKI: 159,5 Ton Migor Jatah Dalam Negeri Malah Diekspor

Ini Penjelasan PT AMJ Soal Tudingan Jadi Mafia Minyak Goreng

Download Aplikasi JawaPos.com