<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/15/KPK-Subkontraktor-1104869227.jpg" alt="resmi menahan dua tersangka baru kasus dugaan korupsi proyek fiktif di PT Amarta Karya (Persero)." width="100%">
<figcaption>resmi menahan dua tersangka baru kasus dugaan korupsi proyek fiktif di PT Amarta Karya (Persero).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan dua tersangka baru kasus dugaan korupsi proyek fiktif di PT Amarta Karya (Persero). Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan setelah lembaga antirasuah menjerat mantan Direktur Utama (Dirut) PT Amarta Karya, Catur Wibowo. <div dir="auto">Adapun, kedua tersangka baru itu merupakan karyawan PT Amarta Karya, yakni Pandhit Seno Aji dan Deden Prayoga. <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dalam persidangan terdakwa Catur Prabowo dkk, terungkap adanya keterlibatan aktif dari pihak lain sehingga menguatkan adanya peran maupun kerjasama yang erat dan berakibat timbulnya kerugian keuangan dalam proyek pengadaan subkontraktor fiktif PT AK Persero termasuk ikut serta menikmati aliran sejumlah uang," kata Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK Asep Guntur dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (15/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Asep menjelaskan, Pandhit Seno Aji dan Deden Prayoga merupakan orang kepercayaan dari Catur Prabowo yang diperintahkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pribadi dari Catur Prabowo. Karena itu, untuk merealisasikan perintah Catur, Pandhit Seno Aji dan Deden Prayoga</div> <div dir="auto">berkoordinasi dengan Trisna Sutisna selaku Direktur Keuangan PT Amarta Karya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Dengan persetujuan Trisna Sutisna, Pandhit Seno Aji dan Deden Prayoga kemudian mendirikan dan mencari badan usaha berbentuk CV yang akan dijadikan seolah-olah sebagai subkontraktor untuk menerima pembayaran kerjasama subkontraktor PT Amarta Karya. Dibentuk tiga CV sebagai subkontraktor fiktif, dimana sebagai Komisaris dan Direkturnya adalah keluarga dari Pandhit Seno Aji dan Deden Prayoga," ucap Asep.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, pekerjaan yang dicantumkan dalam dokumen pembayaran pekerjaan atas tiga CV tersebut merupakan pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan, maupun yang tidak pernah dilaksanakan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pekerjaan proyek dari tahun 2018-2020, PT Amarta Karya mencairkan sejumlah dana untuk pembayaran subkontraktor fiktif ke tiga CV yang sepenuhnya atas sepengetahuan dan persetujuan dari Catur Prabowo dan Trisna Sutisna," ujar Asep.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, hasil penerimaan uang kepada tiga CB itu masuk ke dalam rekening yang dikuasai dan dipegang oleh Deden Prayoga.</div> <div dir="auto">Namun, pencairan dan peruntukan uang menunggu perintah dari Catur Prabowo dan Trisna Sutisna. Perbuatan itu diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 46 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kerugian keuangan negara yang ditimbulkan sejumlah sekitar Rp 46 miliar. Terdapat aliran uang dari proyek subkontraktor fiktif ini yang dinikmati Pandhit Seno Aji dan Deden Prayoga. Sehingga Tim Penyidik masih akan melakukan penelusuran dan pendalaman," tegas Asep.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua tersangka itu langsung menjalani penahanan untuk 20 hari pertama di Rutan cabang KPK. Langkah penahanan ini dilakukan untuk memudahkan proses penyidikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk kebutuhan proses penyidikan, dilakukan penahanan para Tersangka masing-masing 20 hari pertama mulai 15 Mei 2024-3 Juni 2024 di Rutan Cabang KPK," ungkap Asep.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kedua tersangka itu disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</div> </div> </div> &nbsp;

Pandhit Seno Aji dan Deden Prayoga merupakan orang kepercayaan dari Catur Prabowo yang diperintahkan untuk memenuhi berbagai kebutuhannya.

KPK Tahan 2 Tersangka Baru Kasus Dugaan Proyek Fiktif PT Amarta Karya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Juru-Bicara-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-1-2.jpg" alt="Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan mantan Direktur Utama PT Amarta Karya, Catur Prabowo dalam kasus dugaan korupsi pengadaan proyek fiktif di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Amarta Karya (Persero).  Selain Catur Prabowo, tim penyidik KPK juga memanggil Kadiv Keuangan PT Amarta Karya (Persero) Pandhit Seno Aji, dan Kasi Pemasaran Divisi Operasi I PT Amarta Karya (Persero) Deden Prayoga.  "Pemeriksaan dilakukan di kantor KPK Kuningan Persada Kav.4, Setiabudi, Jakarta Selatan, atas nama Catur Prabowo, Pandhit Seno Aji, dan Deden Prayoga," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (27/3).  Meski demikian belum diketahui apa yang akan digali tim penyidik dari para saksi. Namun, KPK sempat mendalami jumlah uang yang dikeluarkan PT Amarta Karya untuk pengadaan proyek fiktif tersebut.  Ali Fikri sebelumnya menyatakan membuka penyidikan baru dalam kasua dugaan korupsi pengadaan proyek di PT Amarta Karya pada 2018-2020. KPK menyatakan sudah menjerat seorang tersangka dalam kasus ini sebab, diduga banyak proyek fiktif dalam pengadaan proyek di PT Amarta Karya.  "Modus operadi dalam perkara ini diduga adanya perbuatan melawan hukum terkait pelaksanaan proyek fiktif sehingga timbul kerugian keuangan negara," ucap Ali.  Ali mengatakan, pihaknya sudah menetapkan tersangka dalam kasus ini. Namun, identitas tersangka belum bisa dibeberkan sampai penahanan dilakukan.  KPK memastikan, bakal mengusut kasus ini sampai tuntas. Pengusutan kasus ini akan dilakukan dengan pemeriksaan saksi-saksi secara terbuka.  "Saat ini tim penyidik masih terus melengkapi alat bukti yang kami miliki dan perkembangan berikutnya akan selalu kami sampaikan," pungkas Ali.

KPK Panggil Dirut BUMN Amarta Karya Terkait Kasus Proyek Fiktif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/gedung-kpk.jpg" alt="Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyidikan baru dalam kasus dugaan korupsi pengadaan proyek di PT Amarta Karya pada 2018-2020. KPK menyatakan sudah menjerat seorang tersangka dalam kasus ini.  "Saat ini KPK telah meningkatkan proses penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan proyek pada PT AK (Amarta Karya) tahun 2018 – 2020," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (17/6).  Lembaga antirasuah menyatakan, sudah mengumpulkan banyak bukti untuk meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan. KPK menduga banyak proyek fiktif dalam pengadaan proyek di PT Amarta Karya.  "Modus operadi dalam perkara ini diduga adanya perbuatan melawan hukum terkait pelaksanaan proyek fiktif sehingga timbul kerugian keuangan negara," ucap Ali.  Ali mengatakan, pihaknya sudah menetapkan tersangka dalam kasus ini. Namun, identitas tersangka belum bisa dibeberkan sampai penahanan dilakukan.  "Pihak yang kami tetapkan sebagai Tersangka akan kami umumkan pada saatnya nanti ketika penyidikan cukup dan akan disampaikan pada saat upaya paksa penangkapan maupun penahanan," tegas Ali.  KPK memastikan, bakal mengusut kasus ini sampai tuntas. Pengusutan kasus ini akan dilakukan dengan pemeriksaan saksi-saksi secara terbuka.  "Saat ini tim penyidik masih terus melengkapi alat bukti yang kami miliki dan perkembangan berikutnya akan selalu kami sampaikan," pungkas Ali.

KPK Tetapkan Tersangka Korupsi Proyek Fiktif di PT Amarta Karya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/AMARTA.jpg" alt="Penandatanganan kerjasama PT Amarta Karya dengan PT Magna Beatum mengembangkan proyek Aldiron Plaza Palembang" width="100%">
<figcaption>Penandatanganan kerjasama PT Amarta Karya dengan PT Magna Beatum mengembangkan proyek Aldiron Plaza Palembang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Amarta Karya (AMKA), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Konstruksi melakukan kerjasama dengan PT Magna Beatum untuk Pekerjaan Pembangunan Aldiron Plaza Cinde Palembang. Kerjasama ini diharapkan mampu memberi kontribusi dalam rangkamendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah Palembang.  Penandatanganan dilakukan Direktur Utama AMKA Nikolas Agung dan Direktur Utama PT Magna Beatum M Fajar Tarigan hari ini di Jakarta (12/3). Hadir pula Direktur Operasional AMKA Royaldi Rosman, Corporate Secretary AMKA Brisben Rasyid, Kepala Divisi Operasi II I Wayan Sudenia, Kepala Departemen Operasi I AMKA Mudi Utomo, dan Direktur Keuangan PT Magna Beatum Melissa Rusli.  Direktur Utama AMKA Nikolas Agung mengungkapkan bahwa kemitraan strategis menjadi salah satu strategi kunci untuk mengkonversi peluang di situasi yang sarat tantangan ini. "Penandatanganan kontrak ini merupakan langkah nyata AMKA untuk mengembangkan bisnis baru dalam bidang properti agar kami semakin berkualitas dan memiliki pengalaman yang lebih baik dalam dunia jasa kontruksi," katanya.  Melalui proyek ini, AMKA berkontribusi membangun infrastruktur pasar modern untuk meningkatan perekonomian di Palembang, Sumatera Selatan. Selain itu, proyek juga dapat meningkatkan pelayanan dan akses yang lebih baik pada masyarakat, sekaligus menjadikan pasar rakyat sebagai penggerak perekonomian daerah.  Aldiron Plaza adalah milik Perusahaan Properti besar yaitu Aldiron Group. Palembang merupakan kota terbesar kedua di Pulau Sumatera yang memiliki Light Rail Transit (LRT) pertama, sehingga lokasi proyek ini dinilai sangat strategis karena berada di jantung kota Palembang dan dekat dengan akses transportasi LRT.  Sebelumnya, AMKA juga terlibat dalam proyek pembangun infrastruktur di Pulau Sumatera, termasuk pembangunan sebagian ruas jalan tol trans Sumatera Sigli-Banda Aceh dengan total panjang 74 kilometer.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/k38iG99wSm4

AMKA Gaet Magna Beatum Garap Konstruksi Aldiron Plaza Palembang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/ARMA1.jpg" alt="Direktur Utama AMKA, Nikolas Agung SR" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama AMKA, Nikolas Agung SR</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) konstruksi PT Amarta Karya (AMKA) mentargetkan pendapatan hingga Rp 1,5 triliun sepanjang 2021 dengan mengandalkan kemitraan strategis. Direktur Utama AMKA, Nikolas Agung SR mengatakan kemitraan strategis (Strategic Partnership) sebagai motor dalam melipatgandakan pendapatan sekaligus untuk dapat berkontribusi dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional.  "Peningkatan pendapatan perusahaan akan diraih dari tender-tender yang diselenggarakan Pemerintah  di lini bisnis terkuat AMKA, di mana total potensi pasarnya diperkirakan mencapai Rp 4.759 triliun hingga tahun 2024 nanti," ujar Nikolas dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (25/2).  Merujuk pada Rencana Jangka Menengah Pemerintah 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian PUPR 2020-2024, pembangkit listrik tercatat mempunyai potensi hingga Rp 1.121 triliun, residensial dan komersial berkisar Rp 780 triliun, dan airport sekitar Rp 36 triliun.  Memgacu data tersebut, Nikolas optimistis target peningkatan pendapatan di tahun 2021 ini bukan hal yang muluk untuk dicapai perseroan, meski industri konstruksi tak luput dari terjangan pandemi Covid-19. "Kemitraan strategis menjadi salah satu strategi kunci untuk mengkonversi peluang di situasi yang sarat tantangan ini," ujar Nikolas.  Nikolas menambahkan bahwa dengan strategi tersebut, AMKA kini tidak hanya memposisikan diri sebagai kontraktor, namun juga mitra bagi pelanggannya dalam menyelesaikan ragam masalah yang dialami oleh pelanggan melalui realisasi proyek-proyeknya.  "Kami harus lebih mendekatkan diri pada pelanggan dan mampu menjadi mitra problem solver bagi mereka. Strategi ini kami sebut dengan project creation strategy," tegasnya.  Ia menjelaskan, bahwa setidaknya ada lima pihak yang menjadi bagian dari kemitraan strategis perusahaan yakni kemitraan dengan penyedia teknologi dan manufaktur, supplier dan subkontraktor, perusahaan-perusahaan EPC (Engineering, Procurement and Construction), para investor dan institusi finansial, hingga dengan pelanggan.  Saat ini, AMKA tengah menggarap sejumlah proyek dengan project creation strategy tersebut. Beberapa di antaranya adalah pembangunan main bridge jalan tol trans Sumatera ruas Sigli-Banda Aceh, pembangunan rusun Pulo Jahe-Jakarta Timur bersama Dinas Perumahan Rakyat &amp; Pemukiman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan kerja sama dengan PT LG Electronics Indonesia dalam hal heating, ventilation, and air conditioning (HVAC).  AMKA kini mempunyai 4 (empat) lini bisnis utama, termasuk jasa konstruksi gedung, jasa konstruksi infrastruktur, EPC, dan manufaktur (fabrikasi).  "Kami perlu menciptakan bisnis baru yang bisa memperkuat empat bisnis utama tersebut, yang dapat menghasilkan recurring income untuk membantu menyeimbangkan portfolio revenue perusahaan, sehingga operasi perusahaan lebih sustain ke depannya," ucapnya.  Sebab itu, perseroan menjajaki kerja sama dengan salah satu perusahaan multinasional di bidang migas yang segera berinvestasi di Indonesia.  "AMKA akan mendukung dilini bisnis EPC dan Manufaktur-nya. Penandatanganan MoU akan dilakukan dalam waktu dekat. Upaya-upaya semacam inilah yang ingin AMKA giatkan ke depannya," ujar Nikolas.  Nikolas optimistis bahwa dengan strategi yang inovatif dan efektif maka AMKA, sebagai bagian dari BUMN, dapat bertransformasi menjadi salah satu perusahaan pelat merah yang dapat diandalkan sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi negeri.

Amarta Karya Optimistis Raih Pendapatan Rp 1,5 Triliun di 2021

PT Amarta Karya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PT Amarta Karya

Berita Terkini

KPK Tahan 2 Tersangka Baru Kasus Dugaan Proyek Fiktif PT Amarta Karya

KPK Panggil Dirut BUMN Amarta Karya Terkait Kasus Proyek Fiktif

KPK Tetapkan Tersangka Korupsi Proyek Fiktif di PT Amarta Karya

AMKA Gaet Magna Beatum Garap Konstruksi Aldiron Plaza Palembang

Amarta Karya Optimistis Raih Pendapatan Rp 1,5 Triliun di 2021

Download Aplikasi JawaPos.com