<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/12/adhikarya-3439570421.jpg" alt="ADHI bekerja sama dengan kelompok tani setempat menanam 6.600 bibit mangrove di lahan seluas 5 hektare." width="100%">
<figcaption>ADHI bekerja sama dengan kelompok tani setempat menanam 6.600 bibit mangrove di lahan seluas 5 hektare.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT ADHI KARYA (Persero) Tbk menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh mengabaikan kelestarian alam. Melalui program ADHI Green 2026, perusahaan pelat merah ini menekankan bahwa pembangunan dan perlindungan lingkungan harus berjalan seimbang dan saling memperkuat. Komitmen tersebut diwujudkan lewat kegiatan penanaman mangrove yang digelar pada 11 Februari 2026 di Desa Cemara Kulon, Kabupaten Indramayu. Aksi ini menjadi bagian dari langkah strategis ADHI dalam memperkuat komitmen terhadap prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG), sekaligus mendukung target net-zero emission. Dalam kegiatan tersebut, ADHI bekerja sama dengan kelompok tani setempat menanam 6.600 bibit mangrove di lahan seluas 5 hektare. Program ini tidak hanya berfokus pada pemulihan kawasan pesisir, tetapi juga menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam menekan emisi gas rumah kaca melalui upaya dekarbonisasi. "Kegiatan ini bukan hanya sekedar menanam mangrove, melainkan momentum penting untuk kembali mengingatkan kita dalam menanam komitmen bersama menjaga lingkungan," ujar Direktur Utama ADHI, Moeharmein Zein Chaniago, Kamis (12/2). "Sebagai perusahaan BUMN infrastruktur, ADHI menyadari bahwa pembangunan dan kelestarian lingkungan harus berjalan beriringan dan saling menguatkan,&rdquo; sambungnya. Moeharmein menerangkan, penanaman mangrove dipilih karena memiliki peran penting dalam menyerap karbon sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Selain membantu mengurangi dampak perubahan iklim, penanaman ini juga mendukung peningkatan keanekaragaman hayati dan memperkuat ketahanan wilayah pesisir dari ancaman abrasi maupun cuaca ekstrem. Tak berhenti pada aspek lingkungan, ADHI juga mendorong dampak sosial dan ekonomi melalui pelibatan masyarakat. Program ini dirancang untuk memberdayakan komunitas petani dan kelompok tani lokal agar turut merasakan manfaat jangka panjang, baik dari sisi lingkungan maupun peningkatan kesejahteraan. Lokasi di Indramayu menjadi kelanjutan dari program rehabilitasi mangrove yang sebelumnya dijalankan di Desa Sedari, Kabupaten Karawang, sejak awal 2024 hingga akhir 2025 dengan cakupan sekitar 525 hektare. Keberlanjutan program ini menunjukkan bahwa upaya pelestarian lingkungan bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan agenda jangka panjang perusahaan. Kegiatan tersebut juga melibatkan berbagai pihak, mulai dari Bupati Indramayu Lucky Hakim beserta jajaran pemerintah daerah, instansi kehutanan Provinsi Jawa Barat, unsur TNI-Polri, pemerintah desa, mitra strategis perusahaan, hingga Dewan Komisaris dan Direksi ADHI.

Perusahaan BUMN tegas jalankan pembangunan dan kelestarian lingkungan di Indramayu. ADHI KARYA tanam 6.600 mangrove dukung ESG.

ADHI Tegaskan Pembangunan Harus Selaras dengan Kelestarian Lingkungan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/25/JKT_TIANG-MONOREL-MENJADI-VERTIKAL-GARDEN_HANUNG-HAMBARA_24112025-4-2524605853.jpg" alt="Sejumlah tiang monorel yang digunakan sebagai vertikal garden di Jalan Rasuna Said, Jakarta, Senin (24/11/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah tiang monorel yang digunakan sebagai vertikal garden di Jalan Rasuna Said, Jakarta, Senin (24/11/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan segera mengambil langkah tegas terkait keberadaan tiang monorel yang mangkrak belasan tahun di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Langkah ini diambil lantaran PT Adhi Karya tak kunjung bergerak melakukan pembongkaran mandiri. Keputusan ini diambil demi estetika dan kenyamanan mobilitas warga Jakarta. Pramono menegaskan bahwa Dinas Bina Marga akan menjadi garda terdepan dalam proses "pembersihan" sisa proyek yang terbengkalai sejak era 2000-an tersebut. Pramono mengaku sudah memberikan waktu yang cukup bagi PT Adhi Karya (Persero) untuk membongkar tiang-tiang beton tersebut. Surat permohonan pembongkaran sebenarnya telah dikirimkan sejak November 2025 lalu. Namun, hingga batas waktu yang ditentukan, belum ada pergerakan dari pihak BUMN tersebut. "Adhi Karya sudah kami surati dan batas waktunya sudah lewat, kami akan melakukan sendiri. Nanti akan kami taruh di mana tempat yang dibongkar, tentunya menjadi kewenangan Jakarta sepenuhnya," ujar Pramono saat ditemui di Pasar Kobongan, Jakarta Pusat, Selasa (6/1). Jadwal Eksekusi: Pekan Ketiga Januari 2026 Tak ingin menunggu lebih lama, Pramono memastikan alat berat akan mulai bekerja pada pekan ketiga bulan ini. Ia juga menekankan bahwa proses pembersihan ini merupakan wewenang penuh Pemprov DKI. "Tiang monorel yang melakukan adalah Pemerintah DKI Jakarta, Dinas Bina Marga," tegas Pramono. Ia membocorkan jadwal pasti dimulainya proyek ini, yakni sekitar hari Selasa atau Rabu mendatang. Pramono juga menjamin kenyamanan pengguna jalan selama proses berlangsung. Mengingat Jalan Rasuna Said adalah urat nadi transportasi Jakarta yang sangat padat, Pemprov DKI menjamin tidak akan ada penutupan jalan selama proses pembongkaran tiang monorel. "Akan kami lakukan minggu ketiga, apakah hari Selasa atau Rabu depan. Untuk itu tidak dilakukan penutupan jalan. Jadi yang dibongkar tetap dilakukan, dengan pengalaman yang ada, Bina Marga berkoordinasi untuk melakukan pembongkaran, tidak dilakukan penutupan," tutur Pramono. Sejarah Kelam Proyek Monorel Jakarta Tiang-tiang yang berdiri di Rasuna Said dan Jalan Asia Afrika ini merupakan "saksi bisu" kegagalan proyek monorel yang dimulai sejak tahun 2004 di era Gubernur Sutiyoso. Proyek ini sempat terhenti di masa Gubernur Fauzi Bowo karena kendala finansial, hingga akhirnya kontrak diputus total oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada 2014.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pastikan Pemprov DKI bongkar tiang monorel mangkrak di Rasuna Said Januari 2026.

Pramono Anung Tegas! Pemprov DKI Bakal Bongkar Sendiri Tiang Monorel Mangkrak di Rasuna Said Bulan Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/18/LRT-Jakarta-Dery-Ridwansah-2JPG-2401916913.jpg" alt="Rangkaian kereta LRT Jakarta di Stasiun Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Rangkaian kereta LRT Jakarta di Stasiun Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menyatakan akan meninjau secara menyeluruh skema pembayaran utang proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek&nbsp;oleh KAI kepada PT Adhi Karya (Persero) (ADHI). Masih terdapat sisa pembayaran sebesar Rp 2,2 triliun dalam proyek pembangunan LRT, yang rencananya akan diselesaikan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI), setelah memperoleh persetujuan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menyatakan, skema pembayaran utang tersebut harus dirancang secara tepat agar tidak membebani kondisi keuangan KAI.&nbsp;"Saya akan cek polanya. Skemanya harus&nbsp;proper&nbsp;dan benar, karena kita harus memastikan setiap perusahaan tetap sehat," kata dia, dikutip dari Antara. Pernyataan ini muncul setelah Direktur Utama ADHI&nbsp;Entus Asnawi&nbsp;mengungkapkan pihaknya telah menerima penegasan dari Kemenkeu bahwa pembayaran piutang proyek LRT akan dilakukan melalui KAI, dengan kemungkinan menggunakan skema penyertaan modal negara (PMN) atau subsidi kepada KAI.&nbsp;"KAI nantinya akan melakukan pembayaran secara penuh kepada Adhi Karya," katanya&nbsp;dalam Public Expose Live di Jakarta, Senin (8/9). Direktur Keuangan ADHI Bani Iqbal mengatakan, proses pelunasan piutang saat ini masih dalam tahap diskusi dengan Kemenkeu, PT KAI, dan Danantara, yang ditargetkan akan selesai secepatnya pada akhir 2025. Proyek LRT Jabodebek secara keseluruhan menghabiskan anggaran hingga Rp 32,5 triliun. Pembangunan LRT sepanjang 44 kilometer itu awalnya dibiayai oleh pemerintah. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2015, pemerintah menetapkan alokasi dana sebesar Rp 23,3 triliun melalui skema PMN, dari total nilai kontrak sebesar Rp 25,5 triliun. Pada 2016, regulasi tersebut direvisi melalui Perpres Nomor 65 Tahun 2016. Revisi ini memperluas mandat PT Adhi Karya (Persero) Tbk, yang semula hanya bertanggung jawab atas pembangunan jalur layang, stasiun, dan fasilitas operasi, menjadi termasuk pembangunan depo sebagai bagian dari proyek LRT Jabodebek.

Masih terdapat sisa pembayaran sebesar Rp 2,2 triliun dalam proyek pembangunan LRT, yang rencananya akan diselesaikan oleh PT KAI.

KAI Masih Kurang Bayar Rp 2,2 Triliun Proyek LRT ke Adhi Karya, Danantara Kaji Skema Pembayaran Utang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/siap-gabung-bumn-holding-adhi-karya-setor-saham-ke-hutama-karya_m_.jpg" alt="Adhi Karya kebut pembangunan stasiun LRT Jabodebek" width="100%">
<figcaption>Adhi Karya kebut pembangunan stasiun LRT Jabodebek</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) telah melakukan pelunasan/pembayaran Pokok Obligasi Berkelanjutan III Adhi Tahap III Tahun 2022 Seri A senilai Rp 1,28 triliun yang telah dibayarkan kepada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Pelunasan tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi pada tanggal jatuh tempo 24 Mei 2025. Pemenuhan pembayaran obligasi ini merupakan bukti komitmen ADHI kepada para Pemegang Obligasi dalam melunasi surat utang secara tepat waktu dan tepat jumlah.&nbsp;Sebelumnya, pada tahun 2024 ADHI juga telah melunasi dua obligasi senilai Rp 947 miliar secara tepat waktu. "ADHI menyampaikan apresiasi kepada para Pemegang Obligasi dan investor lainnya yang telah memberikan kepercayaan kepada Perseroan," tulis Corporate Secretary, Rozi Sparta dalam keterangannya, Rabu (28/5). "ADHI berharap para Pemegang Obligasi dan Investor lainnya kedepan dapat menjalin kerja sama yang berkesinambungan dan terus memberikan dukungan penuh kepada Perseroan," pungkasnya.

PT Adhi Karya (Persero) Tbk telah melunasi obligasi berkelanjutan senilai Rp 1,28 triliun, menunjukkan komitmen pada investor.

ADHI Lunasi Obligasi 1,28 Triliun, Manajemen Komit Jaga Kepercayaan Investor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/24/bendungan-ameroro-3620337504.jpg" alt="Bendungan Ameroro di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) ditargetkan dapat diresmikan pada akhir tahun 2023." width="100%">
<figcaption>Bendungan Ameroro di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) ditargetkan dapat diresmikan pada akhir tahun 2023.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan Bendungan Ameroro di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dapat diresmikan pada akhir tahun ini. "Nanti pada akhir November Bendungan Ameroro dilakukan pengisian (impounding), supaya pada Desember bisa diresmikan,&rdquo; ujar Basuki dalam keterangannya di Jakarta, kemarin. Dia mengatakan, pembangunan bendungan bertujuan untuk peningkatan volume tampungan air sehingga suplai air irigasi ke lahan pertanian terus terjaga, penyediaan air baku, dan pengendalian banjir. &ldquo;Pembangunan bendungan diikuti oleh pembangunan jaringan irigasinya. Dengan demikian bendungan yang dibangun dengan biaya besar dapat memberikan manfaat yang nyata di mana air mengalir sampai ke sawah-sawah milik petani,&rdquo; katanya. Kementerian PUPR terus mempercepat pembangunan Bendungan Ameroro di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sebagai daerah industri penyangga Kota Kendari, Kabupaten Konawe terus berkembang sehingga membutuhkan air baku yang bersumber dari bendungan. Saat ini progress fisik pembangunan Bendungan Ameroro telah mencapai 87,15 persen. Bendungan Ameroro dapat meningkatkan pemanfaatan irigasi seluas 3,36 hektar, melayani air baku di Kabupaten Konawe sebesar 511 liter per detik, dan mereduksi banjir hingga 443,3 m3 per detik. Memiliki kapasitas tampungan sebesar 98,81 juta m3, Bendungan Ameroro dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik dengan kapasitas 1,3 MW. Selain itu, Bendungan Ameroro juga menjadi salah satu potensi pariwisata di Kabupaten Konawe karena keindahannya. Bendungan Ameroro mulai dikerjakan pada Desember 2020 dengan biaya APBN sebesar Rp1,6 triliun. Pembangunannya dilaksanakan dalam 2 paket pekerjaan, yakni Paket I oleh kontraktor PT Wijaya Karya-PT Sumber Cahaya Agung - PT Basuki Rahmanta Putra (KSO) dan Paket II PT Hutama Karya-PT Adhi Karya (KSO).

Memiliki kapasitas tampungan sebesar 98,81 juta m3, Bendungan Ameroro dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik dengan kapasitas 1,3 MW.

Bendungan Ameroro di Sultra akan Diresmikan Akhir 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ditegur-keras-menteri-basuki-dirut-adhi-karya-urung-rombak-sdm_m_195876.jpeg" alt="Menteri PUPR Basuki Hadimuljono" width="100%">
<figcaption>Menteri PUPR Basuki Hadimuljono</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Budiharto urung melakukan penggantian sumber daya manusia (SDM). Menyusul adanya teguran dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono terkait kecelakaan proyek-proyek infrastruktur. "Enggak. Sistem saja (yang diperbaiki)," kata Budi di Kementerian Koordiantor Bidang Kemaritiman, Rabu (14/3).&nbsp;Dia mengatakan, Adhi Karya mendapat teguran secara tertulis dari pemerintah agar lebih berhati-hati saat mengeksekusi proyek infrastruktur.&nbsp;Menanggapi teguran tersebut, pihaknya akan memperbaiki sistem dan disiplin lapangan. "Kita akan memperbaiki sistemnya, disiplin di lapangan gitu," ungkapnya. Sebelumnya, Basuki menerbitkan rekomendasi sanksi kepada empat BUMN. Yaitu &nbsp;PT Adhi Karya Tbk (ADHI), PT Hutama Karya, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dan PT Waskita Karya Tbk (WSKT). Keempat perusahaan itu terlibat dalam kecelakaan konstruksi sejak Bulan Agustus 2017. Dalam surat rekomendasi tersebut, Basuki meminta perombakan manajemen di beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya. Salah satunya, PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang diminta agar memperbaiki manajemen dan mengganti pejabat sampai dengan direksi. Perusahaan tersebut telah melakukan kelalaian lebih dari satu kali. Selain itu, ada juga PT&nbsp;Hutama Karya (Persero) yang diwajibkan melakukan perombakan&nbsp; Kepala Proyek. &nbsp;Kontraktor tersebut lalai. Sehingga mengakibatkan kecelakaan kerja yang terjadi pada proyek pembangunan Fasilitas Perkeretapian Manggarai-Jatinegara Double-Double Track (DDT)yang menelan empat korban jiwa. Perusahaan lain yaitu PT. Virama Karya selaku perusahaan konsultan konstruksi. Diwajibkan melakukan penggantian kepala divisi. Sedangkan, untuk PT Wijaya Karya, Tbk dan PT Adhi Karya, Tbk, telah diberikan teguran keras oleh Komite Keselamatan Kontruksi.

Ditegur Keras Menteri Basuki, Dirut Adhi Karya Urung Rombak SDM