<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/05/JEBOL-2508713423.jpg" alt="Stasiun LRT Jabodebek jebol usai Jakarta diguyur hujan lebat, pada Sabtu (4/11) malam." width="100%">
<figcaption>Stasiun LRT Jabodebek jebol usai Jakarta diguyur hujan lebat, pada Sabtu (4/11) malam.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Stasiun LRT Jabodebek Cawang, Jakarta Timur, mengalami kebocoran saat curah hujan sedang tinggi mengguyur Ibu Kota, pada Sabtu (4/11) malam. Tak hanya bocor, plafon di Stasiun LRT pun mengalami kerusakan alias jebol, namun kondisi tersebut tidak menganggu area pelayanan secara keseluruhan. Sebagai langkah cepat, pada saat kejadian, KAI Bersama LRT Jabodebek telah berkoordinasi langsung dengan pihak &ndash; pihak terkait yang menjadi kontraktor pembangunan stasiun tersebut guna dilakukan perbaikan. "Dapat kami sampaikan terkait kontraktor pembangunan di Stasiun LRT Cawang dikerjakan oleh Adhi Karya. Selanjutnya pihak&ndash;pihak terkait tersebut segera melakukan investigasi dan perbaikan area yang terdampak demi kenyamanan penumpang," kata Vice President Public Relations KAI &ndash; Joni Martinus dalam keterangan resmi, Minggu (5/11). "Pihak Adhi Karya sudah mulai melakukan perbaikan pada saluran air stasiun yang terdampak hujan lebat kemarin dan diharapkan bisa selesai dalam waktu dekat," imbuhnya. Lebih lanjut, KAI memohon maaf jika ada ketidaknyamanan yang terjadi karena hujan lebat di sekitar area Stasiun Cawang. KAI dan LRT Jabodebek bersama para kontraktor juga akan menyisir dan mengidentifikasi titik-titik lainnya di seluruh stasiun LRT Jabodebek serta stasiun kereta cepat untuk mengantisipasi kejadian serupa. "KAI bersama pihak &ndash; pihak terkait telah melakukan komunikasi dan kordinasi serta bergerak cepat agar pelayanan dan fasilitas yang diberikan pada penumpang optimal," pungkas Joni. Sebelumnya, viral di media sosial soal kondisi Stasiun LRT Jabodebek di daerah Cawang yang mengalami kebocoran. Dari video yang diunggah akun X @txtdrjkt, terlihat derasnya air hujan membuat plafon jebol dan mengalirkan air cukup deras di salah satu titik di Stasiun LRT tersebut. Tampak dua petugas yang berada di sekitar lokasi kejadian. Plafon berwarna putih terlihat sudah berada di atas lantai dan plafon lain terlihat hampir jatuh. Adapun air hujan terlihat sudah menggenangi lantai Stasiun LRT. Tidak terlihat penumpang di sekitar lokasi, namun sejumlah netizen mengaku heran dengan kualitas plafon stasiun yang baru resmi beroperasi beberapa bulan belakang. "Walah bangunan baru kok udah kayak gitu ya???," tulis akun X @rikorahmatd. "Ini test and commissioning hasil pekerjaan di akhir proyek gimana ya?," kata akun X @Maximus739192. &nbsp; &nbsp;

Terlihat derasnya air hujan membuat plafon jebol dan mengalirkan air cukup deras di salah satu titik di Stasiun LRT.

Plafon Stasiun LRT Jabodebek Jebol, KAI Janjikan Adhi Karga Segera Lakukan Perbaikan Secepatnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/WhatsApp-Image-2021-08-12-at-13.24.18.jpeg" alt="Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara" width="100%">
<figcaption>Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap pegawai PT Adhi Karya, Didi Kustiadi pada Senin (27/12). Dia dipanggil untuk diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Minahasa pada 2011.  "Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka DP (Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya Persero Dono Purwoko)," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (27/12).  KPK juga memanggil mantan pegawai PT Adhi Karya, Ari Prijo Widagdo, dan Direktur PT Kharisma Indotarium Utama, Mulyawan. Mereka akan didalami pengetahuannya terkait dugaan korupsi pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Kampus IPDN Minahasa, Sulawesi.  Dalam kasus ini, lembaga antirasuah juga telah menetapkan mantan Direktur Operasi PT Waskita Karya, Adi Wibowo sebagai tersangka. Selain itu, KPK juga menjerat tersangka kepada mantan pejabat Kemendagri, Dudy Jocom.  Kasus ini bermula pada awal 2010, diadakan pertemuan terkait adanya rencana pengadaan dan pekerjaan pembangunan gedung kampus IPDN di beberapa lokasi di Indonesia, yang salah satunya di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, perusahaan konsultan, dan perusahaan kontraktor, yang salah satunya adalah PT. Adhi Karya.  Hasil dari pertemuan tersebut, disepakati bahwa pengerjaan proyek pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kampus IPDN di Kabuapten Minahasa Sulawesi Utara akan dilaksanakan oleh PT Adhi Karya, disertai adanya komitmen berupa pemberian sejumlah uang dalam bentuk fee proyek untuk pihak Kemendagri yang dimasukkan dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Kampus IPDN di Sulawesi Utara tahun anggaran 2011.  Terkait pemberian fee proyek tersebut, telah disetujui oleh tersangka Dono Purwoko, kemudian dicantumkan dalam surat penawaran PT. Adhi Karya. Lantas sekitar Desember 2011, tersangka Dono Puwoko diduga mengajukan pembayaran pelaksanaan pekerjaan mencapai 100 persen kepada Dudy Jocom, dimana progres pekerjaan baru terlaksana 89 persen.  Hal ini lantas ditindaklanjuti Dudy Jocom dengan memerintahkan Panitia Penerima Barang menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.  Sekitar periode November 2011-April 2012, Dono Purwoko diduga telah menyerahkan sejumlah uang dari PT. Adhi Karya kepada Dudy Jocom sebagai imbalan fee atas dilaksanakannya proyek tersebut. Akibat perbuatan tersangka Dono Purwoko dkk, diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 19, 7 miliar dari nilai kontrak sebesar Rp 124 miliar.  Dono Purwoko disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK Periksa Pegawai PT Adhi Karya soal Korupsi Pembangunan Kampus IPDN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/LTR.jpg" alt="Ilustrasi hunian berkonsep TOD yang dikembangkan PT Adhi Commuter Properti" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi hunian berkonsep TOD yang dikembangkan PT Adhi Commuter Properti</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Adhi Commuter Properti (ADCP), anak usaha PT Adhi Karya (Persero), Tbk (ADHI) yang fokus pada properti yang terintegrasi mencatat kenaikan marketing sales atau kontrak 400 persen (year on year/yoy) pada Maret 2021.  "Perusahaan menunjukkan capaian kinerja sangat baik di bulan Maret 2021 dibandingkan Maret 2020," kata Direktur Pengelolaan Properti PT Adhi Commuter Properti Hanif Setyo Nugroho dalam keterangannya, Jumat (30/4).  Hanif mengatakan, kenaikan ini memberikan sinyal bahwa pertumbuhan ekonomi sektor properti kembali pulih meskipun belum sepenuhnya sama seperti sebelum pandemi Covid-19. Ia menyebut, terdapat beberapa faktor utama penggerak kenaikan marketing sales yakni secara perlahan kebutuhan sektor properti selama pandemi mulai menggeliat.  "Hal ini ditunjang market yang meningkat," tuturnya.  Apalagi, lanjutnya, pemerintah memberi sejumlah insentif di sektor properti berupa pajak pertambahan nilai (PPN), serta animo light rail transit (LRT) yang segera diluncurkan dalam beberapa waktu ke depan.  Sejak dirilis program insentif PPN dari pemerintah, kata dia, unit ready stock proyek LRT City (LRT City Sentul, LRT City Bekasi - Eastern Green dan LRT City Jatibening) telah terserap lebih dari 100 unit. Progres terkini bahwa ketiga proyek tersebut di atas telah diadakannya serah terima kepada konsumen. "Hingga saat ini serapan marketing sales di seluruh proyek LRT City menunjukkan kenaikan yang cukup baik," jelas Hanif.  Di sisi lain dia menjelaskan, progres LRT hingga saat ini sudah masuk tahap tes uji coba dan pengerjaan stasiun serta fasilitas LRT. Perseroan menegaskan, semua pekerjaan itu direncanakan rampung di akhir tahun 2021. Adapun pada semester pertama tahun 2022 direncanakan dilakukan test commissioning dan diharapkan semester kedua 2022 mulai beroperasi.  Sebelumnya, Direktur Utama Adhi Commuter Properti Rizkan Firman menjelaskan hingga kuartal pertama tahun ini realisasi marketing sales mencapai 25 persen dari target atau sekitar Rp 375 miliar. Perseroan menargetkan pendapatan prapenjualan senilai Rp1,5 triliun untuk tahun ini.  Direktur Pemasaran Adhi Commuter Properti Indra Syahruzza menyebut, bahwa kondisi pasar properti saat ini sudah mulai pulih jika dibandingkan 1-2 tahun terakhir. Dia menunjukkan pada 2019 pasar properti terkena tren stagnasi dan 2020 diperparah oleh pandemi Covid-19.

Sales Adhi Commuter Properti Capai 400 Persen Pada Maret 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/ADHI.jpg" alt="Penandatanganan fasilitas pembiayaan pembelian apartemen (KPA) dilakukan oleh Executive Vice President Consumer Loans PT Bank Mandiri Ignatius Susatyo Wijoyo dan Direktur Utama Adhi Commuter Properti Rizkan Firman di Jakarta, Kamis (24/9)." width="100%">
<figcaption>Penandatanganan fasilitas pembiayaan pembelian apartemen (KPA) dilakukan oleh Executive Vice President Consumer Loans PT Bank Mandiri Ignatius Susatyo Wijoyo dan Direktur Utama Adhi Commuter Properti Rizkan Firman di Jakarta, Kamis (24/9).</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Bank Mandiri terus melakukan terobosan dan aktivitas marketing untuk memperkuat bisnis di segmen konsumer. Kali ini, Bank Mandiri berkolaborasi dengan PT Adhi Commuter Properti, anak usaha Adhi Karya, untuk mempermudah masyarakat mendapatkan hunian idaman di kawasan yang prospektif.  Dalam kerjasama ini, Bank Mandiri akan menyiapkan fasilitas pembiayaan pembelian apartemen (KPA) kepada end-user dan first-buyer di 5 proyek apartemen LRT City di wilayah TOD LRT Jabodetabek yakni di Eastern Green Bekasi, Gateway Park Jatibening, Green Avenue Bekasi, Royal Sentul Park dan Urban Signature Ciracas.  Penandatanganan dilakukan oleh Executive Vice President Consumer Loans PT Bank Mandiri Ignatius Susatyo Wijoyo dan Direktur Utama Adhi Commuter Properti Rizkan Firman di Jakarta, Kamis (24/9).  Susatyo menjelaskan, pihaknya sangat optimis dengan kerjasama ini karena potensi bisnis properti masih sangat besar mengingat hunian merupakan kebutuhan utama apalagi bagi generasi milenial. Data menunjukkan, sebesar 33,75% populasi di Indonesia adalah generasi milenial (sumber Deloitte Indonesia, 2019) yang merupakan first-buyer,  "Kami melihat, hunian apartemen yang berlokasi di sekitar akses LRT sangat potensial dan sesuai dengan behaviour generasi milenial. Untuk itu, kami berharap kerjasama ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh generasi milenial, atau bahkan oleh kalangan pekerja yang tertarik dengan tipe hunian ini," kata Susatyo.  Dalam kerjasama ini, pihaknya menawarkan fasilitas pembiayaan yang menarik berupa kemudahan proses, bunga ringan, limit lebih besar, angsuran berjenjang dan jangka waktu KPR panjang agar meringankan cicilan.  Dia berharap, kolaborasi ini juga dapat mendorong penguatan bisnis KPR perseroan.  Hingga Juli 2020, tambahnya, pihaknya telah menyalurkan KPR dengan outstanding sebesar Rp43 triliun.

Bank Mandiri Fasilitasi Pembelian Apartemen LRT City

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/dahsyat-ini-strategi-pemerintah-siapkan-rumah-untuk-80-juta-milenial_m_.jpg" alt="Ilustrasi hunian apartemen jadi pilihan bagi milenials yang ingin tetap ingin tinggal di pusat kota" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi hunian apartemen jadi pilihan bagi milenials yang ingin tetap ingin tinggal di pusat kota</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bisnis properti kembali menggeliat sejak beberapa tahun terakhir, khususnya hunian vertikal seperti apartemen yang menyasar segmen perguruan tinggi atau apartemen kampus. Kota Malang merupakan salah satu target bisnis terbesar.  Selain menjadi salah satu destinasi wisata nasional, Kota Malang juga dikenal dengan perguruan tinggi yang mendatangkan mahasiswa baru hingga 50 ribu orang setiap tahunnya. Melihat adanya peluang tersebut, perusahaan BUMN PT Adhi Persada Properti (APP), yang merupakan anak usaha dari BUMN PT Adhi Karya (Persero) Tbk, menambah portofolio bisnis apartemen kampus di Kota Malang.  Kota Malang dipilih perseroan setelah sukses mengembangkan Apartemen kampus yang berlokasi di Depok dekat dengan Universitas Indonesia, APP juga merambah ke kota-kota besar lainnya seperti Jatinangor, Jogjakarta, dan Surabaya.  Adapun produk Apartemen Kampus terbaru yang akan dikembangkan APP adalah Apartemen Kampus - Dhika Universe Malang Kota yang berlokasi di Jalan Tlogomas No. 1, Malang, Jawa Timur.  Dibangun di atas lahan seluas 7.337 m2, Dhika Universe Malang Kota terdiri dari dua tower apartemen, 20 lantai, dengan total unit berjumlah 1.036 unit.  “Dhika Universe Malang Kota ini dibangun dengan konsep youthpreneur untuk mewadahi gaya hidup lingkungan sivitas akademika maupun profesional muda. Seluruh suasana dan atmosfir proyek ini difokuskan untuk mendukung kalangan anak muda tersebut,” kata Direktur Pemasaran dan Pengelolaan Properti, PT Adhi Persada Properti Wahyuni Sutantri Rabu (11/12).  Secara lokasi, Dhika Universe Malang Kota akan memiliki pemandangan dari segala sudut yang akan menyuguhkan pemandangan terbaik. Ada tiga sudut pandang yang dapat dipilih, mulai pemandangan Gunung Gede dan Gunung Kawi, Kota Batu dan Gunung Arjuno, dan Kota Malang.  Target proses pembangunan (groundbreaking) apartemen yang menelan investasi hingga Rp 520 miliar ini akan dilakukan pada awal tahun 2020. Sedangkan target serah terima perdana kepada konsumen diharapkan dapat dilaksanakan pada 2024.  Dhika Universe Malang Kota menyediakan beberapa tipe mulai studio (21-27 m2), 1 BR (36 m2), dan 2 BR (48 m2). Harga yang ditawarkan mulai dari Rp 370 juta untuk tipe studio hingga Rp 980 juta untuk tipe 2 BR.  Pada periode ini terdapat kemudahan pembayaran seperti tunai bertahap (installment) hingga 36 kali. Keunggulan lokasi, konsep pengembangan, serta fasilitas diyakini akan membuat unit apartemen ini juga diminati untuk investasi dengan potensi imbal sewa mencapai Rp 3,5 juta per bulan.  “Pada fase pertama ini, kami telah memasarkan Tower B yang berjumlah 556 unit. Pasarmerespons positif hadirnya Apartemen Dhika Universe Malang Kota. Kami merasa sangat optimis bahwa apartemen ini akan cepat terserap sejalan dengan peningkatan pertumbuhan penjualan pasar properti pada Semester II 2019,” tuturnya.

APP Lebarkan Sayap ke Bisnis Apartemen Kampus di Kota Malang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Febri-dery-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyitaan dokumen penawaran yang diajukan PT Adhi Karya terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Jembatan Waterfront City atau Jembatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau Tahun Anggaran 2015-2016. Penyitaan dilakukan usai penyidik memeriksa Staf Administrasi Pemasaran Departemen Pemasaran PT Adhi Karya Mohamad Idris.  Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Idris dimintai keterangan untuk tersangka Adnan selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan Jembatan Waterfront Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar, Riau. KPK juga turut menyita sejumlah dokumen usai pemeriksaan.  "Melalui saksi yang dipanggil, penyidik melakukan penyitaan dokumen penawaran yang diajukan PT Adhi Karya sebagai perusahaan peserta lelang yang masuk tiga besar proyek pembangunan Jembatan Waterfront City Multy Years," kata Febri kepada wartawan, Senin (7/10).  Dalam kasus ini, KPK menetapkan Adnan bersama dengan Manajer Wilayah ll PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, Manajer Divisi Operasi I PT Wijaya Karya (Persero) Tbk I Ketut Suarbawa (IKS) sebagai tersangka.  Adnan dan Ketut Suarbawa diduga kongkalikong dalam proyek Jembatan Waterfront City atau Jembatan Bangkinang di Kabupaten Kampar tahun 2015-2016 yang menelan anggaran Rp 117,68 miliar. Akibat dugaan kongkalikong, negara menderita kerugian yang ditaksir mencapai Rp 39,2 miliar.  Keduanya disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Kasus ini bermula saat Pemerintah Kabupaten Kampar mencanangkan beberapa proyek strategis di antaranya adalah Pembangunan Jembatan Bangkinang atau yang kemudian disebut dengan Jembatan Waterfront City.  Pada pertengahan 2013, Adnan diduga mengadakan pertemuan dengan Ketut Suarbawa dan beberapa pihak lainnya. Di pertemuan itu, Adnan memerintahkan pemberian infomasi tentang desain jembatan dan Engineer's Estimate kepada IKS.  Pada Oktober 2013, kontrak pembangunan Jembatan Waterfront City Tahun Anggaran 2013 senilai Rp 15.198.470.500,00 (Rp15,198 miliar) dengan ruang lingkup pekerjaan pondasi jembatan dan masa pelaksanaan sampai 20 Desember 2014 ditandatangani.  Setelah itu, Adnan meminta pembuatan Engineer's Estimate Pembangunan Jembatan Waterfront City Tahun Anggaran 2014 kepada konsultan, dan Ketut Suarbawa meminta kenaikan harga satuan untuk beberapa pekerjaan.  KPK menduga kerjasama antara ADN dan IKS terkait penetapan Harga Perkiraan Sendiri ini terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya sampai pelaksanaan pembangunan Jembatan Waterfront City secara tahun jamak yang dibiayai APBD Tahun 2015, APBD Perubahan Tahun 2015 dan APBD Tahun 2016.  Adnan diduga menerima uang sebesar Rp 1 miliar atau 1 persen dari nilai kontrak pembangunan Jembatan Waterfront City tersebut. KPK menduga para tersangka melakukan kolusi dan pengaturan tender yang melanggar hukum.

Kasus Korupsi PT Adhi Karya, KPK Sita Proyek Waterfront City

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Gedung-KPK-Dery.jpg" alt="Gedung KPK-Dery" width="100%">
<figcaption>Gedung KPK-Dery</figcaption>
</figure>JawaPos.com – KPK melakukan penggeledahan di kantor PT Adhi Karya di Makassar. Kegiatan itu berkaitan dengan proses penyidikan dugaan korupsi pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Sulawesi Utara di Minahasa tahun anggaran 2011.  Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penggeledahan tersebut dilakukan sejak pagi sampai sekarang. Dari lokasi tersebut, tim penyidik mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya, dokumen proyek dan barang bukti elektronik. ”Sampai saat ini penggeledahan masih berlangsung,” kata Febri, Senin (29/4).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/bermula-dari-kasus-pacaran-berlanjut-pemukulan-2-praja-ipdn-dipecat_m_154340.jpeg" alt="ILUSTRASI: Pembangunan gedung kampus IPDN menjadi sorotan KPK dan kini PT Adhi Karya selaku pelaksana proyek pun digeledah kantornya. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Pembangunan gedung kampus IPDN menjadi sorotan KPK dan kini PT Adhi Karya selaku pelaksana proyek pun digeledah kantornya. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> ILUSTRASI: Pembangunan gedung kampus IPDN menjadi sorotan KPK dan kini PT Adhi Karya selaku pelaksana proyek pun digeledah kantornya. (Dok. JawaPos.com)  KPK menetapkan tiga tersangka dalam perkara itu. Yaitu, Kepala Divisi I PT Waskita Karya, Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya Dono Purwoko, dan pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dudy Jocom. KPK menelurusi dugaan keterlibatan korporasi dalam perkara tersebut. Dalam hal ini PT Waskita Karya dan Adhi Karya.  Kasus itu berawal dari adanya dugaan kesepakatan terkait lelang pembangunan gedung IPDN di Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan pada 2010 lalu. Dudy Jocom diduga meminta imbalan proyek sebesar 7 persen dari nilai proyek pembangunan IPDN di Sulawesi Selatan yang dikerjakan Waskita Karya dan IPDN Sulawesi Utara yang digarap Adhi Karya.  Imbalan tersebut diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 22 miliar. Perinciannya, Rp 11,18 miliar untuk gedung IPDN Sulawesi Selatan dan Rp 9,3 miliar untuk proyek pembangunan IPDN Sulawesi Utara. Dalam perkara itu, Dudy Jocom telah divonis bersalah oleh pengadilan. Dia dihukum empat tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 1 bulan kurungan.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/bermula-dari-kasus-pacaran-berlanjut-pemukulan-2-praja-ipdn-dipecat_m_154340.jpeg" alt="ILUSTRASI: Pembangunan gedung kampus IPDN menjadi sorotan KPK dan kini PT Adhi Karya selaku pelaksana proyek pun digeledah kantornya. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Pembangunan gedung kampus IPDN menjadi sorotan KPK dan kini PT Adhi Karya selaku pelaksana proyek pun digeledah kantornya. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>

KPK Geledah Kantor Adhi Karya di Makassar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/geledah-kantor-waskita-dan-pt-adhi-karya-kpk-temukan-dokumen-penting_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Penyidik KPK saat sedang melakukan penggeledahan di sebuah perkantoran di Jakarta Selatan beberapa waktu lalu" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Penyidik KPK saat sedang melakukan penggeledahan di sebuah perkantoran di Jakarta Selatan beberapa waktu lalu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggeledah 2 lokasi berbeda. Penggeledahan ini terkait kasus korupsi Pembangunan kampus IPDN di Gowa dan Minahasa.&nbsp;Juru bicara KPK menyebut, dua lokasi yang digeledah yaitu kantor PT. Waskita Karya dan PT. Adhi Karya di Jakarta. "Penggeledahan dilakukan kemarin, Selasa (12/3) dari jam 2 siang hingga malam hari," ucapnya saat dikonfirmasi, Rabu (13/3). Sebelum menggeledah dan menyasar dua tempat tersebut, penyidik menduga terdapat bukti-bukti kuat terkait proyek pembangunan kampus IPDN tersebut di lokasi. "Dari sana disita sejumlah dokumen-dokumen dan bukti informasi elektronik dalam bentuk CD," ungkapnya. Hasil penggeledahan pun, kata Febri akan dipandang sebagai bentuk pembuktian terkait perkara ini yang nantinya akan di kroscek kepada saksi-saksi yang akan diperiksa. "Penyidik akan mempelajari hasil penggeledahan tersebut dan akan melakukan kroscek pada saksi yang relevan sesuai jadwal pemeriksaan," jelasnya. Dalam kasus ini, ada tiga orang yang ditetapkan KPK sebagai tersangka. Mereka ialah mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal Kemendagri, Dudy Jocom, Kepala Divisi Gedung PT Waskita Karya, Adi Wibowo, dan Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya, Dono Purwoko. KPK menduga ada kesepakatan pembagian pekerjaan antara PT Waskita Karya dan PT Adhi Karya yang dilakukan sebelum lelang. Dudy diduga meminta fee sebesar 7 persen atas pembagian pekerjaan ini. Dudy kemudian diduga meminta pembuatan berita acara serah terima pekerjaan 100 persen pada 2011 agar dana bisa dicairkan. Padahal, pekerjaan belum selesai. "Dari kedua proyek itu diduga negara mengalami kerugian total sekurangnya Rp 21 miliar yang dihitung dari kekurangan volume pekerjaan pada dua proyek tersebut. Proyek pembangunan kampus IPDN Sulawesi Selatan Rp 11,18 miliar dan Sulawesi Utara Rp 9,3 miliar," pungkas Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, di Gedung KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (10/12).

Geledah Kantor Waskita dan PT Adhi Karya, KPK Temukan Dokumen Penting

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/adhi-karya-buka-banyak-lowongan-kerja-lulusan-teknik-silahkan-merapat_m_.jpg" alt="Ilustrasi pekerja konstruksi tengah menggarap pembangunan jembatan layang" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pekerja konstruksi tengah menggarap pembangunan jembatan layang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perusahaan Konstruksi pelat merah PT Adhi Karya (Persero) Tbk membuka kesempatan kepada tenaga muda untuk mengabdi sebagai karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Para fresh graduate dipersilahkan untuk daftar hingga 30 Desember 2018 mendatang. Dikutip dari laman resminya, Adhi membuka lowongan untuk S1 jurusan Teknik Sipil, Teknik Arsitektur, Teknik Planologi, Teknik Elektro, Teknik Lingkungan, Teknik Informatika, K-3,&nbsp; Perpajakan, Akuntansi, Teknik Mesin, Desain Grafis, Manajemen SDM dan Manajemen Pemasaran. Adapun, berkas lamaran yang harus diisi diantaranya Curriculum Vitae disertai Foto, Scan Ijazah dan Transkrip Nilai legalisir serta Scan KTP. Adhi mencamtumkan bahwa IPK minimal yang dipatok adalah sebesar 3,00 (skala 4,00) dengan usia maksimal 30 tahun per 31 Des 2018. Jika memenuhi kualifikasi, pelamar harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah operasional Adhi. Sementara itu, Adhi juga membuka lowongan bagi para post graduate atau magister S-2 dari berbagai jurusan. Diantaranya Teknik Sipil, Teknik Elektro, Teknik Lingkungan, Teknik Mesin, Teknik Kimia, Project Management, Teknik Informatika, K-3, Akuntansi, Manajemen SDM, Manajemen Keuangan, Manajemen Bisnis, Manajemen Stategic, Manajemen Mutu, dan Psikologi dengan syarat dan ketentuan yang sama dengan kategori S-1. Namun, hanya pelamar yang memenuhi persyaratan terbaik lah yang akan dipanggil untuk mengikuti proses rekruitmen dan seleksi. Tentunya selama proses tersebut pelamar tidak dipungut biaya sama sekali. Selamat mencoba!

Adhi Karya Buka Banyak Lowongan Kerja, Lulusan Teknik Silahkan Merapat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/minimalisir-human-eror-adhi-usulkan-proyek-lrt-tanpa-masinis_m_212841.jpeg" alt="Ilustrasi pekerjaan proyek kontruksi LRT" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pekerjaan proyek kontruksi LRT</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembangunan proyek kereta layang atau loop line di Jakarta masih dibahas. Direktur Utama PT Adhi Karya Tbk (ADHI) Budi Harto mengatakan, proyek yang direncanakan tanpa masinis masih tahap kajian. &ldquo;Nanti relnya double track. Jadi semua terintegrasi moda transportasi Jakarta, dari luar Jakarta ke dalam Jakarta," ujarnya di restoran Meradelima Jakarta, Selasa (15/5) Budi menyebut, ada tiga investor yang akan terlibat dalam pembangunan kereta layang. Salah satunya PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI). Selain itu PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) dan PT Jaya Konstruksi. Proyek tersebut akan dibangun sepanjang 26 kilo meter (km) di atas jalur Kereta Rel Listrik (KRL), sehingga disebut jalur lingkar luar. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Operasi III PT Adhi Karya Tbk (ADHI) Pundjung Setya Brata menambahkan, konsep proyek kereta layang adalah menyambungkan moda transportasi dari luar ke Jakarta atau titik-titik yang masih terputus. Pundjung mencontohkan, selama ini masyarakat dari Bekasi ke Manggarai, jika ingin pergi ke Serpong harus transit dulu di Tanah Abang. Ataupun sebaliknya, jika ingin ke Bogor, masyarakat yang dari Tangerang, harus transit dulu di Duri. Bahkan, masyarakat harus rela naik angkutan umum lagi jika ingin sampai ke lokasi. "Titik itu yang terputus atau yang segaris aja akan dihubungkan satu lintas. Jaringannya akan terintegrasi," imbuhnya. Menurutnya, proyek ini akan sukses lantaran terlihat dari permintaan yang tinggi. Tentunya, proyek loop line membantu pola transportasi di Jakarta. "Semacam jalur lingkar untuk kereta. Kayak kota di Tokyo dan Paris ada. Makanya kita antusias," ucapnya. Sebagai informasi, proyek kereta layang ini masuk proyek strategis nasional (PSN). Diperkirakan proyek ini rampung dalam 5 tahun, yakni 1 tahun untuk feasibility study dan 4 tahun untuk konstruksi. Untuk investasi proyek ini akan dihitung ulang, yang sebelumnya diperkirakan mencapai Rp10 triliun. "Investasinya kan itu jaraknya 26 kilometer. Kita refer market, harga 1 kilometer itu Rp500 miliar. Kita akan hitung lagi. Untuk operator? Mungkin KAI," katanya. Pembangunan proyek loop line ini akan dibangun 4 stasiun besar terintegrasi dengan 15-20 stasiun baru yang dibangun. Untuk sistem pengoperasiannya, Adhi Karya mengusulkan pakai sistem otomatisasi atau tanpa masinis. Namun, usulan ini masih terus dikaji dan dibahas. &ldquo;Kalau semua sistem otomatisasi, itu kecil human error. Untuk kecepatan kita desain 100 kilometer per jam, tapi kayaknya operasinya 80-90 kilometer per jam. Semua ini masih dalam kajian," pungkas.

Minimalisir Human Eror, ADHI Usulkan Proyek LRT Tanpa Masinis

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pt adhi karya

Berita Terkini