<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/16/Irman-dan-Kuasa-Hhukum-860403872.jpeg" alt="Kuasa Hukum Irman Gusman bersama Anggota DPR dari Fraksi PAN Guspardi Gaus. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kuasa Hukum Irman Gusman bersama Anggota DPR dari Fraksi PAN Guspardi Gaus. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Masyarakat Sumatera Barat (Sumbar) mengikuti pemungutan suara ulang (PSU) untuk pemilihan calon anggota DPD daerah pemilihan Sumbar pada pekan lalu. Tepatnya pada Sabtu (13/7). Hasilnya, empat calon peraih suara tertinggi dinyatakan terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar. Keempat calon anggota DPD peraih suara tertinggi yakni, Cerint Iraloza Tasya yang meraih 283.020 suara. Diikuti oleh calon Muslim M Yatim (199.919 suara), Jelita Donal (187.765 suara), dan Irman Gusman (176.987 suara). Khusus Irman Gusman merupakan nama yang muncul pada PSU. Pada pemilihan suara sebelumnya Irman tidak masuk dalam pencoblosan. Namun, setelah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) meminta KPU menyelenggarakan PSU dengan memasukkan nama Irman Gusman yang semula dicoret KPU. Akibatnya, hadirnya nama Irman Gusman, 4 calon yang semula mendapat suara tertinggi jadi berubah. Emma Yahonna yang sebelumnya terpilih tersingkir. Keputusan empat nama calon terpilih itu ditetapkan oleh KPU Sumbar dalam rekapitulasi suara PSU DPD Sumbar yang berlangsung dua hari di salah satu hotel di Kota Padang, Jumat Sabtu (19-20/7). Ketua KPU Sumbar Surya Efitrimen menyatakan, rekapitulasi dilakukan secara berjenjang dari tingkat kecamatan hingga nasional. Dalam rekapitulasi berlangsung secara lancar dan kondusif. Lebih penting lagi menghasilkan data yang akurat sesuai ketentuan hukum. Proses PSU DPD RI Dapil Sumbar dilaksanakan pada 13 Juli 2024, menghasilkan total 1.461.058 suara yang termasuk sah dan tidak sah. &ldquo;Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.439.145 suara dinyatakan sah, sementara 21.913 suara tidak sah,&rdquo; ungkap Surya sebagaimana dilansir Padang Ekspres (Jawa Pos Group), Sabtu (20/7).

Masyarakat Sumbar mengikuti PSU untuk pemilihan calon anggota DPD dapil Sumbar pada Sabtu (13/7). Hasilnya Irman Gusman terpilih.

Hasil PSU DPD RI Dapil Sumbar, Irman Gusman Kembali Terpilih Jadi Senator Gantikan Emma Yohanna

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/14/Logistik-Pemilu-139-2041829662.jpg" alt="Ilustrasi: Petugas PPSU mendistribusikan kotak suara Pemilu 2024 di Gelanggang Olahraga Remaja Senen untuk didistribusikan ke TPS, Jakarta Pusat Selasa (13/2). DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Petugas PPSU mendistribusikan kotak suara Pemilu 2024 di Gelanggang Olahraga Remaja Senen untuk didistribusikan ke TPS, Jakarta Pusat Selasa (13/2). DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemungutan suara ulang (PSU) untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan (dapil) Sumatera Barat pada Sabtu (13/7) membuat perolehan empat suara terbanyak berubah. Pada Pemilu 2024 yang berlangsung pada 14 Februari lalu, terdapat empat calon yang mendapat suara terbanyak. Namun, setelah PSU ada satu nama yang tergeser. Adapun keempat nama yang sempat meraih suara terbanyak pada versi pemungutan suara Pemilu 2024 pada 14 Februari adalah Cerint Iralloza Tasya, Muslim M Yatim, Jelita Donal, dan Emma Yohana. Setelah ada PSU, lembaga survei SBLF Myriset melakukan hitung cepat (quick count) terhadap perolehan suara PSU DPD RI dapil Sumbar. Hasilnya, Cerint Iralloza Tasya, Muslim M Yatim, Jelita Donal, dan Irman Gusman mendapat suara terbanyak. Dikutip dari Padang Ekspres (Jawa Pos Group), Direktur SBLF MYriset Edo Andrefson mengatkan, quick count dilakukan di 800 TPS PSU DPD RI di Sumbar dengan margin of error sebesar 3,1 persen. Hasil quick count telah masuk 100 persen dan menunjukkan empat calon teratas dalam PSU DPD RI, yakni Cerint 18,18 persen; Muslim M Yatim 16,74 persen; Jelita Donal 13,7 persen; dan Irman Gusman 11,87 persen. Edo Andrefson mengungkap, hasil QC PSU DPD dapil Sumbar mengubah peta calon DPD terpilih pada Februari lalu. Muslim M Yatim naik peringkat ke posisi kedua, menggantikan Emma Yohanna yang tersingkir dan digantikan oleh Irman Gusman. Elektabilitas Irman Gusman unggul tipis atas calon DPD lainnya yang berada di peringkat lima dan enam. Menurut Edo, keunggulan Muslim M Yatim di lapangan karena dukungan kader PKS yang solid serta dukungan masyarakat luas yang merasakan kiprahnya selama satu periode. "Untuk Irman Gusman yang bisa finis di posisi keempat, dukungan ormas Muhammadiyah sangat signifikan, ditambah dukungan elite dari elemen LKAAM, Bundo Kanduang, dan tokoh lainnya," tambah Edo. Hasil quick count itu memberikan gambaran awal tentang calon DPD RI yang akan terpilih. Namun hasil resmi tetap menunggu pengumuman dari KPU. Sebagaimana diketahui bahwa PSU DPD RI di Sumbar digelar di 17 ribu-an TPS di Sumbar dan diikuti 16 calon anggota DPD RI ini. PSU DPD RI digelar setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memenangkan gugatan Irman Gusman karena namanya dicoret dari DPT dan membatalkan hasil Pemilu DPD RI pada 14 Februari 2024.(*)

PSU untuk pemilihan anggota DPD RI dapil Sumbar membuat perolehan empat suara terbanyak jadi berubah.

Hasil Quick Count: Irman Gusman Masuk 4 Besar Calon DPD Dapil Sumbar, Siapa Yang Tergeser?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/16/JKT-Pelipatan-Surat-Suara-KPU-Depok-Salman-Toyibi-08JPG-4210972677.jpg" alt="ILUSTRASI: Surat suara." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Surat suara.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Partisipasi pemilih pada pemungutan suara ulang (PSU) untuk calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di daerah pemilihan (dapil) Sumatera Barat (Sumbar) sangat rendah. Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat akan mengkaji pemicunya. "Untuk mengetahui penyebab turunnya partisipasi masyarakat, kita harus melakukan kajian dulu," kata Komisioner KPU Sumbar Ory Sativa Syakban sebagaimana dilansir Antara, Minggu (14/7). Ory menduga rendahnya partisipasi publik mengikuti pemungutan suara pada PSU DPD RI karena tidak adanya kampanye oleh masing-masing calon anggota DPD RI. Tidak adanya kampanye itu merupakan bagian dari isi putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024. "Hipotesa kami mungkin karena PSU DPD ini berangkat dari tidak adanya kampanye, padahal kampanye itu salah satu hal yang mendorong masyarakat ke TPS karena faktor visi dan misi calon," ujar dia. Di sisi lain Ory mengklaim KPU sudah melakukan sosialisasi pelaksanaan PSU calon anggota DPD secara masif sebelum hari pencoblosan. Bahkan, saat penyerahan formulir pemberitahuan kepada pemilih, petugas KPPS juga menyertakan selebaran yang berisi foto-foto calon. Tidak hanya itu, ada juga KPU yang memberdayakan mobil keliling untuk menyampaikan informasi terkait pelaksanaan PSU. Kemudian, untuk menyemarakkannya, sejumlah TPS juga menyiapkan berbagai macam hadiah bagi konstituen. Sementara itu, anggota DPD RI Emma Yohanna mengatakan turunnya partisipasi publik ke TPS hampir merata terjadi di seluruh daerah. Tidak hanya di Kota Padang semata. Emma menilai rendahnya partisipasi konstituen ke TPS karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan KPU. Secara pribadi, ia hanya mendapatkan formulir pemberitahuan dan selebaran foto dan nama-nama calon. "Sampai tadi malam masih ada yang mempertanyakan kepada saya kenapa ada PSU? Artinya sosialisasi PSU ini tidak mencapai sasaran," ujar dia. Di tempat lain, Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Arifki Chaniago mengatakan, minimnya partisipasi pemilih di PSU DPD Sumbar adalah sebuah kewajaran. Sebab, sosialisasi PSU berbeda dengan jadwal pemilu legislatif sebelumnya. Dengan rendahnya partisipasi tersebut bakal berpengaruh terhadap peraih suara empat tertinggi. "Potensi perubahan pemenang bisa saja terjadi dan ini tentu menarik," ungkap Arifki Chaniago kepada JawaPos.com, Minggu (14/7). Menurut dia, berubahnya para pemenang atau empat suara terbanyak menjadi uji kekuatan dan solidnya tim sukses masing-masing calon. Calon senator yang diprekdiksi memiliki peluang suara terbanyak yakni mereka yang terafiliasi dengan ormas keagamaan atau parpol tertentu. "Mereka punya basis yang jelas," ujar alumnus Univerasitas Andalas (Unand) Padang itu. Arifki mensinyalir dari hitungan suara yang didapatkan dari tim sukses sejumlah kandidat, ada potensi satu calon anggota DPD batal terpilih. Sebelumnya kandidat itu merupakan salah satu dari empat peraih suara tertinggi. "Kabarnya hanya pergantian satua pemain. Posisi lain masih dipegang DPD yang terpilih pada Februari lalu," tandasnya.

Partisipasi pemilih pada pemungutan suara ulang (PSU) untuk calon DPD RI di dapil Sumbar sangat rendah.

Partisipasi PSU DPD RI di Sumbar Turun, Komposisi Peraih Suara 4 Tertinggi Berpotensi Berubah

psu dpd ri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#psu dpd ri

Berita Terkini

Hasil PSU DPD RI Dapil Sumbar, Irman Gusman Kembali Terpilih Jadi Senator Gantikan Emma Yohanna

Hasil Quick Count: Irman Gusman Masuk 4 Besar Calon DPD Dapil Sumbar, Siapa Yang Tergeser?

Partisipasi PSU DPD RI di Sumbar Turun, Komposisi Peraih Suara 4 Tertinggi Berpotensi Berubah

Download Aplikasi JawaPos.com