<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/24/kuasa-hukum-ICMI-1948303121.jpg" alt="Kuasa hukum Pemuda ICMI Teguh Satya Bhakti. (Hilmi Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kuasa hukum Pemuda ICMI Teguh Satya Bhakti. (Hilmi Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com&nbsp;</strong>- Pemerintah harus membatalkan penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland. Pasalnya, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan uji materil yang diajukan Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).</p> <p>Objek gugatan yang dikabulkan adalah Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 12/2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 7/2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional sepanjang Lampiran I huruf M Nomor 226 tentang Proyek Pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland.</p> <p>"Kabul permohonan keberatan HUM, objek permohonan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi," bunyi amar putusan MA Nomor 12 P/HUM/2025.</p> <p>Kuasa hukum Pemuda ICMI Teguh Satya Bhakti memberikan keterangan resmi terkait putusan MA itu di Jakarta pada Jumat (23/5). Dia mengatakan, dengan adanya putusan tersebut, maka Permenko Perekonomian 12/2024 menjadi batal demi hukum, serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.</p> <p>"Karena itu, segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh ketetapan, kebijakan, dan keputusan yang didasarkan atas ketentuan tersebut dengan sendirinya dianggap tidak pernah ada (ex tunc)," ujarnya.&nbsp;</p> <p>Teguh menjelaskan, Permenko Perekonomian 12/2024 mengandung cacat formil atau prosedural karena melanggar asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik, sebagaimana dalam Pasal 5 UU P3. "Khususnya asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan serta asas keterbukaan atau partisipasi publik," jelasnya.</p> <p>Di samping cacat formil, &nbsp;lanjut Teguh, Permenko tersebut secara materil juga bertentangan dengan Pasal 8 UU 41/1999 tentang Kehutanan, Pasal 1 angka 16 dan 17 UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Pasal 1 angka 28 UU 26/2007 tentang tentang Penataan Ruang.</p> <p>"Bahasa sederhananya, dari aspek formilnya saja sudah salah karena kebijakan PSN itu bukan kewenangan Kemenko, apalagi dari aspek materiil, ya lebih salah lagi," tegasnya.</p> <p>Menurut Teguh, kebijakan penetapan PSN biasanya dilakukan melalui peraturan presiden (perpres). Karenanya, menjadi aneh dan janggal bila belakangan ditetapkan melalui permenko. "Bukan levelnya Kemenko mengeluarkan peraturan yang sifatnya mengatur lagi, bukan teknis administratif," imbuhnya.</p> <p>Sementara itu, Ketua Pemuda ICMI Ismail Rumadan mengapresiasi putusan MA tersebut. Putusan itu merupakan kabar gembira sekaligus koreksi pada pemerintah agar ke depannya lebih arif dan transparan dalam membuat kebijakan.</p> <p>Ismail mengatakan, sebagai organisasi cendikiawan sudah selayaknya Pemuda ICMI melakukan tindakan konkret yang berpihak kepada masyarakat. Apalagi terkait pembangunan PIK 2 yang mendapat banyak perlawanan masyarakat. "Sebagai bentuk perlawanan kita mengajukan uji materiil dan dikabulkan kemudian sudah diputuskan," ujarnya.</p> <p class="class-paragraph">Lebih lanjut Ismail mengatakan dirinya bersama rekan rekan sebagai kelompok cendekiawan memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal jalannya pemerintahan. Jika ada yang tidak benar maka pihaknya melakukan perlawanan dari sisi akademik. "Dengan keluarnya keputusan Mahkamah Agung, maka segala bentuk pekerjaan yang mengacu pada Permenko no 12 tahun 2024 harus dihentikan," ucapnya. <strong>(wan)</strong></p>

Mahkamah Agung mengabulkan gugatan Pemuda ICMI, membatalkan Peraturan Menteri tentang Proyek Strategis Nasional PIK 2 Tropical Coastland.

MA Kabulkan Gugatan Pemuda ICMI, Peraturan Menteri tentang PSN PIK 2 Tropical Coastland Otomatis Batal

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/12/1000114235-2783622960.jpg" alt="Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika Sugiarto. (Fianda Sjofjan Rassat/Antara)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika Sugiarto. (Fianda Sjofjan Rassat/Antara)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mendalami laporan dugaan korupsi yang diserahkan mantan Ketua KPK Abraham Samad&nbsp;bersama unsur koalisi masyarakat sipil, terkait dugaan korupsi proyek strategis nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. KPK akan memverifikasi setiap data yang diserahkan Abraham Samad dkk.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara KPK, Tessa Mahardika membenarkan bahwa pelaporan dugaan korupsi PSN PIK 2 itu diserahkan langsung Abraham Samad kepada Pimpinan KPK. Lembaga antirasuah mengapresiasi atas komitmen masyarakat dalam mengawal setiap isu pemberantasan korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hari ini, Jumat (31/1), Pimpinan KPK menerima kunjungan dari eks-komisioner KPK, Bpk Abraham Samad dan Bpk Muhammad Yasin, serta rekan-rekan lainnya yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil," kata Tessa kepada wartawan, Jumat (31/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KPK menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas pertemuan ini, sebagaimana komitmen kami untuk menjalin kerja sama dengan seluruh elemen masyarakat dalam pemberantasan korupsi," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tessa memastikan, pelaporan dugaan korupsi PSN PIK 2 akan ditindaklanjuti melalui proses verfikasi data-data yang diserahkan tersebut. KPK akan mendalami apakah benar ada praktik rasuah dari proyek PSN PIK 2.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Informasi awal yang disampaikan dalam forum tersebut tentu akan menjadi pengayaan bagi kami di KPK. Untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan analisis ada tidaknya unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan tugas KPK," ucap Tessa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KPK terbuka terhadap setiap pelaporan ataupun informasi yang disampaikan masyarakat," tambahnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015590579/abraham-samad-dkk-laporkan-dugaan-korupsi-psn-pik-2-ke-kpk-seret-nama-jokowi">Abraham Samad dkk Laporkan Dugaan Korupsi PSN PIK 2 ke KPK, Seret Nama Jokowi</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Mantan KPK Abraham Samad bersama unsur koalisi masyarakat sipil sebelumnya melaporkan dugaan korupsi proyek strategis nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 ke KPK. Samad mengaku menyerahkan berbagai dugaan korupsi PSN PIK 2 ke Pimpinan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami ini masyarakat yang peduli terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Tadi kita berdiskusi sama pimpinan KPK, dihadiri langsung oleh Pak Fitroh Rohcahyanto dan Pak Ibnu Basuki Widodo (Wakil Ketua KPK) kemudian menyusul Pak Ketua, Pak Setyo Budi juga hadir," ucap Samad di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (31/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita mendiskusikan kasus yang sedang hangat. Kebetulan kita membawa laporannya juga yang sudah dibuat oleh teman-teman koalisi, yaitu dugaan korupsi Proyek Strategis Nasional PIK 2," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aktivis antikorupsi ini meminta KPK dapat melakukan investigasi terkait dugaan korupsi yang terjadi di PSN PIK 2. Ia menduga, proyek PSN PIK 2 kental nuansa korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KPK punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara negara, baik yang ada di tingkat daerah maupun yang ada di tingkat pusat. Karena kita bisa duga bahwa penetapan PIK menjadi PSN itu tidak terlepas dari praktek kongkalikong, praktek suap menyuap, ya. Lebih jauh kita bisa melihat bahwa disitu ada kerugian negara sebenarnya ya," cetus Samad.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Samad juga menyoroti penerbitan sertifikat di atas laut pesisir Tangerang. Ia menduga, terdapat praktek suap-menyuap dari polemik penerbitan sertifikat tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemudian juga kita melaporkan tentang ada dugaan kuat terjadi suap menyuap gratifikasi di dalam penerbitan sertifikat di atas laut. Yang diduga kuat dilakukan oleh Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya," ujar Samad.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Samad juga mengingatkan, KPK untuk tidak takut memanggil pihak-pihak yang diduga terlibat proyek PSN PIK 2.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Oleh karena itu, kita meminta supaya KPK tidak usah khawatir memanggil orang yang merasa dirinya kuat selama ini," tegas Samad.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Senada, mantan Wakil Ketua KPK Mochamad Jasin menegaskan, penggunaan aset di atas laut itu merupakan bentuk kerugian negara dengan tidak mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu tertuang dalam UUD 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang ada di dalamnya digunakan untuk kemakmuran rakyat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak bisa dikuasai oleh oknum tertentu, dikuasai untuk proyek-proyek yang tadi disebutkan Pak Abraham Samad itu PIK 2, berikut dengan penerbitan sertifikat yang super cepat itu. Itu sudah melanggar, itu bisa UUD 45 yang dilanggar, konstitusi, Undang-Undang 31 Tahun 1999 itu pasal 2," urai Jasin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia tak memungkiri, Kejaksaan Agung telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyelidikan (Sprinlidik) untuk mengusut polemik pagar laut di Tangerang. Namun, ia menyatakan KPK juga bisa berjalan bersamaan untuk mengusut kasus lainnya yang terkait dengan PSN PIK 2.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Suatu kasus itu bisa saja ditangani oleh ketiga APH, Kepolisian, Kejaksaan, Kepolisian itu secara concurrent bersama-sama. Jadi jangan kalau di sana sudah mulai sprinlid, bisa saja KPK menerbitkan sprinlid pada bidang kasus yang lain yang terkait dengan PIK 2 itu," cetusnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, aktivis Said Didu menyebutkan bahwa pengusutan dugaan korupsi PSN PIK 2 untuk membongkar praktik korupsi yang diduga dilakukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya pikir yang kita laporkan adalah pintu masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun," ungkap Said.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyebut, proyek PSN PIK 2 merupakan puncak dari gunung es praktik rasuah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Legalisasinya banyak sekali, melalui tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain. Itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kekuasaan yang melebihi kewenangan," pungkasnya.</div> </div>

Juru bicara KPK, Tessa Mahardika membenarkan bahwa pelaporan dugaan korupsi PSN PIK 2 itu diserahkan langsung Abraham Samad kepada Pimpinan.

KPK Tindaklanjuti Laporan Dugaan Korupsi PSN PIK 2 yang Diadukan Abraham Samad dkk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/10/pj-3261510852.jpg" alt="Pj Gubernur Banten Abdulrauf Damenta. Foto : Istimewa" width="100%">
<figcaption>Pj Gubernur Banten Abdulrauf Damenta. Foto : Istimewa</figcaption>
</figure> <p dir="ltr">&nbsp;</p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Keberadaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 memicu polemik di masyarakat. Ada kelompok yang mendukung dan ada yang menolaknya. Penjabat (Pj) Gubernur Bangen Abdulraif Damenta angkat suara mengenai polemik pembangunan PSN PIK 2 yang berada di wilayah kerjanya itu.&nbsp;</p> <p dir="ltr">"Ada yang menerima ada yang enggak, ada pro dan kontra itu lumrah dan wajar di alam demokrasi," katanya usai mengikuti tasyakuran MUI Provinsi Banten di Serang pada Kamis (9/1). Damenta mengatakan ketika ditetapkan sebagai PSN, maka sudah ada kajian-kajian yang melatarbelakanginya.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Dia mengatakan PSN PIK 2 merupakan keputusan pemerintah pusat di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dalam pembahasannya melibatkan sejumlah kementerian. Termasuk juga pemda serta DPRD setempat.&nbsp;</p> <p dir="ltr">"Ya semua pembangunan (termasuk PSN PIK 2) ada dampak positifnya. Ya kan," katanya. Terkait adanya polemik pro dan kontra pembangunan PSN PIK 2, bisa jadi karena ada beberapa aspek yang belum terinformasikan dengan baik ke masyarakat. Sehingga perlu sosialisasi yang baik. Termasuk dalam forum tasyakuran MUI Banten itu, dihadirkan Bappeda Banten untuk memberikan penjelasan yang utuh soal PSN PIK 2.</p> <p dir="ltr">Dalam kesempatan yang sama Ketua MUI Banten Bidang Informasi dan Komunikasi serta Kebudayaan Islam Alwiyan Qosid Syam&rsquo;un sependapat bahwa program nasional mempunyai dampak positif. Termasuk pembangunan PSN PIK 2. Dia menyorot potensi terbukanya lapangan kerja dari pembangunan PSN PIK 2 tersebut.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Dia mengatakan PSN PIK 2 dihidupkan untuk dibangun oleh swasta agar nilai manfaatnya lebih tinggi. Karena lahan PSN itu merupakan aset negara yang selama ini mangkrak dan tidak mempunyai nilai ekonomi tinggi. Dalam forum tasyakuran tersebut, dihadirkan pejabat dari Bappeda Banten untuk memberikan penjelasan terkait PSN PIK 2 versi pemerintah.&nbsp;</p> <p dir="ltr">"Itu yang saya dapatkan dari penjelasan tadi dari Bappeda, jadi tidak betul kalau PSN itu merampas hak rakyat. Karena PSN ini tujuannya baik dan memberikan manfaat yang besar," ujar Alwiyan. Dia menjelaskan bahwa PSN akan membuka lapangan pekerjaan di Banten. Sehingga bisa mengatasi persoalan pengangguran di sana.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Informasi yang dia terima, PSN PIK 2 diperkirakan akan menyerap tenaga kerja 30 ribu orang sampai 50 ribu orang. "Bagi masyarakat di Banten membuka lapangan pekerjaan adalah solusi. Karena (banyak) anak nganggur kalau bisa diserap sekitar 30 ribu atau 50 ribu orang. Ini penting," katanya.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Artinya banyak orang yang kita selamatkan dari anggota kemiskinan. Dia menegaskan faktor terbukanya lapangan kerja itu perlu dipertimbangkan. Alwiyan meminta semua pihak untuk melepaskan egoisme. Sebaliknya bersama-sama memikirkan untuk membangun empati kepada masyarakat yang nasibnya kurang beruntung.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Alwiyan juga menambahkan, bahwa program pemerintah seperti PSN itu baik. Untuk itu pasti MUI akan mendukung. Dengan adanya proses tabayyun atau klarifikasi, pasti akan terjawab manfaatnya. Kalaupun saat ini MUI Pusat menyatakan menolak PSN PIK 2, masih akan dilakukan proses tabayyun dengan mengundang pihak terkait. Bisa jadi setelah menerima penjelasan yang komplit, rekomendasi menolak PSN PIK 2 bisa berubah.&nbsp;</p> <p class="class-paragraph">&nbsp;</p> <p dir="ltr">Sebelumnya, MUI Pusat meminta pemerintah untuk menghentikan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di PIK 2. Sekretaris Jenderal MUI Pusat, Amirsyah Tambunan mengatakan, proyek tersebut banyak mafsadatnya.&nbsp;</p> <p dir="ltr">"MUI sejauh ini hasil dari Mukernas sudah diketahui oleh publik tentu kita minta dihentikan. Kenapa? Karena lebih banyak mafsadatnya," ujar Amirsyah usai rapat di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Selasa (7/1).&nbsp;&nbsp;</p> <p dir="ltr">Menurut dia, dalam proses pembangunan proyek tersebut masih ada hal-hal yang belum selesai, baik sisi perizinan maupun kompensasi. "Terjadi beberapa kerugian hak-hak warga misalnya, kemudian juga proses hukum yang belum sesuai dengan prosedur, yang ini terkonfirmasi kepada pihak-pihak yang berwenang," ucap Amirsyah.</p>

Penjabat (Pj) Gubernur Bangen Abdulraif Damenta angkat suara mengenai polemik pembangunan PSN PIK 2 yang berada di wilayah kerjanya itu.

Keberadaan PSN PIK 2 Jadi Polemik, Pj Gubernur Banten Anggap Lumrah di Negara Demokrasi

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/said-didu-ungkap-kerugian-indonesia-gara-gara-negosiasi-freeport_m_.jpg" alt="Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu menilai Indonesia banyak dirugikan oleh PT Freeport." width="100%">
<figcaption>Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu menilai Indonesia banyak dirugikan oleh PT Freeport.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Eks Sekretaris BUMN Said Didu telah tiba di Polres Metro Tangerang Kota untuk diperiksa terkait proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. Dia mempertanyakan delik laporan yang disangkakan kepadanya.</p> <p>"Yang saya lakukan selama ini membela rakyat yang tertindas di mana pun berada," kata Said di Polres Metro Tangeranga Kota, Selasa (19/11).</p> <p>Said mengaku mengkritik proyek pemerintah bukan hanya di PIK 2. Dia juga melakukan hal serupa di pembangunan IKN, PSN Pulau Rempang, dan lain sebagainya.</p> <p>"Baru kali ada aparat yang melaporkan saya, padahal intinya saya membela rakyat mereka. Tapi insya Allah penegak hukum akan membuka semuanya siapa yang benar atau yang salah," jelasnya.</p> <p>Diketahui, Said Didu dipanggil Polres Metro Tangeranh Kota pada Selasa (19/11). Dia akan dimintai keterangan terkait kritikannya terhadal PSN Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di Tangerang, Banten.&nbsp;</p> <p>Kapolres Tangerang Kabupaten, Kombes Pol Baktiar Joko Mujiono membenarkan adanya laporan terhadap Said. "Betul (ada laporan ke Said Didu)," kata Baktiar.</p> <p>Said Didu dilaporkan ke Polresta Tangerang usai mengkritik proyek strategis nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. Said Didu dipolisikan oleh seseorang bernama Maskota, yang merupakan Kepala Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (APDESI) Kabupaten Tangerang, sekaligus Kepala Desa Belimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang.</p> <p>Tim penasihat hukum Said Didu, Gufroni menyebut bahwa pelaporan terhadap kliennya merupakan pelanggaran HAM. Sebab, setiap warga negara dijamin untuk menyampaikan pendapat di muka umum.</p> <p>"Berbagai pernyataan Said Didu terkait dengan PSN PIK-2 merupakan pendapat atau ekspresi yang disampaikan di ruang publik secara sah dan damai, serta dijamin oleh berbagai instrumen hukum dan HAM baik di level nasional maupun internasional," kata Gufroni dalam keterangannya, Senin (18/11).</p> <p>Said disangkakan melanggar Pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang penyebaran informasi yang sifatnya menghasut dan menimbulkan kebencian, Pasal 28 ayat (3) UU ITE tentang penyebaran berita bohong, serta Pasal 310 tentang pencemaran nama, dan Pasal 311 KUHP tentang fitnah.</p>

Said mengaku mengkritik proyek pemerintah bukan hanya di PIK 2. Dia juga melakukan hal serupa di pembangunan IKN, PSN Pulau Rempang, dan lai

Penuhi Panggilan Polisi Soal PSN PIK 2, Said Didu: Saya Membela Rakyat yang Tertindas!

PSN PIK 2

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PSN PIK 2

Berita Terkini

MA Kabulkan Gugatan Pemuda ICMI, Peraturan Menteri tentang PSN PIK 2 Tropical Coastland Otomatis Batal

KPK Tindaklanjuti Laporan Dugaan Korupsi PSN PIK 2 yang Diadukan Abraham Samad dkk

Keberadaan PSN PIK 2 Jadi Polemik, Pj Gubernur Banten Anggap Lumrah di Negara Demokrasi

Penuhi Panggilan Polisi Soal PSN PIK 2, Said Didu: Saya Membela Rakyat yang Tertindas!

Download Aplikasi JawaPos.com