<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/28/Screenshot_2025-06-28-16-16-50-925_comandroidchrome-edit-3776601151.jpg" alt="Suasana pengesahan warga baru PSHT di Kampus Unitomo Surabaya, Jumat (27/6) malam. (Juliana Christy,/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Suasana pengesahan warga baru PSHT di Kampus Unitomo Surabaya, Jumat (27/6) malam. (Juliana Christy,/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Suasana Tahun Baru Jawa terasa kuat di Surabaya saat ribuan siswa Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) resmi disahkan sebagai warga baru. Pengesahan tersebut digelar Jumat (27/6) malam di Kampus Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) Surabaya, sehari setelah malam 1 Suro atau 1 Muharram 1447 Hijriah. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/016199042/jalan-sehat-tahun-baru-islam-di-masjid-al-akbar-gubernur-khofifah-undi-umroh-dan-motor-untuk-warga">Jalan Sehat Tahun Baru Islam di Masjid Al Akbar, Gubernur Khofifah Undi Umroh dan Motor untuk Warga</a>&nbsp; Sebanyak 1.250 warga baru dari 31 ranting, 162 rayon, dan 20 komisariat perguruan tinggi di Surabaya mengikuti prosesi pengesahan yang dimulai sejak pukul 20.00 WIB. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban, pihak kepolisian menerjunkan 2.014 personel yang disebar di berbagai titik strategis. &ldquo;Total ada 2.014 anggota yang disiagakan untuk mendukung kelancaran kegiatan pengesahan,&rdquo; ujar Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Rina Shanti saat dikonfirmasi. Ketua PSHT Cabang Surabaya Sudamiran menjelaskan, pengesahan warga merupakan puncak proses pembinaan dalam PSHT. Momen ini menjadi simbol kelahiran kembali seorang siswa menjadi pendekar yang siap mengemban nilai-nilai luhur. &ldquo;Tradisi ini penuh makna. Namun kami mengimbau warga lama agar cukup mendoakan dari rumah, tidak perlu menyambut secara konvoi,&rdquo; tutur Sudamiran, yang juga mantan Kasatreskrim Polrestabes Surabaya. Sebagai langkah antisipasi, PSHT juga menurunkan 350 personel pengamanan internal (Pamter) untuk menjaga situasi tetap kondusif selama kegiatan berlangsung. Koordinasi juga dilakukan dengan pengurus PSHT di daerah sekitar seperti Gresik dan Sidoarjo, di mana pengesahan serupa juga digelar. &ldquo;Kalau ada yang melanggar imbauan dan tetap melakukan konvoi, kami tak segan menindak sesuai aturan hukum,&rdquo; tegas Sudamiran. (*)

Pengesahan warga baru PSHT di Surabaya, ribuan siswa resmi menjadi pendekar, ditandai dengan pengamanan ketat dan tradisi yang bermakna.

Momentum 1 Suro, Ribuan Polisi Amankan Pengesahan 1.250 Warga Baru PSHT di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/21/WhatsApp-Image-2025-04-21-at-081644-2751545828.jpg" alt="Halal Bihalal Pengurus Pusat PSHT di Museum Purna Bhakti Pertiwi TMII, Jakarta Timur. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Halal Bihalal Pengurus Pusat PSHT di Museum Purna Bhakti Pertiwi TMII, Jakarta Timur. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) mendesak Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas segera menindaklanjuti penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta No 217 Tahun 2024 terkait pengesahan kembali pendirian Badan Hukum PSHT di bawah kepemimpinan Muhammad Taufiq. &rdquo;Kita sangat mengharapkan kepada Menteri Hukum untuk menindaklanjuti putusan tersebut dengan memulihkan kembali badan hukum PSHT yang pernah diterbitkan Kemenkumham tetapi kemudian di-takedown (dihapus),&rdquo; kata Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammad Taufiq di sela-sela Halal Bihalal Pengurus Pusat PSHT di Museum Purna Bhakti Pertiwi TMII, Jakarta Timur, dilansir dari Antara. Sehingga, lanjut dia, PSHT yang telah memiliki dualisme kepengurusan dapat kembali bersatu dengan dasar hukum yang pasti dan tetap. Berdasar putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung No 68 Tahun 2022 dan penetapan PTUN Jakarta No 217 Tahun 2024 itu, yang berhak mendaftarkan diri badan hukum PSHT adalah Muhammad Taufiq. Saat ini, lanjut dia, PTUN Jakarta telah mengirimkan surat No 614 tertanggal 11 Februari 2025 kepada Menteri Hukum yang ditembuskan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR RI Puan Maharani yang pokok isinya permohonan atas pemulihan objek sengketa (kepengurusan PSHT) untuk dikabulkan. &rdquo;Kami minta Menkum segera mematuhi dan melaksanakan perintah PTUN tersebut untuk mewujudkan kepastian hukum,&rdquo; tutur Muhammad Taufiq. Taufiq menuturkan, pasca putusan PK MA Tahun 2022, pihaknya telah mengirimkan surat kepada Kemenkumham, bahkan difasilitasi Menko Polhukam untuk bertemu. Namun, hingga saat ini belum ada tindak lanjut atas putusan PK MA tersebut. &rdquo;Kami sekuat tenaga menjaga saudara-saudara kita untuk tidak ramai-ramai datang ke sana (kantor Menkum) dulu. Karena kita ingin melalui jalur-jalur yang lebih soft (lunak), karena bagaimanapun juga PSHT juga turut andil dalam mendirikan Indonesia,&rdquo; ujar Muhammad Taufiq. Dia pun meminta ada timbal balik dari penyelenggara negara untuk memperhatikan putusan PK MA dan PTUN Jakarta itu. Sebab, dengan adanya dualisme kepengurusan sangat mengganggu pengembangan karier atlet pencak silat, khususnya dari PSHT. &rdquo;Adanya dualisme kepengurusan menyebabkan kedua pengurus tidak boleh ikut dalam aktivitas Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI), terutama yang terkait dengan organisasi,&rdquo; papar Muhammad Taufiq. Bahkan, tambah Taufiq, di beberapa daerah atlet dari PSHT tidak diizinkan untuk ikut berkompetisi dalam kegiatan kejuaraan pencak silat. &rdquo;Nah, ini kan mengganggu kita untuk memberi kontribusi pada kemajuan pencak silat di Indonesia,&rdquo; ucap Muhammad Taufiq. Sementara itu, Ketua Harian PB IPSI Benny Sumarsono yang hadir dalam kegiatan itu mengatakan, dualisme kepengurusan PSHT yang terjadi memang membuat pencak silat Indonesia seperti kehilangan. Benny berharap permasalahan yang terjadi di PSHT bisa segera diselesaikan. Terlebih, putusan Mahkamah Agung (MA) yang sudah dikeluarkan bisa segera mengakhiri dualisme yang terjadi. &rdquo;Kenapa harus segera diselesaikan? Karena kami ingin mengirim atlet pencak silat dalam kejuaraan di Sea Games di tahun ini,&rdquo; tandas Benny. Dia pun berharap dualisme kepengurusan PSHT dapat segera diselesaikan agar pencak silat bisa kembali juara di berbagai kompetisi.

PSHT mendesak Menkum segera mengesahkan pendirian Badan Hukum PSHT di bawah kepemimpinan Muhammad Taufiq

PSHT Desak Menkum Sahkan Badan Hukum Kepengurusan Muhammad Taufiq

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/27/WhatsApp-Image-2024-07-24-at-163815-454116935.jpg" alt="Anggota polisi korban pengeroyokan dirawat di RSU Kaliwates Jember, Rabu (24/7). (Humas RS Bhayangkara/Antara)" width="100%">
<figcaption>Anggota polisi korban pengeroyokan dirawat di RSU Kaliwates Jember, Rabu (24/7). (Humas RS Bhayangkara/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto menegaskan, Polda Jatim membekukan seluruh aktivitas PSHT organisasi pesilat di Jember. Hal itu dilakukan buntut aksi pengeroyokan yang ditujukan kepada salah satu anggota polisi di Jember oleh oknum PSHT pada 23 Juli. Pembekuan itu dibenarkan Ketua Umum PSHT Moerdjoko. Dia meminta kepada polisi agar menindak pesilat PSHT yang terbukti melanggar pidana dan meresahkan. Hal itu perlu dilakukan dengan tegas. &rdquo;Tentu kami mohon ke Pak Kapolda, personel kami yang melanggar hukum harus ditindak secara hukum," tutur Moerdjoko kepada media. Moerdjoko memastikan jika 13 tersangka yang diamankan kepolisian mendapatkan sanksi keras sesuai dengan aturan AD/ART organisasi PSHT. Tidak terkecuali dengan oknum PSHT lain yang melanggar hukum. &rdquo;Peraturan dewan pusat jelas, anggota melanggar ketentuan dalam AD/ART akan mendapatkan sanksi tegas dan terukur,&rdquo; ungkap Moerdjoko. Moerdjoko meminta maaf kepada masyarakat dan polisi atas kejadian pengeroyokan di Jember. Dia menyesalkan hal itu terjadi. &rdquo;Ini menjadi bahan bagi kami sebagai pengurus PSHT untuk mengevaluasi dan menyusun langkah ke depan agar kejadian ini tidak terjadi lagi di Jatim maupun di daerah lain,&rdquo; ucap Moerdjoko.

Ketua Umum PSHT Moerdjoko meminta kepada polisi agar menindak pesilat PSHT yang terbukti melanggar pidana dan meresahkan

PSHT Jember Dibekukan Polda Jatim Begini Respons Ketua Umum Moerdjoko

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/27/IMG-20240725-WA0010_1-4035549245.jpg" alt="Penetapan tersangka anggota PSHT yang melakukan pengeroyokan terhadap anggota Polri di Jember. (Bidhumas Polda Jatim/Antara)" width="100%">
<figcaption>Penetapan tersangka anggota PSHT yang melakukan pengeroyokan terhadap anggota Polri di Jember. (Bidhumas Polda Jatim/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Polda Jawa Timur mengambil sikap tegas buntut aksi pengeroyokan kepada salah satu anggota polisi di Jember oleh oknum PSHT. Kapolda Jatim Irjen Imam Sugianto menyatakan, PSHT Jember dibekukan sementara. Pengeroyokan kepada anggota Polsek Kaliwates Jember hingga terluka itu terjadi pada Selasa (23/7). Imam menyebutkan, seluruh kegiatan PSHT di Jember dibekukan. Dia meminta agar PSHT menjadikan momen pembekuan sementara itu sebagai momen evaluasi dan memperbaiki manajemen. Serta, mengantisipasi hal serupa tak terulang kembali. Menurut Imam, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pengurus Cabang PSHT Jember. Lalu, kedua belah pihak sepakat membekukan semua kegiatan PSHT di Jember. &rdquo;Kita bekukan sampai proses hukum pelaku penganiayaan tuntas terkait pengeroyokan, jadikan titik tolak untuk sementara kegiatan PSHT di Kabupaten Jember,&rdquo; kata Imam, Jumat (26/7). Imam mengungkapkan, seharusnya organisasi pesilat tak memantik dan memicu kericuhan. Semestinya organisasi pesilat bisa ikut menciptakan dan melestarikan keamanan di manapun berada. &rdquo;Tindakan seperti ini akan memicu stabilitas keamanan,&rdquo; papar Imam, polisi dengan 2 bintang di pundaknya itu. Imam menuturkan, pembekuan PSHT sudah disepakati bersama Forkopimda Jatim. Begitu juga dengan pengurus cabang di Kabupaten Jember dan sudah mendapat restu dari Ketua Umum Nasional (PSHT) Moerdjoko.

Polda Jawa Timur mengambil sikap tegas bekukan PSHT Jember buntut aksi pengeroyokan kepada salah satu anggota polisi di Jember

PSHT Jember Dibekukan Buntut Pengeroyokan kepada Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/25/IMG-20240725-WA0087-1151595170.jpg" alt="Polda Jatim mengamankan belasan pesilat buntut pengeroyokan polisi di Jember. (Dimas Nur/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Polda Jatim mengamankan belasan pesilat buntut pengeroyokan polisi di Jember. (Dimas Nur/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Sempat ditangani Polres Jember, insiden pengeroyokan polisi pada 23 Juli dini hari oleh Persatuan Setia Hati Teratai (PSHT) atau kelompok pesilat itu kini dilimpahkan ke Polda Jawa Timur. Total, ada 13 orang yang ditetapkan tersangka&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat pengeroyokan, polisi tengah mengamankan konvoi di Jember pada 23 Juli malam. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto mengatakan, penetapan 13 orang PSHT atau pesilat sebagai tersangka itu setelah sebelumnya 22 orang diamankan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada 22 (anggota PSHT) setelah dipilah peran dan tugas masing-masing oknum, ada 13 yang ditetapkan tersangka," kata Irjen Pol Imam, Mapolda Jawa Timur, Kamis (25/7).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Irjen Pol Imam mengungkapkan, kejadian berawal saat sekelompok anggota PSHT Jember menggelar pengesahan anggota baru di padepokan PSHT, pada Selasa 23 Juli 2024. Usai pengesahan, anggota PSHT konvoi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, jam bergerak pukul 01.00 WIB. Rombongan konvoi sampai di persimpangan tiga Transmart Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kala itu, petugas memberikan imbauan kepada rombongan konvoi supaya tidak menutup jalan. "Namun, sayangnya imbauan petugas kami tidak dihiraukan dan malah terjadilah provokasi," beber Imam.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Provokasi dilakukan dengan menyampaikan salah satu rekannya diamankan polisi. Merespons hal itu, para pesilat di Jember itu tersulut emosi dan menyerang polisi dengan melempari mobil petugas menggunakan batu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemudian saat mobil patroli meninggalkan lokasi, salah satu anggota polsek yang bertugas di TKP tertinggal dan masih memberikan imbauan," papar Imam.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Polisi yang tertinggal itu adalah Aipda Parmanto Indrajaya. Aipda Parmanto Indrajaya dikeroyok habis-habisan oleh anggota PSHT hingga mengakibatkan luka parah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Anggota luka parah dan sampai hari ini masih dirawat di rumah sakit umum Kaliwates," tutur Imam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Akibat ulahnya, para tersangka dijerat Pasal 160 Jo 170 KUHP atau Pasal 212 atau 213 KUHP serta Pasal 216 Jo Pasal 55 KUHP. Mereka terancan kurungan penjara 6 tahun.</div>

Imam mengatakan, penetapan 13 orang PSHT atau pesilat sebagai tersangka itu setelah sebelumnya 22 orang diamankan.

Polda Jatim Ungkap Pemicu Polisi di Jember Dikeroyok PSHT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/05/MADIUN-05-2956788341.jpg" alt="KETERANGAN PERS: Jajaran pengurus PSHT Pusat Madiun ketika memberikan keterangan terkait putusan PK kedua MA atas badan hukum PSHT, Senin (4/12)." width="100%">
<figcaption>KETERANGAN PERS: Jajaran pengurus PSHT Pusat Madiun ketika memberikan keterangan terkait putusan PK kedua MA atas badan hukum PSHT, Senin (4/12).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Pusat Madiun langsung memberikan respons pasca maraknya informasi pemberitaan perihal ditolaknya peninjauan kembali (PK) kedua terkait gugatan pembatalan badan hukum PSHT yang diajukan R Moerdjoko dan Tono Suharyanto oleh Mahkamah Agung (MA). Tanggapan itu disampaikan oleh para pengurus PSHT Pusat Madiun di Graha Wira Tama Padepokan Agung PSHT, Kota Madiun, Senin (4/12). Dalam kesempatan tersebut hadir Ketua Umum PSHT Pusat Madiun R Moerdjoko HW , Ketua Dewan Pusat PSHT Pusat Madiun Issoebijantoro, Lembaga Hukum dan Advokasi PSHT Pusat Madiun Sukriyanto Maryono, serta Sutrisno Budi. Berikut tanggapan PSHT Pusat Madiun yang disampaikan kepada awak media melalui keterangan tertulis. Salam Persaudaraan, Menanggapi adanya berita &ldquo;Mahkamah Agung Tolak Peninjauan Kembali Kedua R Moerdjoko Atas Badan Hukum PSHT&rdquo; yang dilakukan oleh orang yang mengaku sebagai pengurus Persaudaraan Setia Hati Terate yang sah di media massa dan media sosial, maka bersama ini Pengurus Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate menyatakan: 1. Bahwa bilamana ada pihak-pihak yang menyatakan bahwa mereka sebagai pengurus Persaudaraan Setia Hati Terate yang sah berdasar keputusan PK Kedua, maka kami sampaikan bahwa perkara nomor 237 PK/TUN/2022 adalah perkara tentang badan hukum, dan BUKAN SENGKETA KEPENGURUSAN, karena kepenguruan Persaudaraan Setia Hati Terate secara fakta (de facto) adalah Kangmas R. Moerdjoko sebagai Ketua Umum, Kangmas Tono Suharyanto sebagi Sekretaris Umum dan Kangmas Issoebijantoro sebagai Ketua Dewan Pusat. 2. Bahwa oleh karena itu putusan nomor 237 PK/TUN/2022 tidak akan menyebutkan sah atau tidaknya kepengurusan Persaudaraan Setia Hati Terate. 3. Bahwa sebagaimana diketahui, Persaudaraan Setia Hati Terate yang lahir dengan nama Pentjak Sport Club pada tahun 1922 adalah organisasi yang tidak berbadan hukum, yang keberadaannya pun dijamin pemerintah melalui UU 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, pasal 10 yang berbunyi: Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat berbentuk: a. badan hukum; atau b. tidak berbadan hukum. 4. Bahwa di dalam Parapatan Luhur ( Musyawarah Nasional ) Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) tahun 2016, dengan alasan tertentu terpilih Dr. Ir. Muhammad Taufik SH, Msi, sebagai Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Terate meski hanya didukung 8 suara, mengalahkan R Moerdjoko yang didukung dan diberikan amanah oleh 108 suara cabang. 5. Dalam tahun pertama kepengurusan, terjadi banyak hal pendzaliman kepada cabang cabang, bahkan pemecatan kepengurusan cabang tanpa prosedur, yang jelas-jelas merusak dan meniadakan marwah persaudaraan yang ada. Hal ini kemudian memaksa cabang-cabang meminta pertanggungjawaban Dr. Ir. Muhammad Taufik SH, Msi dalam Rakornas PSHT 2017, yang karena ketdakhadiran beliau, sementara di sisi lain harus ada upaya penyelamatan marwah persaudaraan di di PSHT, maka peserta Rakornas lalu meminta Majelis Luhur ( sekarang disebut Dewan Pusat ) memberikan restu peningkatan status Rakornas menjadi Parapatan Luhur. 6. Bahwa dalam Rakornas / Parapatan Luhur 2017 yang diikuti oleh mayoritas cabang peserta Parapatan Luhur 2016, yang kehadiran dan keikutsertaannya sudah jauh melebihi kuorum sebagaimana dipersyaratkan dalam AD ART 2016 dan sudah pula disetujui Majelis Luhur yang bersifat Kolektif Kolegial, secara aklamasi kemudian terpilih R Moerdjoko sebagai Ketua Umum dan Tono Suharyanto sebagai Sekretaris Umum untuk menjaga marwah persaudaraan yang ada. 7. Bahwa dikarenakan tidak menerima hasil Rakornas / Parapatan Luhur 2017 tersebut, maka Dr. Ir. Muhammad Taufik SH, Msi, meski sudah tidak menjabat Ketua Umum PSHT, lalu diam-diam mendaftarkan badan hukum Persaudaraan Setia Hati Terate dengan melakukan rekayasa persyaratan sebagaimana disebutkan di dalam UU No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yaitu rekayasa syarat Surat Keterangan Domisili dan Pernyataan Tidak Dalam Sengketa. 8. Bahwa atas munculnya pengesahan badan hukum PSHT yang didaftarkan oleh Dr. Ir. Muhammad Taufik SH, Msi, dimana yang bersangkutan sudah TIDAK menjabat sebagai Ketua PSHT sehingga TIDAK mempunyai kewenangan dan kualitas untuk itu, membuat Kangmas R Moerdjoko menggugat pembatalan badan hukum tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. 9. Bahwa di dalam persidangan PTUN Jakarta dihadirkan saksi Lurah Nambangan Kidul, Sumarno S.Sos yang menyatakan tidak pernah mengeluarkan surat keterangan domisili bagi perkumpulan yang diketuai Dr. Ir. Muhammad Taufik SH, Msi. Dan, berdasar hal ini sudah pasti Dr. Ir. Muhammad Taufik SH, Msi melanggar prinsip ajaran kejujuran dalam Persaudaraan Setia Hati Terate. 10. Bahwa dikarenakan cacat yuridis formil, dan secara fakta Dr. Ir. Muhammad Taufik SH, Msi sudah dinonaktifkan dari kedudukan sebagai Ketua Umum PSHT, maka PTUN, PT-TUN dan Mahkamah Agung lalu membatalkan pengesahan badan hukum PSHT dengan ketua Dr. Ir. Muhammad Taufik SH, Msi. 11. Bahwa di dalam proses Peninjauan Kembali yang diajukan dan dimenangkan Dr. Ir. Muhammad Taufik SH, Msi, novum (bukti baru) yang diajukan pun tetap tidak menyertakan surat keterangan domisili dari Kelurahan Nambangan Kidul, dimana artinya persyaratan pendirian badan hukum tetap cacat yuridis formil. 12. Bahwa selain itu dipandang ada kekhilafan di dalam pertimbangan hakim dalam putusan PK, menjadikan alasan untuk diajukan PK Kedua. 13. Bahwa dengan adanya putusan PK Kedua juga DITOLAK, sambil menunggu salinan putusan PK Kedua diterima, maka Pengurus Pusat PSHT akan mempelajari guna mengambil langkah-langkah hukum yang harus dilakukan oleh Pengurus Pusat melalui LHA, dan untuk itu dihimbau kepada seluruh warga Persaudaraan Setia Hati Terate untuk tidak terprovokasi dengan pemberitaan terkait hal tersebut. Ilmu Setia Hati adalah ilmu jujur kepada hati nurani, oleh karena itu Pengurus Pusat Persaudaraan Setia Hati Terate tetap berkomitmen untuk menjaga marwah kejujuran guna tegaknya persaudaraan di Persaudaraan Setia Hati Terate. Demikian Press Release ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Salam Persaudaraan. Madiun, 4 Desember 2023

Berikut tanggapan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Pusat Madiun yang disampaikan kepada awak media melalui keterangan tertulis.

Tanggapi Putusan Peninjauan Kembali Kedua Mahkamah Agung Atas Badan Hukum PSHT, Ini Jawaban PSHT Pusat Madiun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/30/PSHT-1924175137.jpeg" alt="Ilustrasi. Anggota PSHT" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi. Anggota PSHT</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) memutuskan menolak gugatan pembatalan badan hukum Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) yang diajukan Drs R Moerdjoko dan Tono Suharyanto. Dengan penolakan atas perkara Nomor 237 PK/TUN/2022 itu, MA mempertegas bahwa badan hukum PSHT yang diketuai Dr Ir Muhammad Taufiq MSc sah secara hukum. "PK ke 2 TOLAK," demikian bunyi amar putusan dikutip dari data informasi perkara pada Kepaniteraan Mahkamah Agung, Kamis (30/11). Sidang Peninjauan Kembali (PK) dipimpin Dr H Sunarto SH MH yang juga Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dengan Anggota Majelis Hakim masing-masing Dr Cerah Bangun, Dr Haswandi, Dr Yakup Ginting dan Syamsul Maarif. Perselisihan kepengurusan PSHT diawali dengan adanya gugatan yang dilayangkan Drs R Moerdjoko dan Tono Suharyanto yang merasa sebagai Ketua dan Sekretaris PSHT, keduanya Menggugat Menkumham RI dan Dr Muhammad Taufiq ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN) dan terdaftar di kepaniteraan dengan nomor perkara 217/G/2019/PTUN.JKT. Pada pokok perkaranya, Moerdjoko dan Tono Suharyanto meminta PTUN mengabulkan gugatan terhadap Surat Keputusan Menkumham RI tentang pengesahan Badan Hukum PSHT yang diketuai Dr Muhammad Taufiq untuk dibatalkan dan dicabut. Di PTUN, hakim memutuskan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat. Atas putusan tersebut, Kemenkumham RI dan Muhammad Taufiq selanjutnya mengajukan upaya hukum sampai pada permohonan peninjauan kembali dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Agung pada tingkat PK dengan Putusan Nomor 68 PK/TUN/2022 dengan amar putusan Kabul PK, diadili kembali dan dinyatakan ditolak seluruh gugatan Penggugat. "Dengan ditolaknya PK Kedua maka SK Menkumham RI Nomor AHU-0010185.AH.01.07 Tahun 2019 tanggal 26 September 2019 tetap sah dan berlaku mengikat" kata Ir Purwanto Budi Santoso, Sekretaris Umum Pusat PSHT kepada wartawan, Kamis 30 November 2023. "Hal ini menguatkan kembali historis legalitas keperdataan PSHT yang dirintis di Kota Madiun sejak 1922 dan memiliki AD/ART pertama sejak 1951 dan yang terakhir AD/ART 2021 serta telah mendapatkan pengesahan badan hukum di tahun 2019 oleh Menkumham dengan Ketua Umum hingga saat ini yaitu Dr Ir Muhammad Taufiq MSc," sambungnya. Terkait putusan itu pula, Ir Purwanto mengajak semua pihak yang selama ini berselisih paham dan pendapat mengenai keabsahan kepengurusan PSHT, untuk tunduk dan patuh terhadap keputusan hukum. Sebab bagaimanapun, hukum sebagai panglima tertinggi harus dihormati semua pihak tanpa kecuali. "Marilah saudara PSHT yang berselisih pendapat kembali nyawiji, berselisih pendapat adalah hal yang wajar dalam negara demokrasi akan tetapi sesuai ajaran Setia Hati Terate dan apalagi perselisihan telah diputus final oleh pengadilan maka sudah sepatutnya patuhi putusan, semua saling mengintropeksi diri dan dihimbau kepada warga PSHT tidak euforia berlebihan" tutupnya.

Perselisihan kepengurusan PSHT diawali dengan adanya gugatan yang dilayangkan Drs R Moerdjoko dan Tono Suharyanto yang merasa sebagai Ketua

Mahkamah Agung Tolak Gugatan Pembatalan Badan Hukum PSHT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/29/WhatsApp-Image-2023-07-28-at-213748-1151165400.jpg" alt="Personel gabungan amankan acara pengesahan perguruan silat PSHT di Kadiklatal, Krembangan Perak, Surabaya." width="100%">
<figcaption>Personel gabungan amankan acara pengesahan perguruan silat PSHT di Kadiklatal, Krembangan Perak, Surabaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya kerahkan 1.738 personel gabungan untuk pengamanan acara pengesahan perguruan silat PSHT di Kadiklatal, Krembangan Perak, Surabaya. Tim gabungan tersebut terdiri atas personel TNI, Polda Jatim, dan Polrestabes Surabaya. Kasi Humas Polrestabes Surabaya AKP Haryoko Widhi mengatakan, ada 18 pos penyekatan yang disiapkan Polrestabes Surabaya. Seperti di bundaran Cito, MERR Gunung Anyar, Terminal Benowo, di Kedung Cowek, dan pos penyekatan lain. &rdquo;Kita juga menyiapkan 3 pos unit bergerak, di Pos Siola jalan Tunjungan, Pos depan KBS (Kebun Binatang Surabaya) dan pos panatu patung kuda,&rdquo; ujar Haryoko. Haryoko mengatakan, pihaknya berterima kasih kepada peserta atau calon PSHT untuk tidak melakukan konvoi. Telah disediakan transportasi oleh ranting atau rayon sekitar. &rdquo;Peserta atau calon yang mengikuti pengesahan dilarang membawa bendera dan atribut lain yang berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat,&rdquo; kata Haryoko. Dia menjelaskan, warga pesilat tanpa undangan dilarang konvoi ke lokasi. &rdquo;petugas melakukan penindakan tegas terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas penyalahgunaan minuman keras, narkoba, senjata tajam, dan tindak pidana lainnya,&rdquo; ucap Haryoko.

Polrestabes Surabaya kerahkan ribuan personel gabungan untuk pengamanan acara pengesahan perguruan silat PSHT di Kadiklatal, Surabaya

1.738 Personel Gabungan Polrestabes Surabaya Amankan Acara Pengesahan PSHT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/06/musem-ki-hajar-dewantara-1226135704.jpg" alt="TERDAMPAK: Pemberitahuan terkait penutupan Museum Taman Siswa Dewantara Kirti Griya, Kota Jogja, kemarin (5/6)." width="100%">
<figcaption>TERDAMPAK: Pemberitahuan terkait penutupan Museum Taman Siswa Dewantara Kirti Griya, Kota Jogja, kemarin (5/6).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kursi di Museum Ki Hadjar Dewantara, Kota Jogja, itu mungkin dapat dibuat lagi dari bahan yang sama. Tapi, tetap tak akan bisa menggantikan kursi yang rusak dampak dari bentrokan dua kelompok. &rdquo;Tidak tergantikan, bahan sama (kayu seperti lainnya, Red). Tapi, kan gak pernah diduduki Ki Hadjar Dewantara,&rdquo; ujar penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X DIJ-Jateng Bagus Pujianto seperti dilansir Jawa Pos Radar Jogja kemarin (5/6). Ya, kursi yang rusak itu peninggalan sang Bapak Pendidikan Nasional Ki Hadjar Dewantara. Benda bersejarah tersebut satu dari sederet koleksi yang rusak setelah museum itu menjadi salah satu lokasi bentrokan Brajamusti, kelompok suporter PSIM Jogjakarta, dengan Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) pada Minggu (4/6) malam. Sementara itu, pentolan PSHT dan Brajamusti sepakat ikrar damai. Kesepakatan tersebut berlangsung di Mapolda Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) kemarin. Kedua kelompok berjanji untuk saling menahan diri dan menjaga nama baik Jogjakarta. Ketua Cabang PSHT Bantul Tri Jaka Santosa memastikan konflik telah berakhir. Khususnya kerusuhan yang terjadi di kawasan Kota Jogja pada Minggu (4/6) sore hingga malam. &rsquo;&rsquo;Untuk itu, kami juga mengimbau warga PSHT karena situasi Jogja sudah kondusif, saya imbau warga PSHT di mana pun berada, tidak boleh masuk ke Jogja. Jangan kotori Jogja dengan kegiatan-kegiatan yang tidak diinginkan,&rsquo;&rsquo; katanya, seperti dilansir Jawa Pos Radar Jogja. Jaka juga meminta maaf kepada Gubernur DIJ Hamengku Buwono X dan masyarakat Jogjakarta secara luas. &rsquo;&rsquo;Saya betul-betul minta maaf karena ini di luar kemampuan kami dan saya sudah berusaha membendung,&rsquo;&rsquo; katanya. Jaka meyakini bahwa persaudaraan antara PSHT dan Brajamusti kuat. &rsquo;&rsquo;PSHT maupun Brajamusti sama-sama saudara karena mereka semua bernaung di PSHT dan Brajamusti,&rsquo;&rsquo; ujarnya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/06/bentrok-jogja-1708239154.jpg" alt="JAGA SITUASI: Polisi berjaga di lokasi terjadinya tawuran di kawasan Jalan Taman Siswa, Kota Jogja, pada Minggu (4/6) malam. Ratusan orang sempat diamankan polisi, tapi tak ada yang menjadi tersangka." width="100%">
<figcaption>JAGA SITUASI: Polisi berjaga di lokasi terjadinya tawuran di kawasan Jalan Taman Siswa, Kota Jogja, pada Minggu (4/6) malam. Ratusan orang sempat diamankan polisi, tapi tak ada yang menjadi tersangka.</figcaption>
</figure> Menurut Bagus, pihaknya belum bisa menaksir kerugian. Sebab, ada dua nilai barang sejarah, intrinsik dan ekstrinsik. Karena itu, nilainya bisa tak terbatas. &rdquo;Barang (barang di museum) ini memiliki nilai intrinsik dan ekstrinsik, misalnya nilai sejarah, nilai cagar budayanya, dan itu tidak bisa diukur dengan angka. Harus ada kesepakatan dengan ahli,&rdquo; jelasnya kemarin (5/6). Selain kursi Ki Hadjar Dewantara, yang rusak taman di sekitar museum yang diinjak-injak massa. Selain itu, pintu belakang penghubung lepas. Jumlah hasil kerusakan belum final dan masih bergulir. Penyelidikan meliputi bahan dan keterangan dari sejumlah saksi. Bagus menyatakan, kronologi kejadian sudah dipaparkan pihak museum. Hal tersebut termasuk dalam tahapan pengumpulan data. Bagus menambahkan, pihaknya segera memberikan rekomendasi dan langkah apa saja yang harus diambil pihak museum. Adapun perbaikan barang dapat dilakukan secara internal mengingat kerusakan masih kategori ringan. Sementara itu, Pj Wali Kota Jogja Singgih Raharjo menyayangkan kejadian tersebut. Sebab, Kota Jogja sedang membangun kembali kepercayaan publik karena sebelumnya marak kejahatan jalanan. Namun, malah hal buruk kembali terjadi di kota pelajar tersebut. &rdquo;Tapi justru di akhir long weekend ada kejadian itu, saya sangat menyayangkan. Saya berharap tidak terulang di masa-masa ke depan,&rdquo; jelasnya. Kabidhumas Polda DIJ Kombespol Nugroho Arianto menyebutkan, peristiwa yang terjadi di Kabupaten Bantul sepekan lalu (28/5) menjadi duduk perkara bentrokan dua kelompok tadi di sejumlah ruas jalan Kota Jogja pada Minggu (4/6) malam. Terutama terjadi di Jalan Kenari, Jalan Kusumanegaran, dan Jalan Taman Siswa. Lokasi museum berada di Jalan Taman Siswa. Diketahui, bentrokan pecah antara kelompok PSHT dan Brajamusti bersama warga sekitar lokasi yang turut serta. Nugroho melanjutkan, peristiwa di Bantul sepekan sebelumnya yang menjadi pemicu bentrokan adalah penganiayaan. Menurut dia, penganiayaan dialami simpatisan kelompok PSHT yang dilakukan simpatisan Brajamusti. Saat ini kasus tersebut ditangani Polres Bantul. &rdquo;Sudah diungkap (kasus penganiayaan) dan ditetapkan tiga tersangka. (Sekarang) masih dalam penyidikan,&rdquo; ucapnya di Mapolda Jogjakarta kemarin. Di tempat yang sama, Dirreskrimum Polda DIJ Kombespol Nuredy Irwansyah Putra menyebut total ada 352 orang yang diamankan buntut bentrokan pada Minggu. Namun, dia enggan memerinci dari pihak mana saja jumlah tersebut. Dia melanjutkan, dari ratusan orang tersebut, tak ada seorang pun yang menjadi tersangka. Selain itu, korban jiwa akibat peristiwa tersebut tidak ada. Namun, terdapat sembilan korban luka-luka. Juga tidak ada penahanan dari yang dievakuasi. &rdquo;Massa yang dikumpulkan masih didata, sekarang masih di Mapolda DIJ. Tidak ada wajib lapor, segera dipulangkan,&rdquo; ungkapnya. Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) Hamengku Buwono (HB) X meminta masyarakat Jogjakarta tak tersulut emosi dan mengedepankan semangat bebrayan paseduluran. (lan/wia/Cr3/c18/c19/ttg)

Kursi di Museum Ki Hadjar Dewantara, Kota Jogja, itu mungkin dapat dibuat lagi dari bahan yang sama. Tapi, tetap tak akan bisa menggantikan.

Efek Bentrok PSHT-Brajamusti, Kursi Bersejarah Peninggalan Ki Hadjar Dewantara Ikut Rusak

Sengaja di Posisi Semula, Cikal Bakal Sistem Pendidikan Tamansiswa <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/06/WEB-01-OK-BOKS-museum-ki-hadjar-dewantara-pasca-bentrok-massa-1900219215.jpg" alt="Kursi yang diduduki Ki Hajar Dewantara bersama para sahabatnya termasuk Rabindranath Tagore, yang menginspirasi sistem pendidikan Tamansiswa." width="100%">
<figcaption>Kursi yang diduduki Ki Hajar Dewantara bersama para sahabatnya termasuk Rabindranath Tagore, yang menginspirasi sistem pendidikan Tamansiswa.</figcaption>
</figure> Kondisi Museum Dewantara Kirti Griya Jogja atau biasa dikenal Museum Ki Hajar Dewantara, terlihat berbeda dari hari biasanya, Senin (5/6). Tersemat tulisan ditutup sementara dalam waktu yang tidak bisa ditentukan. WULAN YANUARWATI, Jogja JawaPos.com - Masuk ke halaman museum, terlihat tirai bambu menutupi museum yang dulunya merupakan kediaman Raden Mas Soewardi Soerjaningrat yang kemudian dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Seorang bapak pendidikan Indonesia yang terkenal dengan semboyan Ing ngarso sung tulodo, Ing madyo mangun karso, Tut wuri handayani itu. Tanaman dalam pot tampak berserakan di sekitar taman museum. Kursi dan meja juga berserakan akibat tawuran yang melibatkan PSHT pada Minggu (4/6) malam. Masuk lebih jauh, pintu penghubung di bagian belakang terlepas. Sisa didobrak paksa oleh massa sebab terlihat kunci gembok rusak. &ldquo;Kerusakan terbesar ya cagar budaya, peninggalan Ki Hajar Dewantara berupa kursi, yang kemarin sampai terlempar jauh di sana. Kemudian ada pintu jebol, juga kemungkinan untuk menyelamatkan massa,&rdquo; ungkap Kepala Museum Dewantara Kirti Griya, Ki Murwanto, Senin (5/6), kepada Radar Jogja (Jawa Pos Group). Kursi itu memang terlihat sederhana, laiknya kursi pada umumnya. Namun, rupanya ada nilai sejarah yang tinggi. Kursi berlengan itu pernah diduduki sejumlah sahabat Ki Hajar Dewantara, yang merupakan tokoh penting bangsa Indonesia maupun dunia. Kursi itu sengaja diletakkan di depan kediamannya hingga sekarang. Posisinya sama seperti saat digunakan duduk oleh Ki Hajar Dewantara dan rekan-rekannya. &ldquo;Sudah pernah diduduki Ki Hajar, sudah diduduki Rabindranath Tagore. Tokoh-tokoh bangsa pernah, termasuk Pak Karno (Presiden Soekarno),&rdquo; ujarnya. Adalah Rabindranath Tagore, seorang filsuf, sastrawan sekaligus praktisi pendidikan dari India. Mereka berteman akrab, yang kemudian sedikit banyak mempengaruhi sistem pendidikan yang digagas Ki Hajar Dewantara. Tagore merasa tidak puas dengan sistem pendidikan di India yang dinilai mengebiri potensi anak dengan buku-buku pelajaran yang menjenuhkan. Imajinasi dan potensi anak menjadi tumpul karena sistem pendidikan adopsi barat yang memberatkan anak dengan hafalan dan tugas-tugas yang membosankan. Atas hal itu, Tagore drop out dari sekolah hukum atas kemauannya sendiri. Dan mendirikan Ashram di tanah yang dibeli oleh orangtuanya. Lalu dia mendirikan sekolah berbasis alam dan mengajak anak-anak bebas belajar. Menurutnya, pendidikan harus dimulai dari alam, sehingga empati, imajinasi dan kebebasan berpikir anak dapat terus berkembang. Tidak ada lagi hal yang dirampas dari tumbuh kembang anak. Penemuan ini lantas menjadikannya dikenal di seluruh dunia. Termasuk Indonesia yang kemudian diaplikasikan menjadi sistem pendidikan Tamansiswa oleh Ki Hajar Dewantara. Lebih lanjut Murwanto mengatakan, untungnya kursi yang dilempar hanya satu. Kursi lainnya masih aman, meski berserakan. Sedangkan kondisi dalam rumah dan pendapa juga aman. &ldquo;Masuk cagar budaya sama pendapa. Ini dulu rumah tinggal Ki Hajar Dewantara. Dalamnya kayak rumah biasa. Pendapa alhamdulillah gak ada (kerusakan). Pintu kayu masih asli. Kursi rusaknya, enggak ya. Kalau koleksi semua aman. Terlempar satu (kursi). Ada yang diinjak,&rdquo; tambahnya. Dia berharap pihak terkait segera melakukan inventarisasi, sehingga bisa segera dilakukan perbaikan di beberapa titik. Dengan begitu, museum yang memiliki sejarah penting ini dapat dibuka kembali dan bisa diakses masyarakat.

Kondisi Museum Dewantara Kirti Griya Jogja atau biasa dikenal Museum Ki Hajar Dewantara, terlihat berbeda dari hari biasanya, Senin (5/6).

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#psht

Berita Terkini