<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Bima-Arya-Anies-Baswedan-1-1.jpg" alt="Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pemkot Bogor/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pemkot Bogor/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menyambut baik keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi di DKI Jakarta. PSBB transisi itu diterapkan selama dua pekan pada 12–25 Oktober.  ”Kota Bogor menyambut baik keputusan Gubernur DKI Jakarta. Keputusan itu diambil tentu berdasar data,” kata Bima Arya seperti dilansir dari Antara di Kota Bogor, Senin (12/10).  Menurut Bima Arya, Kota Bogor akan menyesuaikan dengan skema PSBB Transisi di DKI Jakarta. Salah satunya adalah menyesuaikan pembatasan jam operasional sektor kuliner dan layanan makan di tempat (dine in) bagi restoran, kafe, rumah makan, dan sejenisnya.  ”Kalau di Jakarta sudah melakukan relaksasi, Kota Bogor akan menyesuaikan,” terang Biam Arya.  Menurut Bima, penyesuaian itu kemungkinan jam operasional sektor kuliner akan dilonggarkan lagi dari sebelumnya sampai pukul 18.00 WIB menjadi sampai pukul 21.00 WIB.  Status tingkat risiko penularan Covid-19 di Kota Bogor, menurut Bima, mulai Senin (12/10) sudah membaik. Yakni turun dari risiko tinggi menjadi risiko sedang atau dari zona merah menjadi zona oranye.  Menurut Bima Arya, meskipun Kota Bogor statusnya telah turun menjadi zona oranye, pencegahan dan penanganan terhadap persebaran Covid-19 tidak boleh kendor. ”Penanganan terhadap Covid-19 harus terus ditekan untuk menurunkan angka penularannya,” ujar Bima Arya.  DKI Jakarta sebelumnya menerapkan PSBB pada 14-28 September, kemudian kebijakan PSBB itu dilanjutkan pada 29 September hingga 11 Oktober.  ”Pemprov DKI memutuskan mengurangi kebijakan rem darurat bertahap dan memasuki PSBB masa transisi dengan ketentuan baru dua pekan ke depan mulai 12–25 Oktober,” kata Anies.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=BXXr125vNms&ab_channel=JawaPos

Wali Kota Bogor Sambut Baik DKI Terapkan PSBB Transisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/FOTO2-TRAVELOKA.jpg" alt="Ilustrasi tempat spa dan pijat favorit yang memberikan dan kesegaran dan kebugaran disela kesibukan aktivitas harian. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi tempat spa dan pijat favorit yang memberikan dan kesegaran dan kebugaran disela kesibukan aktivitas harian. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta mulai memberlakukan PSBB transisi pada 12-25 Oktober 2020. Sejumlah sektor usaha dibolehkan dibuka kembali, tapi tidak berlaku untuk hiburan malam dan griya kesehatan.  "Jenis-jenis kegiatan yang memiliki risiko penularan tinggi karena pesertanya berdekatan, mengalami kontak fisik erat atau intensitas tinggi, tetap belum diizinkan beroperasi." Demikian ketetuan yang tertulis di Pengaturan PSBB Transisi.  Adapun jenis usaha yang belum diizinkan beroperasi adalah tempat hiburan malam, spa, griya pijat, karaoke, dan kegiatan sejenis lainnya.  Sementara untuk restoran, rumah makan dan kafe diperbolehkan beroperasi dengan ketentuan kapasitasnya hanya maksimal 50 persen.  “Kami perlu tegaskan bahwa kedisiplinan harus tetap tinggi sehingga mata rantai penularan tetap terkendali dan kita tidak harus melakukan emergency brake kembali,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies dalam keterangan persnya, Minggu (11/10).  Anies mengklaim, grafis penambahan kasus positif dan kasus aktif harian mendatar atau stabil sejak dilakukan PSBB ketat pada 13 September 2020. Kemudian, terdapat tanda awal penurunan kasus positif harian dalam tujuh hari terakhir.  Untuk itu, Anies Baswedan mulai mengendurkan PSBB menjadi PSBB transisi. Pada PSBB transisi ini, sejumlah tempat usaha diperbolehkan beroperasi lagi dengan catatan tetap mengikuti protokol kesehatan. Seperti untuk restoran jumlah pengunjungnya hanya boleh maksimal 50 persen.  "Dine in pukul 06.00 WIB sampai pukul 21.00 WIB. Take away dan delivery order 24 jam," sambungnya.  Kendati demikian, jarak antar meja dan kursi minimal 1,5 meter kecuali untuk keluarga yang tinggal dalam satu rumah. Pengunjung juga dilarang berpindah-pindah atau berlalu-lalang dan alat makan-minum disterilisasi secara rutin.  "Restoran yang memiliki izin TDUP live music/pub dapat menyelenggarakan live music dengan pengunjung duduk di kursi berjarak, tidak berdiri dan/atau melantai, serta tidak menimbulkan kerumunan. Pelayan harus memakai masker, face shield, dan sarung tangan," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=gtEdfme_4zE&amp;ab_channel=jawapostvofficial

DKI PSBB Transisi, Hiburan Malam-Griya Pijat Belum Boleh Operasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Pasien-OTG-Covid-19-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Petugas medis saat mengarahkan pasien covid-19 berstatus Orang Tanpa Gejala (OTG) di salah satu Hotel Di Jakarta, Selasa (29/9/2020). Sebanyak 13.351 kamar hotel bintang dua dan tiga di sembilan provinsi sudah disiapkan oleh pemerintah sebagai fasilitas k" width="100%">
<figcaption>Petugas medis saat mengarahkan pasien covid-19 berstatus Orang Tanpa Gejala (OTG) di salah satu Hotel Di Jakarta, Selasa (29/9/2020). Sebanyak 13.351 kamar hotel bintang dua dan tiga di sembilan provinsi sudah disiapkan oleh pemerintah sebagai fasilitas k</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Angka positif Covid-19 bertambah 4.497 kasus. Kini total kasus positif di Indonesia mencapai 333.449 kasus.  Untuk pertambahan Covid-19 harian, sebanyak 1.389 kasus disumbang oleh DKI Jakarta. Padahal besok, Senin (12/10), DKI Jakarta siap memberlakukan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi.  PSBB transisi dengan ketentuan baru di DKI Jakarta akan dilakukan selama dua pekan ke depan, mulai tanggal 12-25 Oktober 2020. Menurut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, grafik penambahan kasus positif dan kasus aktif harian cenderung mendatar (stabil) sejak dilakukan PSBB ketat, yaitu 13 September 2020. Kemudian, terdapat tanda awal penurunan kasus positif harian dalam 7 hari terakhir.  Sementara berdasarkan data, pada 2 hari terakhir kasus di DKI Jakarta cenderung di atas 1.000 kasus sehari. Sabtu (10/10), terdapat penambahan 1.259 kasus di DKI Jakarta. Dan hari ini, Minggu (11/10), naik bertambah 1.389 sehari.  Selain DKI Jakarta yang menyumbang kasus harian tertinggi, disusul oleh Sumatera Barat 350 kasus. Jawa Tengah 318 kasus. Riau 310 kasus. Dan Jawa Timur 269 kasus.  Sedangkan, angka pertambahan pasien sembuh yakni sehari bertambah 3.546 kasus. Paling banyak angka kesembuhan harian terjadi di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 1.062 pasien sembuh. Kini sudah 255.027 sembuh dari Covid-19.  Sementara itu, kasus meninggal bertambah 79 jiwa. Paling banyak angka kematian terjadi di Jawa Timur sebanyak 21 jiwa. Sudah 11.844 jiwa di tanah air meninggal dunia akibat Covid-19.  Hingga saat ini, sebanyak 500 kabupaten kota terdampak Covid-19. Ada 5 provinsi di bawah 10 kasus. Dan hanya 1 provinsi mencatat nol kasus.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=L8mYQ-39x3U&amp;ab_channel=JawaPos

Siap PSBB Transisi, Jakarta Sumbang 1.389 Kasus Covid-19 Harian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Uji-Coba-Sekolah-Tatap-Muka-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Guru memberikan materi saat kegiatan belajar mengajar Di SMP Negeri 2, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (4/8/2020). Pemkot Bekasi memberikan izin kepada enam sekolah untuk melakukan uji coba pembelajaran tatap muka selama satu bulan. Enam sekolah yang sudah mul" width="100%">
<figcaption>Guru memberikan materi saat kegiatan belajar mengajar Di SMP Negeri 2, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (4/8/2020). Pemkot Bekasi memberikan izin kepada enam sekolah untuk melakukan uji coba pembelajaran tatap muka selama satu bulan. Enam sekolah yang sudah mul</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan mengurangi rem darurat dalam pencegahan penyebaran Covid-19. DKI Jakarta kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi pada 12-25 Oktober 2020.  Pada PSBB transisi ini, sekolah diizinkan melakukan belajar tatap muka. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 101 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Covid-19.  "Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya dalam menyelenggarakan aktivitas kegiatan belajar mengajar wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat," demikian bunyi Pasal 9 dalam Pergub DKI Nomor 102/2020, Minggu (11/10). <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/11/10/2020/kasus-covid-19-diklaim-melandai-anies-kembali-terapkan-psbb-transisi/">Kasus Covid-19 Melandai, Anies Kembali Terapkan PSBB Transisi</a></li> </ul> Perlindungan kesehatan yang dimaksud saat pemberlakuan PSBB Transisi ini dengan menerapkan protokol kesehatan di lingkungan sekolah atau institusi pendidikan lainnya, seperti mewajibkan peserta didik dan tenaga kependidikan menggunakan masker. Serta melakukan pengukuran suhu tubuh bagi peserta didik dan tenaga kependidikan.  "Melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan permukaan benda maupun barang di lingkungan sekolah atau institusi pendidikan lainnya secara berkala," demikian bunyi pasal tersebut.  Apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka peserta didik dan tenaga pendidikan akan diberikan sanksi. Syarat mengikat juga yakni, melarang peserta didik melakukan aktivitas berkumpul yang berpotensi melanggar protokol Covid-19.  "Mengimbau orang tua untuk melarang anaknya selaku peserta didik melakukan aktivitas berkumpul yang berpotensi melanggar protokol Covid-19. Serta membuat dan mengumumkan pakta integritas dan protokol pencegahan Covid-19," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=L8mYQ-39x3U&ab_channel=JawaPos

PSBB Transisi, Pemprov DKI Izinkan Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah