<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/ERP-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Kendaraan melintas di bawah layar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) di Kawasan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2020). Pemberlakukan sistem ganjil genap pada hari ini masih tahap sosialisasi teguran, untuk beberapa hari ke depan pada ha" width="100%">
<figcaption>Kendaraan melintas di bawah layar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) di Kawasan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (5/8/2020). Pemberlakukan sistem ganjil genap pada hari ini masih tahap sosialisasi teguran, untuk beberapa hari ke depan pada ha</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menyusul diperpanjangnya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi di DKI Jakarta, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya memutuskan belum memberlakukan kembali ganjil genap. Kebijakan ini diambil guna mencegah penyebaran Covid-19 terutama di angkutan umum.  Kasubdit Bin Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Fahri Siregar mengungkapkan, apabila ganji genap diberlakukan, akan banyak warga yang beralih menggunakan jasa angkutan umum. "Masih ditiadakan, jadi (ganjil genap) belum berlaku," kata Kasubdit Bin Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Fahri Siregar saat dihubungi, Senin (23/11). <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/22/11/2020/dki-jakarta-kembali-perpanjang-psbb-transisi-hingga-2-minggu-ke-depan/">DKI Jakarta Kembali Perpanjang PSBB Transisi Hingga 2 Minggu Ke Depan</a></li> </ul> Kondisi itu tentunya bisa memperparah penularan Covid-19. Terlebih Pemprov DKI mengungkap dalam 2 pekan terakhir ada kenaikan kasus positif Covid-19 14,59 persen.  "Makannya kita mengantisipai supaya tidak ada kasus penambahan positif lagi, makanya kita mencegah klaster di angkutan umum dan gage belum kita berlakukan," imbuhnya.  Kendati demikian, kebijakan lain seperti pembatasan 50 persen kapasitas sekolah maupun perkantoran masih tetap berlaku. Oleh karena itu, tanpa diberlakukannya ganjil genap, upaya menekan aktivitas warga di luar rumah selama pandemi Covid-19 tetap berjalan.  "Kantor masih 50 persen dan anak sekolah masih libur otomatis volume kendaraan berkurang dibandingkan kalau sebelum pandemi, gage diberlakukan, sekolah masuk dan masuk kantor," pungkas Fahri.  Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta kembali memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Masa Transisi selama 14 hari, terhitung mulai 23 November sampai dengan 6 Desember 2020. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap lonjakan kasus Covid-19.  Perpanjangan PSBB Masa Transisi ini berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1100 Tahun 2020, yang menegaskan apabila tidak terjadi peningkatan kasus Covid-19 secara signifikan, PSBB Masa Transisi akan diperpanjang secara otomatis selama dua pekan.  "Seperti diketahui bersama, Pemprov DKI Jakarta dapat menerapkan kebijakan rem darurat atau emergency brake policy apabila terjadi kenaikan kasus secara signifikan atau tingkat penularan yang mengkhawatirkan sehingga membahayakan pelayanan sistem kesehatan,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam keterangannya, Minggu (22/11).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=cW7bBNmwnzU&ab_channel=JawaPos

PSBB Transisi Diperpanjang, Ganjil Genap di Jakarta Belum Berlaku

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/PERESMIAN-BIOSKOP-RAKYAT-DERY-RIDWANSAH-4.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat peresmian Bioskop Rakyat di Pasar Teluk Gong, Jakarta, Senin (7/10/2019). Bioskop rakyat, Indiskop, yang memutar film-film Indonesia ini merupakan garapan Perumda Pasar Jaya yang bekerja sama dengan Persatuan Artis" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat peresmian Bioskop Rakyat di Pasar Teluk Gong, Jakarta, Senin (7/10/2019). Bioskop rakyat, Indiskop, yang memutar film-film Indonesia ini merupakan garapan Perumda Pasar Jaya yang bekerja sama dengan Persatuan Artis</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Masa Transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif selama 14 hari. Mulai 26 Oktober hingga 8 November 2020. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap lonjakan kasus Covid-19.  "Jika tidak terdapat peningkatan kasus yang signifikan selama perpanjangan PSBB Masa Transisi ini, berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Provinsi, maka akan dilanjutkan perpanjangan selama 14 hari berikutnya," ujar Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan Minggu (25/10).  "Namun, apabila terjadi peningkatan kasus secara signifikan, maka pemberlakuan PSBB Masa Transisi ini dapat dihentikan," sambungnya.  Sehingga, Pemprov DKI Jakarta dapat menerapkan kembali kebijakan Rem Darurat (Emergency Brake), apabila terjadi tingkat penularan yang mengkhawatirkan. Yakni dengan menghentikan seluruh kegiatan yang sudah dibuka selama PSBB Masa Transisi dan menerapkan kembali pengetatan.  Namun, jika melihat dari pergerakan situasi Covid-19 di DKI Jakarta dalam dua minggu terakhir, penularan relatif melandai. Ini terlihat dari rata-rata persentase kasus positif sepekan terakhir pada 9,9 persen, dengan ratio test 5,8 per-1000 penduduk dalam sepekan terakhir. Selain itu, rata-rata keterisian tempat tidur isolasi dalam dua minggu terakhir cenderung menurun dari 64 persen pada 12 Oktober 2020 menjadi 59 persen pada 24 Oktober 2020.  "Keterisian tempat tidur ICU juga relatif menurun dari 68 persen pada 12 Oktober 2020 menjadi 62 persen pada 24 Oktober 2020," ujar Anies.  Anies menyebut, indikator pengendalian Covid-19 dari FKM UI yang sempat menurun pada minggu lalu, yaitu dari skor 60 (18 Oktober 2020) telah membaik menjadi skor 64 (24 Oktober 2020). Nilai reproduksi efektif yang juga menjadi indikasi ada atau tidaknya penularan berada pada skor 1,05 (24 Oktober 2020), dibandingkan skor 1,06 pada 12 Oktober 2020.  Untuk mempertahankan dan mengendalikan situasi Covid-19 di DKI Jakarta, sambung Anies, tentu perlu peran serta aktif dari seluruh masyarakat dengan disiplin menerapkan perilaku 3M. Yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan. Hal ini lantaran berdasarkan hasil pengamatan perilaku 3M yang dilakukan oleh Tim FKM dari UNICEF di DKI Jakarta, sempat terjadi penurunan tren kepatuhan pada perilaku memakai masker dari 75 persen pada 12 Oktober 2020 menjadi 71 persen pada 24 Oktober 2020.  Kemudian, kepatuhan menjaga jarak dari 75 persen pada 12 Oktober 2020 menjadi 73 persen pada 24 Oktober 2020. Namun, terjadi perbaikan perilaku mencuci tangan dari 39 persen pada 12 Oktober 2020 menjadi 43 persen pada 24 Oktober 2020.  "Masyarakat diimbau untuk saling mengingatkan dalam menerapkan perilaku 3M sehari-hari. Penerapan 3M ini penting demi kebaikan bersama agar dapat memutus mata rantai penularan Covid-19," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=t8v1JlMYqnU&amp;ab_channel=JawaPos

PSBB Transisi DKI Jakarta Diperpanjang Hingga 8 November

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/PSX_20200915_224507.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta anies baswedan melakukan peninjauan pusat perbelanjaan dikawasan Thamrin, Jakarta, Selasa (15/9). Selama PSBB ke-2 ini mal tetap buka dengan bebera syarat pengunjung 50 persen Dan untuk restoran hanya bisa dibawa pulang tidak untuk ma" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta anies baswedan melakukan peninjauan pusat perbelanjaan dikawasan Thamrin, Jakarta, Selasa (15/9). Selama PSBB ke-2 ini mal tetap buka dengan bebera syarat pengunjung 50 persen Dan untuk restoran hanya bisa dibawa pulang tidak untuk ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta mulai menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi pada 12-25 Oktober 2020. Selama PSBB transisi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menginzinkan sejumlah tempat keramaian dibuka lagi untuk umum.  Di antaranya pusat perbelanjaan, rumah makan, dan kafe tempat wisata. "Pemprov DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk memutuskan menerapkan kembali PSBB Masa Transisi, dengan sejumlah ketentuan baru yang harus dipatuhi oleh semua pihak," kata Anies dalam keterangannya, Minggu (11/10).  Selama masa PSBB Transisi, pusat perbelanjaan, rumah makan, kafe tempat wisata mendapat sebuah standar operasional prosedur (SOP) baru. Yakni, setiap pengunjung wajib didata.  "Dapat menggunakan buku tamu (manual) ataupun aplikasi teknologi yang telah berkolaborasi dengan pemerintah untuk memudahkan analisis epidemiologi khususnya contact tracing (pelacakan kontak erat) terhadap kasus positif," imbuh mantan mendikbud itu.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/11/10/2020/kasus-covid-19-diklaim-melandai-anies-kembali-terapkan-psbb-transisi/">Kasus Covid-19 Diklaim Melandai, Anies Kembali Terapkan PSBB Transisi</a>  Adapun informasi pendataan terhadap tamu yang berkunjung di ruang publik sektor usaha adalah nama, nomor telepon, dan NIK (nomor induk kependudukan).  Selama PSBB transisi, sektor usaha yang dibolehkan buka kembali wajib menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Seperti, pengunjung menggunakan masker, menyediakan sarana cuci tangan atau hand sanitizer, dan memastikan penjagaan jarak dengan minimal satu meter.  "Bagi pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat dikenakan sanksi denda administratif dengan pelanggaran berulang satu kali Rp 50 juta, berulang kedua Rp 100 juta, dan akan dilipatkan selama melakukan pelanggaran," ujar Anies.  Selanjutnya, jika ditemukan klaster di sebuah tempat kerja maka wajib dilakukan penutupan selama 3 x 24 jam. Penutupan 3 x 24 jam itu untuk upaya disinfeksi.  Anies menegaskan, setiap aktivitas bisnis wajib menyiapkan Covid-19 Safety Plan yang semua itu diatur oleh ketentuan dinas terkait.  “Semua warga ikut bertanggung jawab terhadap pencegahan penularan Covid-19. Jika satu tempat tidak disiplin, maka satu kota yang harus merasakan akibatnya. Kita harus benar-benar disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak),” pungkas Anies.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=6V_PrCDXhSQ&amp;ab_channel=jawapostvofficial

Sektor Usaha di DKI Wajib Data Setiap Pengunjung selama PSBB Transisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Penindakan-Lalu-Lintas-Ganjil-Genap-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Polisi menindak pelanggar sistem ganjil genap di Jalan Fatmawati, Jakarta, Senin (9/9/2019). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menandatangani peraturan gubernur Nomor 88 Tahun 2019, perluasan sistem ganjil genap kendaraan bermotor pun mulai berlaku hari" width="100%">
<figcaption>Polisi menindak pelanggar sistem ganjil genap di Jalan Fatmawati, Jakarta, Senin (9/9/2019). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menandatangani peraturan gubernur Nomor 88 Tahun 2019, perluasan sistem ganjil genap kendaraan bermotor pun mulai berlaku hari</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mulai menerapkan sistem ganjil-genap terhadap kendaraan pribadi, besok Senin (8/6). Kebijakan ini diterapkan dalam rangka menekan penyebaran Covid-19 pada masa transisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).  Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Jakarta Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Produktif. Analis Kebijakan Transportasi Azas Tigor Nainggolan mengatakan, kebijakan tersebut merupakan upaya untuk mengendalikan penggunaan kendaraan pribadi agar masyarakat berpindah menggunakan transportasi umum dan mengurangi kemacetan di jalan raya.  Namun lanjutnya, selama masa PSBB transisi ini, kapasitas layanan angkutan umum juga dibatasi. "Dikurangi hingga 50 persen," ujarnya dalam pesan singkatnya, Minggu (7/6).  Dua kebijakan ini, kata dia, tentu tampak tidak saling melengkapi. Masyarakat jadi dibingungkan dengan pilihan moda untuk mobilitas.  "Selama PSBB Transisi, layanan angkutan umum masal hanya 50 persen. Apakah ini akan aman dan dapat menampung perpindahan masyarakat dari pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum masal di Jakarta?" tanyanya.  Atas dasar itu, Tigor pun meminta pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk menghitung secara cermat potensi migrasi masyarakat dari kendaraan pribadi. Sehingga dapat diketahui kapasitas angkutan umum yang dibutuhkan.  "Ada ketidaksesuaian antara kebijakan ganjil-genap dalam kebijakan PSBB Transisi di Jakarta," ucapnya.  "Bukankah (dengan penerapan ganjil-genap) akan terjadi lonjakan atau peningkatan pengguna layanan angkutan umum masal?" lanjutnya.  Jika terjadi penumpukan atau kerumunan di sarana terminal atau stasiun angkutan umum, imbuhnya, maka potensi penyebaran Covid-19 semakin tinggi. Untuk itu, menurut dia, sebaiknya penerapan ganjil-genap tidak diberlakukan dulu selama masa PSBB Transisi.

Angkutan Umum Dibatasi, Tak Sinkron jika 'Ganjil-Genap' Diterapkan