<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/PSX_20210113_232025.jpg" alt="Sosialisasi - Dua relawan kota Thomas Galih dan Yenyen Wahyono membawa poster di halte BST kawasan Sriwedari sebagai langkah untuk mensosialisasikan program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Rabu (13/1/2021). Aksi yang digelar Republik A" width="100%">
<figcaption>Sosialisasi - Dua relawan kota Thomas Galih dan Yenyen Wahyono membawa poster di halte BST kawasan Sriwedari sebagai langkah untuk mensosialisasikan program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Rabu (13/1/2021). Aksi yang digelar Republik A</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah membuat jargon banyak di masa pandemi Covid-19 ini. Salah satunya adalah mengenai kebijkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).  Pada Juni 2020 lalu, Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan bahwa langkah pemerintah yang tengah bersiap memasuki era normal baru (new normal). Sehingga pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dicabut untuk melaksanakan tatanan new normal.  Airlangga mengungkapkan, pemerintah saat ini telah menyiapkan skenario pelaksanaan protokol new normal. Protokol new normal dirancang bersamaan dengan program Exit-Strategy Covid-19 berupa peta jalan fase pembukaan ekonomi dan program pemulihan ekonomi nasional sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020.  Adapun protokol new normal terdiri atas membersihkan tangan dengan sabun dan air bersih, menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, menerapkan jaga jarak fisik 1,5 sampai 2 meter. Kemudian mengisolasi diri apabila kondisi kesehatan menurun atau positif Covid-19, serta melakukan pengecekan suhu tubuh di setiap gedung.  New normal pemerintah pusat rupanya istilah tersebut tidak sama bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Seperti Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengungkapkan lebih memilih menggunakan istilah PSBB transisi ketimbang new normal.  Pemerintah juga menerbitkan protokol new normal bagi perkantoran dan industri dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan.  Implementasi new normal diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.  Berikut panduan lengkap aturan new normal yang harus dipatuhi perusahaan di tempat kerja, baik di perkantoran maupun industri ( pabrik), sebagaimana dirangkum dari Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020, Senin (25/5/2020).  1. Perusahaan wajib membentuk Tim Penanganan Covid-19 di tempat kerja yang terdiri dari pimpinan, bagian kepegawaian, bagian K3 dan petugas Kesehatan yang diperkuat dengan surat keputusan dari pimpinan tempat kerja.  2. Pimpinan atau pemberi kerja memberikan kebijakan dan prosedur untuk pekerja melaporkan setiap ada kasus dicurigai Covid-19 (gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak napas) untuk dilakukan pemantauan oleh petugas kesehatan.  3.Tidak memperlakukan kasus positif sebagai suatu stigma.  4. Pengaturan bekerja dari rumah (work from home) dengan menentukan pekerja esensial yang perlu tetap bekerja/datang ke tempat kerja dan pekerja yang dapat melakukan pekerjaan dari rumah.  5. Di pintu masuk tempat kerja lakukan pengukuran suhu dengan menggunakan thermogun, dan sebelum masuk kerja terapkan Self Assessment Risiko Covid-19 untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit Covid-19.  6. Pengaturan waktu kerja tidak terlalu panjang (lembur) yang akan mengakibatkan pekerja kekurangan waktu untuk beristirahat yang dapat menyebabkan penurunan sistem kekebalan/imunitas tubuh.  7. Jika memungkinkan tiadakan shift 3 (waktu kerja yang dimulai pada malam hingga pagi hari). Bagi pekerja shift 3 atur agar yang bekerja, terutama pekerja berusia kurang dari 50 tahun.  8. Mewajibkan pekerja menggunakan masker sejak perjalanan dari/ke rumah, dan selama di tempat kerja.  9. Mengatur asupan nutrisi makanan yang diberikan oleh tempat kerja, pilih buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C seperti jeruk, jambu, dan sebagainya untuk membantu mempertahankan daya tahan tubuh. Jika memungkinkan pekerja dapat diberikan suplemen vitamin C.  10. Memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai (setiap 4 jam sekali). Terutama pegangan pintu dan tangga, tombol lift, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainya.  11. Menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja, pembersihan filter AC.  12. Menyediakan hand sanitizer dengan konsentrasi alkohol minimal 70 persen di tempat-tempat yang diperlukan (seperti pintu masuk, ruang meeting, pintu lift, dll).  13. Menyediakan sarana cuci tangan (sabun dan air mengalir). Kemudian memberikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan. Lalu memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar.  14. Physical distancing dalam semua aktivitas kerja. Pengaturan jarak antar-pekerja minimal 1 meter pada setiap aktivitas kerja (pengaturan meja kerja/workstation, pengaturan kursi saat di kantin, dll).  15. Mengampanyekan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) melalui Pola Hidup Sehat dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tempat kerja seperti makanan seimbang dan olahraga teratur.  16. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) Mendorong pekerja mencuci tangan saat tiba di tempat kerja, sebelum makan, setelah kontak dengan pelanggan/pertemuan dengan orang lain, setelah dari kamar mandi, setelah memegang benda yang kemungkinan terkontaminasi.  17. Hindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat salat, alat makan, dan lain lain.  Pemerintah Terapkan Kebijakan PPKM  Setelah kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), pada 11 hingga 25 Januari 2021 pemerintah kembali membuat kebijakan untuk meredam angka penularan Covid-19. Namun, aturan pembatasan itu hanya diterapkan di beberapa daerah yang selama ini menjadi kontributor terbesar kasus positif virus Corona dengan angka di atas 50 persen, yaitu Jawa dan Bali.  "Sejak awal pandemi, kontribusi kasus dari Pulau Jawa dan Bali tidak pernah di bawah 50 persen, dari penambahan kasus positif mingguan. Bahkan, pada Desember 2020, sebanyak 129.994 kasus dikontribusikan oleh kedua pulau ini. Dan ini menjadi yang tertinggi sejak Maret 2020," kata Menurut Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito dalam keterangan pers melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Kamis (7/1/2021).  Jika dilihat total kumulatif kasus positif Covid-19 tingkat nasional per 3 Januari 2021, Pulau Jawa dan Bali berkontribusi sebesar 65 persen atau 496.674 kasus dari total kasus di seluruh Indonesia. Demikian pula dengan kasus aktif virus Corona per 3 Januari 2021, di Jawa-Bali terdapat 67 persen dari jumlah total nasional (74.450 kasus aktif).  Wiku menjabarkan, terkait penambahan kasus tertinggi tingkat nasional, terdapat 4 provinsi di Pulau Jawa yang secara konsisten selalu ada di peringkat teratas, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Selain itu, pada Desember 2020, seluruh provinsi di Jawa, termasuk Banten dan DI Yogyakarta masuk dalam 10 besar provinsi dengan penambahan kasus terbanyak.  Sementara itu, terkait tren penambahan kasus kematian karena pengaruh Covid-19, Jawa Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Barat konsisten menempati 10 besar sejak September hingga Desember 2020. Jika merujuk angka meninggal kumulatif karena virus Corona hingga 3 Januari 2021, maka Jawa-Bali berkontribusi sebesar 66,7 persen dari total kumulatif nasional (15.165 kasus).  PPKM di Jawa dan Bali pada 11 hingga 25 Januari 2021 juga diterapkan di Ibukota 7 Provinsi di Jawa dan Bali, juga di kabupaten/kota di sekitar atau yang berbatasan Ibukota provinsi/yang berisiko tinggi, atau kabupaten/kota lain dengan ketetapan Gubernur.  Namun, Direktur Jenderal Administrasi Wilayah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Syafrizal mengatakan, PPKM pun kembali dilanjutkan selama dua pekan ke depan terhitung setelah 25 Januari 2021.  Menurutnya, PPKM merupakan langkah yang sama seperti Pembatasan Sosial Berskala besar (PSBB) untuk menekan laju penularan Covid-19. Hanya, beberapa hal masih diperbolehkan dalam PPKM seperti aktivitas jasa di restoran yang dibatasi maksimal 25 persen pengunjung beserta jam malamnya.  Namun sayangnya, selama sepekan penerapan PPKM, sejumlah indikator penanganan Covid-19 di Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Hal tersebut menandakan pemberlakuan PPKM belum membuahkan hasil dalam menekan laju penularan Covid-19.  Meskipun demikian, ada pula hal positif yang terjadi yakni jumlah pasien Covid-19 yang sembuh mencapai rekor tertingginya. Kasus baru Covid-19 di Indonesia terus mencapai rekor baru selama sepekan terakhir penerapan PPKM.  Setelah PPKM diberlakukan selama dua kali, kini Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah menerbitkan instruksi Mendagri (Inmendagri) 3/2021 tentang PPKM mikro. Aturan ini akan diterapkan mulai hari ini, 9 hingga 22 Februari 2021 mendatang.  Sama seperti PPKM sebelumnya, PPKM mikro juga hanya dilakukan untuk daerah dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya yaitu pulau Jawa dan Bali. Dirjen Bina Administrasi Wilayah Kemendagri, Safrizal mengungkapkan, perbedaannya, pada PPKM skala mikro, dilakukan pemantauan zona risiko Covid-19 hingga tingkat RT.  “Seluruh kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai wilayah PPKM mikro, maka seluruh desa yang ada di kabupaten itu ditetapkan sebagai wilayah pelaksanaan PPKM Mikro,” ujarnya salam siaran YouTube, seperti dikutip Senin (8/2).  Dalam beleid tersebut menginstruksikan, pada zona hijau dimana tidak ada kasus aktif di tingkat RT, maka dilakukan tes pada suspek secara aktif. Selanjutnya, pada zona kuning disebutkan bila terdapat 1 rumah hingga 5 rumah dengan kasus positif Covid-19 selama 7 hari terakhir diharuskan melalukan pelacakan kontak erat.  Lalu, pada zona oranye disebutkan bila terdapat 6 rumah hingga 10 rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 7 hari terakhir. Penanganan yang dilakukan dengan pelacakan kontak erat dan menutup rumah ibadah, tempat bermain anak, serta tempat umum lainnya kecuali sektor esensial.  Terakhir, kawasan zona merah ditetapkan bila terdapat lebih dari 10 rumah dengan kasus positif. Pada zona tersebut baru diterapkan PPKM tingkat RT yang mencakup pelacakan kontak erat, isolasi mandiri, menutup tempat umum kecuali sektor esensial, melarang kerumunan lebih dari 3 orang, membatasi akses maksimal pukul 20.00, serta meniadakan kegiatan sosial masyarakat.  Selain itu, Pada PPKM mikro diatur maksimal karyawan yang bekerja di kantor naik menjadi 50 persen, sedangkan sisanya tetap bekerja dari rumah. Sementara, kegiatan belajar mengajar juga masih dilakukan dengan daring. Kegiatan pada sektor esensial tetap dibuka 100 persen selama penerapan PPKM mikro.  Terdapat pelonggaran juga pada pusat perbelanjaan atau mall dimana jam operasional dapat berlangsung hingga pukul 21.00 WIB dengan menerapkan protokol kesehatan. Jumlah konsumen yang dapat makan di tempat pada restoran pun dinaikkan menjadi maksimal 50 persen.  "Kalau tahap 2, ada jam 19.00, namun ada berlakukan jam toleransi sampai jam 20.00, kemudian tahap kedua ada toleransi jam 20.00 ke jam 21.00, pada PPKM mikro ini pemberlakuan pusat belanja dilakukan maksimal pukul 21.00 WIB atau WITA," tuturnya.  Pada PPKM mikro kali ini juga memungkinkan peluang untuk melakukan perpanjangan dengan melihat perkembangan kasus. Terutama berkaitan dengan 4 parameter yang telah ditentukan. Mempertimbangkan berakhirnya masa berlaku pembatasan berdasarkan pencapaian target pada keempat parameter selama 4 minggu berturut-turut.  Pembatasan di rumah ibadah juga hanya diperbolehkan 50 persen dengan mewajibkan memakai masker. "Kemudian fasilitas umum, sosbud dihentikan sementara, kegiatan yang bisa timbulkan kerumunan dihentikan sementara," jelas Safrizal.  Sedangkan transportasi umum diminta tetap mengikuti protokol kesehatan ketat. Safrizal meminta penumpang transportasi pendek tidak membuka masker dan jam operasional tetap dibatasi.  Adapun daerah yang diinstruksikan menerapkan PPKM mikro antara lain adalah DKI Jakarta. Jawa Barat dengan prioritas Kabupaten Bogor, Kabupaten bekasi, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan wilayah Bandung Raya.  Selanjutnya. Banten dengan prioritas Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Kemudian Jawa Tengah dengan prioritas wilayah Semarang Raya, Banyumas Raya, serta Surakarta dan sekitarnya.  Kemudian, DI Jogjakarta dengan prioritas Kota Jogjakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulonprogo. Jawa Timur dengan prioritas Surabaya raya, Malang Raya, dan Madiun Raya. Lalu, Bali dengan prioritas Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan, serta Kota Denpasar.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=7UPXKkaYpJU

Sederet Jargon Pemerintah Tangani Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Bersepeda-Di-Dalam-Mal-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Sejumlah pesepeda mengayuh sepedanya di Mal Kuningan City, Jakarta Selatan, Minggu (27/12/2020). Pengelola pusat perbelanjaan tersebut menyediakan fasilitas bagi para pesepeda untuk mencoba sensasi berkeliling di area mal guna membangun minat masyarakat a" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pesepeda mengayuh sepedanya di Mal Kuningan City, Jakarta Selatan, Minggu (27/12/2020). Pengelola pusat perbelanjaan tersebut menyediakan fasilitas bagi para pesepeda untuk mencoba sensasi berkeliling di area mal guna membangun minat masyarakat a</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wabah Covid-19 telah menggerogoti perekonomian karena berdampak pada bisnis pelaku usaha. Selama masa pandemi okupansi hotel dan pengunjung mal anjlok sangat dalam. Hal itu karena imbas dari kebijakan pembatasan yang dilakukan pemerintah untuk meredam angka penularan Covid-19.  Senior Associate Director Colliers International Indonesia (CII), Ferry Salanto mengatakan, di Ibu Kota Jakarta sendiri, pada kawasan Central Business District (CBD) okupansi turun dari 83,5 persen pada 2019 menjadi 80,7 persen pada 2020. Sedangkan Bogor mengalami penurunan paling tinggi mencapai 20 persen pada kuartal IV 2020.  "Penurunan ini angkanya tidak terlalu tinggi tapi dari sales-nya sangat berpengaruh. Di Bogor penurunannya paling signifikan bisa sampai 20 persen," ujarnya secara virtual, Rabu (6/1).  Menurutnya, kebijakan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta beberapa waktu lalu telah mempengaruhi minat masyarakat untuk masuk atau berbelanja di mal. "Ini semua karena memang sektor ritel terpengaruh dengan PSBB yang dilakukan oleh Pemprov DKI. PSBB itu menurunkan minat orang atau menahan orang untuk tidak masuk mal," ungkapnya.  Kondisi sama juga dialami oleh bisnis perhotelan. Tingkat keterisian hotel yang paling rendah pada April 2020. "Secara umum kondisi hotel belum membaik. Tingkat hunian turun cukup drastis terutama April 2020," imbuhnya.  Setelah masa PSBB transisi dan bulan-bulan selanjutnya, kata Ferry, memang ada sedikit perbaikan dari sisi okupansi. Masyarakat perlahan mulai berani untuk menginap di hotel karena sudah terlalu bosan di rumah. Peningkatan keterisian hotel di Jakarta terjadi ketika memasuki libur akhir pekan atau libur panjang.  "Di Jakarta itu tiap ada long weekend ada beberapa market staycation. Artinya mereka yang menginap di hotel kebanyakan dari family. Ada support dari government, tapi tidak terlalu banyak," jelasnya.  https://www.youtube.com/watch?v=uwS2zlxzZc4

Orang Takut Menginap di Hotel dan Berkunjung ke Mal Selama Pandemi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Melawan-Lawan-Covid-19-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Mural imbauan untuk melawan COVID-19 menghiasi bawah kolong tol kawasan Tomang, Jakarta, Kamis (10/12/2020). Mural tersebut merupakan salah satu upaya untuk mengajak masyarakat agar selalu menerapkan protokol kesehatan. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Mural imbauan untuk melawan COVID-19 menghiasi bawah kolong tol kawasan Tomang, Jakarta, Kamis (10/12/2020). Mural tersebut merupakan salah satu upaya untuk mengajak masyarakat agar selalu menerapkan protokol kesehatan. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tahun 2020 menjadi tahun kelam bagi dunia. Pandemi Covid-19 melanda hampir seluruh negara termasuk Indonesia. Di tanah air sendiri penyebaran masif pertama kali terjadi di wilayah DKI Jakarta.  Pemerintah menemukan kasus pertama Covid-19 di Indonesia menjangkit seorang warga Depok, Jawa Barat, pada Februari 2020. Berdasarkan tracing yang dilakukan, pasien pertama ini tertular saat menghadiri pesta dansa di wilayah Kemang, Jakarta Selatan. Dia diduga tertular dari seorang warga negara Jepang.  Setelah itu, penyebaran Covid-19 di Jakarta semakin masif. Jumlah kasus sampai dengan 24 Desember 2020 sebanyak 169.775 kasus.  Sedangkan kasus aktif sebanyak 14.138 orang yang masih dirawat atau isolasi. Kemudian total orang dinyatakan telah sembuh sebanyak 152.491 dengan tingkat kesembuhan 89,8 persen, dan 3.146 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 1,9 persen.  Untuk positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta sebesar 9,7 persen, sedangkan persentase kasus positif secara total sebesar 8,5 persen. WHO juga menetapkan standar persentase kasus positif tidak lebih dari 5 persen.  Jauh sebelum data itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pertama kali membuka wilayah sebaran virus korona di ibu kota pada 13 Maret 2020. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Karena penyebaran virus mematikan itu sudah merambah ke sejumlah wilayah.  “Beberapa hari yang lalu (korona) baru menyebar di wilayah selatan. Hari ini sudah menyebar di semua tempat,” kata Anies di Balai Kota Jakarta, Jumat (13/3). Saat itu wilayah yang sudah dimasuki Covid-19 sudah cukup merata. Di Jakarta Utara melanda Tanjung Priok (positif), Penjaringan (positif), dan Kelapa Gading (positif). Jakarta Timur, Kramat Jati (positif), Pulo Gadubg (menunggu pemeriksaan), Pasar Rebo (menunggu pemeriksaan), dan Matraman (menunggu pemeriksaan).  Jakarta Pusat, Johar Baru (menunggu pemeriksaan), Menteng (menunggu pemeriksaan). Jakarta Selatan, Pancoran (positif), Kebayoran Baru (positif), Kebayoran Lama (positif), Mampang Prapatan (positif), Cilandak (positif), Jagakarsa (menunggu pemeriksaan), dan Setiabudi (menunggu pemeriksaan). Jakarta Barat, Cengkareng (positif), Kembangan (positif), Kebon Jeruk (positif).  Sejak saat itu, kasus Covid-19 di Jakarta terus bertambah secara konsisten bahkan terus meningkat. Pada 23 Juni 2020, kasus yang terjadi di Ibu Kota sudah menembus 10 ribu kasus.  Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia Tatri Lestari Handayani mengatakan, secara kumulatif, Covid-19 di Jakarta berjumlah 10.123 kasus. Dengan rincian 5.228 orang telah sembuh, dan 619 orang meninggal dunia.  “Sampai dengan hari ini kami laporkan, 1.319 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit dan 2.957 orang melakukan self isolation di rumah,” kata Dwi.  Sedangkan, untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) berjumlah 24.670 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 16.900 orang. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah meningkatkan kapasitas pemeriksaan metode RT-PCR, dengan membangun Laboratorium Satelit Covid-19, berlokasi di sebagian lahan RSUD Pasar Minggu dan RSUD Duren Sawit sejak 9 April 2020 dan membangun jejaring dengan 41 laboratorium pemeriksa Covid-19.  Secara kumulatif, pemeriksaan PCR sampai dengan 22 Juni 2020 sebanyak 255.690 sampel. Pada hari terakhir, dilakukan tes PCR pada 3.310 orang, 2.841 di antaranya untuk menegakkan diagnosis pada kasus baru, dengan hasil 166 positif dan 2.675 negatif.  Hanya berjarak 3 bulan bulan kemudian tepatnya pada 17 September 2020, kasus Covid-19 di Jakarta telah mencapai 59.472 orang. Angka tersebut pada saat itu bahkan sudah melebihi jumlah kasus di Singapura, yakni berjumlah 57.572 orang.  Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia memaparkan, pemprov pada hari ini telah melakukan tes PCR sebanyak 9.582 spesimen. Dari jumlah tes tersebut, 7.615 orang untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 1.014 positif dan 6.601 negatif.  “Untuk rate tes PCR total per 1 juta penduduk sebanyak 74.380. Jumlah orang yang dites PCR sepekan terakhir sebanyak 57.182,” kata Dwi.  Adapun jumlah kasus aktif di Jakarta sampai saat itu sebanyak 12.752 orang. Mereka masih berstatus dirawat atau isolasi. Dari total 59.472 kasus di Jakarta, orang yang dinyatakan telah sembuh sebanyak 45.207 dengan tingkat kesembuhan 76 persen, dan total 1.513 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 2,5 persen.  Guna menekan penyebaran Covid-19 yang semakin tidak terkendali, Pemprov DKI Jakarta memutuskan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Keputusan ini diambil seusai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggelar rapat bersama Kapolda Metro Jaya, Pangdam Jaya Jayakarta, dan beberapa pihak terkait lainnya.  "DKI Jakarta akan melaksanakan PSBB sebagaimana digariskan oleh Keputusan Menteri efektif mulai Jumat tanggal 10 April 2020," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/4).  Anies menuturkan, secara prinsip selama ini di Jakarta sudah dilakukan sejumlah pembatasan. Seperti bekerja di rumah, mengalihkan proses belajar ke rumah, menghentikan kegiatan peribadatan di rumah-rumah ibadah, dan pembatasan operasional transportasi umum.  "Jadi bagi masyarakat Jakarta yang nanti akan kita lakukan tanggal 10 utamanya adalah komponen penegakan. Karena akan disusun peraturan yang memiliki kekuatan mengikat kepada warga untuk mengikuti," imbuhnya.  PSBB ini beberapa kali diperpanjang oleh Anies. Hasilnya mampu menekan penularan Covid-19. Pemprov DKI perlahan mulai bisa mengendalikan wabah tersebut. Setelah jumlah kasus dianggap menurun, Pemprov DKI kemudian memberlakukan PSBB masa transisi pada 5 Juni 2020.  Setelah berjalan 2 pekan, PSBB masa transisi kembali diperpanjang. Keputusan ini diambil setelah Pemprov DKI menggelar rapat bersama Gugus Tugas Peecepatan Penanganan Covid-19 Jakarta dan para pemangku kepentingan lainnya. Anies menjelaskan, kebijakan ini diambil karena Pemprov menilai penularan Covid-19 masih terjadi. Bahkan Reproduction Number (R0) di DKI Jakarta masih pada kisaran 1, atau masih sama dengan bulan lalu.  "Kesimpulan rapat Gugus Tugas tadi PSBB transisi artinya semua kegiatan masih berlangsung 50 persen akan diteruskan 14 hari ke depan, dan kita akan evaluasi sesudah perkembangan terbaru," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu (1/7).  Anies menuturkan, perpanjangan PSBB masa transisi pun didasari atas 3 aspek lainnya. Yakni epidemiologi, kesehatan masyarakat, dan fasilitas publik. Berdasarkan kajian Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, angka ketigas unsur tersebut untuk DKI Jakarta yaitu 71.  Angka tersebut masih di atas nilai minimal 70 untuk syarat pelonggaran dilakukan. Maka dengan PSBB transisi dilanjutkan 14 hari, diharapkan poin indikator tersebut bisa dapat ditingkatkan lagi. Masalah mulai muncul setelah itu. Jumlah kasus Covid-19 kembali melonjak. Akibatnya, Anies memutuskan menarik PSBB masa transisi. PSBB kemudian dikembalikan layaknya saat pertama kali diterapkan dengan sistem pembatasan secara ketat.  Anies mengatakan, keputusan ini tak lepas dari kondisi Covid-19 di Jakarta yang masih terus meninggi. Sampai dengan Rabu (9/9), kasus konfirmas positif di Jakarta berjumlah 49.837. Dengan rata-rata penambahan setiap hari sekitar seribu kasus dalam 2 pekan terakhir.  "Situasi wabah di Jakarta ada dalam kondisi darurat. Maka dengan kedaruratan ini tidak banyak pilihan bagi Jakarta kecuali menarik rem darurat sesegera mungkin," kata Anies di Balai Kota Jakarta.  Selain jumlah kasus positif yang terus melonjak, pertimbangan PSBB kembali diketatkan yakni karena angka kematian dalam 2 pekan terakhir juga ikut meningkat. Selain itu, ketersediaan ruang ICU untuk pasien Covid-19 juga terus menipis.  "Hasil rapat disimpulkan bahwa kita akan menarik rem darurat artinya kita terpaksa terapkan PSBB pada masa awal pandemi dulu, bukan lagi PSBB transisi, tapi PSBB sebagaimana masa awal dulu," jelas Anies.  Setelah 2 pekan berselang, kasus Covid-19 di Jakarta kembali terkendali. Anies pun memutuskan mengembalikan PSBB ke masa transisi sampai dengan hari ini. Meski begitu, belum ada tanda-tanda jika pandemi akan berakhir. Penularan kasus masih terus terjadi.

Kasus Covid-19 Meningkat, Jakarta Terus Berlakukan PSBB Transisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Gubernur-DKI-Jakarta-Anies-Baswedan-Dery-Ridwansah-1-3.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tiba di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (17/11/2020). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan terkait pelanggaran protokol kesehatan pada acara Maulid Nabi di Petambu" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tiba di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (17/11/2020). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan terkait pelanggaran protokol kesehatan pada acara Maulid Nabi di Petambu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta <a href="https://www.jawapos.com/tag/anies-baswedan/">Anies Baswedan</a> kembali memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi menuju masyarakat sehat aman dan produktif hingga 3 Januari 2021. Keputusan tersebut diambil atas pertimbangan pertambahan kasus positif Covid-19 yang belum menurun.  Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, persentase pertambahan total kasus terkonfirmasi positif menunjukkan tren kenaikan selama empat pekan terakhir. Per 20 Desember 2020, kasus konfirmasi positif di Jakarta mencapai 163.111 atau meningkat 13,3 persen dibandingkan pada 6 Desember sebanyak 143.961 kasus.  “Kami mencatat bahwa kenaikan persentase kasus terkonfirmasi positif signifikan mulai terjadi sejak pertengahan bulan November dan kini stabil di angka 13 persen,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Widyastuti, Senin (21/12).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/17/12/2020/cegah-klaster-libur-nataru-ini-seruan-gubernur-anies/">Cegah Klaster Libur Nataru, Ini Seruan Gubernur Anies</a>  Widyastuti menyampaikan, persentase keterpakaian tempat tidur isolasi harian (ruang rawat inap) maupun ruang ICU di 98 RS Rujukan Covid-19 di DKI Jakarta juga meningkat sebulan terakhir. Sampai dengan 20 Desember 2020, dari 6.663 tempat tidur isolasi, kini sudah terisi 5.691 pasien atau 85 persen. Sedangkan tempat tidur ICU sudah terisi 722 dari 907 atau 80 persen.  "Melalui Instruksi Gubernur Nomor 55 Tahun 2020, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen meningkatkan kapasitas tempat tidur isolasi dan ICU. Kami menargetkan peningkatan kapasitas tempat tidur isolasi sebanyak 7.171 dan ICU sebanyak 1.020 di RS Rujukan COVID-19 Jakarta khususnya RSUD," imbuh Widyastuti.  Sementara itu, rata-rata positivity rate harian per bulan di DKI Jakarta tercatat stabil di angka 9 persen selama 3 bulan terakhir, yaitu 9,6 persen (Oktober); 9,1 persen (November) dan 9,6 persen (Desember). Adapun standar aman positivity rate dari WHO adalah di bawah 5 persen. Sedangkan Nilai reproduksi efektif (Rt) yang menjadi indikasi tingkat penularan di masyarakat menunjukkan skor 1,06 per 19 Desember 2020. Nilai Rt harus berada di bawah 1 agar wabah Covid-19 terkendali dengan baik.  “Jika kita melihat indikator dari BNPB, terjadi transisi risiko dari yang tadinya sedang menjadi tinggi, di mana skor kita pada minggu sebelumnya sebesar 1,8975 menjadi 1,8025 pada minggu ini, yang diakibatkan dari kenaikan kasus positif dan kasus positif yang dirawat di rumah sakit,” jelas Widyastuti.  Atas dasar itu, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan memutuskan memperpanjang PSBB masa transisi. Upaya yang akan dilakukan yakni lebih kepada mengendalikan mobilitas penduduk yang memiliki potensi lonjakan kasus. Terutama datangnya libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 atau Nataru.  “Mobilitas penduduk ini akan kami pantau dan dikendalikan agar tak terjadi penularan, baik orang dari luar ke Jakarta maupun sebaliknya, sehingga perlu bagi kita khususnya para keluarga di Jakarta untuk menahan diri tidak melakukan aktivitas liburan ke luar rumah, terlebih keluar dari Jakarta,” tutup Anies.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=LBmCklElwb4

Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Anies Perpanjang PSBB Transisi 2 Pekan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/JKT-ANIES-BASWEDAN_ISOLASI-MANDIRI-Haritsah-Almudatsir-1.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkonsultasi dengan tenaga media saat menjalani isolasi di rumah dinasnya di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (3/12/2020). Anies Baswedan terkonfirmasi positif COVID-19 sejak Selasa (1/12) setelah melakukan tes usap PC" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkonsultasi dengan tenaga media saat menjalani isolasi di rumah dinasnya di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (3/12/2020). Anies Baswedan terkonfirmasi positif COVID-19 sejak Selasa (1/12) setelah melakukan tes usap PC</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Masa Transisi selama 14 hari ke depan.  Terhitung sejak Senin, 7 Desember sampai dengan 21 Desember 2020. Hal itu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap lonjakan kasus Covid-19 di DKI.  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan, perpanjangan PSBB Masa Transisi itu berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1193 Tahun 2020. Dalam aturan itu juga ditegaskan apabila terjadi peningkatan kasus baru secara signifikan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Satuan Tugas Penanganan Covid-19, maka perpanjangan PSBB Masa Transisi dapat dihentikan melalui kebijakan rem darurat (emergency brake policy).  ’’Berdasarkan data-data epidemiologis selama penerapan PSBB Masa Transisi dua pekan terakhir, kondisi wabah Covid-19 DKI Jakarta masih terkendali,’’ kata Anies dalam keterangannya, Minggu (6/12).  Anies menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang selama sembilan bulan terakhir disiplin dalam menegakkan protokol Kesehatan. Dia berharap kedisiplinan itu bukan hanya dipertahankan, tetapi juga menjadi gerakan bersama untuk saling menasehati, saling mengingatkan dalam melindungi sesama.  Kendati demikian, Anies tak memungkiri persentase pertambahan total kasus terkonfirmasi positif mulai menunjukkan tren kenaikan selama empat pekan terakhir. Pada 5 Desember 2020, kasus terkonfirmasi positif di Jakarta mencapai 142.630 atau meningkat 13,4 persen dibandingkan dua pekan sebelumnya dari 125.822 kasus pada 21 November.  Pemprov DKI Jakarta mencatat bahwa kenaikan persentase kasus terkonfirmasi positif mulai terjadi sejak pertengahan November. Dia menduga, kasus terkonfirmasi positif di DKI Jakarta mulai meningkat setelah cuti bersama dan libur panjang akhir pekan pada akhir Oktober lalu.  ’’Selama 23–29 November 2020, terdapat 410 klaster keluarga dengan total 4.052 kasus positif. Temuan kasus positif ini merupakan 47,1 persen dari seluruh total kasus positif yang kami temukan pada periode yang sama,’’ ungkap Anies yang sedang menjalani isolasi mandiri karena terinfeksi Covid-19 itu.  Secara umum, sambung Anies, adanya tren kenaikan kasus aktif dan temuan kasus baru di Jakarta khususnya dari klaster keluarga. ’’Karena itu, kami meminta masyarakat semakin waspada dan disiplin dengan protokol kesehatan,’’ ungkapnya. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=rX7pgSHNuJ0  &nbsp;

Pemprov DKI Jakarta Kembali Tambah Durasi PSBB Transisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Gubernur-DKI-Jakarta-Anies-Baswedan-Dery-Ridwansah-2-3.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tiba di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (17/11/2020). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan terkait pelanggaran protokol kesehatan pada acara Maulid Nabi di Petambu" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tiba di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (17/11/2020). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan terkait pelanggaran protokol kesehatan pada acara Maulid Nabi di Petambu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta kembali memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Masa Transisi selama 14 hari, terhitung mulai 23 November sampai dengan 6 Desember 2020. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap lonjakan kasus Covid-19.  Perpanjangan PSBB Masa Transisi ini berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1100 Tahun 2020, yang menegaskan apabila tidak terjadi peningkatan kasus Covid-19 secara signifikan, PSBB Masa Transisi akan diperpanjang secara otomatis selama dua pekan.  "Seperti diketahui bersama, Pemprov DKI Jakarta dapat menerapkan kebijakan rem darurat atau emergency brake policy apabila terjadi kenaikan kasus secara signifikan atau tingkat penularan yang mengkhawatirkan sehingga membahayakan pelayanan sistem kesehatan," kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam keterangannya, Minggu (22/11).  "Berdasarkan data-data epidemiologis selama penerapan PSBB Masa Transisi dua pekan terakhir, kondisi wabah COVID-19 DKI Jakarta masih terkendali dan menuju aman. Akan tetapi, kita harus semakin waspada dan semakin disiplin dalam protokol kesehatan," sambungnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/25/10/2020/psbb-transisi-dki-jakarta-diperpanjang-hingga-8-november/">PSBB Transisi DKI Jakarta Diperpanjang Hingga 8 November</a>  Anies menyampaikan, laporan harian kasus positif di Jakarta mencapai rekor baru yaitu 1.579 kasus pada Sabtu (21/11) kemarin. Kondisi tersebut diharapkan tidak membuat semakin abai dan tidak disiplin terhadap protokol kesehatan.  "Ingat, masih terjadi penularan meskipun melambat. Ke depan, kami akan semakin memasifkan penegakan aturan atas protokol kesehatan dan kami berharap masyarakat proaktif bila mengetahui pelanggaran. Masyarakat juga tidak perlu khawatir untuk melaporkan bila merasa terpapar atau bergejala. Ini adalah ikhtiar bersama," ujar Anies.  Anies menegaskan, protokol kesehatan yakni menerapkan 3M dengan cara memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak merupakan suatu keharusan untuk mencegah angka penularan.  "Kami tekankan kembali, tetap disiplin protokol kesehatan. Covid-19 masih ada," tandas Anies.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=lFyMRLkLUuQ

DKI Jakarta Kembali Perpanjang PSBB Transisi Hingga 2 Minggu Ke Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/WhatsApp-Image-2020-10-14-at-08.20.19.jpeg" alt="Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito - (Dok Satgas Covid-19)" width="100%">
<figcaption>Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito - (Dok Satgas Covid-19)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito mengingatkan masyarakat agar tetap menerapkan protokol kesehatan dalam kondisi apapun. Termasuk saat sebuah daerah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masa transisi.  "PSBB transisi didasarkan pada perkembangan penanganan yang sudah lebih baik, tercermin dari menurunnya kasus positif, meningkatnya angka kesembuhan, dan angka kematian yang dapat ditekan," ujar Prof Wiku.  Prof Wiku menyampaikan protokol kesehatan yang dimaksud yakni 3M. Berupa memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Serta ketentuan lainnya yang bertujuan memutus mata rantai penularan Covid-19.  "Tahap PSBB transisi masyarakat tetap harus berpedoman pada 3M serta ketentuan lainnya bertujuan memutus mata rantai penularan," imbuhnya.  Selain itu, Prof Wiku meminta Satgas Covid-19 daerah juga mempertimbangkan pembukaan sektor utama yang berisiko menciptakan kerumunan. "Oleh karena itu, tahapan prinsip pembukaan sektor berdasarkan Covid-19 ini, perlu sangat hati-hati serta terus dievaluasi keadaannya di lapangan," jelas Prof Wiku.  Satgas Penanganan Covid-19 juga berharap masyarakat tidak berkerumun. Karena berisiko penularan tak terbendung di masa pandemi ini. Kerumunan juga menyulitkan masyarakat untuk menjaga jarak.

Meski PSBB Transisi, Masyarakat Tetap Terapkan Protokol Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Penindakan-Lalu-Lintas-Ganjil-Genap-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Polisi menindak pelanggar sistem ganjil genap di Jalan Fatmawati, Jakarta, Senin (9/9/2019). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menandatangani peraturan gubernur Nomor 88 Tahun 2019, perluasan sistem ganjil genap kendaraan bermotor pun mulai berlaku hari" width="100%">
<figcaption>Polisi menindak pelanggar sistem ganjil genap di Jalan Fatmawati, Jakarta, Senin (9/9/2019). Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menandatangani peraturan gubernur Nomor 88 Tahun 2019, perluasan sistem ganjil genap kendaraan bermotor pun mulai berlaku hari</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya memutuskan belum menerapkan kembali sistem ganjil genap (gage) di ruas jalan DKI Jakarta. Hal itu berdasar keputusan Pemprov DKI Jakarta yang memperpanjang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masa transisi.  ”Dengan diperpanjangnya masa PSBB transisi Provinsi DKI Jakarta, pembatasan kendaraan bermotor dengan sistem ganjil-genap tetap tidak diberlakukan,” kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Fahri Siregar, Senin (9/11).  Evaluasi terus dilakukan jajaran Ditlantas Polda Metro Jaya guna penerapan kembali gage selama pandemi Covid-19. Selain itu, koordinasi dengan Pemprov DKI pun terus dijalankan terkait pembuatan regulasi. ”Selama masa PSBB transisi selanjutnya akan kita informasikan kembali,” jelas Fahri.  Sebelumnya, PSBB Transisi diperpanjang Pemprov DKI Jakarta. PSBB Transisi terhitung mulai 9 sampai 22 November. Hal tersebut terncatum dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1100 Tahun 2020.  Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengatakan, perpanjangan itu dilakukan agar angka persebaran virus dapat dikendalikan. Karena itu, PSBB Transisi dilanjutkan.  ”Berdasar data-data epidemiologis selama penerapan PSBB Transisi kali ini, kondisi wabah Covid-19 DKI Jakarta lebih terkendali dan menuju kategori aman. Justru sekarang harus makin waspada, jangan sampai karena melihat kondisi penularan melambat lalu jadi tidak disiplin. Ingat, masih terjadi penularan meskipun melambat. Jadi, harus tetap disiplin protokol kesehatan khususnya 3M,” ungkap Gubernur Anies dalam siaran pers, Minggu (8/11).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=BD0jB5iDidY

PSBB Transisi DKI Diperpanjang, Polisi Belum Berlakukan Ganjil-Genap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/PSX_20200803_000937.jpg" alt="Anggota Polisi wanita (Polwan) membagikan masker dan flyer kepada pengendara mobil di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta, Minggu (2/8/2020). Ditlantas Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta melakukan sosialisasi pemberlakuan kembali pemb" width="100%">
<figcaption>Anggota Polisi wanita (Polwan) membagikan masker dan flyer kepada pengendara mobil di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta, Minggu (2/8/2020). Ditlantas Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta melakukan sosialisasi pemberlakuan kembali pemb</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi kembali diberlakukan di DKI Jakarta selama 14 hari, terhitung pada 26 Oktober sampai 8 November 2020. Peraturan ganjil genap di sekitar jalan protokol ibu kota pun masih ditiadakan, sehingga  penindakan terhadap pelanggaran ganjil genap, baik manual maupun tilang elektronik juga tidak akan diterapkan.  Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo menyampaikan, keputusan ini meneruskan kebijakan sebelumnya. Namun pelaksanaannya, Ditlantas Polda Metro Jaya akan mengevaluasi bersama Dinas Perhubungan DKI Jakarta.  "Sistem pembatasan kendaraan bermotor dengan ganjil genap tetap ditiadakan pada masa PSBB Transisi yang dimulai 26 Oktober 2020," kata Sambodo dalam keterangannya, Minggu (25/10).  Peniadaan penindakan ganjil genap selama PSBB Transisi dilakukan untuk memberi keleluasaan kepada masyarakat dalam memilih moda transportasi untuk beraktivitas. Tanpa ganjil genap, masyarakat diharapkan menggunakan kendaraan pribadi untuk menekan terjadinya penularan Covid-19 pada moda transportasi umum. <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/22/08/2020/pemprov-dki-pastikan-ganjil-genap-untuk-motor-belum-berlaku/">Pemprov DKI Pastikan Ganjil Genap Untuk Motor Belum Berlaku</a></li> </ul> Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Masa Transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif selama 14 hari, terhitung pada 26 Oktober sampai 8 November 2020. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap lonjakan kasus Covid-19.  "Jika tidak terdapat peningkatan kasus yang signifikan selama perpanjangan PSBB Masa Transisi ini, berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Provinsi, maka akan dilanjutkan perpanjangan selama 14 hari berikutnya. Namun, apabila terjadi peningkatan kasus secara signifikan, maka pemberlakuan PSBB Masa Transisi ini dapat dihentikan," kata Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan, Minggu (25/10).  Anies menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta dapat menerapkan kembali kebijakan Rem Darurat (Emergency Brake), apabila terjadi tingkat penularan yang mengkhawatirkan. Karenanya, Pemprov DKI Jakarta dapat menghentikan seluruh kegiatan yang sudah dibuka selama PSBB Masa Transisi dan menerapkan kembali pengetatan.  Menurut Anies, jika melihat dari pergerakan situasi Covid-19 di DKI Jakarta dalam dua minggu terakhir, penularan relatif melandai, ini ditandai rata-rata persentase kasus positif sepekan terakhir pada 9,9 persen dengan ratio test 5,8 per-1000 penduduk dalam sepekan terakhir. Selain itu, rata-rata keterisian tempat tidur isolasi dalam dua minggu terakhir cenderung menurun dari 64 persen pada 12 Oktober 2020 menjadi 59 persen pada 24 Oktober 2020.  "Keterisian tempat tidur ICU juga relatif menurun dari 68 persen pada 12 Oktober 2020 menjadi 62 persen pada 24 Oktober 2020," ujar Anies.  Anies menyebut, indikator pengendalian Covid-19 dari FKM UI yang sempat menurun pada minggu lalu, yaitu dari skor 60 (18 Oktober 2020) telah membaik menjadi skor 64 (24 Oktober 2020). Nilai reproduksi efektif yang juga menjadi indikasi ada atau tidaknya penularan berada pada skor 1,05 (24 Oktober 2020), dibandingkan skor 1,06 pada 12 Oktober 2020.  Untuk mempertahankan dan mengendalikan situasi Covid-19 di DKI Jakarta, sambung Anies, tentu perlu peran serta aktif dari seluruh masyarakat dengan disiplin menerapkan perilaku 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan. Hal ini lantaran berdasarkan hasil pengamatan perilaku 3M yang dilakukan oleh Tim FKM dari UNICEF di DKI Jakarta, sempat terjadi penurunan tren kepatuhan pada perilaku memakai masker dari 75 persen pada 12 Oktober 2020 menjadi 71 persen pada 24 Oktober 2020.  Kemudian, kepatuhan menjaga jarak dari 75 persen pada 12 Oktober 2020 menjadi 73 persen pada 24 Oktober 2020. Namun, terjadi perbaikan perilaku mencuci tangan dari 39 persen pada 12 Oktober 2020 menjadi 43 persen pada 24 Oktober 2020.  "Masyarakat diimbau untuk saling mengingatkan dalam menerapkan perilaku 3M sehari-hari. Penerapan 3M ini penting demi kebaikan bersama agar dapat memutus mata rantai penularan Covid-19," pungkasnya.

Ganjil Genap di Jakarta Tetap Ditiadakan Selama PSBB Transisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/PERESMIAN-BIOSKOP-RAKYAT-DERY-RIDWANSAH-4.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat peresmian Bioskop Rakyat di Pasar Teluk Gong, Jakarta, Senin (7/10/2019). Bioskop rakyat, Indiskop, yang memutar film-film Indonesia ini merupakan garapan Perumda Pasar Jaya yang bekerja sama dengan Persatuan Artis" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat peresmian Bioskop Rakyat di Pasar Teluk Gong, Jakarta, Senin (7/10/2019). Bioskop rakyat, Indiskop, yang memutar film-film Indonesia ini merupakan garapan Perumda Pasar Jaya yang bekerja sama dengan Persatuan Artis</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Masa Transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif selama 14 hari. Mulai 26 Oktober hingga 8 November 2020. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap lonjakan kasus Covid-19.  "Jika tidak terdapat peningkatan kasus yang signifikan selama perpanjangan PSBB Masa Transisi ini, berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Provinsi, maka akan dilanjutkan perpanjangan selama 14 hari berikutnya," ujar Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan Minggu (25/10).  "Namun, apabila terjadi peningkatan kasus secara signifikan, maka pemberlakuan PSBB Masa Transisi ini dapat dihentikan," sambungnya.  Sehingga, Pemprov DKI Jakarta dapat menerapkan kembali kebijakan Rem Darurat (Emergency Brake), apabila terjadi tingkat penularan yang mengkhawatirkan. Yakni dengan menghentikan seluruh kegiatan yang sudah dibuka selama PSBB Masa Transisi dan menerapkan kembali pengetatan.  Namun, jika melihat dari pergerakan situasi Covid-19 di DKI Jakarta dalam dua minggu terakhir, penularan relatif melandai. Ini terlihat dari rata-rata persentase kasus positif sepekan terakhir pada 9,9 persen, dengan ratio test 5,8 per-1000 penduduk dalam sepekan terakhir. Selain itu, rata-rata keterisian tempat tidur isolasi dalam dua minggu terakhir cenderung menurun dari 64 persen pada 12 Oktober 2020 menjadi 59 persen pada 24 Oktober 2020.  "Keterisian tempat tidur ICU juga relatif menurun dari 68 persen pada 12 Oktober 2020 menjadi 62 persen pada 24 Oktober 2020," ujar Anies.  Anies menyebut, indikator pengendalian Covid-19 dari FKM UI yang sempat menurun pada minggu lalu, yaitu dari skor 60 (18 Oktober 2020) telah membaik menjadi skor 64 (24 Oktober 2020). Nilai reproduksi efektif yang juga menjadi indikasi ada atau tidaknya penularan berada pada skor 1,05 (24 Oktober 2020), dibandingkan skor 1,06 pada 12 Oktober 2020.  Untuk mempertahankan dan mengendalikan situasi Covid-19 di DKI Jakarta, sambung Anies, tentu perlu peran serta aktif dari seluruh masyarakat dengan disiplin menerapkan perilaku 3M. Yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan. Hal ini lantaran berdasarkan hasil pengamatan perilaku 3M yang dilakukan oleh Tim FKM dari UNICEF di DKI Jakarta, sempat terjadi penurunan tren kepatuhan pada perilaku memakai masker dari 75 persen pada 12 Oktober 2020 menjadi 71 persen pada 24 Oktober 2020.  Kemudian, kepatuhan menjaga jarak dari 75 persen pada 12 Oktober 2020 menjadi 73 persen pada 24 Oktober 2020. Namun, terjadi perbaikan perilaku mencuci tangan dari 39 persen pada 12 Oktober 2020 menjadi 43 persen pada 24 Oktober 2020.  "Masyarakat diimbau untuk saling mengingatkan dalam menerapkan perilaku 3M sehari-hari. Penerapan 3M ini penting demi kebaikan bersama agar dapat memutus mata rantai penularan Covid-19," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=t8v1JlMYqnU&amp;ab_channel=JawaPos

PSBB Transisi DKI Jakarta Diperpanjang Hingga 8 November

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#psbb transisi

Berita Terkini