<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/jokowi-ANtara.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - ‎Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, keputusan-keputusan dalam merepsons penambahan kasus di provinsi, kabupaten atau kota harus dilihat berdasarkan data sebaran Covid-19. Sehingga nantinya bisa menerapkan strategi intervensi berbasis lokal. Baik itu di tingkat RT, RW, desa dan kampung.  "Penanganannya lebih detail dan bisa lebih fokus karena dalam sebuah provinsi, misalnya ada 20 kabupaten dan kota tidak semuanya berada pada posisi merah," ujar Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/9).  Karena itu, lanjut Jokowi, penanganannya jangan digeneralisir. Karena tidak semua desa, kota, kampung tidak zonanya menjadi merah terkait penyebaran Covid-19 di tanah air ini.  "Jadi itu memerlukan treatmen dan perlakuan yang berbeda-beda," katanya.  Oleh karena itu, strategi berbasis pembatasan berskala lokal penting sekali untuk dilakukan. Baik itu Manajemen intervensi yang dalam skala lokal maupaun skala komunitas.  "Sehingga sekali lagi jangan buru buru menutup sebuah wilayah, menutup sebuah kota, menutup sebuah kabupaten, dan kalau kita bekerja berbasiskan data, langkah langkah intervensinya itu akan berjalan lebih efektif dan bisa segera menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lapangan," ungkapnya.  Jokowi menuturkan, pemerintah juga terus bekerja keras meningkatkan angka kesembuhan, ini penting sekali. Di 13 September rata rata kasus aktif di Indonesia 25,02 persen atau sedikit lebih tinggi dari rata rata kasus aktif dunia yakni 24,78 persen.  Kemudian juga jumlah kasus sembuh sebanyak 155.010 kasus dengan recovery rate 71 persen. Ini rata rata kesembuhan di Indonesia 71 persen, ini juga sedikit lebih rendah dari rata rata kesembuhan dunia.  "Ini juga terus mengejar rata rata kesembuhan global, rata-rata kesembuhan dunia," ungkapnya.  Yang ketiga pemerintah harus terus menurunkan angka kematian, rata rata kematian di Indonesia memang terus menurun dari 4,02 persen. Di bulan Agustus menjadi 3,99 persen meski angka ini masih lebih tinggi dari rata rata kematian dunia yang mencapai 3,18 persen.  "Tetapi memang angka ini mengalami penurunan dibanding angka angka kematian seminggu lalu yakni 4,02 persen," tuturnya.  Namun melihat lebih detil tingkat kematian tinggi tersebut disebabkan karena ada empat provinsi yang memiliki tingkat kematian di atas 6 persen. Seperti Provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pemerintah akan terus mendukung upaya-upaya empat provinsi tersebut dalam menurunkan angka kematian.‎

Jokowi: Jangan Buru-buru Menutup Wilayah, Harus Dilihat Datanya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/OJK-JawaPosCom.jpg" alt="Ilustrasi logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Dok, JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Dok, JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan, pihaknya dan industri jasa keuangan seperti perbankan, pasar modal, serta non bank khususnya di wilayah DKI Jakarta tetap beroperasi di Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.  Deputi Komisioner Humas dan Logistik Anto Prabowo mengatakan, penjelasan ini sejalan dengan keterangan pers Gubernur DKI Jakarta. Dikatakan sektor jasa keuangan masuk dalam 11 bidang usaha vital yang boleh tetap berjalan dengan kapasitas minimal.  Hal ini juga sesuai dengan ketentuan mengenai penerapan PSBB yang tercantum dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.  “OJK meminta kepada seluruh lembaga jasa keuangan untuk tetap memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat dengan selalu mengutamakan protokol kesehatan untuk mencegahan penyebaran Covid-19,” ujarnya dalam keterangannya, Jumat (11/9).  Ia menyebut, seluruh lembaga jasa keuangan yang tetap beroperasi secara minimal wajib menerapkan protokol kesehatan. Seperti menjaga jarak fisik, mengurangi layanan tatap muka dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi, menggunakan masker, dan selalu menjaga kesehatan.  “Para pegawai sektor jasa keuangan juga diminta untuk selalu membawa kartu identitas perusahaannya yang bisa ditunjukkan untuk membuka akses jalan menuju kantor tempat bekerja,” tutupnya.  Sehubungan dengan kembali diberlakukannya PSBB di DKI Jakarta, OJK senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan Kapolda Metro Jaya untuk memastikan layanan operasional lembaga jasa keuangan. Termasuk transaksi investasi di pasar modal berjalan dengan baik.  Adapun untuk pengaturan bekerja dari rumah (Work from Home) diserahkan kepada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan, Self Regulatory Organization di Pasar Modal, dan Lembaga Penunjang Profesi di Industri Jasa Keuangan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=rrQPzxTi4WQ

Industri Jasa Keuangan Tetap Beroperasi Selama PSBB DKI Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Ekbis_Gojek-patuhi-Prtokol-kesehatan-pada-tatanan-baru_puguh2.jpg" alt="Beberapa driver gojek di Surabaya dilengkapi dengan sekat pembatas antara driver dan penumpang untuk mematuhi protokol kesehatan, Jumat (26/6). (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Beberapa driver gojek di Surabaya dilengkapi dengan sekat pembatas antara driver dan penumpang untuk mematuhi protokol kesehatan, Jumat (26/6). (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gojek Indonesia mengaku siap untuk menaati Peraturan Pemerintah Pusat dan Daerah. Saat ini, pihaknya tengah menunggu Peraturan Gubernur DKI Jakarta mengenai PSBB yang mulai diterapkan pada 14 September mendatang.  “Gojek terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung pencegahan penyebaran Covid-19,” kata Chief of Corporate Affairs Nila Marita dalam keterangannya kepada JawaPos.com, Kamis (10/9).  Ia menyampaikan, sejak awal Gojek telah sigap beradaptasi menyesuaikan operasionalnya mengikuti kondisi dan kebutuhan masyarakat menghadapi pandemi. Yakni dengan mewajibkan seluruh ekosistemnya termasuk mitra driver untuk selalu mengedepankan protokol Jaga Kesehatan, Kebersihan, dan Keamanan (J3K).  Dari sisi teknologi, pengaturan geofencing yang dimiliki Gojek dapat memastikan layanan tidak dapat beroperasi pada wilayah zona merah. “Kami juga melengkapi inovasi tersebut dengan berbagai inisiatif yang dapat mendukung produktifitas masyarakat dengan tetap memperhatikan prosedur pencegahan secara menyeluruh,” tuturnya.  Selain itu, pihaknya mewajibkan seluruh mitra melakukan pengecekan suhu tubuh, melakukan disinfeksi kendaraan secara rutin di Posko Aman J3K yang tersebar di wilayah DKI Jakarta dan kota-kota lain. Serta menggunakan masker di tempat umum dan saat sedang bertugas.  Penggunaan sekat pelindung yang berfungsi meminimalisasi penyebaran virus melalui droplet juga telah diimplementasikan secara bertahap kepada belasan ribu armada roda empat GoCar di 16 kota operasional utama. Fasilitas yang sama juga diterapkan secara bertahap pada armada roda dua GoRide.  “Gojek mewajibkan penumpang dan mitra driver menggunakan masker selama perjalanan. Apabila ada salah satu pihak yang tidak menggunakan masker, baik mitra driver dan penumpang berhak membatalkan pemesanan dan membuat laporan di aplikasi,” ucapnya.  Terakhir, mengoperasikan puluhan Zona Nyaman J3K termasuk di empat Stasiun Terpadu Pemprov DKI Jakarta. Di tempat ini terdapat empat jenis layanan yaitu pengukuran suhu tubuh bagi pelanggan dan mitra driver, pengelolaan antrian dengan prinsip physical distancing, penyediaan hand sanitizer, hairnet, dan distribusi masker.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=PT-4eu9Gb7c

PSBB Total DKI Jakarta, Gojek Tunggu Peraturan Gubernur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/ARSUL-SANI-JAWA-POS.jpg" alt="Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara total. Rencananya akan diberlakukan pada 14 September 2020. Namun, untuk kota penyangga, seperti Bogor, Depok dan Bekasi masih belum memutuskan apakah hendak mengikuti jejak ibu kota atau tidak.  Menanggapi tersebut, Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengatakan, bahwa baiknya kota penyangga juga mengikuti apa yang dilakukan oleh ibu kota.  "Ya saya kira itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Kalau mau efektif ya begitu, di Jakarta PSBB, di daerah sekitar itu juga harus PSBB juga," ungkap dia di kawasan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (10/9). <ul> 	<li>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/09/09/2020/di-jakarta-setiap-hari-ada-seribu-orang-tertular-covid-19/">Di Jakarta, Setiap Hari Ada Seribu Orang Tertular Covid-19</a> </li> </ul> Untuk sektor yang ditutup, menurut Arsul, sebaiknya seperti PSBB pada awal April lalu, di mana mal hingga kafe dilakukan pembatasan. Untuk masjid kata dia bisa disesuaikan.  "Itu kan PSBB semua sektor, masjid disesuaikan. Jangan dikembangkan jadi isu sara, kalau pemerintah mengatakan masjid ditutup, pak Anies mengatakan juga, ya sudah kita ikuti saja," tutur dia.  Seperti diketahui, sebelumnya Anies menyampaikan keputusan tegas, yakni menarik PSBB Transisi menjadi pembatasan secara total.  “Situasi wabah di Jakarta ada dalam kondisi darurat. Maka dengan kedaruratan ini tidak banyak pilihan bagi Jakarta kecuali menarik rem darurat sesegera mungkin,” kata Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta, Rabu (9/9) malam.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=I6T-A3lfAcc

Bogor, Depok, dan Bekasi Baiknya Ikuti PSBB Total Seperti Jakarta