<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/jokowi-pembenihan.jpg" alt="jokowi. (Dok.Biro Settpres)" width="100%">
<figcaption>jokowi. (Dok.Biro Settpres)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pandemi Covid-19 bukan hanya Indonesia yang mengalaminya. Namun 215 juga bernasip sama seperti Indonesia yang terus berjuang memutus rantai penularan Covid-19.  "Ini cobaan berat yang kita semua alami. Jua dialami juga 215 negara lain di dunia," ujar Jokowi saat penyaluran bantuan modal kerja kepada pelaku UMKM di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (8/1).  Kendati demikian, mantan Gubernur DKI Jakarta ini masih bersyukur Indonesia tidak melakukan lockdown di saat negara-negara lain melakukannya.  "Kita ini kalau saya lihat masih Alhamdulillah, masih beruntung tidak sampai lockdown," katanya.  Jokowi menuturkan, banyak negara-negara yang melakukan lockdown untuk menekan angka penularan virus Korona yang sedang mewabah ini. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/07/01/2021/surabaya-tolak-psbb-jawa-bali-selama-2-pekan-ini-respons-satgas-pusat/">Baca Juga: Surabaya Tolak PSBB Jawa-Bali Selama 2 Pekan, Ini Respons Satgas Pusat</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/07/01/2021/cahyo-jokowi-sudah-menang-2-0/">Baca Juga: Cahyo: Jokowi Sudah Menang 2-0</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/03/01/2021/soal-drone-laut-tiongkok-golkar-minta-retno-dan-prabowo-tegas/">Baca Juga: Soal Drone Laut Tiongkok, Golkar Minta Retno dan Prabowo Tegas</a> "Kalau negara lain seperti di Eropa lockdown, enggak sebulan-dua bulan, sampai 3 bulan. Bahkan tiga hari yang lalu di London, Inggris lockdown lagi. Tiga hari yang lalu di Bangkok lockdown. Di Tokyo juga statusnya darurat," ungkapnya.  Oleh sebab itu, Jokowi mengatakan Indonesia yang tidak melakukan lockdown maka aktivitas masyarakat masih bisa dijalankan meskipun terbatas.  "Kita di sini aktivitas masih meskipun terbatas masih bisa beraktivitas berusaha, meskipun dibatasi dengan protokol kesehatan yang ketat, bapak ibu juga masih bisa berusaha tetapi memang ini bukan kondisi normal," ungkapnya.  Kendati tidak melakukan lockdown tersebut, Presiden Jokowi mengimbau kepada masyarakat untuk bisa menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Sehingga bisa menekan angka penularan Covid-19 di dalam negeri.  "Disiplin pakai masker, cuci tangan habis kegiatan, jaga jarak seperti ini, harus disiplin. Kalau memang itu bisa kita lakukan, itu akan sangat mengurangi (penularan-Red)," pungkasnya.

Jokowi: Alhamdullilah Kita Ini Beruntung, Tidak Sampai Lockdown

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/67f55ed5-cd90-4715-8032-1cc4be59c06d.jpg" alt="Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 yang baru, Profesor Wiku Adisasmito." width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 yang baru, Profesor Wiku Adisasmito.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menolak pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau yang kini disebut dengan istilah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang akan berlaku di Jawa-Bali pada 11 Januari hingga 25 Januari. Alasannya adalah dampak ekonomi.  Menanggapi hal itu, Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 Prof Wiku Adisasmito meminta semua pihak mengikuti kebijakan pusat. Karena pada prinsipnya, kebijakan yang dibuat pemerintah itu untuk mempercepat penanganan pandemi.  "Kebijakan ini dirancang sedemikian rupa untuk menyeimbangkan sektor kesehatan dan ekonomi. Daerah-daerah yang dibatasi kegiatannya merupakan zona merah," tegas Prof Wiku dalam konferensi pers, Kamis (7/1).  Menurut Prof Wiku, zona merah itu kontributor terbesar peningkatan Covid-19 di tinggkat nasional, serta daerah dengan kasus positif tertinggi. Karena bukan saja Pemda, masyarakat dari daerah tersebut pun melihat dengan jelas tingkat kedaruratan Covid-19 di daerah yang wajib untuk dibatasi kegiatannya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/04/01/2021/pejabat-pupr-ungkap-hubungan-rizal-djalil-dengan-leo/">Pejabat PUPR Ungkap Hubungan Rizal Djalil dengan Leo</a>  <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/03/01/2021/soal-drone-laut-tiongkok-golkar-minta-retno-dan-prabowo-tegas/">Baca Juga: Soal Drone Laut Tiongkok, Golkar Minta Retno dan Prabowo Tegas</a> "Maka, dimohon bagi pihak manapun yang menolak mengikuti kebijakan pusat yang disusun berdasarkan data ilmiah, segera mengindahkan instruksi pemerintah karena instruksi ini bersifat wajib," katanya.  Pemerintah membatasi kegiatan lewat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penularan Covid-19 di seluruh provinsi di Pulau Jawa dan Provinsi Bali. Kebijakan itu berlaku 11 Januari hingga 25 Januari 2021. Keputusan tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.  Menanggapi hal itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin (BGS) menjelaskan, usai liburan panjang rata-rata kasus aktif naik 30-40 persen. Kondisi ini akan memberikan tekanan ke RS dan para tenaga kesehatan. Maka selama dua pekan ke depan, Menkes Budi meminta agar masyarakat Jawa-Bali membatasi mobilitas dengan disiplin.

Surabaya Tolak PSBB Jawa-Bali Selama 2 Pekan, Ini Respons Satgas Pusat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Said-Abdulah-dprgoid-1.jpg" alt="Ketua Banggar DPR Said Abdullah" width="100%">
<figcaption>Ketua Banggar DPR Said Abdullah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah meminta, pemerintah segera memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Total dari 11-31 Januari 2021 terhadap Kabupaten/Kota se Jawa dan Bali yang positif ratenya diatas 5 persen.  Menurutnya, implementasi kebijakan ini tidak bisa ditunda lagi, mengingat grafik penyebaran Covid-19 ini menunjukkan tren kenaikan sejak dua minggu terakhir. Karena, jika abai dengan tingginya positif rate Covid-19 maka krisis kesehatan didepan mata dan semakin membahayakan.  "Saat ini, kita memasuki tahun keprihatinan nasional di sektor kesehatan dan ekonomi. Ini adalah keprihatinan kolektif sebagai bangsa. Pandemi ini harus ditangani secara gotong royong. Untuk itu, pemerintah bersama masyarakat harus bahu membahu memutus mata rantai penyebaran virus ini," ujar Said dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos.com di Jakarta, Kamis (7/1).  Menurut Said, kondisi pandemi Covid-19 kian menunjukkan tren kearah yang mengkhawatirkan bagi kesehatan rakyat dan dampaknya terhadap perekonomian nasional. Karena itu, PSBB total dan ketat mutlak diterapkan.  "Dengan pemberlakuan kebijakan PSBB bersifat total maka tidak ada lagi aktivitas perkantoran, hotel, wisata, restoran dan belajar mengajar secara konvensional. Semuanya dilaksanakan secara daring," jelasnya.  Meski demikian, aktivitas yang bersifat strategis seperti; distirbusi bahan makanan, tempat belanja, pekerja konstruksi dan suplay energi, pekerja medis masih diperbolehkan. Namun, semuanya dilaksanakan dengan protokol kesehatan Covid19 secara ketat dan diawasi langsung oleh aparat penegak hukum.  Untuk itu, kata Said, pemerintah menjamin kebutuhan pangan pokok sehari-hari rakyat yang termasuk kategori sangat miskin dengan merujuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada wilayah yang ditetapkan PSBB Total.  "Banggar DPR akan memberikan dukungan penuh agar seluruh kebutuhan anggaran untuk menjalankan kebijakan ini berjalan dengan baik, lancar dan sukses," tegas Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian ini.  Lebih lanjut, Said juga mengingatkan pemerintah agar jumlah test, tracing dan isolasi harus dengan menajemen yang baik. Hal ini penting, mengingat, rasio test Covid-19 per 1 juta penduduk masih sangat rendah, yakni hanya 27.799 ribu.  Sebab, angka tersebut kalah jauh di bandingkan dengan dengan India yang menempati peringkat kedua dunia dari total kasus. Namun rasio test Covid-19 mencapai 128.623 orang per 1 juta penduduk.  "Kita juga kalah jauh dengan negara tetangga kita seperti Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, bahkan kita kalah dengan Myanmar," imbuh politikus asal Sumenep, Madura ini.  Karena itu, dirinya merekomendasikan test Covid-19 dinaikkan menjadi 100.000 per 1 juta penduduk dan secara konsisten naik jumlah tesnya. Termasuk melakukan manajemen tracing juga di gencarkan, dengan memobilisasi seluruh sumber daya, termasuk memastikan pengawasan isolasi pasien Covid-19 terutama yang OTG berjalan dengan baik.  "Pemerintah harus memastikan tidak saja kesediaan jumlah vaksin dan tenaga vaksinasi serta perlatan serta operasionalnya, lebih dari itu kemampuan vaksin bekerja dengan baik. Setidaknya probalitasnya diatas 90 persen dari seluruh populasi imunitasnya bekerja dengan baik setelah divaksin," paparnya.  Hal ini, kata dia, sekaligus memastikan kekebalan kawanan (herd immunity) berjalan dengan baik. Sebab bila imunitas vaksin tidak maksimal, sementara vaksinasi diharapkan sebagai tonggak atau harapan kenormalan hidup paska pandemi.  "Untuk menjalankan ini harus dengan ongkos anggaran yang besar, apabila gagal kita terancam kehilangan banyak hal, sumber daya, waktu, dan nyawa rakyat," terangnya.  Said juga menambahkan, pemerintah sebaiknya mengedepankan komunikasi publik yang terbuka, transparan dan bersifat partisipatif dalam penanganan Covid-19.  Sebab hal itu menjadi fondasi kepercayaan bagi banyak pihak, khususnya para pelaku usaha, sehingga dasar kebijakan itu benar-benar dapat dijadikan acuan mereka menyusun rencana usaha, tidak menghadapi ketidakpastian yang berlarut-larut.  "Dukungan politik anggaran terhadap upaya menuntaskan Covid-19 ini sangat besar," tegasnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/04/01/2021/pejabat-pupr-ungkap-hubungan-rizal-djalil-dengan-leo/">Pejabat PUPR Ungkap Hubungan Rizal Djalil dengan Leo</a>  <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/03/01/2021/soal-drone-laut-tiongkok-golkar-minta-retno-dan-prabowo-tegas/">Baca Juga: Soal Drone Laut Tiongkok, Golkar Minta Retno dan Prabowo Tegas</a> Pada tahun 2020 DPR RI telah memberikan persetujuan dan dukungan Anggara untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 sebesar Rp 695 triliun.  Untuk menyediakan Anggara sebesar ini, DPR menyetujui pula pelebaran defisit APBN yang semula dibatasi maksimal 3 persen PDB menjadi lebih dari 3 persen PDB.  Hal ini tertuang dalam Undang Undang No 2 tahun 2020 tentang Penetapan Perppu No 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan.  Atas dasar Undang Undang tersebut, APBN 2020 defisit menjadi 6,3 persen, meskipun realisasinya mencapai 6,09 persen. Kebijakan ini tambah Said harus dibayar mahal dengan menambah porsi utang. Sebab dalam situasi ekonomi terkontraksi bahkan resesi tidak memungkinkan untuk mengandalkan penerimaan perpajakan seperti saat sebelum pandemi.  Untuk menopang Program PEN 2020, DPR menyetujui kebijakan untuk menaikkan utang pemerintah, bila tahun 2019 total utang pemerintah sebesar Rp. 4.778,6 triliun (29,8 persen dari PDB), total utang pada tahun 2020 naik menjadi Rp. 5.877,1 triliun (37,8 persen PDB).  “Semua ini kita tempuh agar pemerintah memiliki kecukupan amunisi untuk menjalankan PEN 2020, khususnya dalam penanganan dan pengendalian Covid-19. Sebab dengan keberhasilan Penanganan Covid-19 akan menjadi pijakan penting untuk memastikan keselamatan dan kesehatan rakyat,” pungkasnya.

Banggar DPR Dukung Pemberlakuan PSBB Total

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/20200825_161319-1.jpg" alt="Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat Ridwan Kamil memimpin rapat koordinasi mingguan Gugus Tugas Jabar di Makodam III/Siliwangi, Kota Bandung, Selasa (25/8).  Humas Pemprov Jabar" width="100%">
<figcaption>Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat Ridwan Kamil memimpin rapat koordinasi mingguan Gugus Tugas Jabar di Makodam III/Siliwangi, Kota Bandung, Selasa (25/8).  Humas Pemprov Jabar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan pihaknya mendukung penuh kebijakan pengetatan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta. Dia telah mengintruksikan kepada kepala daerah di Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek) untuk turut serta menyukseskan PSBB Jakarta. "Hasil rapat dgn Bodebek, semua menyepakati mendukung penuh PSBB ketat di DKI," kata Ridwan Kamil melalui akun resmi Twitternya, Senin (14/9). Ridwan mengatakan, Bodebek akan turut membantu PSBB Jakarta melalui pengawasan ketat di zona merah. Selain itu, semua dampak sosial ekonomi dari PSBB Jakarta di Bodebek akan dimitigasi secara terukur. "Bodebek akan melakukan pengetatan di zona merah covid, penambahan rasio RS (Rumah Sakit)," tegasnya. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan menarik PSBB masa transisi. PSBB akan dikembalikan layaknya saat pertama kali diterapkan dengan sistem pembatasan secara tetap. Keputusan ini tak lepas dari kondisi Covid-19 di Jakarta yang masih terus meninggi. Sampai dengan Rabu (9/9), kasus konfirmas positif di Jakarta berjumlah 49.837. Dengan rata-rata penambahan setiap hari sekitar seribu kasus dalam 2 pekan terakhir. "Situasi wabah di Jakarta ada dalam kondisi darurat. Maka dengan kedaruratan ini tidak banyak pilihan bagi Jakarta kecuali menarik rem darurat sesegera mungkin," kata Anies di Balai Kota Jakarta. Selain jumlah kasus positif yang terus melonjak, pertimbangan PSBB kembali diketatkan yakni karena angka kematian dalam 2 pekan terakhir juga ikut meningkat. Selain itu, ketersediaan ruang ICU untuk pasien Covid-19 juga terus menipis.

Dukung PSBB Jakarta, Bodebek Ketatkan Pengawasan di Zona Merah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/139-sosialisasi.jpg" alt="Ilustrasi baliho sosialisasi protokol kesehatan di sejumlah titik di Surabaya. Istimewa/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi baliho sosialisasi protokol kesehatan di sejumlah titik di Surabaya. Istimewa/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pakar Epidemiologi Universitas Airlangga Windhu Purnomo mengkritisi rencana kewajiban tes usap bagi pendatang yang akan ke Kota Surabaya.  ”Harusnya mengambil kebijakan seperti DKI Jakarta, yaitu memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total, bukan mewajibkan tes usap bagi pendatang atau warga Surabaya yang bepergian selama seminggu,” ujar Wndhu seperti dilansir dari Antara di Surabaya pada Minggu (13/9).  Bahkan, kata dia, penerapan PSBB tak hanya kawasan zona merah, tapi zona oranye harusnya wajib menerapkan kebijakan itu.  Sehingga, penularan Covid-19 bisa ditekan.  Berdasar data Satgas Penanganan Covid-19, Surabaya termasuk zona oranye. Memiliki total 13.059 kasus positif, 10.765 dinyatakan sembuh dan 985 kasus meninggal dunia. Total kasus aktif tersisa 1.309 kasus.  ”Kendati demikian, risiko penularan masih membahayakan, sebab kabupaten tetangganya, yakni Sidoarjo zonanya masih merah,” ucap Windhu.  Penerapan PSBB, menurut Windhu, sebetulnya sudah cukup meringankan pemerintah dan masyarakat. Sebab, berbeda jauh dengan karantina wilayah maupun lockdown.  ”PSBB itu nanggung. Tapi kalau pilihannya PSBB ya betul-betul PSBB. Jangan seperti dulu. Surabaya Raya sampai tiga kali plus satu (PSBB). Selesai PSBB kasus bergerak naik. Tidak ada gunanya PSBB tiga kali, karena tidak sungguh-sungguh,” kata Windhu.  Catatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, sehari selesai PSBB, yakni 9 Juni terkonfirmasi positif di Surabaya 3.439 kasus. Saat ini, mencapai 13.059 kasus. Artinya, terdapat 9.620 kasus baru usai PSBB berakhir tiga bulan lalu.  Windhu berharap agar pemerintah daerah dapat menerapkan PSBB secara sungguh-sungguh apabila ingin mengendalikan penyebaran virus korona.  ”Utamakan kesehatan masyarakat. Itu kata kunci, tapi diimplementasikan jangan cuma di bibir. Apa yang dikatakan presiden itu dilaksanakan dengan penuh,” tutur Windhu.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=XvXub-Y6CNM

Pakar Kritisi Rencana Wajibkan Tes Usap untuk Pendatang di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Nikah-Saat-Pandemi-Corona-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Upaya menekan angka penularan virus korona di Ibu Kota tidak ada cara lain, selain memperketat pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) alias PSBB total. Selama PSBB total yang mulai berlangsung pada Senin (14/9), terdapat lima sektor yang tidak boleh beroperasi alias ditutup.  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut bahwa terdapat lima sektor yang tidak boleh beroperasi selama PSBB jilid II. Kelima itu adalah sekolah dan institusi pendidikan; kawasan pariwisata dan taman rekreasi; taman kota dan RPTRA; sarana olahraga publik; dan tempat resepsi pernikahan.  "Untuk pernikahan dan pemberkatan perkawinan dapat dilakukan di KUA atau di kantor catatan sipil," kata Anies di Balai Kota, DKI Jakarta, Minggu (13/9).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/13/09/2020/resmi-mulai-14-september-psbb-total-jakarta-berlangsung-12-hari/">Resmi Mulai 14 September, PSBB Total Jakarta Berlangsung 12 Hari</a>  Anies meminta warga DKI Jakarta dapat melakukan olahraga di rumah. Upaya itu untuk menghindari kerumunan. Sebab, kerumunan orang berpotensi menimbulkan penularan wabah covid-19.  Pada PSBB jilid II ini terdapat beberapa sektor hal yang tidak dilarang beroperasi secara penuh. Contohnya, restoran atau cafe. Sektor ini dibolehkan beroperasi, tetapi tidak boleh melayani makan di tempat. Hanya sistem layanan pesan antar atau beli untuk dibawa pulang.  "Restoran, rumah makan dan Cafe bisa beroperasi, tapi hanya dengan memberikan pengantaran atau ambil bawa pulang. Tetapi tidak diizinkan untuk menerima pengunjung untuk makan di tempat, sehingga beroperasi bisa, tapi hanya untuk pesan antar atau bawa pulang," pungkasnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/13/09/2020/jalur-sepeda-thamrin-sudirman-tetap-buka-selama-psbb-total/">Jalur Sepeda Thamrin-Sudirman Tetap Buka Selama PSBB Total</a>  Sebagaimana diketahui, DKI Jakarta kembali memperketat PSBB setelah sebelumnya memberlakukan PSBB masa transisi. Pengetatan PSBB atau PSBB total ini mulai berlangsung Senin (14/9) hingga Jumat (25/9).  Penerapan PSBB jilid II ini mengacu pada Pergub Nomor 88 tahun 2020 terkait perubahan Pergub Nomor 33 tahun 2020 tentang PSBB. Pergub Nomor 88 tahun 2020 itu diterbitkan pada Minggu, 13 September 2020.  "Kami merasa perlu untuk melakukan pengetatan, agar pergerakan pertambahan kasus di Jakarta bisa terkendali," ujar Anies.  Jika penularan Covid-19 tidak dikendalikan maka berdampak pada kondisi sosial, ekonomi dan budaya. Untuk itu, perlu dilakukan pengetatan pergerakan masyarakat agar wabah Covid-19 dapat dikendalikan.  "Ini sebabnya kita melakukan formulasi yang berbeda dibandingkan dengan formulasi sebelumnya, yang berbeda inilah yang menyebabkan kita harus memerlukan waktu ekstra," pungkas Anies.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=SbVTmOyu1-w

Jakarta Ketatkan PSBB, 5 Sektor Ini Ditutup

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Anies-Baswedan-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Calon Presiden dari Partai Nasdem saat pidato dalam Perayaan HUT ke-11 Partai NasDem di Jakarta, Jumat (11/11/2022). HUT ke-11 mengangkat tema" width="100%">
<figcaption>Calon Presiden dari Partai Nasdem saat pidato dalam Perayaan HUT ke-11 Partai NasDem di Jakarta, Jumat (11/11/2022). HUT ke-11 mengangkat tema</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah selesai menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah pusat membahas penerapan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta. Dalam rapat, Anies menyampaikan sejumlah rencana yang akan diterapkan. Kemudian dibahas bersama dan dimatangkan.  Hanya saja, Anies belum membuka hasil pertemuan tersebut. Dia menyebut besok akan diumumkan secara rinci kepada publik. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/12/09/2020/doni-monardo-kepastian-jakarta-kembali-psbb-ketat-diumumkan-besok/">Doni Monardo: Kepastian Jakarta Kembali PSBB Ketat Diumumkan Besok</a></li> </ul> "Besok akan kita umumkan karena malam hari ini sedang dituntaskan peraturannya. Jadi nanti ketika kita mengumumkan sudah dalam bentuk peraturan yang ada pasal-pasalnya, ada perincian detail sehingga tidak terjadi interprestasi yang beda-beda," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Sabtu (12/9).  Anies hanya memastikan pemerintah pusat mendukung penuh langkah DKI Jakarta menerapkan kembali PSBB. Pemerintah pusat sangat mengerti bahwa terjadi lonjakan kasus Covid-19 selama 2 pekan terakhir.  "Sama-sama kita menyadari bahwa tanpa kita membereskan kesehatan tidak mungkin ekonomi bergerak. Kami sama, besok ketika melihat detail perinciannya akan lebih clear," ucapnya.  Di sisi lain, Anies menyebut PSBB kali ini bukan untuk melarang kegiatan warga. Melainkan hanya mengetatkan supaya tidak terjadi penularan Covid-19 yang semakin masif.  "Jadi artinya tetap berkegiatan tapi ada batas-batasnya yang lebih ketat untuk memotong mata rantai," pungkasnya.  Sebelumnya, Anies memutuskan menarik PSBB masa transisi. PSBB akan dikembalikan seperti saat pertama kali diterapkan dengan sistem pembatasan secara ketat. Keputusan ini tak lepas dari kondisi Covid-19 di Jakarta yang masih terus meninggi.  "Situasi wabah di Jakarta dalam kondisi darurat. Maka dengan kedaruratan ini tidak banyak pilihan bagi Jakarta kecuali menarik rem darurat sesegera mungkin," kata Anies di Balai Kota Jakarta.  Selain jumlah kasus positif yang terus melonjak, pertimbangan PSBB ketat kembali diterapkan yakni karena angka kematian dalam 2 pekan terakhir juga ikut meningkat. Selain itu, ketersediaan ruang ICU untuk pasien Covid-19 juga terus menipis.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=GbL6mhv3amE

Besok, Anies Baswedan Umumkan Aturan Main PSBB Total Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dewi-kenang-jasa-sang-ayah-cucu-andi-depu-teringat-petuah-sang-nenek_m_.jpg" alt="Presiden Joko Widodo berjabat tangan dengan cucu Tokoh Abdurrahman (AR) Baswedan, Anies Baswedan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/11). Jokowi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada AR Baswedan, serta lima tokoh lainnya." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo berjabat tangan dengan cucu Tokoh Abdurrahman (AR) Baswedan, Anies Baswedan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/11). Jokowi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada AR Baswedan, serta lima tokoh lainnya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menyakini keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masa transisi bukan dibuat seorang diri. Dia percaya di dalam pengambilan kebijakan ini ada campur tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).  "Gubernur DKI bilang PSBB atau lockdown, itu sebetulnya bukan dari gubernur sendiri, pasti perintah Presiden. Karena Presiden hari Senin rapat kabinet mengatakan, kesehatan menjadi penting," kata Agus dalam diskusi bertajuk 'PSBB Lagi?', Sabtu (12/9).  Agus menyakini Anies sudah terlebih dahulu dipanggil Jokowi sebelum mengumumkan PSBB diketatkan lagi. Sebab, tidak mungkin seorang Gubernur membuat keputusan tanpa koordinasi dengan pemerintah pusat. "Jadi menurut saya itu keputusan-keputusan maunya (Presiden) tapi melalui Gubernur, nah sekarang tinggal gimana ini (menjalankannya)," jelasnya.  Kendati demikian, Agus mengkritik sikat para menteri Jokowi yang dianggap seolah tidak sejalan dengan Jokowi, untuk mengutamakan kesehatan rakyat. "Nah sekarang itu dihajar habis-habisan oleh kabinet kan, hal-hal semacam gini tidak beres. Kan semua harusnya saling mendukung gitu," pungkasnya.  Sebelumnya, Anies memutuskan menarik PSBB masa transisi. PSBB akan dikembalikan layaknya saat pertama kali diterapkan dengan sistem pembatasan secara tetap. Keputusan ini tak lepas dari kondisi Covid-19 di Jakarta yang masih terus meninggi. Sampai dengan Rabu (9/9), kasus konfirmas positif di Jakarta berjumlah 49.837. Dengan rata-rata penambahan setiap hari sekitar seribu kasus dalam 2 pekan terakhir.  "Situasi wabah di Jakarta ada dalam kondisi darurat. Maka dengan kedaruratan ini tidak banyak pilihan bagi Jakarta kecuali menarik rem darurat sesegera mungkin," kata Anies di Balai Kota Jakarta.  Selain jumlah kasus positif yang terus melonjak, pertimbangan PSBB kembali diketatkan yakni karena angka kematian dalam 2 pekan terakhir juga ikut meningkat. Selain itu, ketersediaan ruang ICU untuk pasien Covid-19 juga terus menipis.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=GbL6mhv3amE

Anies Berlakukan PSBB Total, Pengamat Sebut Itu Perintah Presiden

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Anies-Baswedan-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberlakukan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Keputusannya ini dilakukan mulai 14 September 2020. Dalam keputusannya Anies Baswedan ternyata belum koordinasi dengan pemerintah pusat.  Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19, Akmal Taher mengatakan Satgas tidak diajak berbicara mengenai kebijakan Anies Baswedan mengenai pemberlakukan kembali PSBB. Komunikasi Anies Baswedan dengan Satgas Covid-19 ‎baru terjalin setelah diumumkannya PSBB di DKI Jakarta.  "Sebelum itu belum (belum diajak komunikasi). Tapi sehari setelah (pengumuman PSBB) setelahnya langsung ada komunikasi," ujar Akmal dalam diskusi secara virtual di Jakarta, Sabtu (12/9).  Akmal juga mengomentari adanya perbedaan pendapat antara pemerintah pusat dengan Gubernur DKI Jakafrta mengenai PSBB tersebut. Di mana pemerintah lebih ingin pembatasan sosial berskala mikro ketimbang PSBB.  Dia berharap, seharusnya terjadi kesamaan antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai kebijkan bagi masyarakat ini. "Jadi memang yang seperti ini kalau bisa dihindari akan jauh lebih bagus," katanya.  Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan memutuskan untuk menerapkan kembali PSBB secara total mulai 14 September 2020. Artinya, segala pelonggaran aktivitas yang terjadi selama masa transisi dicabut kembali. Ada beberapa hal yang menjadi poin penting keputusan Pemprov DKI Jakarta terkait PSBB mulai 14 September nanti.  Beberapa di antaranya seperti kewajiban perusahaan kembali menerapkan bekerja dari rumah secara total, pembatasan operasional kendaraan umum, hingga penutupan tempat wisata dan tempat ibadah besar.‎ Keputusan Anies untuk menerapkan kembali PSBB juga didasari sejumlah hal. Di antaranya mengenai proyeksi rumah sakit rujukan di Jakarta tidak akan sanggup bertahan hingga 17 September 2020.

Satgas Akui Anies Baswedan Belum Koordinasi Saat Umumkan PSBB di DKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/WhatsApp-Image-2020-04-07-at-22.47.58.jpeg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Diskominfotik)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Diskominfotik)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pihaknya tidak bisa memaksa wilayah penyangga ibu kota seperti Bogor, Depok, Bekasi (Bodebek) untuk ikut serta menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total. Menurutnya itu hak dari masing-masing wilayah.  "Tidak ada kewenangan dari DKI untuk memaksakan pada tempat lain. Jadi kami pun tidak pernah meminta karena itu adalah kewenangan tiap-tiap daerah," kata Anies, Sabtu (12/9).  Sementara itu, terkait PSBB total di Jakarta, hari ini rencananya Anies akan menemui pemerintah pusat untuk pembahasan lebih lanjut. Kemudian, pada Senin (14/9) akan disampaikan hasil pertemuan tersebut kepada kepala daerah Bodebek. "Dengan Kepala Daerah penyangga sesudah Jakarta memutuskan baru kita bicarakan," jelasnya.  Sebelumnya, Anies memutuskan menarik PSBB masa transisi. PSBB akan dikembalikan layaknya saat pertama kali diterapkan dengan sistem pembatasan secara tetap. Keputusan ini tak lepas dari kondisi Covid-19 di Jakarta yang masih terus meninggi. Sampai dengan Rabu (9/9), kasus konfirmas positif di Jakarta berjumlah 49.837. Dengan rata-rata penambahan setiap hari sekitar seribu kasus dalam 2 pekan terakhir.  "Situasi wabah di Jakarta ada dalam kondisi darurat. Maka dengan kedaruratan ini tidak banyak pilihan bagi Jakarta kecuali menarik rem darurat sesegera mungkin," kata Anies di Balai Kota Jakarta.  Selain jumlah kasus positif yang terus melonjak, pertimbangan PSBB kembali diketatkan yakni karena angka kematian dalam 2 pekan terakhir juga ikut meningkat. Selain itu, ketersediaan ruang ICU untuk pasien Covid-19 juga terus menipis.

Anies Tak Bisa Paksa Daerah Penyangga Terapkan PSBB Total Seperti DKI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PSBB Total

Berita Terkini