<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/sukses-redam-korona.jpg" alt="KETAT: Para pengunjung sebuah mal di Tegal diperiksa petugas kemarin. (AGUS/JAWA POS RADAR TEGAL)" width="100%">
<figcaption>KETAT: Para pengunjung sebuah mal di Tegal diperiksa petugas kemarin. (AGUS/JAWA POS RADAR TEGAL)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Beberapa daerah sukses meredam virus korona berkat pembatasan yang ketat. Kota Tegal, salah satunya. Angka kasus positif di kota itu sudah nol. Tidak ada tambahan selama seminggu. Karena itu, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) mulai dilonggarkan. Setelah sebagian akses menuju kota dibuka, kemarin giliran mal-mal dan tempat usaha yang diizinkan beroperasi.  Pantauan Radar Tegal, mal-mal di Kota Tegal kemarin siang diserbu warga. Namun, pengunjung dan karyawan mal harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Sebelum masuk mal, semua harus menuju ruang penyemprotan disinfektan. Lalu, wajib mengenakan masker dan menjalani pengecekan suhu tubuh.  Pemkot Tegal juga mewajibkan pengelola mal menyediakan tempat cuci tangan. Kebijakan jaga jarak juga diterapkan di dalam lift. Selain itu, makanan yang dijual harus dibungkus plastik. Pemkot Tegal juga menyalakan kembali lampu penerangan jalan umum (PJU) yang sebelumnya dipadamkan. Beberapa beton yang selama ini menutupi akses masuk kota juga dibuka. ’’Kelonggaran ini kami berikan karena Lebaran kurang sepekan biar masyarakat melakukan persiapan,” ujar Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono.  Sebelum melonggarkan pembatasan, Pemkot Tegal dikenal paling keras menerapkan disiplin. Bahkan, sebelum pemerintah pusat mengeluarkan PSBB, Pemkot Tegal lebih dulu melakukan pembatasan. Mereka sempat memberlakukan local lockdown pada 30 Maret. PSBB baru dilaksanakan pada 23 April 2020 dan berakhir pada 22 Mei mendatang. Namun, karena Kota Tegal sudah berubah dari zona merah menjadi hijau, pemkot memutuskan melonggarkan sejumlah aturan dalam PSBB.  Pemkot Semarang juga tidak ikut-ikutan mengajukan PSBB. Mereka membikin kebijakan sendiri dengan nama pembatasan kegiatan masyarakat (PKM). Hasilnya, kurva pasien positif Covid-19 menurun. Kemarin memasuki pekan ketiga pelaksanaan PKM di Semarang. Penegakan aturan makin tegas. Puluhan pengendara motor dan pengemudi mobil dari arah Kendal dan Ungaran yang hendak masuk wilayah Kota Semarang dihukum push-up lantaran tidak mengenakan masker.  Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang Endro P. Martanto mengatakan, hal itu dilakukan sebagai bentuk konsekuensi atau hukuman. ”Sudah dijelaskan dalam aturan PKM kalau berkendara wajib memakai masker,” kata Endro kepada Jawa Pos Radar Semarang Kamis (14/5). PKM ditetapkan pada 27 April 2020. Hingga hari ke-18, jumlah kasus positif turun lebih dari separo. Pada 26 April, kasus positif ada 134. Lalu, pada 14 Mei, turun menjadi 55 kasus. Angka PDP juga turun drastis. Dari 267 orang pada 26 April menjadi 89 orang pada 14 Mei.  Provinsi Bali juga tidak memberlakukan PSBB. Tanpa PSBB, desa adat mengambil peran penting dalam mengatasi Covid-19 di Bali. Di tingkat desa juga dibuat satgas Covid-19 sebagai bagian instruksi dari pemerintah daerah. Bahkan, mulai kemarin (15/5) pemerintah daerah menginstruksikan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM). Desa adat diberi mandat untuk memberikan pengawasan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/grafis-semarang.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   Berdasar data yang dihimpun dari Gugus Tugas Penanganan Covid-19, sepekan terakhir ada 43 kasus baru di Bali. Turun dibandingkan pekan sebelumnya, yakni ada 65 kasus baru. Secara keseluruhan, kasus positif di Bali tercatat sejumlah 343. Dari jumlah tersebut, saat ini dua pertiganya sudah dinyatakan sembuh. Angka kesembuhan mencapai 232 orang atau 67,6 persen. Angka kematian pasien Covid-19 di Bali juga tergolong rendah. Tiga pekan terakhir tidak ada pasien yang meninggal dunia.  Gubernur Bali I Wayan Koster menjelaskan, ada tiga level kebijakan di Bali. Di level provinsi, pihaknya mengeluarkan edaran dan instruksi. Di level kedua, kabupaten/kota, fungsinya adalah mengoordinasi operasional kebijakan. ’’Di level ketiga kami menerapkan kebijakan di wilayah desa adat dengan membentuk satgas gotong royong,’’ terangnya.  Satgas di desa melibatkan berbagai elemen aparat dan masyarakat. Menurut Koster, pelaksanaan kebijakan leading-nya justru desa adat. ’’Karena desa adat memiliki kearifan lokal dengan hukum adatnya yang bisa mengikat lebih kuat,’’ lanjutnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=PWhIyShMeQs  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=2BzCHI4KN3g  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=yn-0I9msWbc

Daerah-Daerah Ini Sukses Redam Korona tanpa PSBB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Himbauan-Menggunakan-Masker-Saat-PSBB-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Petugas memberi himbauan kepada pengguna jalan untuk memakai masker saat dilakukannya Pengawasan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kawasan Jalan Raya Kalimalang, Jakarta, Selasa (14/4/2020). Dalam kegiatan tersebut, petugas gabungan m" width="100%">
<figcaption>Petugas memberi himbauan kepada pengguna jalan untuk memakai masker saat dilakukannya Pengawasan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kawasan Jalan Raya Kalimalang, Jakarta, Selasa (14/4/2020). Dalam kegiatan tersebut, petugas gabungan m</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Beberapa daerah telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam menghadapi pandemi virus Korona. Juru Bicara Pemerinta‎h untuk Covid-19, Achmad Yurianto mengatakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menyetujui satu kota dan satu provinsi baru di Indonesia untuk menerapkan PSBB.  "(Menyetujui) Provinsi Sumatera Barat dan Kota Tegal untuk (menerapkan, Red) PSBB," ujar Yuri di Kantor BNPB, Jakarta, Sabtu (18/4).  Yuri mengimbau kepada masyarakat untuk mematuhi imbauan-imbauan dari pemerintah yang berkaitan dengan PSBB ini.  "Sebaran virus ini bisa dikendalikan dalam seminggu atau dua minggu yang akan datang," ungkapnya.  Dengan demikian, sudah ada 15 daerah yang menerapkan PSBB.  Daerah-daerah yang sebelumnya sudah menerapkan PSBB lebih dulu adalah Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten dan Kota Bogor‎, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kota dan Kabupaten Bandung, Kota Pekanbaru, dan Kota Makassar.

Usai Makassar-Pekanbaru, PSBB Siap Diterapkan di Sumbar dan Tegal

psbb tegal

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#psbb tegal

Berita Terkini

Daerah-Daerah Ini Sukses Redam Korona tanpa PSBB

Usai Makassar-Pekanbaru, PSBB Siap Diterapkan di Sumbar dan Tegal

Download Aplikasi JawaPos.com