<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/PSBB-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Petugas Kepolisian yang di bantu petugas Dinas Perhubungan saat memberikan himbauan pada pengendara di Jalan TB Simatupang, Jakarta, Senin (13/4/2020). Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, Pemprov DKI Jakarta memberlakukan Pembatasan Sosial Berska" width="100%">
<figcaption>Petugas Kepolisian yang di bantu petugas Dinas Perhubungan saat memberikan himbauan pada pengendara di Jalan TB Simatupang, Jakarta, Senin (13/4/2020). Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, Pemprov DKI Jakarta memberlakukan Pembatasan Sosial Berska</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta dan sekitar sudah memasuki hari ke-37. Sepanjang hari itu, dari catatan Polda Metro Jaya terdapat 70 ribu pelanggaran.  "Data total jenis pelanggaran teguran selama 37 hari 70.448 orang melanggar," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo saat dihubungi, Kamis (21/5).  Pelanggaran tersebut terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya yang meliputi DKI Jakarta, Bekasi, Tangerang dan Depok. Pada periode 13 April hingga 19 Mei 2020.  Jenis pelanggaran yang mendominasi adalah tidak menggunakan masker. Selanjutnya disusul dengan jenis pelanggaran, pengendara mengangkut penumpang melebihi 50 persen dari batas maksimal kapasitas kursi penumpang.  "Pelanggar tidak menggunakan masker selama 37 hari sebanyak 29.806 dan pelanggar jumlah penumpang 50 persen sebanyak 11.992," imbuh Sambodo.  Sementara itu, khusus di wilayah Jakarta, pelanggaran PSBB yang tercatat pada periode tersebut sebanyak 35.842 kali. Sedangkan untuk jenis pelanggaran yang mendominasi pun sama dengan yang terjadi di Jadetabek.  Para pelanggar PSBB ini diberikan sanksi berupa teguran tertulis. Polisi memilih mengedepankan tindakan persuasif, dibanding mengambil langkah pidana.

Pelanggaran PSBB di Jadetabek Tembus 70 Ribu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/PSBB-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Polisi memeriksa pengendara saat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di pintu keluar tol Kampung Rambutan di Jakarta, Jumat (10/4/2020). Kegiatan pelaksanaan pengawasan PSBB itu dilakukan untuk mengingatkan warga memakai masker dan aturan pe" width="100%">
<figcaption>Polisi memeriksa pengendara saat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di pintu keluar tol Kampung Rambutan di Jakarta, Jumat (10/4/2020). Kegiatan pelaksanaan pengawasan PSBB itu dilakukan untuk mengingatkan warga memakai masker dan aturan pe</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak terlepas dari peran aparat TNI/Polri. Mereka mengantisipasi warga agar tidak keluar rumah selama pembatasan berlangsung.  Jabodetabek sudah menerapkan PSBB sejak 10 April lalu yang diawali oleh DKI Jakarta. Lantas diikuti daerah penyangga, seperti Bodetabek pada 15 April dan Tangerang Raya 18 April.  Head of Corporate Governance and Sustainability Sinar Mas Land Ignesjz Kemalawarta mengatakan, aparat TNI/Polri menghadapi risiko cukup tinggi terhadap penularan coronavirus disease (Covid-19). Sebab mereka berada di garis depan. Tentunya kelengkapan alat pelindung diri (APD) untuk aparat tersebut harus memadai.  "Anggota TNI dan Polri yang dalam tugasnya menjadi garis depan, menjalin komunikasi, dan kontak langsung dengan masyarakat," ungkap Ignesjz Kemalawarta kepada JawaPos.com, Selasa (22/4). Atas besarnya risiko itu, Sinar Mas Land mendonasikan 2.949 masker kain untuk aparat TNI/Polri yang bertugas di wilayah Tangerang Raya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/WhatsApp-Image-2020-04-21-at-13.32.53-750x562.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> BANTUAN MASKER: Sinar Mas Land donasikan masker kain untuk aparat TNI/Polri yang menjaga PSBB. (For JawaPos.com)  Menurut Ignesjz, saat ini senjata pertama bagi aparat TNI/Polri dalam mengawal PSBB adalah masker. Selanjutnya masker yang didonasikan didistribusikan ke lingkungan Kodim Tigaraksa, Kodim Tangerang, Koramil Serpong, Koramil Legok, Koramil Tangerang, Polres Tangerang Selatan, Polsek Cisauk, Polsek Pagedangan, Polsek Serpong, dan Polres Tangerang.  Kapolsek Cisauk AKP Rolando V.A Hutajulu sangat berterima kasih sekali dengan bantuan masker kain tersebut. “Masker saat ini sangat penting untuk mencegah dari penularan Covid-19. Apalagi kami harus mengedukasi warga agar tetap menggunakan masker kalau keluar rumah," ujar AKP Rolando V.A Hutajulu.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=l2xHUqS4OKI  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=5mb_rVhKx1U&amp;t  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=RL-ss7N1ZyA

Kawal PSBB, Masker Jadi Senjata Pertama Aparat TNI/Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/JKT-Dukungan-Untuk-tenaga-Medis-Haritsah-almudatsir-5.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Warga yang melanggar aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masih banyak. Hingga kemarin (17/4) polisi telah melakukan penindakan sebanyak 139.934 kali.  Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo menuturkan, penindakan dilakukan Satgas Aman Nusa II. Satgas yang menjadi bagian dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tersebut telah bekerja selama 30 hari. ’’Bentuk penegakan hukum itu mulai kegiatan bersifat imbauan, pembubaran, hingga penindakan,” ujarnya dalam keterangan tertulis kemarin.  Ada tiga sub dalam Satgas Aman Nusa II. Yakni, subsatgas pidum, subsatgas siber, dan subsatgas ekonomi. Masing-masing telah melakukan penindakan ribuan kali.  Dia mengatakan, satgas juga melakukan aksi pencegahan di beberapa titik keluar masuk daerah PSBB. Antara lain, di Jakarta ada 33 titik, Kota Bekasi (30), Kabupaten Bekasi (20), Depok (20), Tangerang Kota (22), Tangerang Selatan (21), Bandara Soetta (1), serta KP3 Tanjung Priok (1). ’’Semua akses keluar masuk PSBB dijaga,” terangnya.  Sementara itu, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Argo Yuwono menuturkan, untuk DKI Jakarta, selama PSBB terdapat sejumlah pelanggaran. Antara lain, tidak menggunakan masker 4.498 kejadian, roda empat melebihi batas penumpang 1.796 pelanggaran, dan roda dua berboncengan sebanyak 607 pelanggaran. ’’Untuk daerah penyangga Jakarta, datanya masih diproses,” terangnya.  Sementara itu, tiga daerah di Tangerang Raya berencana menerapkan PSBB mulai hari ini. Yakni, Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang. Kodam Jaya sebagai komando utama yang membawahkan kodim di tiga daerah itu optimistis pelaksanaan PSBB berjalan lancar.  Kepala Penerangan Kodam Jaya Kolonel Czi Zulhadrie menyampaikan, pihaknya sudah melaksanakan sosialisasi sejak jauh hari. Dengan begitu, masyarakat Tangerang Raya sudah siap ketika PSBB berlaku.  Untuk membantu pemda di Tangerang Raya, Kodam Jaya sudah memobilisasi personel dari beberapa satuan. Ada dari Kodim 0506/Tangerang dan Kodim 0510/Tigaraksa. ”Dibantu dari satuan jajaran Kodam Jaya lainnya,” terang Zulhadrie. Totalnya, tidak kurang lima satuan setingkat kompi atau setara dengan 500 personel dikerahkan untuk mengawal PSBB. Itu belum termasuk babinsa yang tersebar di berbagai tempat di Tangerang Raya.  Zulhadrie memastikan bahwa pelaksanaan PSBB di Tangerang Raya merujuk pada aturan. Karena itu, pihaknya akan mengawasi ketat berbagai aktivitas masyarakat. Khususnya di tempat dan fasilitas umum. Secara keseluruhan ada 99 checkpoint yang disiapkan petugas. Puluhan checkpoint itu akan dijaga aparat dari TNI, Polri, maupun pemerintah daerah. ”Ada checkpoint yang sudah dibuat dari tiga pilar,” imbuh Zulhadrie. Puluhan checkpoint tersebut dipastikan tersebar di berbagai tempat.  Baik di Tangerang Selatan, Tangerang Kota, maupun Kabupaten Tangerang. Termasuk di daerah-daerah perbatasan dengan Jakarta. Meski tidak memerinci letak-letak checkpoint tersebut, Zulhadrie memaparkan jumlah checkpoint di setiap daerah. Dia menyebutkan, yang paling banyak ada di Kabupaten Tangerang.  ”Direncanakan (Tangerang) Kota 28 checkpoint, Tangerang Selatan 25 checkpoint, Tigaraksa 46 checkpoint,” jelasnya. Angka tersebut bisa bertambah menyesuaikan dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi yang terjadi di lapangan. Keberadaan checkpoint tersebut tidak lain untuk memastikan PSBB berlangsung terkendali.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=YDEq8Nc1DBw  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=SSQMJKZ-r8M  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=UQM2Akg2rs0

PSBB Jabodebek, Polisi Tindak Warga Tak Bermasker

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/PSBB-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Polisi memeriksa pengendara saat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di pintu keluar tol Kampung Rambutan di Jakarta, Jumat (10/4/2020). Kegiatan pelaksanaan pengawasan PSBB itu dilakukan untuk mengingatkan warga memakai masker dan aturan pe" width="100%">
<figcaption>Polisi memeriksa pengendara saat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di pintu keluar tol Kampung Rambutan di Jakarta, Jumat (10/4/2020). Kegiatan pelaksanaan pengawasan PSBB itu dilakukan untuk mengingatkan warga memakai masker dan aturan pe</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Banten Wahidin Halim menyerahkan sepenuhnya soal sanksi terhadap para pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kepada Pemerintah Daerah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Wahidin pun menginstruksikan Pemda setempat untuk mengerahkan sumber daya selama PSBB.  "Pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB dimaksud akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Wahidin dalam keterangannya, Kamis (16/4).  Berdasarkan, Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.114-Huk/2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa Corona (Covid-19) di Wilayah Provinsi Banten. PSBB di Tangerang Raya akan mulai diterapkan pada Sabtu (18/4) hingga Ahad (3/5).  "PSBB ini mulai dilaksanakan dari tanggal 18 April 2020 sampai dengan 3 Mei 2020 dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)," ujar Wahidin.  Sejalan dengan ini, Wahidin pun mengelurakan Peraturan Gubernur Nomor 16 tahun 2020. Hal ini bertujuan untuk membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang atau barang dalam menekan penyebaran Covid-19.  "Meningkatkan antisipasi perkembangan ekskalasi penyebaran Covid-19, memperkuat upaya penanganan kesehatan dan menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran Covid-19," terangnya.  Lebih jauh Wahidin menyebut, PSBB dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili atau berkegiatan di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.   "Selama pemberlakuan PSBB, setiap orang wajib melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan menggunakan masker di luar rumah," harapnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=6kgbEkZwP28  https://www.youtube.com/watch?v=YQNMssiq8zo  https://www.youtube.com/watch?v=dmitwOvsfJE

Wahidin Serahkan ke Pemda di Tangerang Raya Soal Sanksi Pelanggar PSBB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Tokoh-Tokoh-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Dari kiri Gubernur Banten Wahidin Halim, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Sumatra Utara Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi Karnavian hadir pada upacara pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks" width="100%">
<figcaption>Dari kiri Gubernur Banten Wahidin Halim, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Sumatra Utara Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi Karnavian hadir pada upacara pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) telah menetapkan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Tangerang Raya akan berlaku mulai Sabtu (18/4) hingga Minggu (3/5). Pemberlakuan PSBB tercantum dalam Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.114-Huk/2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa Corona (Covid-19) di Wilayah Provinsi Banten.   Hal ini menyusul, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/249/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Dalam Rangka Percepatan Penangangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).  "Saya telah menerbitkan Pergub berikut SK Gubernur yang mengatur pemberlakuan PSBB di Tangerang Raya. Hal ini diharapkan agar penerapannya di ketiga wilayah tersebut dapat berjalan efektif," kata Wahidin dalam keterangannya, Kamis (16/4).  Wahidin menyatakan, Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan wajib melaksanakan PSBB sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini secara konsisten untuk mendorong serta mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat.  "PSBB ini mulai dilaksanakan dari tanggal 18 April 2020 sampai dengan 3 Mei 2020 dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran Covid-19," ucap Wahidin.  Wahidin menyatakan, Pergub Nomor 16 Tahun 2020 bertujuan untuk membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang atau barang dalam menekan penyebaran Covid-19. Serta meningkatkan antisipasi perkembangan ekskalasi penyebaran virus yang berasal dari Kota Wuhan itu.  "Upaya penanganan kesehatan akibat Covid-19 dan menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran Covid-19," ujar Wahidin.  Wahidin menegaskan, untuk pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan PSBB segala aktivitas di luar rumah harus dikurangi. Wahidin tak menginginkan adanya kegiatan sosial budaya maupun kegiatan lainnya yang berpotensi menimbulkan keramaian.  "Pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB dimaksud akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegas Wahidin.

Gubernur Banten Tetapkan PSBB di Tangerang Raya Sabtu Pekan Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/WhatsApp-Image-2020-04-15-at-15.42.12.jpeg" alt="Warga Perumahan Legok, Tangeranng mengecek suhu tubuh bentuk dari antisipasi penyebaran covid-19. (For JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Warga Perumahan Legok, Tangeranng mengecek suhu tubuh bentuk dari antisipasi penyebaran covid-19. (For JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kota Tangerang bersama dua kabupaten kota lainnya bersiap melaksanakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Dua hari menjelang pelaksanaannya, Pemerintah Kota (Pemkot) menyiapkan 48 lokasi cek poin.  Kepala Satpol PP Kota Tangerang Agus Henra menuturkan, sebanyak 48lokasi cek poin akan dibangun di 13 kecamatan dalam pelaksanaan PSBB. "Pelaksanaannya melibatkan personel gabungan," ujar Agus Henra sebagaimana dilansir Antara, Rabu (15/4).  Adapun personel gabungan itu terdiri atas unsur kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP dan unsur lainnya. Semuanya dibagi dalam tim untuk melakukan pengamanan di titik cek poin.  Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan, untuk saat ini pihaknya masih mematangkan skenario pelaksanaan PSBB. "Untuk skenarionya sedang kami bahas lebih rinci," kata Arief R Wismansyah.  Dia mengkaim pihaknya sudah melakukan upaya untuk menekan penyebaran Covid-19. Untuk percepatan penanganan Covid-19 pihaknya juga sudah telah melakukan penajaman kegiatan dan realokasi anggaran.  "Alokasi anggaran dibagi untuk bidang kesehatan, jaring pengaman sosial terhadap warga terdampak, dan sektor ekonomi," ujarnya.  Sebagaimana diketahui, Tangerang Raya yang terdiri atas Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan mulai menerapkan PSBB pada Sabtu (18/4). Penerapan itu berdasarkan izin yang diberikan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).  Di sisi lain, warga Kabupaten Tangerang terus berupaya menjaga jarak (physical distancing) untuk mencegah penyebaran SAR-Cov-2 di lingkungan permukiman.  Gerakan 10 Rumah Aman melalui Dasa Wisma terus bergeliat. Para relawan dari gerakan terus memantau suhu warga dan tetangganya untuk memastikan tidak ada gejala virus korona tertular di lingkungan mereka.  “Kami sangat merasakan manfaat program 10 Rumah Aman. Selain lingkungan tetap bersih dari Covid-19, kesejahteraan ekonomi warga jadi ikut terjamin. Kami semakin aman dan tenang dalam menghadapi pandemi Covid-19," Cholis Faizi, warga Perum Legok Permai, RT.03/RW.09, Legok, Kabupaten Tangerang, Banten.  Menurut Cholis, melalui program 10 Rumah Aman, kemandirian dan kebersamaan warga terus meningkat. Mereka secara bahu membahu, menjalankan posisi sebagai aktor utama pemutus mata rantai sebaran Covid-19.  Menggunakan semangat kegotongroyongan, warga setiap harinya rutin mengukurkan suhu tubuh. Dijalankan rutin oleh aktivis Dasa Wisma, pengukuran suhu tubuh ini menggunakan alat Thermoscan.  “Melalui aktivis Dasa Wisma, warga mendapat banyak informasi termasuk bantuan sembako. Seluruh imbauan pemerintah tentu tetap dijalankan dengan penuh kesadaran. Kami optimistis, lingkungan sekitar akan tetap aman dari Covid-19. Lalu, secepatnya Indonesia terbebas dari Covid-19,” tegas Cholis.  Berada dekat dengan Jakarta, kasus virus korona di Kabupaten Tangerang juga terus bertambah. Per Rabu (15/4), terdapat 51 yang positif covid-19, 1 sembuh dan 4 meninggal.  Sedangkan pasien dalam pengawasan (PDP) 140 orang. Dari jumlah itu, 17 meninggal, 25 sembuh. Begitu juga dengan orang dalam pemantauan (ODP) sebanyak 386. Namun 193 di antaranya dinyatakan sudah sembuh.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=8yJdvCsDczU  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=hGHlOuksIYI  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=VO6s5igN3cU

Jelang Pelaksanaan PSBB, Kota Tangerang Siapkan 48 Lokasi Cek Poin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/dinilai-lakukan-perubahan-wahidin-halim-dapat-rapor-biru_m_178460.jpeg" alt="Wahidin Halim" width="100%">
<figcaption>Wahidin Halim</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto, Gubernur Banten Wahidin Halim langsung tancap gas untuk menetapkan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Tangerang Raya.  Dari hasil rapat Gubernur Banten Wahidin Halim bersama wali kota dan bupati di wilayah Tangerang Raya diputuskan, PSBB mulai efektif berlaku pada Sabtu (18/4). Tiga hari menjelang pelaksanaan dilakukan sosialisasi PSBB ke masyarakat Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang.  "Kita sepakat, Rabu, Kamis, dan Jumat sosialisasi. Sabtu pukul 00.00 WIB PSBB di Tangerang Raya berlaku," kata Wahidin dalam keterangan persnya, Senin (13/4).  Sementara peraturan gubernur yang mengatur PSBB di Tangerang Raya, Wahidin menjanjikan tuntas besok, Selasa (13/4). "Rapat Terbatas dengan Forkopimda Tangerang Raya untuk masukan bagi Peraturan Gubernur tentang PSBB. Kita juga punya referensi dengan Pergub DKI Jakarta dan Jawa Barat," ujar Wahidin.  Mantan wali kota Tangerang itu menyebut, masyarakat di wilayah Tangerang Raya masuk dalam ruang lingkup Jabodetabek. Mereka memiliki kesamaan kultur, kebiasaan, mobilitas dan sebagainya sama dengan Jakarta.  "Kita ingin ada kedalaman pada PSBB. Yang nanti akan ada di peraturan gubernur dan surat keputusan bupati/wali kota," urai Wahidin.  Terkait pemberlakuan PSBB terhadap industri, pihaknya menunggu hasil konsultasi dari bupati/wali kota dengan Kementerian Perindustrian. Pemerintah daerah harus memilah industri strategis, industri kesehatan, dan sebagainya yang harus tetap berjalan selama masa PSBB berlangsung.  "Data yang sudah masuk hingga hari ini sebanyak 9.500 karyawan sudah dirumahkan. Bahkan beberapa industri sudah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)," ungkapnya.  Terkait jaring pengamanan sosial, Wahidin menyebut masing-masing daerah sudah mempersiapkan anggaran. Terlebih, di wilayah Tangerang Raya ada 671 kepala keluarga atau 3,6 juta jiwa terdampak wabah korona. Namun data itu masih dalam tahap penghitungan.  "Yang dilakukan sekarang adalah validasi data biar jelas siapa yang terdampak. Ada juga permasalahan yang ber-KTP Jakarta tinggal di Tangerang," tukasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=KVXf0pQEyxk  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=H7ZbPGwOVYc  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=ckdSBd3TtBI

PSBB Tangerang Raya Mulai Berlaku Sabtu 18 April

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/tol-psbb.jpg" alt="Sejumlah kendaraan melintas di ruas tol Jor di kawasan Pasar Rebo, Jakarta, Minggu (12/4/2020). Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan menindak para pengendara kendaraan bermotor yang melanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakar" width="100%">
<figcaption>Sejumlah kendaraan melintas di ruas tol Jor di kawasan Pasar Rebo, Jakarta, Minggu (12/4/2020). Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan menindak para pengendara kendaraan bermotor yang melanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sudah meluas. Setelah DKI Jakarta yang menerapkan sejak Jumat (10/4), lantas pemberlakuan serupa dilakukan di Bodetabek.  Hal itu menyusul pemerintah telah menyetujui penerapan PSBB untuk Provinsi Banten. Status serupa sebelumnya telah diberikan kepada Kota dan Kabupaten Bogor, Depok, serta Bekasi.  Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto kemarin menjelaskan, tidak semua wilayah Banten ditetapkan PSBB. Status tersebut hanya ditetapkan untuk Kabupaten dan Kota Tangerang serta Kota Tangerang Selatan. Di tiga wilayah itu terjadi peningkatan kasus Covid-19 yang signifikan.  Selanjutnya, Pemprov Banten wajib melaksanakan PSBB dan secara konsisten mendorong serta menyosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat. PSBB tersebut dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti persebaran.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/masker-gratis.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> JELANG PSBB: Warga membagikan masker gratis di Kota Depok Jawa Barat, Minggu (12/4/2020). (MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS)  Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menjelaskan, Provinsi Banten telah mengajukan permohonan PSBB pada Minggu (12/4). Sementara itu, Menkes Terawan telah menyetujui permohonan PSBB yang diajukan Provinsi Jabar pada Sabtu (11/4).  Setelah mendapat restu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil memastikan bahwa PSBB akan berlaku mulai 15 April 2020. Namun, aturan PSBB hanya berlaku untuk lima wilayah yang menjadi penyangga Jakarta. Yakni Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kota Bogor.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=zXyT9kCL_-E  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=y9tWiPxnfoM  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Ov01DNM8CVU

Penerapan PSBB Sudah Meliputi Jabodetabek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Menkes-Terawan-Agus-Putranto-Dery-Ridwansah-9.jpg" alt="Menteri Kesehatan dr. Terawan Agus Putranto memberikan keterangan pers terkait dua orang warga yang positif COVID-19 di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (3/2/2020). Menkes meminta masyarakat tidak panik karena pemerintah telah melakukan antisi" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan dr. Terawan Agus Putranto memberikan keterangan pers terkait dua orang warga yang positif COVID-19 di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (3/2/2020). Menkes meminta masyarakat tidak panik karena pemerintah telah melakukan antisi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akhirnya menyetujui pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk sebagian wilayah Banten. Kebijakan itu akan diterapkah di wilayah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.  "Izinya sudah disetujui," kata juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Achmad Yurianto kepada JawaPos.com, Minggu (12/4).  Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto pun telah mengeluarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.071.07/Menkes/249/2020 tentang PSBBdi Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).  Keputusan itu dilakukan berdasarkan hasil kajian epidemiologi dan pertimbangan kesiapan daerah dalam aspek sosial, ekonomi, serta aspek lainnya, sehingga perlu dilaksanakan PSBB di sebagian wilayah Provinsi Banten guna menekan penyebaran Covid-19.  "Perlu dilaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, guna menekan penyebaran Covid- 19 semakin meluas," ucap Terawan sebagaimana dikutip dalam surat keputusannya.  Keputusan ini pun berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.  Terawan juga meminta, Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten wajib melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara konsisten mendorong dan mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat.  "PSBB dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran. Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan pada Minggu, 12 April 2020," pungkasnya.  &nbsp;  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=GeGgoXWzpg0  https://www.youtube.com/watch?v=WH8A8Pv8liU  https://www.youtube.com/watch?v=uNgvu6V5vhw

Kemenkes Setujui Tangerang dan Tangsel Berlakukan PSBB

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PSBB Tangerang Raya

Berita Terkini