<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/satpol-pp-di-TP-1.jpg" alt="Sejumpah personel satpol PP melakukan pengawasan penerapan PSBB jilid II di salah satu pusat perbelanjaan atau mal di Kota Surabaya pada Selasa (19/5). Humas Pemkot Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Sejumpah personel satpol PP melakukan pengawasan penerapan PSBB jilid II di salah satu pusat perbelanjaan atau mal di Kota Surabaya pada Selasa (19/5). Humas Pemkot Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sejumlah pusat perbelanjaan di Kota Surabaya, Jawa Timur, mendapat pengawasan ketat dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Linmas Kota Surabaya. Hal tersebut dilakukan agar pengunjung dan pengelola tetap menjaga protokol kesehatan selama pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jilid II.  ”Jadi, kami mohon pihak pengelola mal dan pengunjung untuk selalu menjaga dan menerapkan protokol kesehatan ini,” kata Kepala Satpol PP Kota Surabaya Irvan Widyanto seperti dilansir dari Antara di Surabaya pada Selasa (19/5).  Menurut dia, pihaknya terus memantau dan mengawasi pusat perbelanjaan di Kota Surabaya. Bahkan, personel Satpol PP dan BPB Linmas Kota Surabaya rutin keliling ke mal-mal sejak PSBB Jilid I dan II diberlakukan. Pengawasan tersebut juga terus dilakukan menjelang Lebaran. Hal itu terus dilakukan demi memastikan protokol kesehatan terus dilakukan dan semuanya patuh pada Perwali Nomor 16 Tahun 2020 tentang PSBB.  ”Kami selalu mengingatkan pemilik toko untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan. Bahkan, kami juga mengingatkan para pengunjung untuk selalu pakai masker, jaga jarak, dan tidak berkerumum,” ujar Irvan.  Irvan mengatakan, personel satpol PP disebar ke berbagai mal sejak Selasa (19/5) pagi. Patroli Tim Pakai Masker dan Jaga Jarak itu dimulai dari Tunjungan Plaza kemudian Grand City, Pakuwon Super Mall, Delta Plaza Surabaya, BG Junction, dan beberapa mal lainnya.  ”Setiap mal itu berbeda-beda penanganan. Tapi intinya, kami sosialisasi dan memberikan imbauan kepada pengelola dan pengunjung mal terkait pelaksanaan PSBB tahap II di Kota Surabaya,” ujar Irvan.  Dia memastikan, jika protokol kesehatan itu diabaikan pengelola maupun pengunjung mal, sanksi bisa saja dilakukan. Dia mencontohkan untuk warga yang tetap bandel tak memperhatikan imbauan serta protokol kesehatan bisa saja disita KTP-nya oleh aparat penegak Perda dan dilakukan proses lanjutan. Sedangkan untuk pengelola mal, bisa saja diberikan peringatan tertulis atau tahap terburuknya bisa rekomendasi untuk pencabutan izin.  ”Pengawasan ini akan terus dilakukan supaya Perwali tentang PSBB benar-benar diterapkan secara maksimal,” ujar Irvan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=dJQpilBfFzY  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=XEAUA4z3XvU&t  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=wYXAiUSNA7Q

Pemkot Surabaya Awasi Ketat Pusat Perbelanjaan selama PSBB Tahap II

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/kupang-1-1.jpg" alt="Ilustrasi aktivitas di salah satu pasar tradisional. Didik Suhartono/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aktivitas di salah satu pasar tradisional. Didik Suhartono/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, mengkaji ulang pemberlakuan sistem buka-tutup pasar tradisional saat pelaksanaan PSBB tahap kedua, sebagai upaya mengantisipasi penyebaran Covid-19.  Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin seperti dilansir dari Antara mengatakan, hal itu dilakukan karena ada perbedaan persepsi dari Gugus Tugas Covid-19 Jawa Timur yang menyarankan sistem ganjil-genap.  ”Kami mengartikannya berbeda dengan sistem sehari buka sehari tutup sehingga kejadian di lapangan banyak masyarakat yang bergerombol untuk membeli kebutuhan sehari-hari,” kata Nur Ahmad Syaifuddin di sela penyerahan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Balai Desa Berbek, Sidoarjo, pada Minggu (17/5).  Menurut dia, di sisa waktu pelaksanaan PSBB di Kabupaten Sidoarjo akan diberlakukan sistem ganjil-genap. Sebab, dengan model seperti itu perekonomian masyarakat tetap berjalan. ”Bentuknya, lapak pedagang diberikan nomor ganjil dan genap, sehingga setiap hari tetap ada aktivitas ekonomi di pasar tradisional di Sidoarjo,” terang Nur Ahmad Syaifuddin.  Meskipun demikian, pihaknya tetap mewajibkan kepada pedagang dan pembeli di masing-masing pasar tradisional itu tetap menerapkan protokol kesehatan demi menjaga penyebaran virus korona. ”Kami tetap mewajibkan supaya penerapan protokol kesehatan itu diterapkan. Jangan sampai ada penyebaran virus korona atau Covid-19,” kata Nur Ahmad Syaifuddin.  Sementara itu, penambahan kasus positif virus korona di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pada Sabtu (16/5) tercatat ada 45 orang. Sehingga, jumlah totalnya  281 orang.  Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Syaf Satriawarman menjelaskan, penambahan jumlah positif Covid-19 terbanyak selama terjadi virus korona. ”Penambahan kasus konfirm 45 pasien, terjadi di 11 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo,” ujar Syaf Satriawarman.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=h8Zf-I5IwgA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=jkbxSBgoiV0  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=6ozETAmAYbs

Gugus Tugas Covid-19 Sidoarjo Kaji Ulang Buka-Tutup Pasar Tradisional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/sebaran-Covid-19-di-Sidoarjo.jpg" alt="Peta sebaran Covid-19 di Sidoarjo. (Pemkab Sidoarjo/Antara" width="100%">
<figcaption>Peta sebaran Covid-19 di Sidoarjo. (Pemkab Sidoarjo/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, mencatat pada 14 Mei ada penambahan delapan pasien positif Covid-19. Sehingga, jumlah total pasien mencapai 235 orang.  Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Syaf Satriawarman seperti dilansir dari Antara di Sidoarjo mengatakan, penambahan itu tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Seperti di Kecamatan Taman tiga orang yakni di Desa Bringinbendo satu orang dan Desa Wage dua orang. Kecamatan Krian satu orang (Desa Kemasan) dan Kecamatan Sukodono satu orang. Kemudian di Kecamatan Waru dua orang yakni dari Desa Tambak Sawah satu orang dan Desa Tropodo satu orang.  ”Selain itu, ada penambahan pasien positif Covid-19 di Kecamatan Tarik satu orang, tepatnya di Desa Kalimati,” kata Syaf Satriawarman pada Kamis (14/5)  Dinas kesehatan, kata dia, juga mendapatkan laporan penambahan empat orang konfirm meninggal dunia, masing-masing Kecamatan Buduran satu (Desa Buduran), Kecamatan Prambon satu orang (Desa Bendotretek), Kecamatan Waru dua orang (Desa Kedungrejo).  ”Untuk kasus orang dalam pemantauan (ODP) dalam catatan kami ada penambahan sebanyak 13 orang sehingga jumlahnya kini menjadi 941 orang,” terang Syaf Satriawarman.  Sementara itu, lanjut Syaf Satriawarman, untuk jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) bertambah cukup banyak. Yakni mencapai 33 orang. Jadi jumlahnya kini mencapai 308 orang pasien.  Sebelumnya, Ketua Gugus tugas Covid-19 Kabupaten Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin memastikan jika sanksi pelanggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pandemi Covid-19 tahap dua lebih berat dibandingkan dengan periode pertama. ”PSBB tahap kedua Kabupaten Sidoarjo berlaku mulai tanggal 12 Mei sampai 25 Mei. Penerapan PSBB tahap kedua lebih ketat lagi dibanding PSBB tahap pertama,” kata Nur Ahmad Syaifuddin.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Z3U9pAzEW6A  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=BpwM98VYQZI&t  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=oNWlNs6Z1FI

Pasien Positif Covid-19 di Sidoarjo Bertambah Delapan Orang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/IMG-20200510-WA0041_1-1.jpg" alt="Sejumlah masyarakat yang terjaring dalam operasi gabungan pelaksanaan jam malam di Sidoarjo Jawa Timur. Polresta Sidoarjo/Antara" width="100%">
<figcaption>Sejumlah masyarakat yang terjaring dalam operasi gabungan pelaksanaan jam malam di Sidoarjo Jawa Timur. Polresta Sidoarjo/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Sidoarjo memaksimalkan peran ketua rukun tetangga (RT). Para  ketua RT di wilayah masing-masing memantau pergerakan masyarakat saat pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jilid dua di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.  Wakil Ketua Harian Gugus Tugas Covid-19 dan Sekretaris PSBB Sidoarjo Ainur Rahman mengatakan, setiap masyarakat yang akan keluar rumah wajib memiliki surat keterangan dari RT setempat. ”Surat itu juga bisa digantikan dengan surat keterangan dari masing-masing perusahaan jika ada masyarakat yang keluar rumah dengan tujuan bekerja,” kata Ainur Rahman seperti dilansir dari Antara pada Rabu (13/5).  Sementara itu, Kepala Kepolisian Resor Kota Sidoarjo Kombespol Sumardji menyebutkan, ada beberapa peraturan baru di dalam perbup, termasuk sanksi bagi warga yang melanggar selama pelaksanaan PSBB. ”Kami memaksimalkan tugas dan keterlibatan RT, RW, sampai tingkat kelurahan, serta peran para sukarelawan, khususnya unsur tiga pilar,” kata Sumardji.  Menurut Kapolresta, aturan baru bagi warga yang keluar rumah harus membawa KTP, surat keterangan dari tempat kerja, plus surat keterangan dari RT/RW di tempat tinggalnya. Warga Sidoarjo yang bekerja di Surabaya misalnya, saat kembali ke rumah melalui pemeriksaan petugas titik pemeriksaan harus menunjukkan KTP, surat keterangan dari tempat kerja (bila ada), dan surat keterangan dari RT/RW tempat tinggal.  ”Bila tidak dilengkapi surat keterangan RT/RW, kami minta untuk putar balik,” ujar Sumardji.  Menyinggung soal sanksi, dia menegaskan, tetap ada teguran lisan dan tertulis sampai dengan pencabutan izin usaha bagi pengelola tempat usaha yang melanggar peraturan PSBB. ”Di samping itu, yang terbaru dalam pemberian sanksi di PSBB jilid dua adalah adanya sanksi sosial,” terang Sumardji.  Sanksi sosial tersebut di antaranya, pelanggar dipekerjakan di dapur umum peduli Covid-19, ikut memakamkan warga yang meninggal dunia, membersihkan tempat ibadah, tempat umum, dan beberapa bentuk sanksi sosial lain. Pemberlakuan sanksi sosial pada PSBB jilid dua ini, kata dia, dapat menggugah kesadaran masyarakat akan bahaya wabah virus korona.  ”Misalnya, di Kecamatan Waru dan Kecamatan Taman belakangan ini, yang angka kasusnya mengalami lonjakan begitu cepat akibat kesadaran masyarakatnya jauh dari harapan,” tutur Sumardji.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=i7Ji6xoY3lk  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=mhCoBuAf_vs  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=YvaUszIDkwg

Maksimalkan Peran Ketua RT saat PSBB Tahap II Kabupaten Sidoarjo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/DSC_6197-1.jpg" alt="Bupati dan unsur pimpinan daerah Kabupaten gresik mengikuti rapat optimaliasasi PSBB tahap II di Ruang Graita Eka Praja, Kabupaten Gresik pada Selasa (12/5). Humas Pemkab Gresik/Antara" width="100%">
<figcaption>Bupati dan unsur pimpinan daerah Kabupaten gresik mengikuti rapat optimaliasasi PSBB tahap II di Ruang Graita Eka Praja, Kabupaten Gresik pada Selasa (12/5). Humas Pemkab Gresik/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kabupaten Gresik, Jawa Timur, memperketat pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tahap II untuk menekan penyebaran Covid-19. Pemkab mengerahkan penjagaan 1.200 aparat keamanan untuk berjaga selama 24 jam.  Bupati Gresik Sambari Halim Radianto menyatakan, memperketat 16 titik pemeriksaan dengan efektivitas nonstop 24 jam dengan menambah petugas. Pada PSBB tahap II dilaksanakan selama 24 jam, tidak hanya memberlakukan jam malam. Saat ini, jumlah penyebaran Covid-19 di Gresik sangat landai dibanding beberapa kabupaten/kota lain.  ”Itu menjaga itu, makanya kami butuh  1.200 anggota TNI/Polri yang menjaga sampai ke tingkat kecamatan dan desa selama 24 jam,” kata Sambari seperti dilansir dari Antara usai memimpin rapat optimaliasasi PSBB tahap II di Ruang Graita Eka Praja pada Selasa (12/5).  Terkait warga yang melanggar, Sambari akan memberi sanksi dalam pengurusan SKCK dan SIM. Sehingga, diharapkan timbul kesadaran lebih masyarakat untuk mematuhi dan mengurangi kerumunan. ”Selain meningkatkan pengawasan sesuai protokol kesehatan untuk para pedagang dan pengunjung pasar, kami juga meminta memasang banyak spanduk tentang jaga jarak. Kalau bisa semua pasar termasuk pasar desa,” kata Sambari.  Sambari menegaskan, yang paling penting dalam pelaksanaan PSBB jilid II adalah jangan sampai ada warga yang kelaparan. ”Semua harus tanggap dengan hal ini terutama aparat di tingkat desa. Tolong pihak desa mencatat secara teliti warganya yang butuh bantuan. Jumlah dapur umum ditingkatkan tiga kali lipat dari yang ada saat ini sebanyak 16 tempat,” ujar Sambari.  Sementara itu, Pelaksana Harian Satuan Gugus Tugas Kabupaten Gresik Nadlif mengatakan, pelaksanaan PSBB tahap II akan dilaksanakan sampai 25 Mei, sesuai SK Bupati Gresik 188/349/HK/437.12/2020 tentang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Gresik.  Pada PSBB tahap II, kata dia, Tim Satuan Gugus Tugas Pencegahan Covid 19 Pemkab Gresik bersama TNI dan Polri akan menindak setiap kerumunan massa pada saat siang maupun malam, dengan harapan agar pencegahan Covid 19 bisa lebih berhasil.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=1pxCF-lRa9U  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=FwZZ0oibQEg  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=UszCDXFPpSo

PSBB Gresik Diperketat, Penjagaan 24 Jam, 1.200 Aparat Dikerahkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/penindakan-PSBB-oleh-satpol-pp-1.jpg" alt="Petugas Satpol PP Surabaya melakukan penindakan kepada pemilik toko yang dianggap melanggar aturan PSBB di kawasan Blauran, Kota Surabaya, Jatim, pada Jumat (1/5). Humas Pemkot Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas Satpol PP Surabaya melakukan penindakan kepada pemilik toko yang dianggap melanggar aturan PSBB di kawasan Blauran, Kota Surabaya, Jatim, pada Jumat (1/5). Humas Pemkot Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Kota Surabaya mempunyai cara khusus agar masyarakat bisa menaati protokol kesehatan pada saat pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tahap kedua yang mulai diberlakukan pada Selasa (12/5) hingga Senin (25/5). Satpol PP, Linmas, camat, dan lurah akan turun langsung untuk menyadarkan masyarakat.  Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya Eddy Christijanto menyatakan, diperlukan seni tersendiri untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat taat pada protokol kesehatan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Sampai dengan hari ini (11/5), berbagai upaya terus dilakukan agar masyarakat mengerti pentingnya memutus mata rantai pandemi dengan segala protokol yang ada.  ”Melalui ketua RT/RW dan tokoh masyarakat setempat, kita jujur kepada mereka,” kata Eddy seperti dilansir dari Antara pada Senin (11/5).  Menurut dia, jika ada tokoh masyarakat yang tidak bisa diingatkan, tetapi dia memiliki pimpinan di kantornya, maka yang dihubungi adalah pimpinannya tersebut agar disampaikan. ”Ada juga yang hubungannya dengan partai politik. Kita komunikasi dengan pimpinan parpolnya. Ini tugas kita untuk menyelamatkan yang bersangkutan,” ujar Eddy.  Tidak hanya itu, lanjut dia, ada juga yang harus dengan tenaga polisi perempuan, Satpol PP perempuan, Linmas perempuan, perawatnya juga perempuan, untuk menjelaskan tentang pentingnya memutus mata rantai penularan Covid-19.  ”Polisi juga menyampaikan dari sisi keamanan. Itu baru berhasil. Jadi memang ada stategi dan cara khusus,” tutur Eddy. Dia menilai, kepatuhan masyarakat selama PSBB tahap pertama itu sekitar 60 persen, sedangkan yang tidak patuh sekitar 40 persen. Untuk itu, dalam PSBB tahap kedua, pihaknya bakal lebih tegas melakukan penegakan hukum terhadap 12 protokol kesehatan yang telah diterbitkan melalui surat edaran.  ”Ketika protokol itu diterapkan dengan disiplin, itu dipastikan proses penyebaran Covid-19 bisa dikendalikan. Karena teman-teman di lapangan itu masih menjumpai ketika orang beli di tempat-tempat umum itu masih berdekatan,” terang Eddy.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=3yevCzxrWLA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=CaPEtmCK5Kg  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=_9F8Pe2Z5VQ

Pemkot Surabaya Punya Cara Khusus Agar Masyarakat Taat Aturan PSBB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/PGS-tutup-1.jpg" alt="TIDAK BEROPERASI: Petugas menjaga bagian depan PGS kemarin. Pusat perbelanjaan itu harus ditutup lagi seiring dengan pemberlakuan PSBB di Surabaya. (ahmad Khusaini/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TIDAK BEROPERASI: Petugas menjaga bagian depan PGS kemarin. Pusat perbelanjaan itu harus ditutup lagi seiring dengan pemberlakuan PSBB di Surabaya. (ahmad Khusaini/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pelanggar aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tahap kedua di Kota Surabaya, Jawa Timur, yang resmi diberlakukan mulai Senin (11/5) hingga Senin (25/5), bakal diberi sanksi lebih tegas. Kebijakan itu berdasar hasil pertimbangan dan evaluasi bersama PSBB tahap pertama.  Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan, selama perpanjangan masa PSBB itu, Pemkot Surabaya bersama Polri dan TNI bakal lebih tegas dalam memberikan tindakan bagi warga yang masih melanggar. Kepatuhan masyarakat selama PSBB tahap pertama sekitar 60 persen.  Untuk itu, lanjut dia, pada PSBB tahap kedua, pihaknya bakal lebih tegas melakukan penegakan terhadap 12 protokol kesehatan yang telah diterbitkan melalui surat edaran. ”Ketika protokol itu diterapkan dengan disiplin, itu dipastikan proses penyebaran Covid-19 ini bisa dikendalikan, karena teman-teman di lapangan itu masih menjumpai ketika orang beli di tempat-tempat umum itu masih berdekatan,” kata Eddy.  Oleh karena itu, Eddy memastikan, PSBB tahap kedua ini pihaknya bakal semakin masif terjun ke pasar-pasar, toko-toko, hingga pusat perdagangan untuk lebih tegas dalam menerapkan physical distancing atau jaga jarak fisik. Petgas akan lebih tegas menerapkan physical distancing antara pembeli atau pengunjung.  Namun begitu, lanjut dia, pihaknya juga mengaku masih menunggu surat edaran atau petunjuk dari gubernur Jawa Timur. Sebab, berdasar rapat evaluasi pada Sabtu (9/5), gubernur akan memberikan surat edaran yang ditujukan kepada pihak kepolisian. Surat edaran itu berkaitan dengan sanksi yang bakal diterapkan pada PSBB tahap kedua. Dengan surat tersebut, pihak kepolisian dapat mengambil langkah-langkah sesuai undang-undang terkait dengan sanksi Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya maupun Peraturan Gubernur (Pergub) Jatim.  ”Itu nanti akan kita kolaborasikan dengan skema penindakan sesuai dengan arahan wali kota. Jadi untuk tahap kedua ini kita akan lebih tegas. Untuk itu 31 camat kita kumpulkan, apa-apa yang harus dilakukan dan kolaborasinya bagaimana dengan teman-teman Kapolsek dan Danramil," kata Eddy.  Ketika ditanya seperti apa bentuk penindakan yang akan diterapkan saat PSBB tahap kedua nanti, Eddy menjelaskan, asas kaidah hukumnya dalam perwali dan pergub memang lebih banyak berupa sanksi-sanksi administrasi. Pelanggar PSBB juga bisa dikaitkan dengan pasal 216 KUHP pasal 1 diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9.000. "Nah itu yang akan diterapkan teman-teman kepolisian. Untuk operasinya nanti kita gabungan,” terang Eddy.  Tak hanya memberikan sanksi tegas bagi pelanggar PSBB, kata dia, pihaknya bersama jajaran kepolisian bakal lebih getol memberikan sanksi kepada warung-warung yang dinilai masih membandel atau menyediakan tempat duduk untuk nongkrong. ”Itu akan kita lakukan pengambilan (tempat duduk), barang itu kita ambil kita kumpulkan di suatu tempat supaya tidak digunakan untuk nongkrong. Sekali lagi kami mohon kepada masyarakat untuk patuh supaya ini bisa cepat selesai,” ujar Eddy.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Er76Ofs4ek4  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=_dI7KXOhK3g  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=yvFX3-dU0Pg

Sanksi Tegas Menanti Pelanggar PSBB Tahap II di Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Sahroni-DPR.go_.id_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengumumkan bahwa Ibu Kota akan memberlakukan perpanjangan masa waktu Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB). Hal itu dilakukan dalam rangka menanggulangi pandemi Covid-19.  PSBB di DKI Jakarta yang pada awalnya selesai pada 23 april, diperpanjang hingga 22 mei atau dua hari menjelang indul fitri mendatang.  Terkait keputusan ini, Legislator DPR RI asal Tanjung Priok, Jakarta Utara Ahmad Sahroni mengatakan, ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki dalam PSBB tahap dua ini. Perbaikan ini perlu dilakukan mengingat semakin meningkatnya angka positif Korona di Jakarta.  “PSSB kemarin saya lihat masih perlu banyak perbaikan. Karena belum ada tanda-tanda penurunan malah terus meningkat. Jalan masih ramai dan masyarakat masih banyak yang berkerumun karena belum begitu terinformasi terkait Covid-19 ini,” ujar Wakil Ketua Komisi III Sahroni dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Kamis (23/4).  Selain itu, Sahroni juga menyampaikan bahwa PSBB tahap pertama kemarin masih ada ketidaksinkronan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah terkait kebijakan. Akibatnya, pelaksanaan di lapangan menjadi kurang optimal.  “Pada PSBB tahap pertama kemarin, masih banyak terjadi benturan aturan atau adanya dualisme kebijakan yang menyebabkan kebingungan aparat di lapangan, Sehingga menurut saya ada beberapa hal yang perlu di evaluasi dari PSBB tahap pertama," katanya.  Selanjutnya, Sahroni juga menjelaskan bahwa ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan jajarannya dalam pelaksanaan PSBB tahap kedua, di antaranya ialah penyampaian informasi sekaligus penindakan tegas bagi masyarakat yang masih berkumpul.  “Saya rasa perlu adanya penyampaian informasi secara terus-menerus ke masyarakat terkait Covid-19 ini. Agar masyarakat bisa sadar untu diam di rumah," katanya.  Sahroni juga menyarankan, aparat harus tegas dalam menindak masyarakat yang masih berkumpul di luar rumah, karena kalau tidak ya sama saja, akan terus tercipta kerumunan masyakarat.  "Jadi bukan hanya imbauan tapi penegakan kedisiplinan sehingga ada ketegasan aparat di lapangan," tambahnya.  Selama PSBB tahap dua dilakukan, Sahroni juga meminta agar Gubernur DKI Jakarta memperhatikan masalah logistik bantuan sosial, mengingat PSBB tahap dua dilaksanakan pada bulan Ramadan.  “Selain itu yang terpenting menurut saya jangan sampai ada masyakarat DKI Jakarta yang kelaparan atau kekurangan makanan, saya meminta Pemprov untuk memperhatikan logistik bantuan sosial. Harus ada kepastian bahwa tidak ada hambatan distribusi logistik di lapangan. Stok pangan dan kebutuhan pokok masyarakat harus mencukupi, terlebih saat Ramadan," tegasnya.  &nbsp;  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=cW3QAeatc2E  https://www.youtube.com/watch?v=jvypl6GZQOE  https://www.youtube.com/watch?v=JBtKCObt2eg

Sahroni Minta Aparat Tindak Tegas Pelanggar PSBB di DKI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PSBB Tahap 2

Berita Terkini