<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/pangdam_kapolda.jpg" alt="SEPAKAT ATUR SENDIRI: Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menghadiri rapat koordinasi PSBB di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, kemarin (8/6). Ada juga Bupati Gresik Sambari Halim dan Plt Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin. (FRIZAL/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SEPAKAT ATUR SENDIRI: Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menghadiri rapat koordinasi PSBB di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, kemarin (8/6). Ada juga Bupati Gresik Sambari Halim dan Plt Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin. (FRIZAL/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik berakhir kemarin. Tidak ada lagi perpanjangan. Selanjutnya, penanganan Covid-19 diserahkan kepada kebijakan daerah masing-masing. Namun, ada catatan tegas yang disampaikan Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Widodo Iryansyah dan Kapolda Jatim Irjen Pol Fadil Imran. Mereka meminta pemkot dan pemkab membikin regulasi yang tegas.  Rapat penetapan berakhirnya PSBB di Surabaya Raya berlangsung di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, kemarin. Rapat tersebut merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya yang diadakan pada Minggu malam (7/6). Rapat dipimpin langsung oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Dia didampingi Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak dan Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah. Pangdam dan Kapolda turut mendampingi Khofifah.  Tiga kepala daerah Surabaya Raya juga hadir. Yakni, Bupati Gresik Sambari Halim Radianto, Plt Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin, serta Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Masing-masing mendapat kesempatan memaparkan program dan evaluasi selama tiga kali masa PSBB. Tiga kepala daerah tersebut sama-sama sepakat bahwa PSBB Surabaya Raya tidak perlu diperpanjang. ”Kami akan menguatkan standar protokol kesehatan,” kata Risma.  Setelah paparan tersebut, Khofifah menyatakan bahwa keputusan gubernur yang memayungi PSBB jilid III berlangsung sampai 8 Juni (kemarin). Di atas tanggal itu, kebijakan dikembalikan ke daerah. ”Artinya, PSBB berakhir dan kelanjutannya diserahkan daerah masing-masing,” ucapnya.  Hasil paparan tiga kepala daerah itu dikomentari Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Widodo Iryansyah. Dia meminta daerah harus tegas. Selama ini ketegasan itu belum tampak. ”Kami dan Polri bekerja siang malam, perlu dukungan dari pemerintah,” ujarnya.  Pelaksanaan PSBB di Surabaya Raya menuai banyak catatan. Yang cukup menohok adalah kurangnya peran pemerintah daerah. Selain itu, regulasi kurang jelas. ”Akibatnya, kami kesulitan saat hendak bergerak di lapangan,” tegas jenderal bintang dua itu. Padahal, panglima TNI dan Kapolri telah menginstruksikan operasi kedisiplinan. Namun, semangat anggota TNI dan Polri belum diimbangi peran pemerintah daerah.  Kapolda Jatim Irjen Pol Fadil Imran sepakat dengan pernyataan itu. Dia ingin pemerintah daerah lebih aktif. Dia mencontohkan, selama ini TNI dan Polri telah memprakarsai pendirian kampung tangguh di banyak daerah. Dengan metode itu, sistem pengamanan dibangun oleh warga dan untuk warga. ”Ini tatanan bagus, Polri dan TNI turun langsung ke lapangan,” ujarnya.  Dia juga menyatakan, Polri telah melakukan refocusing anggaran untuk pencegahan Covid-19. Menurut dia, Polri telah bertindak serius, tapi peran pemerintah daerah masih kurang. ”Mari lepaskan ego, kita hadapi dan selesaikan Covid-19 bersama-sama,” tegasnya.  Lebih lanjut, Pangdam meminta daerah memaparkan rancangan peraturan bupati (raperbup) dan rancangan peraturan wali kota (raperwali) yang akan diterapkan. Dua regulasi itulah yang menentukan langkah pengendalian masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Hingga tadi malam, regulasi setiap daerah masih dibahas. Pangdam dan Kapolda ingin melihat konsekuensi dari pelanggaran tersebut. Mereka tidak ingin regulasi yang menjadi dasar kebijakan selanjutnya itu justru tidak tegas.  Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Masclahah berharap, setelah PSBB tidak lagi diberlakukan, tidak ada lonjakan kasus positif di Surabaya Raya. Dia mengakui, PSBB yang berlangsung selama tiga tahap itu belum membentuk kedisiplinan warga. Idealnya, kebijakan itu tetap berlanjut. ”Tapi, saya menghormati apa yang sudah diputuskan,” ucapnya.  Jokowi Mulai Rapat Fisik  Setahap demi setahap, tatanan normal baru diterapkan di lingkungan istana kepresidenan. Setelah Jumat lalu (5/6) masjid di lingkungan istana menggelar salat Jumat, kemarin (8/6) Presiden Jokowi mengadakan rapat kabinet terbatas intern lewat pertemuan fisik di Istana Bogor. Ratas itu menjadi rapat perdana yang diselenggarakan dengan menghadirkan peserta secara fisik setelah lebih dari dua bulan ratas secara virtual.  Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menjelaskan, ratas kemarin dilaksanakan dengan protokol jaga jarak. Kapasitas ruangan pun dikurangi 50 persen. ’’Dengan konsep jarak kursi masing-masing 2 meter,’’ terangnya. Protokol kesehatan bagi tiap peserta juga diberlakukan sebelum dan selama ratas berlangsung hingga selesai.  Pada prinsipnya, istana akan menjadi contoh bagaimana menerapkan protokol kesehatan dalam menjalankan pekerjaan. Sejumlah institusi juga sudah mengajukan permintaan audiensi dengan istana mengenai bagaimana menerapkan protokol tersebut.  Wakil Presiden Ma’ruf Amin menuturkan, kepatuhan menerapkan protokol kesehatan saat ini lebih penting ketimbang saat PSBB. Sebab, saat PSBB masyarakat lebih banyak berada di rumah. Sementara itu, pada masa new normal, masyarakat mulai beraktivitas di luar rumah. Baik untuk bekerja maupun beribadah. Misalnya, menjalankan salat Jumat. ’’Ketika kita berkomunikasi, berkegiatan (di luar rumah, Red), maka menjaga protokol kesehatan sangat penting,’’ katanya.  Ma’ruf menjelaskan, saat ini memasuki masa transisi ke new normal. Dia menuturkan, kebijakan new normal diambil karena ada dua bahaya yang tidak bisa ditinggalkan. Yakni, bahaya penularan penyakit Covid-19 dan bahaya krisis ekonomi. Menurut Ma’ruf, butuh waktu lama untuk mengembalikan kondisi perekonomian jika sudah krisis.  Dia menegaskan, saat ini masyarakat harus benar-benar mengikuti ketentuan pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin tinggi. Jika tidak bisa, akan terjadi transmisi atau penularan Covid-19 yang lebih tinggi. Namun, Ma’ruf mengatakan bahwa kondisi wabah Covid-19 saat ini relatif bisa terkontrol sehingga sudah bisa memasuki new normal. ’’Tapi, kuncinya adalah kepatuhan masyarakat pada protokol kesehatan,’’ tegasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=TbEMmoqLpsc  https://www.youtube.com/watch?v=PppuHQXWA94  https://www.youtube.com/watch?v=zItcUsjdvx0

PSBB Surabaya Raya Berakhir, Pangdam-Kapolda Desak Pemda Lebih Tegas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/mal-new-normal.jpg" alt="BATASI JUMLAH PENGUNJUNG: Gerai-gerai busana di Tunjungan Plaza, Surabaya, mulai mengubah strategi pemasaran untuk menyesuaikan dengan konsep new normal. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BATASI JUMLAH PENGUNJUNG: Gerai-gerai busana di Tunjungan Plaza, Surabaya, mulai mengubah strategi pemasaran untuk menyesuaikan dengan konsep new normal. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dinilai menyulitkan ekonomi masyarakat. Karena itu, Pemkot Surabaya, Pemkab Sidoarjo, dan Pemkab Gresik sepakat meminta PSBB tidak diperpanjang lagi.  Keputusan tiga daerah itu tampak saat paparan di Gedung Negara Grahadi Surabaya tadi malam.  Agendanya adalah membahas apakah PSBB jilid 3 yang hari ini berakhir diperpanjang lagi atau tidak.  Acara itu dihadiri Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan jajaran Forkopimda Jatim. Hingga berita ini ditulis sekitar pukul 23.45, rapat masih berlangsung. Namun, sikap tiga daerah tersebut sudah tampak saat paparan.  ’’Kami lebih penting menguatkan protokol kesehatan,’’ ujar Bupati Gresik Sambari Halim Radianto. Pernyataan senada disampaikan Plt Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin. ’’Harapan masyarakat lebih mengutamakan penguatan di lini kelurahan melalui kampung tangguh,’’ katanya. Pernyataan Pemkot Surabaya yang diwakili oleh Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya Irvan Widyanto juga tak jauh berbeda. ’’Pertimbangan ekonomi dan pencapaian penguatan di tingkat kelurahan menjadi dasar kami mengusulkan pencabutan PSBB,’’ tegas Irvan.  Rapat diawali dengan pemaparan epidemiologi oleh Windhu Purnomo. Pakar epidemiologi asal Unair itu menjelaskan kondisi terkini di lapangan. Salah satunya mengenai attack rate Covid-19 di Surabaya. ’’Attack rate adalah perhitungan jumlah kasus positif per 100 ribu penduduk,” jelasnya.  Attack rate Covid-19 di Surabaya adalah 94,1. Artinya, setiap 100 ribu penduduk, ada 94,1 orang positif. Jumlah tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan Jakarta yang hanya 60. ”Ini patut diwaspadai,” katanya. Untuk Gresik dan Sidoarjo, angkanya relatif rendah. Gresik hanya 15,8 dan Sidoarjo 31,7. Windhu menilai, protokol kesehatan belum diterapkan. Secara teori, hasil pantauan itu menyebutkan bahwa Surabaya belum layak masuk tahap transisi ataupun new normal life. ”Pada masa PSBB saja tidak disiplin, apalagi pada masa new normal life, pasti banyak yang tidak bisa tertib,” ujarnya. Meski demikian, dia menyerahkan sepenuhnya keputusan memperpanjang atau menghentikan PSBB kepada pemda.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/gubernur-jatim-khofifah-750x535.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> BAHAS PSBB: Khofifah Indar Parawansa (kanan) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, tadi malam. (DIMAS MAULANA/JAWA POS)  Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menginginkan PSBB tidak diperpanjang lagi. Alasannya, aturan pembatasan yang berlaku selama PSBB membuat ekonomi warga terpukul. ”Masyarakat butuh cari makan,” tutur Risma kepada Jawa Pos kemarin. Yang perlu dilakukan adalah penerapan protokol kesehatan secara ketat. Pengetatan tersebut dilakukan untuk mendisiplinkan masyarakat.  Sebelumnya, Pemkab Sidoarjo sudah menyiapkan konsep transisi menuju new normal. Plt Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin menjelaskan, pemkab telah mengkaji penerapan PSBB yang berjalan hampir 42 hari. Pada tahap pertama, ada peningkatan warga yang positif korona mencapai 60 orang. Di PSBB jilid kedua, angka warga yang terkonfirmasi melambung tinggi. Dari 152 orang menjadi 533 orang. Jumlahnya naik lagi pada PSBB periode ketiga menjadi 755 orang. Cak Nur, sapaan akrab Nur Ahmad, mengakui angka warga yang terinfeksi virus korona terus menanjak. Terutama di masa kedua penerapan PSBB. Target pemkab untuk menekan laju penularan korona pun gagal. Di tahap ketiga, upaya pemkab menekan lonjakan angka positif Covid-19 membuahkan hasil. ’’Penambahan tak terlalu banyak,’’ jelasnya.  Pemkab menemukan solusi lewat pengetatan dari tingkat bawah, yakni desa. Seluruh desa diminta ikut turun tangan membentuk relawan korona. Tugasnya mengawasi aktivitas warga. Penduduk yang hendak bepergian harus mengantongi surat keterangan RT/RW. Desa juga diminta bersiap. Menyediakan ruang isolasi bagi warga yang terpapar korona.  Sistem Kerja ASN  Sistem kerja ASN pada era new normal disesuaikan dengan status PSBB di daerah masing-masing. Jika suatu wilayah menerapkan PSBB secara penuh, pegawai pemerintah juga diminta melaksanakan pekerjaan dari rumah. Namun, jika situasinya seperti DKI Jakarta yang menerapkan masa transisi, ASN diminta menyesuaikan dengan protokol kesehatan.  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo menjelaskan, Surat Edaran Menteri PAN-RB 58/2020 bersifat fleksibel. Dalam surat tersebut juga dinyatakan bahwa ASN tetap menjalankan tugas dan fungsi secara produktif.  Dia mencontohkan DKI Jakarta. Setelah PSBB diganti dengan masa transisi, sistem kerja baru menerapkan protokol kesehatan. Misalnya, kantor pemerintah bisa menerapkan work from office (WFO) dengan maksimal 50 persen kehadiran dalam satu kantor. Setiap ASN yang bekerja di kantor wajib memakai masker. ASN juga diwajibkan menyesuaikan jarak tempat duduk sejauh 1,5 hingga 2 meter, menjaga jarak saat melakukan pertemuan, dan mengurangi kunjungan kerja serta melakukan rapat online.  Tjahjo menjelaskan, perjalanan dinas bagi ASN selama masa PSBB juga diatur secara ketat. Secara umum, ASN belum diperbolehkan berdinas ke luar kota. Namun, apabila bersifat mendesak, perjalanan dinas tersebut harus dilengkapi surat dinas dan daerah yang dituju merupakan zona hijau.  Sementara itu, Jatim dan DKI Jakarta tetap menjadi provinsi dengan kasus pertumbuhan kasus positif Covid-19 tertinggi. Meski demikian, jumlah pasien sembuh di beberapa daerah melebihi pertambahan kasus positif.  Menurut data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, hingga kemarin (7/6) pukul 12.00 WIB, penambahan kasus di DKI Jakarta mencapai 163. Sementara itu, Jawa Timur menurun dari hari sebelumnya, yakni 113 kasus. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menjelaskan, kasus sembuh di wilayah DKI Jakarta jauh melebihi kasus baru, yakni 294 orang. Sedangkan di Jawa Timur terdapat 113 kasus positif baru dan tambahan pasien sembuh sebanyak 48 orang.  ”Di samping itu, ada 21 provinsi yang melaporkan pertumbuhan kasusnya kurang dari 10, bahkan 8 di antaranya melaporkan tidak ada kasus sama sekali,” kata Yuri dalam konferensi pers di media center Gugus Tugas Nasional di Jakarta pada kemarin (7/6).  Beberapa provinsi mengalami kenaikan kasus positif di bawah 5, yaitu Bangka Belitung, DI Jogjakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara, Lampung, Maluku Utara, Papua Barat, Sulawesi Barat, dan Gorontalo. Sedangkan nol kasus dilaporkan provinsi, antara lain, Aceh, Bengkulu, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Riau, dan NTT. Yuri merangkum, total kasus positif yang teridentifikasi di seluruh Indonesia pada hari ini berjumlah 672 kasus sehingga total kasus kumulatif berjumlah 31.186.  Yuri menambahkan bahwa kecepatan pemeriksaan spesimen terus ditingkatkan. Kemarin jumlah spesimen yang berhasil diuji mencapai 11.924 spesimen, baik dengan menggunakan real-time PCR maupun tes cepat molekuler. ”Sehingga total spesimen yang telah diperiksa sampai hari ini adalah total 405.992 spesimen,” ujar Yuri.  New Normal Tingkatkan Optimisme Investor  Tren penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar tampaknya akan berlanjut pekan ini. Begitu pula indeks harga saham gabungan (IHSG). Analis pasar modal Hans Kwee menilai, optimisme para investor menyambut perekonomian new normal menjadi sentimen positif. Apalagi, isu adanya gelombang kedua Covid-19 belum terjadi.  Hans menilai, seluruh dunia tengah membicarakan isu new normal. Berbicara tentang harapan ekonomi baru yang bisa bergulir kembali. Dengan optimisme ekonomi tersebut, para investor berani membeli aset-aset berisiko. Termasuk saham di negara-negara emerging market. ”Makanya, dana itu bergerak masuk ke Indonesia sebagai emerging market. Akibatnya, rupiah menguat,” kata Hans kepada Jawa Pos kemarin. Dia memperkirakan IHSG akan menguat dengan support di level 4.851 sampai 4.704 dan resistance di 5.014 sampai 5.112.  Ekonom Bank Permata Josua Pardede menuturkan, penguatan rupiah lebih lanjut didorong adanya investor yang memindahkan asetnya dari pasar India ke Indonesia. Artinya, permintaan rupiah akan meningkat. ”Akibat adanya downgrade rating dari BAA2 menjadi BAA3 (obligasi dengan risiko moderat dan memiliki karakteristik spekulatif) di pasar India. Serta menurunkan outlook dari stabil menjadi negatif,” papar Josua melalui pesan singkat.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=5cKJCLaUN-g  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=9FQY9NOUUM0  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=WtV0hYrRWAc

Surabaya Raya Memilih Penguatan Protokol Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/PSBB-II.jpg" alt="Sejumlah petugas meminta kendaraan untuk berputar balik karena tidak berkepentingan saat ingin memasuki Kota Surabaya di Bundaran Waru, Surabaya, Jawa Timur. Umarul Faruq/Antara" width="100%">
<figcaption>Sejumlah petugas meminta kendaraan untuk berputar balik karena tidak berkepentingan saat ingin memasuki Kota Surabaya di Bundaran Waru, Surabaya, Jawa Timur. Umarul Faruq/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sejumlah elemen masyarakat setuju pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Surabaya Raya meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik, Jawa Timur, tidak diperpanjang lagi. Pemerintah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik, Jawa Timur, juga menyatakan ingin mengakhiri penerapan PSBB.  ”Kalau dilihat dari PSBB tahap I sampai III ini sangat berdampak ke bisnis. Kita sih berharap tidak ada PSBB tahap IV,” kata perwakilan pengusaha kuliner yang juga Founder &amp; CEO Baba Rafi Enterprise Hendy Setiono seperti dilansir dari Antara di Surabaya pada Senin (8/6).  Meski demikian, kata dia, jika pemerintah tetap melanjutkan penerapan PSBB tahap IV, pihaknya tetap akan mematuhi aturan pemerintah sesuai protokol kesehatan Covid-19.  ”Kita patuh dan setuju saja asalkan ada pelonggaran. Sebenarnya, kalau disuruh memilih, dilihat dari segi ekonomi jelas kami memilih tidak ada PSBB,” kata Hendy.  Hendy mengatakan, makanan kebab Turki yang menjadi bisnisnya, memang rata-rata lebih diminati masyarakat pada jam-jam malam. Ketika terjadi pembatasan jam malam saat PSBB, praktis seluruh store kebabnya, tidak bisa beroperasi. Apalagi, sudah ada aturan tidak bisa makan di tempat. ”Omzetnya turun 40 persen karena jumlah mitra, vendor, dan pemasok sudah berkurang,” ujar Hendy.  Hal sama juga dikatakan pemilik Warung Kopi di Jalan Pahlawan, Kusnan. Dia sepakat jika PSBB tidak diperpanjang lagi. Menurut dia, jika PSBB diperpanjang bukan tidak mungkin bakal muncul tindakan pembangkangan di kalangan masyarakat.  ”Kalau semua tempat usaha buka, apakah pemerintah mampu menghalau mereka? Karena alasannya sangat mendasar, yakni urusan perut. Ini yang saya maksud pembangkangan,” kata Kusnan.  Untuk itu, Kusnan memohon kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa tidak lagi memperpanjang PSBB karena dampaknya dari segi sosial dan ekonomi cukup besar.  Begitu halnya Ketua RW 8, Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto Romdoni yang menilai pemberlakuan PSBB selama ini, tidak efektif karena kondisi perekonomian masyarakat tidak bisa berjalan, khususnya untuk wilayah Surabaya.  ”Kami telah berdiskusi dengan delapan ketua RW yang seluruhnya sepakat untuk meminta  tidak ada lagi memperpanjang pemberlakuan PSBB,” kata Romdoni.  Pemimpin Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik, sepakat mengajukan usul untuk tidak memperpanjang PSBB dalam rapat evaluasi PSBB Surabaya Raya yang berlangsung di Gedung Negara Grahadi pada Minggu (7/6) malam hingga Senin (8/6) dini hari. Namun keputusan memperpanjang PSBB Surabaya Raya atau tidak ada di tangan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Gubernur Jatim akan memutuskan hal itu pada Senin (8/6) yang merupakan batas akhir PSBB tahap III.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=5cKJCLaUN-g  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=9FQY9NOUUM0  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=WtV0hYrRWAc

Sejumlah Elemen Masyarakat Setuju PSBB Surabaya Raya Tak Diperpanjang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/mal-di-jatim.jpg" alt="TETAP WASPADA: Pengunjung diperiksa suhu badannya dengan thermo gun di ITC Cempaka Mas, Jakarta, kemarin (27/5). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TETAP WASPADA: Pengunjung diperiksa suhu badannya dengan thermo gun di ITC Cempaka Mas, Jakarta, kemarin (27/5). (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jawa Timur kini mendapat atensi khusus dalam penanganan pandemi Covid-19. Sebab, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) belum mampu melandaikan kurva penularan. Ketidakdisiplinan warga dianggap menjadi salah satu penyebabnya.  Kemarin (27/5) tambahan pasien positif baru di Jatim mencapai 199 orang, tertinggi di Indonesia. Pada hari yang sama, DKI Jakarta yang biasanya mencatatkan kasus tertinggi hanya menambah 97 kasus baru. Presiden Joko Widodo memerintahkan dua hal untuk menindaklanjuti kondisi di Jatim. Pertama, meminta TNI-Polri lebih mendisiplinkan warga. ’’Di Jawa Timur, kita (minta) tambahan bantuan pasukan aparat agar kurvanya tidak naik lagi,’’ ujarnya saat memimpin ratas virtual kemarin.  Kedua, dalam hal penanganan pandemi. ’’Berikan dukungan penuh untuk Provinsi Jawa Timur, terutama yang berkaitan dengan kesiapan rumah sakit rujukan dan rumah sakit darurat. Pak Menkes dan ketua gugus tugas betul-betul saya minta Jawa Timur menjadi perhatian,’’ lanjut Jokowi. Termasuk dalam hal percepatan pengujian sampel dan pelacakan mereka yang terinfeksi.  Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menjelaskan, dukungan penuh itu diberikan lantaran peningkatan kasus di Jatim cukup tinggi. Khususnya di Surabaya. Menurut Doni, Jatim memiliki sejumlah klaster yang potensi penularannya cukup tinggi. Misalnya, klaster Gowa dan jamaah tablig. ’’Termasuk juga yang berasal dari dalam, yaitu Pesantren Temboro dan pabrik Sampoerna,’’ lanjut perwira TNI berpangkat letnan jenderal itu.  Fokus pemerintah pusat adalah bagaimana agar kontak erat antara masyarakat dan komunitas di klaster-klaster itu bisa segera dilacak sejauh-jauhnya. Itu juga akan menjadi prioritas Pemprov Jatim dan pemda di bawahnya, dengan dukungan TNI-Polri.  Instruksi presiden untuk menambah personel TNI dan Polri di Jawa Timur langsung ditindaklanjuti. Melalui Kodam V/Brawijaya, Mabes TNI memastikan bahwa penambahan personel segera dilaksanakan. ”Terkait instruksi tersebut, kami sudah menyiapkan 2.600 personel untuk wilayah Jatim,” ungkap Kapendam V/Brawijaya Kolonel Arm Imam Haryadi.  Kepada Jawa Pos, Imam menjelaskan bahwa instruksi yang disampaikan dalam ratas kemarin diteruskan Mabes TNI kepada Kodam V/Brawijaya. Dari total 2.600 personel tambahan yang disiapkan, sebagian bakal difokuskan untuk bertugas di Surabaya dan Malang Raya. ”Di Surabaya dan Malang Raya disiapkan seribu personel,” kata dia.  Sebagaimana disampaikan presiden, daerah dengan pertumbuhan pasien positif Covid-19 yang tinggi harus didisiplinkan. ”Konsep tindakannya akan bersama-sama dirumuskan,” ungkap Imam. Pihaknya tidak bisa memutuskan sendiri karena melibatkan instansi lain.  Yang pasti, instruksi dari presiden sudah sampai kepada komando yang berada di daerah di Jawa Timur. ”Petunjuk perencanaan dan perintah persiapan sudah disampaikan ke satuan bawah,” tegasnya. Langkah selanjutnya bakal dilakukan setelah dibahas bersama forkopimda. Sebelumnya, ada 11.204 personel TNI di bawah Kodam V/Brawijaya yang dilibatkan dalam penanganan Covid-19 di Jawa Timur. Tambahan personel diharapkan mampu menekan persebaran Covid-19.  Di samping Surabaya dan Malang Raya, tambahan personel akan disebar ke daerah lain di Jawa Timur. ”Ke wilayah korem-korem,” imbuhnya. Artinya, ada 1.600 personel tambahan yang akan disebar ke empat korem di Jawa Timur.  Di sisi lain, penambahan personel TNI-Polri memiliki potensi perlawanan dari masyarakat yang bandel dan enggan patuh. Karena itu, dalam ratas kemarin, potensi tersebut juga dibahas. Khususnya mengenai tahapan-tahapan pemeriksaan. Dimulai dari pemeriksaan temperatur tubuh. Bila melampaui 37,5 derajat, seseorang akan diminta untuk tidak masuk ke suatu tempat yang mendapat kelonggaran aktivitas. ’’Tadi panglima TNI mengatakan lebih menekankan pada pendekatan persuasif dan komunikatif,’’ ujar Doni. Termasuk juga aparat kepolisian.  Sementara itu, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengirimkan dua unit mobile combat Covid-19 ke Jawa Timur kemarin (27/5). Satu mobil tiba di Jatim pada Rabu pagi, sedangkan satu lainnya dijadwalkan tiba hari ini (28/5). Dua laboratorium berjalan itu akan mendukung pengujian sampel di lapangan dengan pendekatan PCR (polymerase chain reaction).  Satu unit mobile yang dilengkapi mesin uji PCR tiba di Surabaya. Bantuan tersebut diserahkan oleh Kepala Subdirektorat Dukungan Infrastruktur Darurat BNPB Roslin Lamtarida kemarin. ’’Mobil mesin PCR ini diharapkan mampu mempercepat proses pemeriksaan dan lebih efisien dalam mengidentifikasi sampel swab dengan pendekatan PCR,” ujar Roslin.  Mobil mesin PCR tersebut dilengkapi dengan peralatan medis berupa 2 mesin PCR, 2 mesin ekstraksi, 4.992 buah ekstrakit, dan 4.992 PCR kit. Melalui teknologi yang tersedia dalam mobil mesin PCR tersebut, proses identifikasi hasil swab bisa dilakukan dalam waktu 40 menit.  Satu lagi mobil mesin PCR telah bertolak menuju Jawa Timur pada Rabu pagi (27/5). Sebelum pemberangkatan, Ketua Gugus Tugas Nasional Doni Monardo menginspeksi kesiapan kendaraan. Doni menyampaikan, Jawa Timur dipilih karena salah satu lab penguji sampel mengalami kerusakan. ’’Pengiriman dua kendaraan mobile BSC 2 ini diharapkan bisa membantu pemerintah Jawa Timur,” ujar Doni di lobi Graha BNPB pada Rabu pagi. Ke depan, gugus tugas berencana menambah tiga kendaraan dengan spesifikasi bio safety cabinet (BSC) 2 berteknologi nano.  Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Widodo Iryansyah mengatakan, saat ini TNI sudah turun dan berbaur dengan masyarakat. ”Fokus kami memastikan masyarakat disiplin menerapkan protokol pencegahan Covid-19,” ujarnya.  Kodam V/Brawijaya akan berkoordinasi dengan Polda Jatim. Koordinasi itu menyangkut protap penjagaan serta titik yang akan dipantau. ”Termasuk jumlah personel yang akan dikerahkan,” kata Widodo.  Kapolda Jatim Irjen Pol Fadil Imran menyebutkan, 1.165 personel sudah diturunkan. Personel tersebut bertugas di wilayah Surabaya Raya. Angka itu belum termasuk personel yang bertugas di wilayah lain. ”Kami juga fokus pada disiplin masyarakat,” ucapnya.  Malang Raya Tak Perpanjang PSBB  PSBB di Malang Raya tidak berlanjut lagi. Selanjutnya, wilayah tersebut masuk ranah transisi. Tujuannya, mengevaluasi pelaksanaan PSBB. Keputusan tersebut disampaikan Wali Kota Malang Sutiaji. Dia ditunjuk sebagai juru bicara tiga daerah setelah mengikuti rapat bersama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa tadi malam.  Menurut dia, PSBB Malang Raya cukup sekali saja. ’’Tapi, perilaku yang sudah terbangun semasa PSBB wajib dipertahankan,’’ katanya. Sutiaji menyatakan, durasi masa transisi selama tujuh hari. Nanti semua kepala daerah mengevaluasi pertambahan kasus positif di Jawa Timur. Harapannya, tidak ada lonjakan. ’’Setelah berhasil melewati transisi, Malang Raya akan masuk tahap new normal,’’ ujarnya.  PSBB di Malang Raya dinilai berhasil. Ada enam parameter yang menjadi pedoman evaluasi. Salah satunya tingkat partisipasi dalam menangani Covid-19 yang sangat tinggi. Di Kota Malang, kampung tangguh menjadi kekuatan pencegahan Covid-19. Kapolresta Malang Kombespol Leo Simarmata mengatakan, lebih dari 60 kelurahan menerapkan kampung tangguh. ’’Mereka menyiapkan pola pencegahan dan penanganan Covid-19 secara maksimal,’’ katanya.  Di kampung itu, ada posko untuk layanan informasi seputar Covid-19. Mereka juga mewajibkan warga lapor saat keluar masuk kampung. Warga juga saling mengawasi apabila ada pendatang. ’’Semua diselenggarakan swadaya dengan pendampingan polisi dan TNI,’’ jelasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=vD9J2YwqRxA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=NnyRhw3KjCs  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=HmAiV5mNpIw

Kasus Korona Masih Tinggi, Jatim Jadi Prioritas Pusat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/PSX_20200526_203811.jpg" alt="Sejumlah tenaga medis, relawan dan pasien COVID-19 mengikuti kegiatan senam pagi di Rumah Singgah Karantina COVID-19, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (26/5/2020). Kegiatan Senam rutin pagi tersebut dilakukan dirumah singgah yang diikuti 40 pasien posi" width="100%">
<figcaption>Sejumlah tenaga medis, relawan dan pasien COVID-19 mengikuti kegiatan senam pagi di Rumah Singgah Karantina COVID-19, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (26/5/2020). Kegiatan Senam rutin pagi tersebut dilakukan dirumah singgah yang diikuti 40 pasien posi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lembaga Penyakit Tropis (LPT) Universitas Airlangga (Unair) melakukan pembatasan sementara penerimaan sampel Covid-19 atau tes swab. Sebab, beberapa tenaga laboratorium mereka ternyata terpapar Covid-19.  Kepala Pusat Informasi dan Humas (PIH) Unair Suko Widodo mengatakan, Ketua LPT Unair Prof dr Maria Inge Lusida SpMK (K) menerbitkan surat tentang pembatasan penerimaan sampel Covid-19 kemarin (26/5). ’’Karena ada beberapa tenaga yang terpapar virus, jumlah tenaga menjadi lebih terbatas. Jadi, dilakukan pembatasan penerimaan sampel sementara,’’ jelasnya.  Suko menuturkan, langkah itu diambil untuk melindungi keselamatan tenaga laboratorium yang bertugas. Selain itu, agar kualitas pelayanan LPT Unair tetap optimal.  ’’Pembatasan ini hanya sampai situasinya stabil kembali,’’ ujarnya. Suko menambahkan, LPT Unair sudah melakukan tracing dan pengetesan secara masif untuk memutus mata rantai persebaran Covid-19. Saat ini LPT Unair hanya menerima sampel baru Covid-19 dari RSUA. ’’Berdasar laporan dari LPT Unair, upaya tersebut dilakukan selama 14 hari, terhitung mulai hari ini (kemarin, Red) hingga ada perkembangan lebih lanjut,’’ jelasnya.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/24/05/2020/dinkes-perluas-pemeriksaan-tes-cepat-dan-swab-warga-tertular-covid-19/">Dinkes Perluas Pemeriksaan Tes Cepat dan Swab Warga Tertular Covid-19</a>  Suko menambahkan, selama ini kampus Unair, LPT Unair, dan RSUA telah melaksanakan protokol pencegahan Covid-19 dengan sangat ketat. Para tenaga kesehatan (nakes) dan tenaga laboratorium dilengkapi alat pelindung diri (APD). Namun, lantaran aktivitas yang dihadapi nakes dan tenaga laboratorium bersinggungan langsung dengan Covid-19, potensi terpapar virus pun sangat tinggi. ’’Kami juga mengimbau masyarakat agar tetap melaksanakan protokol pencegahan dengan mengurangi interaksi dengan orang banyak. Menggunakan masker dan physical distancing,’’ ujarnya.  PSBB Jilid Ke-3, Polda Jatim Sebar 1.161 Personel  Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jilid ke-3 di Surabaya Raya bakal berlangsung lebih ketat. Sebanyak 1.161 personel Polri dikerahkan untuk mengawal jalannya pembatasan. Mereka akan disebar ke wilayah Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. Aparat Polri akan dibantu warga di tingkat kelurahan.  Wakapolda Jatim Irjen Pol Djamaluddin menjelaskan, khusus untuk Surabaya, disiagakan 613 personel. Jumlah itu terdiri atas 408 personel di area polrestabes dan sisanya di wilayah Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Kabupaten Sidoarjo dibantu oleh 309 personel dan Gresik 239 personel. ”Mereka terbagi menjadi tiga tim yang bertugas secara bergantian,” katanya.  Pasukan tersebut berkoordinasi dengan bhabinkamtibmas di masing-masing kecamatan. Irjen Pol Djamaluddin juga menegaskan, anggota bhabinkamtibmas diwajibkan turun ke lapangan. ”Dengan begitu, sasaran dan penjagaan lebih mendalam,” ucapnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/22/05/2020/cegah-nakes-meninggal-lagi-rapid-dan-swab-test-berkala-untuk-perawat/">Cegah Nakes Meninggal Lagi, Rapid dan Swab Test Berkala untuk Perawat</a>  Pengerahan pasukan juga dilakukan TNI di wilayah Komando Resort Militer (Korem) 084/Bhaskara Jaya. Selama ini, pasukan TNI diperbantukan di area checkpoint wilayah Surabaya Raya. Selain itu, anggota babinsa di wilayah komando rayon militer (koramil) diturunkan. ”Kami tetap maksimalkan semua anggota untuk melakukan pengawasan di lapangan,” kata Komandan Korem 084/Bhaskara Jaya Kolonel Inf Sudaryanto.  Dia menegaskan, penanganan Covid-19 harus dilakukan bersama-sama. Pemerintah, Polri, TNI, dan masyarakat harus bergerak bersama. PSBB jilid ke-3 tidak akan berhasil tanpa kebersamaan itu.  Kemarin Polri maupun TNI bersama masyarakat mulai berkoordinasi di tingkat wilayah. Ada beberapa kampung yang sudah menerapkan sistem penjagaan dan pengawasan mandiri.  Sistem yang diterapkan hampir menyerupai kampung tangguh di Malang. Kampung tersebut berlokasi di Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Kampung itu memiliki ketangguhan pada beberapa sektor. Antara lain, ketangguhan logistik, sumber daya manusia, kesehatan, informasi, ketertiban, budaya, dan psikologis. Masyarakat memiliki kesadaran tinggi dalam bidang penanganan Covid-19. Mereka bisa merespons ketika ada warga yang terindikasi terkena Covid-19.  Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono menegaskan, pemerintah provinsi hanya memediasi pelaksanaan PSBB. Tanggung jawab pelaksanaan berada di masing-masing kepala daerah. ”Sistem pelaksanaan maupun penindakan juga bergantung pada masing-masing kepala daerah,” ucapnya. PSBB tahap ke-3 berlangsung hingga 8 Juni mendatang. Tahapan itu bisa diperpanjang lagi. Semua bergantung pada hasil kajian epidemiologi kasus korona di Surabaya Raya.  Pada PSBB tahap pertama dan kedua, kasus positif korona di Surabaya Raya malah meningkat. Ada beberapa faktor yang menjadi pemicu. Antara lain, tes masif yang dilaksanakan di beberapa titik.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=vD9J2YwqRxA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=NnyRhw3KjCs  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=HmAiV5mNpIw

Tenaga Lab Terpapar Korona, LPT Unair Batasi Tes Swab

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/jatim-janji.jpg" alt="KOORDINASI: Gubernur Khofifah Indar Parawansa bersama jajaran pemprov membahas teknis realisasi anggaran penanganan Covid-19 di Gedung Grahadi. (Humasprov Jatim for Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>KOORDINASI: Gubernur Khofifah Indar Parawansa bersama jajaran pemprov membahas teknis realisasi anggaran penanganan Covid-19 di Gedung Grahadi. (Humasprov Jatim for Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penindakan tegas terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran di area pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Surabaya Raya tahap dua diatur dalam surat edaran (SE) Gubernur Jawa Timur. Jika pada pelaksanaan PSBB tahap pertama mulai 28 April–11 Mei penindakan terhadap masyarakat yang melanggar hanya berupa teguran, pada tahap kedua akan ada sanksi tegas.  Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Heru Tjahjono memastikanakan ada SE gubernur yang salah satu sanksi saat terjadi pelanggaran adalah akan ditahan kartu tanda penduduk atau KTP-nya.  ”Penyitaan KTP bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran selama masa PSBB tahap kedua di Surabaya Raya, meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Sidarjo, dan sebagian Gresik, mulai hari ini (12/5) hingga 25 Mei, akan dilakukan selama enam bulan,” kata Heru seperti dilansir dari Antara pada Selasa (12/5).  Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Timur Kombespol Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan, penyitaan KTP bagi pelanggar PSBB akan berdampak terhadap orang yang bersangkutan saat mengurus permohonan atau perpanjangan surat izin mengemudi (SIM) dan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK). Sebab, sesuai aturan, untuk pengurusan atau perpanjangan SIM dan SKCK, syarat dasarnya adalah melampirkan KTP.  ”Dengan begitu ketika seseorang kehilangan haknya karena melakukan pelanggaran PSBB, tidak bisa mengurus layanan kepolisian, seperti pengurusan SIM dan SKCK,” ujar Trunoyudo Wisnu Andiko.  Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur bersama Forkopimda Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Gresik, belum lama ini memutuskan PSBB di kawasan Surabaya Raya diperpanjang selama 14 hari lagi. Pertimbangannya karena masih terjadi transmisi lokal, serta jumlah kasus Covid-19 dan angka kematian yang terus meningkat. Selain itu, berdasar kajian epidemiologi, sebanyak 70 persen orang yang terkonfirmasi positif Covid-19, proses infeksinya masih terus berlanjut di atas 14 hari.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=1pxCF-lRa9U  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=FwZZ0oibQEg  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=UszCDXFPpSo

Langgar PSBB Surabaya Raya, KTP Ditahan Enam Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Bandara-Soekarno-Hatta-Kembali-Aktif-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="PENUMPANG PESAWAT: Calon penumpang di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (9/5/2020). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>PENUMPANG PESAWAT: Calon penumpang di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (9/5/2020). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memberlakukan relaksasi di sejumlah layanan publik di tengah penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Langkah tersebut memicu permintaan agar ada kelonggaran serupa pada kegiatan beribadah di rumah ibadah.  Hal itu muncul dalam rapat Komisi VIII DPR dengan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi kemarin (11/6). Menurut anggota DPR Hidayat Nur Wahid, banyak klaster persebaran yang berasal dari pusat keramaian lain di luar tempat ibadah. Bahkan, itu juga terjadi di pabrik rokok.  Selama ini, kata dia, kegiatan masyarakat di pasar, pusat perbelanjaan, dan transportasi umum seperti KRL dan MRT masih ramai. Namun, aktivitas ibadah di masjid atau rumah ibadah lainnya benar-benar dilarang secara keras.  Merujuk pada standar atau fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Hidayat menyebut ada kelompok atau kondisi-kondisi tertentu. Misalnya, untuk wilayah yang masih berstatus hijau, kegiatan beribadah di masjid atau lainnya sebaiknya tetap diperbolehkan. Tentu dengan menerapkan protokol kesehatan.  Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengatakan, relaksasi di masa PSBB seharusnya tidak hanya berlaku untuk transportasi atau pusat perbelanjaan. ’’Tetapi juga untuk tempat ibadah,’’ katanya.  Menurut politikus Partai Golkar itu, perlu ada kajian bersama antara takmir masjid dan gugus tugas Covid-19 setempat. Kajian itu penting untuk memastikan domisili masjid atau rumah ibadah tersebut masuk kategori hijau, kuning, atau merah. Pembuatan kategori yang ideal, kata dia, adalah di lokasi yang spesifik. Misalnya, untuk tingkat kecamatan atau bahkan desa dan kelurahan.  ’’Kemenag harus memperjuangkan ke pemerintah. MUI perlu diajak bicara juga,’’ imbuh Wakil Ketua Komisi VIII DPR Moekhlas Sidik.  Menag Fachrul Razi mengungkapkan, sejatinya Kemenag berniat mengusulkan relaksasi atau kelonggaran beribadah di rumah ibadah. Ketika saat ini ada relaksasi di bidang transportasi dan mal, akan diajukan juga relaksasi di tempat ibadah. ’’Sudah ada idenya. Tapi belum diusulkan,’’ katanya.  Jajaran di Kemenag akan mengkaji secara detail usulan relaksasi beribadah itu. Yang terpenting, lanjut Fachrul, ketika nanti diterapkan relaksasi beribadah di tempat ibadah, umat beragama harus disiplin menjalankan protokol kesehatan. Misalnya, jumlah jamaah tidak perlu banyak-banyak atau jarak saf lebih jauh sampai 2 meter dan wajib memakai masker.  Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Sa’adi menyampaikan apresiasi karena umat beragama selama ini patuh terhadap anjuran beribadah dari rumah. Meski begitu, dia menegaskan bahwa tidak boleh juga tempat ibadah digembok.  Zainut yang juga wakil ketua umum MUI mengatakan, aktivitas di tempat ibadah tetap berjalan. ’’Yang tidak boleh adalah adanya kerumunan,’’ tuturnya. Mobilisasi jamaah di tempat ibadah harus diatur.  Sektor Perhubungan  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/cek-suhu-tubuh-psbb-surabaya.jpg" alt="MENURUN: Petugas memeriksa suhu tubuh pengendara di Jalan Merr, Gunung Anyar, Surabaya, Rabu (29/4/2020). Jelang penerapan PSSB hari kedua jumlah kendaraan luar kota yang melintas di Kawasan itu mengalami penurunan. (Robertus Risky/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>MENURUN: Petugas memeriksa suhu tubuh pengendara di Jalan Merr, Gunung Anyar, Surabaya, Rabu (29/4/2020). Jelang penerapan PSSB hari kedua jumlah kendaraan luar kota yang melintas di Kawasan itu mengalami penurunan. (Robertus Risky/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> PENUMPANG PESAWAT: Calon penumpang di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (9/5/2020). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)  Di sisi lain, relaksasi sudah dilakukan di sektor perhubungan. Moda transportasi boleh melayani mobilitas orang dengan syarat-syarat yang diatur Surat Edaran (SE) Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 (SE Gugus Tugas) tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 pada 6 Mei lalu. Untuk mengatur lebih lanjut, Kementerian Perhubungan telah menerbitkan surat edaran dari para direktur jenderal di lingkungan Kemenhub tentang petunjuk operasional transportasi untuk pelaksanaan pembatasan perjalanan orang dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.  ’’Melalui Surat Edaran Dirjen Perhubungan Darat, Laut, Udara, dan Perkeretaapian, Kemenhub fokus mengendalikan transportasi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk mendukung dan menindaklanjuti SE Gugus Tugas,” kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati kemarin.  SE Dirjen Perkeretaapian yang ditetapkan pada 7 Mei 2020 dan SE Dirjen Perhubungan Darat, Laut, dan Udara yang ditetapkan pada 8 Mei 2020 mulai berlaku pada saat ditetapkan sampai dengan 31 Mei 2020 dan dapat diperpanjang jika diperlukan.  Adita menjelaskan, secara umum SE Dirjen mengatur petunjuk operasional transportasi di setiap moda, baik darat, laut, udara, maupun kereta api, yang menjadi pedoman bagi unsur Kemenhub di lapangan dan seluruh stakeholder. Terkait penyediaan transportasinya, pada moda darat, Kemenhub menyiapkan angkutan bus antarkota antarprovinsi (AKAP) yang akan diberi stiker bertanda khusus. ’’Angkutan AKAP Terbatas dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19” yang dilengkapi QR code dari Perusahaan Angkutan Umum untuk menghindari pemalsuan. ’’Setiap pelanggaran akan ditindak dan dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Adita.  Setelah relaksasi di angkutan umum, perhatian kepada pengemudi harus ditingkatkan. Anggota Komisi V DPR Sigit Sosiantomo meminta Kemenhub mengalokasikan anggaran untuk rapid test bagi sopir dan awak bus serta ABK dalam realokasi APBN 2020.  Surabaya Raya dan Malang Raya  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Ibadah-Di-Masjid-Dery-Ridwansah-2-2.jpg" alt="Warga berjalalan keluar masjid usai shalat Isya di Masjid Agung Al-Ittihad, Kota Tangerang, Banten, Sabtu (25/4/2020). Mentri agama Fachrul Razi menghimbau umat muslim di Indonesia untuk melakukan ibadah Tarawih di rumah guna mencegah risiko penyebaran vi" width="100%">
<figcaption>Warga berjalalan keluar masjid usai shalat Isya di Masjid Agung Al-Ittihad, Kota Tangerang, Banten, Sabtu (25/4/2020). Mentri agama Fachrul Razi menghimbau umat muslim di Indonesia untuk melakukan ibadah Tarawih di rumah guna mencegah risiko penyebaran vi</figcaption>
</figure> MENURUN: Petugas memeriksa suhu tubuh pengendara di Jalan Merr, Gunung Anyar, Surabaya, Rabu (29/4/2020). Jelang penerapan PSSB hari kedua jumlah kendaraan luar kota yang melintas di Kawasan itu mengalami penurunan. (Robertus Risky/Jawa Pos)  Hari ini PSBB Surabaya Raya tahap II mulai berlaku. Tiap-tiap daerah sepakat PSBB diperketat. Kelurahan dan desa menjadi wilayah yang akan disorot.  Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono mengatakan, PSBB tahap II melibatkan babinsa dan bhabinkamtibmas. Satuan tersebut akan turun ke lapangan bersama masyarakat. ”Penerapan di wilayah kelurahan dan desa akan diperketat,” katanya.  Heru juga menyatakan bahwa penerapan jam malam akan diperluas. Petugas pun tidak hanya berpatroli malam. ”Selama 24 jam petugas akan berkeliling menertibkan warga,” tegas dia. Tim gabungan akan mengerahkan anggotanya. Mereka terdiri atas personel TNI dan Polri serta relawan. Sebagaimana sebelumnya, tim gabungan tersebar di semua checkpoint.  Sanksi bagi pelanggar juga diperketat. Nanti ada surat edaran gubernur. Beberapa sanksi bisa diterapkan. Misalnya, penyitaan KTP. Langkah tersebut dianggap paling ideal. ”Warga yang tidak memiliki KTP tidak akan bisa mengurus administrasi lain seperti SIM maupun SKCK,” jelas dia. Surat edaran itu dianggap cukup untuk menjadi dasar penindakan pelanggar di lapangan.  Terkait dengan PSBB di Malang Raya, Kementerian Kesehatan telah memberikan persetujuan. Persiapan PSBB di tiga daerah juga sudah matang. Peraturan bupati dan peraturan wali kota sudah selesai. ”Nanti akan dikirim ke provinsi,” katanya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=1pxCF-lRa9U  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=FwZZ0oibQEg  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=UszCDXFPpSo

DPR Usulkan Relaksasi PSBB di Tempat Ibadah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/PSBB-longgar.jpg" alt="BELUM TERPANTAU: Perbatasan Surabaya– Sidoarjo di Jambangan tidak dilengkapi dengan posko PSBB. Pengendara dari luar kota bebas keluar-masuk lewat jalan tersebut. (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BELUM TERPANTAU: Perbatasan Surabaya– Sidoarjo di Jambangan tidak dilengkapi dengan posko PSBB. Pengendara dari luar kota bebas keluar-masuk lewat jalan tersebut. (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tahap kedua di Surabaya Raya (Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik) yang dimulai besok (12/5) lebih ketat. Terutama dalam penindakan terhadap pelanggar aturan pembatasan. Sanksi bukan sekadar administrasi atau peringatan.  Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyatakan, untuk pelaksanaan PSBB tahap kedua wilayah Surabaya Raya, akan ada peningkatan sanksi yang diterapkan. Pemprov sudah berkoordinasi dengan kepolisian. Salah satunya terkait dengan pelanggaran jam malam.  Masyarakat yang melanggar jam malam akan dikenai sanksi tidak bisa memperpanjang SIM (surat izin mengemudi) selama enam bulan. Hal itu juga berlaku untuk pengurusan SKCK (surat keterangan catatan kepolisian). ’’Jadi, yang melanggar nanti tidak bisa mengurus SKCK selama enam bulan ke depan terhitung sejak tanggal pelanggaran dilakukan,’’ terang dia kemarin (10/5).  Sebagaimana diketahui, tiga daerah yang masuk wilayah Surabaya Raya memberlakukan jam malam sejak pelaksanaan PSBB tahap pertama. Selama pukul 21.00–04.00, masyarakat dilarang berkegiatan di luar rumah. Yang menjadi atensi adalah tempat-tempat nongkrong maupun minimarket yang masih buka pada jam tersebut.  Khofifah berharap masyarakat di wilayah Surabaya Raya lebih disiplin dan patuh terhadap aturan yang ditetapkan. Dengan demikian, persebaran Covid-19 bisa ditekan secara maksimal. ’’Kuncinya ada pada kesadaran masyarakat yang harus terus ditingkatkan,’’ jelas mantan menteri sosial tersebut.  Koordinator Protokol Komunikasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya M. Fikser menyatakan, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri untuk menekan persebaran virus korona jenis baru. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan. ”Yang paling penting harus mau mematuhi imbauan dari pemerintah,” tuturnya kemarin (10/5).  Pihaknya akan menjalin komunikasi lebih lanjut dengan tim gugus tugas yang lain. ”Di dalam gugus tugas ini kan ada banyak pihak. Kami tangani lintas sektor. Tentu teknisnya bakal dibicarakan bersama,” jelas kepala dinas komunikasi dan informatika (diskominfo) tersebut.  Dalam PSBB tahap kedua, kepolisian akan lebih banyak dilibatkan dalam penindakan.  Menurut Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Trunoyudo Wisnu Andiko, polisi tidak bisa menerapkan sanksi selain pasal 93 Undang-Undang Karantina Kesehatan dan pasal 216 KUHP. Sebab, belum ada pijakan hukum atas kebijakan sanksi lainnya. ”Gubernur mengatakan penundaan penerbitan SKCK dan perpanjangan SIM. Jika memang perlu, harus ada peraturan pemerintah, baik dari provinsi maupun bupati atau wali kota,” kata dia.  Sementara itu, penerapan PSBB tahap pertama belum mampu menekan angka persebaran Covid-19 di Sidoarjo. Jumlah warga yang terpapar virus korona jenis baru justru bertambah. Itulah catatan untuk penerapan PSBB tahap kedua yang dimulai besok (12/5).  Kapolresta Sidoarjo Kombespol Sumardji menyebutkan, ada dua wilayah yang menjadi perhatian, yakni Waru dan Taman. Di dua kawasan perbatasan tersebut, jumlah warga yang positif Covid-19 melonjak. ”Target mengurangi persebaran korona meleset,” katanya kemarin (10/5).  Di Waru, misalnya, jumlah warga yang positif tertular korona mencapai 40 orang. Angka itu melampaui wilayah kota. ”Jadi, persebaran korona di Waru betul-betul menjadi momok,” tegasnya.  Kondisi itu tidak jauh berbeda dengan wilayah Taman. Angka warga yang terpapar virus SARS-CoV-2 terus bergerak. Data posko gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 menunjukkan bahwa 22 orang positif korona.  Polresta telah melakukan penelaahan untuk PSBB tahap kedua. Sanksi di dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 32 Tahun 2020 terkait dengan penanganan korona diusulkan untuk direvisi. Namun, Sumardji belum bersedia membeberkannya. ”Kuncinya adalah ketegasan supaya ada efek jera.”  Ketegasan, kata dia, sudah membuahkan hasil. Contohnya, di wilayah kota, warga mematuhi aturan selama penerapan PSBB. Saat jam malam, jarang ada yang keluyuran. Toko, warkop, serta warung makanan pun patuh aturan. Langkah lain adalah meminta bantuan tokoh masyarakat dan pemuka agama. Polresta berharap mereka membantu keberhasilan PSBB.  Penambahan checkpoint juga diperlukan. Menurut Sumardji, masih ada jalan-jalan di Waru dan Taman yang ramai seolah tidak ada PSBB. Rencananya, polisi menggeser checkpoint di zona hijau ke wilayah Waru dan Taman.  Di Gresik, keputusan untuk memperpanjang PSBB diikuti dengan pengetatan di sejumlah checkpoint. Misalnya, saat tim gabungan melakukan razia kendaraan di checkpoint perbatasan Gresik-Lamongan kemarin (10/5). Persisnya di Jalan Raya Duduksampeyan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/rapid-test-gresik-sampoerna.jpg" alt="MASIH MOKONG: Petugas gabungan berpatroli di wilayah hukum Manyar untuk mengawal penerapan PSBB. (Ludry Prayoga/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>MASIH MOKONG: Petugas gabungan berpatroli di wilayah hukum Manyar untuk mengawal penerapan PSBB. (Ludry Prayoga/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> MASIH MOKONG: Petugas gabungan berpatroli di wilayah hukum Manyar mengawal penerapan PSBB. (Ludry Prayoga/Jawa Pos)  Razia tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Gresik AKBP Kusworo Wibowo. Operasi yang dimulai pukul 15.00 itu juga melibatkan anggota BKO Satuan Brimob Polda Jatim. Semua kendaraan dari Lamongan yang hendak masuk ke Duduksampeyan diperiksa secara ketat.  Petugas gabungan sempat menghentikan dua minibus berisi rombongan tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Malaysia yang hendak menuju Nusa Tenggara Barat (NTB). Setelah menjalani pemeriksaan intensif, termasuk pengecekan dokumen penyerta seperti surat keterangan bebas Covid-19, mereka diperbolehkan melanjutkan perjalanan.  Menurut Sahi, salah seorang TKI, dirinya sudah mendapat surat keterangan bebas Covid-19 dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Pontianak. Sahi mengaku hendak pulang ke NTB.  Sementara itu, Kapolres Gresik AKBP Kusworo Wibowo optimistis masyarakat Gresik akan mematuhi aturan selama PSBB tahap kedua. ”Saya kira, sekarang masyarakat sudah mengerti apa yang harus dilakukan. Kemudian, jam malam juga makin tertib. Hanya satu dua yang masih kucing-kucingan. Begitu tahu ada petugas, mereka tutup. Sudah kita berikan teguran,” tegasnya.  Jika masih ada yang bandel, sanksi akan dijatuhkan. ”Nanti diatur lebih dalam lagi teknisnya,’’ kata Kusworo.  PSBB Malang Raya  Usulan PSBB untuk wilayah Malang Raya sudah diajukan ke Kementerian Kesehatan. Sebagai persiapan, Pemprov Jatim akan membangun lumbung pangan di Balai Budaya Kota Malang.  Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengaku sedang memetakan beberapa titik yang bakal dijadikan lumbung pangan di Malang. Untuk sementara, yang sudah disepakati adalah balai budaya. ’’Kita ingin memastikan bahwa stok pangan untuk itu (menghadapi PSBB, Red) sudah siap dan sangat mencukupi,’’ ujarnya.  Namun, ada beberapa hal yang dievaluasi. Berdasar hasil survei dari lumbung pangan Surabaya, masih banyak warga yang memilih belanja offline. Padahal, pemprov sudah menyiapkan jasa antar tanpa biaya dengan jarak maksimal 20 kilometer. ’’Itu sedang kami kaji kembali, apakah jarak antar itu bisa dimaksimalkan lagi,’’ kata Khofifah.  Menurut dia, lumbung pangan itu tidak hanya dipersiapkan untuk PSBB. Tetapi juga menjadi program substitusi dari operasi pasar. ’’Karena situasi seperti ini, kami tidak mungkin melakukan operasi pasar. Jadi, kami menyiapkan lumbung pangan dengan harga barang di bawah pasaran,’’ paparnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=3yevCzxrWLA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=CaPEtmCK5Kg  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=_9F8Pe2Z5VQ

PSBB Surabaya Raya: Melanggar Jam Malam, Tak Bisa Urus SIM dan SKCK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/PSBB-Surabaya.jpg" alt="ILUSTRASI PSBB SURABAYA (Riana Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI PSBB SURABAYA (Riana Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah Surabaya Raya yang meliputi Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik dipastikan tidak berakhir besok (11/5).  Sebab, kemarin (9/5) rapat bersama antara gubernur Jawa Timur (Jatim) dan tiga perwakilan kepala daerah tersebut menyepakati diperpanjangnya masa berlaku PSBB.  PSBB di Surabaya Raya tahap pertama berlangsung 14 hari, mulai 28 April hingga 11 Mei. Menurut Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, kajian epidemiologis menyebutkan bahwa masa inkubasi virus korona tidak cukup 14 hari. ”Karena itu, perlu masa perpanjangan agar PSBB maksimal,” tuturnya di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, kemarin.  Dengan kesepakatan tersebut, PSBB di Surabaya Raya berlanjut mulai 12 hingga 25 Mei mendatang. Merujuk pada kalender nasional, pembatasan untuk menekan persebaran Covid-19 itu berlaku hingga Hari Raya Idul Fitri.  Khofifah menambahkan, PSBB tahap kedua akan berbeda dengan sebelumnya. Sanksi bakal lebih tegas. Dia belum memerinci sanksi yang akan diterapkan. Hanya, beberapa sanksi akan berkaitan dengan kebutuhan administrasi masyarakat.  Sekretaris Kota Surabaya Hendro Gunawan mengatakan, diskusi dan arahan dari tim kajian epidemiologis mengerucut pada perpanjangan masa PSBB. ”Butuh waktu untuk memutus rantai persebaran virus,” ujarnya.  Sementara itu, Plt Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifuddin menjelaskan, perpanjangan PSBB di Sidoarjo disebabkan dua hal. Pertama, selama penerapan PSBB, jumlah warga yang terpapar korona tidak menurun, malah meningkat. Dari data gugus tugas Covid-19, pada hari pertama penerapan PSBB, jumlah warga yang positif korona mencapai 92 orang. Saat ini angkanya melonjak menjadi 152 orang.  Pertimbangan kedua adalah adanya temuan baru. Hasil penelitian terkini, virus SARS-CoV-2 tidak gampang mati. ”Bisa bertahan lebih dari 14 hari,” ucap pria yang akrab disapa Cak Nur itu.  Dalam rapat, kata Cak Nur, gubernur meminta tiga daerah menjalankan enam poin. Di antaranya, PSBB tahap kedua menitikberatkan pada ketegasan bagi yang melanggar aturan. Pemprov juga meminta perubahan SOP di checkpoint. Pemeriksaan harus lebih ketat. Efektivitas penyaluran bantuan juga mendapat perhatian.  PSBB Malang Raya  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/psbb-surabaya-khofifah-750x238.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> KESEPAKATAN BERSAMA: Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa (duduk, dua dari kanan) membahasa PSBB dengan forkopimda dari kota/kabupaten di Surabaya Raya dan Malang Raya di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Sabtu (9/5). (ARISKI/JAWA POS)  Pemprov Jatim akan mengusulkan pelaksanaan PSBB di wilayah Malang Raya ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Hal itu berdasar masukan tim kajian epidemiologis yang memberikan rekomendasi bahwa Malang Raya layak memberlakukan PSBB.  Rapat bersama gubernur Jatim dengan forkopimda dari Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang berlangsung pukul 11.00 kemarin. Rekomendasi kelayakan PSBB dikupas tim kajian epidemiologis. Tim tersebut dipimpin Dr dr Windhu Purnomo, pakar epidemiologi dari Universitas Airlangga.  Windhu menyebutkan, ada tujuh parameter yang menjadi penentu daerah dinyatakan layak PSBB. Antara lain pertambahan kasus, jumlah kematian, dan perbandingan jumlah kasus dengan jumlah penduduk. ”Masing-masing parameter itu memiliki skor,” kata dia. Selanjutnya, skor tujuh parameter tersebut akan dihitung. Posisi Malang Raya mencapai angka 10. Jumlah itu tergolong rawan.  Setelah mendengar penjelasan kajian tersebut, ketiga daerah sepakat untuk menerapkan PSBB. ”Mereka sudah sepakat menerapkan PSBB,” kata Khofifah. Pemprov kini menunggu penyelesaian lampiran-lampiran yang akan disertakan pada usulan PSBB ke Kemenkes.  Ada tahapan yang akan dilewati setelah usulan tersebut diterima. Yakni pembuatan peraturan gubernur, keputusan gubernur, dan peraturan bupati/peraturan wali kota. Aturan tersebut akan disinkronkan sehingga pelaksanaan di lapangan selaras. Mengacu sinkronisasi aturan PSBB Surabaya Raya, dibutuhkan waktu sepekan sejak usulan itu disetujui Kemenkes. Apabila persetujuan dari Kemenkes turun dalam rentang sepekan ke depan, terbuka kemungkinan PSBB Malang Raya berlaku sebelum Lebaran.  Bupati Malang Sanusi mengatakan, awalnya Malang sudah mengusulkan PSBB. Namun belum memenuhi syarat berdasar kajian epidemiologis. Perkembangan terakhir, kondisi di Malang Raya makin parah. ”Kami sudah siapkan penanganan dampak sosialnya,” ucap dia.  Wali Kota Malang Sutiaji menambahkan, sejak awal penanganan wabah korona di Kota Malang sudah sesuai aturan PSBB. Karena itu, dia tidak mempermasalahkan ketika PSBB akan diberlakukan di wilayahnya.  Hal yang sama disampaikan Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko. Dia menegaskan bahwa PSBB hanya pembatasan. Pedagang di pasar tetap bisa berjualan. ”Tapi, mereka harus disiplin mematuhi standar yang ditetapkan,” tuturnya.  Survei PSBB  Kemarin Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyampaikan hasil survei mengenai PSBB. Hasilnya, di antara 18 daerah yang disurvei, termasuk Surabaya, tidak ada satu pun yang bisa dikatakan sukses besar. Sebab, masih banyak pelanggaran yang dilakukan masyarakat terhadap kebijakan tersebut.  Survei tim LSI mengategorisasi penerapan PSBB dalam empat tipologi. Yakni, tipologi A untuk istimewa, B untuk baik, C untuk cukup, dan D untuk penerapan yang kurang. ’’Belum ada satu pun wilayah yang saat ini menerapkan PSBB masuk dalam tipologi A,’’ ungkap pendiri LSI Denny J.A. kemarin.  Paling tinggi, saat ini ada 4 di antara 18 daerah survei yang masuk tipologi B. Yakni, DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bandung Barat. Empat daerah itu mengalami penurunan kasus secara gradual, tapi tidak drastis.  Di kategori C yang penambahan kasusnya cenderung turun tetapi belum konsisten alias terkadang masih naik, ada lima wilayah. Yakni, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang. Sementara itu, Kota Surabaya masuk kategori D. Yakni, wilayah yang grafis kasusnya belum berubah jika dibandingkan dengan masa sebelum PSBB. Bahkan, cenderung naik di beberapa waktu tertentu. Selain Surabaya, ada Provinsi Sumbar, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Cimahi, Kota Pekanbaru, Kota Banjarmasin, dan Kota Tangerang.  Ada beberapa hal yang membuat PSBB tidak bisa berjalan maksimal. Problem utama di daerah adalah pelanggaran dalam hal kegiatan keagamaan dan kegiatan di tempat umum. Belum lagi pasar tradisional yang pengunjungnya masih berjubel.  Sementara itu, pemerintah menekankan bahwa penurunan kurva kasus infeksi korona hanya bisa terjadi jika masyarakat tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=SWYMgjDOgOs  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=qkcLMnmRqJI  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=s7m36DnLRsM

PSBB Surabaya Raya Berlaku hingga Lebaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/psbb-surabaya-tol.jpg" alt="CEK SURAT JALAN: Petugas mendapati beberapa pengendara yang melintasi exit toll Dupak merekayasa surat tugas maupun surat jalan dari kantornya. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>CEK SURAT JALAN: Petugas mendapati beberapa pengendara yang melintasi exit toll Dupak merekayasa surat tugas maupun surat jalan dari kantornya. (Ahmad Khusaini/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masa berlaku pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo tinggal dua hari lagi. Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono menyatakan, sangat mungkin kebijakan itu diperpanjang hingga 14 hari lagi. Heru menegaskan, keputusan memperpanjang atau tidak bergantung pada evaluasi hari terakhir.  Hasil evaluasi sementara, kenaikan kasus korona di Sidoarjo dan Gresik mulai melandai, sedangkan Surabaya masih tinggi. Tapi, hasil tersebut tidak menjadi pijakan utama. ’’Ada faktor lain yang menjadi pertimbangan,’’ katanya. Saat ini tim kajian epidemiologis terus mengevaluasi semua aspek pertambahan kasus Covid-19 di Jawa Timur. Termasuk pertambahan di wilayah Malang Raya. ’’Kalau nanti keputusannya diperpanjang, bisa jadi seiring dengan PSBB Malang Raya,’’ ucapnya.  Pakar kajian epidemiologis dari Universitas Airlangga Dr dr Windhu Purnomo membeberkan beberapa alasan PSBB layak diperpanjang. Idealnya, PSBB berlangsung 14 hari. Dasarnya, durasi tersebut sesuai dengan masa inkubasi terpanjang virus korona. ’’Tapi, jurnal internasional menyatakan masa inkubasi virus korona lebih dari itu,’’ ucapnya.  Dia memerinci perkembangan masa infeksius (bisa menularkan) Covid-19. Dari 100 persen pasien yang terinfeksi, 30 persen merupakan pasien tanpa gejala. Masa infeksiusnya 14 hari. Artinya, selama 14 hari ke depan, dia berpotensi menularkan virus ke orang lain. ’’Alternatif yang harus dilakukan adalah isolasi,’’ katanya.  Lalu, 55 persen pasien mengalami gejala ringan dengan masa infeksius mencapai 21 hari. Lebih lama dibandingkan pasien tanpa gejala. Karena itu, PSBB yang berlangsung hanya 14 hari dianggap belum cukup. ’’Idealnya ada penambahan,’’ tuturnya.  Dia juga menyoroti wilayah Malang Raya. Sebenarnya pertambahan kasus di Kota Malang dan Kota Batu tidak begitu besar. Namun, dua daerah itu berhubungan dengan Kabupaten Malang yang pasien koronanya cukup tinggi. Bahkan, pernah terjadi doubling time atau pertambahan kasus mencapai dua kali lipat. Doubling time itu termasuk salah satu parameter dalam menentukan skor kelayakan penerapan PSBB. ’’Fenomena ini terjadi sampai empat kali,’’ jelas dia.  Faktor lain yang menjadi penentu kelayakan PSBB adalah perbandingan angka konfirmasi dengan jumlah penduduk. Total kasus positif di wilayah Malang Raya hingga 1 Mei mencapai 54 kasus. Lalu, jumlah penduduk Malang Raya sekitar 3,7 juta. Jumlah kumulatif kasus positif dibagi total penduduk, hasilnya 1,5 per 100 ribu penduduk. ’’Idealnya, 1 kasus per 100 ribu penduduk,’’ katanya.  Kemenristek Pilih 17 Ide Inovatif  Sebanyak 17 ide inovatif pemenang Ideathon Indonesia 2020 siap direalisasikan oleh Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN). Dalam waktu maksimal lima bulan, semua ide itu diharapkan bisa diwujudkan untuk mengatasi dampak Covid-19.  Menristek/Kepala BRIN Bambang P.S. Brodjonegoro menuturkan, sejak Covid-19 merebak di Indonesia, Kemenristek/BRIN telah mengambil langkah-langkah cepat. Kendati begitu, masyarakat dirasa perlu dilibatkan. Dia menilai, kemampuan kolektif suatu kelompok akan selalu memberikan hasil dan solusi terbaik. ”Karena itu, kami undang talent berbakat untuk memberikan ide-idenya,” ungkapnya.  Mengusung tema Gotong Royong Melindungi Bangsa dari Covid-19, Ideathon Indonesia 2020 yang dibuka pendaftarannya pada 13 April 2020 berhasil menjaring 5.590 usulan menarik. Mulai ide, solusi, produk, sistem, platform, atau aplikasi mobile maupun web dengan kategori gagasan mengenai pencegahan virus, pengendalian virus, manajemen pelayanan dan perawatan pasien, mitigasi masyarakat, keberlanjutan bisnis, hingga metode pembelajaran jarak jauh yang dapat diimplementasikan dalam waktu dekat.  Sebanyak 17 ide akhirnya terpilih. Mereka lolos karena dinilai logis secara saintifik, secara teknis dapat diterapkan, dan relevan dengan isu Covid-19 saat ini.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=B-KBX0ecQqU  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=DGOLx3aTY6g  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=xzG3Tuhs3Bk

PSBB Surabaya Raya Berpotensi Diperpanjang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PSBB Surabaya Raya

Berita Terkini