<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Screenshot_2020-05-15-16-41-56-263_com.facebook.katana.jpg" alt="Ketua KPU Sumbar Amnasmen dicegat petugas PSBB Kota Padang karena tidak memiliki KTP dengan alamat tinggal di Kota Padang. (Tangkapan layar facebook)" width="100%">
<figcaption>Ketua KPU Sumbar Amnasmen dicegat petugas PSBB Kota Padang karena tidak memiliki KTP dengan alamat tinggal di Kota Padang. (Tangkapan layar facebook)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembelakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Provinsi Sumbar membuat pejabat daerah tidak bisa leluasa beraktivitas, terutama perjalan antarkota.  Ketua KPU Provinsi Sumbar Amnasmen contohnya. Dia terpaksa berurusan dengan petugas di Posko Covid-19 yang berlokasi di Lubuk Paraku, perbatasan Kota Padang-Kabupaten Solok.  Berurusannya Amnasmen pun sempat viral di media sosial facebook sebagaimana video yang diunggah oleh akun bernama Zulkifli Muncak.  Di perbatasan kota itu, Amanasmen saat diperiksa diketahui memiliki KTP dengan alamat Kota Solok. Sedangkan kantornya, KPU Sumbar, di Kota Padang. Ditambah pula ketika diperiksa itu, Amnasmen tidak mengantongi surat tugas yang menyatakan dia harus pulang pergi dari Solok - Padang  Ketika dikonfirmasi, Amnasmen mengatakan kejadian pencegatan itu berlangsung pada Rabu (13/5), sekira pukul 12.00.  Dia menjelaskan, dalam situasi Sumbar yang menerapkan PSBB dirinya tetap harus hadir di kantor KPU Sumbar sebanyak dua hingga tiga kali seminggu. Sementara rumahnya di Solok. Akibatnya dirinya harus pulang pergi Padang-Solok.  Sebagaimana SOP di Posko penanganan covid-19, setiap kendaraan yang masuk dari luar Kota Padang, terutama dari arah Solok, maka harus menjalani pemeriksaan suhu tubuh, mencuci tangan di tempat yang disediakan petugas. "Saya sudah turun dari mobil dan mengikuti ketentuan terkait PSBB. Bahkan suhu tubuh saya ketika 36,3 derajat celcius," ujar Amnasmen kepada JawaPos.com, Jumat (15/5).  Saat pemeriksaan, imbuh mantan Ketua KPU Kota Solok itu, petugas juga menanyakan tujuan perjalanannya. "Saya menjawab dalam rangka dinas di kantor KPU Sumbar dan saya menggunakan kendaraan dinas," ujarnya.  Pemeriksaan Amnasmen pun selesai. Dia pun bersiap melanjutkan perjalanan ke Kota Padang. Sesaat akan melaju, datang seorang petugas perempuan menanyakan pemeriksaan. "Saya jawab sudah ikut diperiksa," kata Amnasmen.  "Semula saya dipersilakan jalan oleh petugas lain, tapi si ibu itu malah menanyakan KTP dan menyuruh saya turun dari mobil. Lantas saya menyerahkan KTP," terangnya.  Ternyata petugas itu menyatakan Amnasmen tidak bisa masuk Kota Padang meskipun untuk kepentingan dinas yang jabatannya Ketua KPU Sumbar. Alasannya, alamat KTP Amnasmen tidak di Kota Padang.  "Hal itulah yang membuat terjadinya dialog yang kurang baik ketika yang bersangkutan meminta surat tugas saya. Petugas itu dengan arogan menyatakan saya tidak boleh masuk Kota Padang," imbuhnya. Padahal ketika itu Amnasmen sudah menawarkan untuk meninggalkan KTP sebagai jaminan akan diantarkannya surat tugas.  Dalam video itu, sang petugas menyilakan Amnasmen untuk mencatat namanya, Rita Sumarni, dan dilaporkan ke Wali Kota Padang Mahyledi Ansharullah.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=KbyvhO2-QLQ  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=vk4Qbj3cRE8  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=u-gHEkGFEE0

Ber-KTP Solok, Ketua KPU Sumbar Dilarang Masuk Kota Padang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/guspardi-gaus-lagi-1.jpg" alt="Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus - For JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus - For JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Relaksasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk sektor transportasi disinyalir dimanfaatkan oknum petugas dan oknum sopir. Akibatnya tidak ada tindakan tegas di lapangan.  Anggota DPR Guspardi Gaus mendapati laporan bahwa ada pembayaran "upeti" dari sopir travel kepada oknum petugas di daerah perbatasan. Temuan pembayaran "upeti" tersebut terjadi di perbatasan Sumbar-Riau. "Kejadian memalukan itu viral di media sosial," ujar anggota Fraksi PAN itu kepada JawaPos.com, Selasa (12/5).  Selain di perbatasan Sumbar-Riau, kata Guspardi, sopir travel menghindari pengejaran petugas untuk bisa lolos membawa pemudik.  Menurut dia, tidak tegasnya penegakan hukum dalam pelaksanaan PSBB di lapangan, terutama mengawasi perlintasan orang di daerah perbatasan karena ada kompromi antara oknum petugas dan sopir. Di samping itu, sopir yang mengangkut pemudik memang membuat berbuat berbagai modus.  "Maka dari itu kami meminta ada ketegasan aparat dan ASN yang ditugaskan di daerah perbatasan. Supaya pelaksanaan PSBB berjalan sesuai dengan harapan," kata Guspardi Gaus.  Dia melihat kemirisan dari pelaksanaan PSBB. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/12/05/2020/dpr-usulkan-relaksasi-psbb-di-tempat-ibadah/">Kebijakan PSBB</a> sudah diberlakukan di tiga provinsi dan 21 kabupaten/kota di Indonesia. Sebagian sudah ada yang menjalankan PSBB pada tahap dua. Namun hasilnya tidak maksimal. Masih banyak terjadi pelanggaran di berbagai daerah di Indonesia, baik dari masyarakat maupun aparat.  Anggota DPR asal Sumbar itu menilai upaya persuasif dan tindakan berupa push up dan putar balik tidak mempan dalam pemberlakuan PSBB. Sanksi itu masih dianggap ringan bagi masyarakat. Terutama bagi sopir yang mengendarai mobil dari daerah zona merah pandemi covid-19. "Padahal penyebaran pandemi covid-19 ini sudah hampir merata di berbagai daerah," ujarnya.  Kabiro Humas Pemprov Sumbar Jasman Rizal ketika diminta konfirmasi soal adanya dugaan oknum petugas menerima "upeti" di daerah perbatasan saat pelaksanaan PSBB menuturkan, sesuai Kemenhub 25 tahun 2020 bahwa aparatur pemda tidak ada bertugas di perbatasan provinsi.  "Kami Pemprov memang tidak terlibat lagi di perbatasan. Ada instansi lain yang berwenang," kata Jasman Rizal kepada JawaPos.com, Selasa (12/5).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=UszCDXFPpSo  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=tMVEV5BGD4A  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=RpIftLg3XD4

Masuk Sumbar, Sopir Bayar "Upeti" ke Oknum Petugas Penjaga PSBB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kunjungan-wisman-di-solok-selatan-turun-drastis_m_205694.jpeg" alt="Kawasan Saribu Rumah Gadang (SRG) di Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, yang menjadi salah satu wisata andalan. (Riki Chandra/Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kawasan Saribu Rumah Gadang (SRG) di Kabupaten Solok Selatan, Sumbar, yang menjadi salah satu wisata andalan. (Riki Chandra/Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) siap diberlakukan di Sumatera Barat (Sumbar) pada Rabu (22/4). Selama pembatasan berlaku, Pemprov Sumbar mengklaim melakukan razia 24 jam untuk lalu lintas keluar masuk daerah tersebut.  Kepala Biro Humas Pemprov Sumbar Jasman Rizal mengklaim, seluruh akses keluar masuk Sumbar via darat dijaga selama 24 jam. Penjagaan berlangsung PSBB berlaku, alias 14 hari. "Mekanismenya berupa razia dengan menggunakan protokol penanganan Covid-19," ujar Jasman saat dihubungi JawaPos.com, Minggu (19/4).  Artinya, di setiap perbatasan melibatkan petugas dari dinas kesehatan yang dilengkapi dengan pakaian alat pelindung diri (APD), dan diperkuat dengan elemen satuan lain. Mulai dari dinas perhubungan (dishub), satpol pp, TNI, dan Polri. Seluruh satuan itu memeriksa ketentuan berkendara bagi setiap orang yang masuk dan keluar dari Sumbar.  Di antaranya, setiap orang harus mengenakan masker, penumpang di kendaraan menerapkan physical distancing (menjaga jarak). Artinya penumpang hanya boleh dimuat 50 persen dari kapasitas mobil.  Eks Kepala Satpol PP Kota Solok itu menyebut, detail aturan PSBB Sumbar bakal disampaikan Gubernur Irwan Prayitno pada Senin (20/4) dalam bentuk peraturan gubernur (pergub).  Sebelumnya, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan bahwa teknis PSBB tidak jauh beda yang telah diterapkan di daerah yang lebih dulu menerapkan PSBB. Seperti di DKI Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi dan Tangerang Raya. Di wilayah tersebut terdapat sejumlah lokasi pengecekan kendaraan.  Irwan menyebut, pada dasarnya PSBB itu tidak melarang orang keluar rumah. Hanya saja tetap meminta masyarakat bertahan di rumah. Alasannya, untuk memutus mata rantai penularan virus korona.  "Sepanjang masih ada yang keluar rumah, maka mata rantai virus sulit diputus," ujar politikus PKS itu. Selama PSBB berlaku, Irwan hanya memboleh pertokoan atau tempat usaha yang menjual kebutuhan pokok. Di luar itu ditutup dan diatur operasionalnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=_7PIIyVIWKk  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=hD3SvAu7K5c  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=YJ-nU7kfVFs

PSBB Berlaku 22 April, Pemprov Sumbar Klaim Razia Perbatasan 24 Jam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/images-22-1.jpeg" alt="Masjid Raya Sumatera Barat atau Masjid Mahligai Minang. (Dok.SimasKemenag)" width="100%">
<figcaption>Masjid Raya Sumatera Barat atau Masjid Mahligai Minang. (Dok.SimasKemenag)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Provinsi Sumbar bersiap memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada Rabu, 22 April 2020. Dalam pelaksanaannya, aturan PSBB di daerah tersebut hampir sama dengan yang berlaku di DKI Jakarta dan kota-kota yang sebelumnya sudah memberlakukan kebijakan serupa.  Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menuturkan, konsep pembatasan selama PSBB berlaku di Sumbar baru difinalisasi bersama bupati dan wali kota setempat pada Senin (20/4).  “Pembatasan itu berarti bukan pelarangan," ujar Irwan Prayitno sebagaimana dilansir Padang Ekspres (Padek), Sabtu (18/4).  Irwan menyebut, bentuk pembatasan itu meminta masyarakat tidak keluar rumah, walaupun mereka tidak dilarang. Semua ketentuan dibuat seragam dan berlaku di seluruh kabupaten/kota.  Politikus PKS itu menyebut, beberapa bentuk pembatasan selama berlakunya PSBB yakni operasional angkutan umum. Jumlah penumpangnnya hanya diboleh 50 persen dari kapasitas. Ketentuan itu juga berlaku untuk kendaraan pribadi.  "Jumlah penumpang kendaraan akan dibatasi sesuai dengan Permenhub. Permenhub kan begitu, dibatasi. Kita mengikuti aturan,” kata Irwan. Ketentuan demikian juga diterapkan di DKI Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.  Selain itu juga menutup dan membatasi jam operasional pasar, tempat hiburan, dan objek wisata. Ada sebagian pasar yang dibatasi waktu operasionalnya dan ada yang benar-benar ditutup. Sedangkan untuk tempat hiburan dan objek wisata ditutup.  "Pasar tidak boleh buka sampai malam, hanya boleh pagi sampai siang. Sudah ada datanya mana pasar yang akan ditutup atau dibatasi jam operasionnya, namun tinggal dimantapkan saja lagi,” imbuhnya.  Menurut gubernur dua periode itu, penanganan Covid-19 hanya akan selesai jika masyarakat tidak lagi keluar rumah.  Sementara sektor usaha yang boleh beroperasi selama PSBB berlaku yakni toko untuk kebutuhan hidup harian atau sembako dan termasuk apotek. Sedangkan tempat usaha yang tidak berhubungan dengan kebutuhan hidup harian ditutup. Bahkan, mal dan pasar hanya boleh menjual kebutuhan pokok.  Kebijakan ini hampir diterapkan juga di daerah yang sudah lebih awal menerapakn PSBB, seperti DKI Jakarta, Bodebek, dan Tangerang Raya.  Sementara untuk sanksi bagi warga yang tidak mematuhi aturan PSBB diserahkan kepada aparat kepolisian. Dalam mendukung PSBB ini, Irwan Prayitno mengerahkan aparat dari unsur Dishub, Satpol PP, TNI, dan Polri

Mulai Berlaku 22 April, Aturan PSBB Sumbar Hampir Sama dengan DKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Himbauan-Menggunakan-Masker-Saat-PSBB-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Petugas memberi himbauan kepada pengguna jalan untuk memakai masker saat dilakukannya Pengawasan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kawasan Jalan Raya Kalimalang, Jakarta, Selasa (14/4/2020). Dalam kegiatan tersebut, petugas gabungan m" width="100%">
<figcaption>Petugas memberi himbauan kepada pengguna jalan untuk memakai masker saat dilakukannya Pengawasan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kawasan Jalan Raya Kalimalang, Jakarta, Selasa (14/4/2020). Dalam kegiatan tersebut, petugas gabungan m</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Beberapa daerah telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam menghadapi pandemi virus Korona. Juru Bicara Pemerinta‎h untuk Covid-19, Achmad Yurianto mengatakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah menyetujui satu kota dan satu provinsi baru di Indonesia untuk menerapkan PSBB.  "(Menyetujui) Provinsi Sumatera Barat dan Kota Tegal untuk (menerapkan, Red) PSBB," ujar Yuri di Kantor BNPB, Jakarta, Sabtu (18/4).  Yuri mengimbau kepada masyarakat untuk mematuhi imbauan-imbauan dari pemerintah yang berkaitan dengan PSBB ini.  "Sebaran virus ini bisa dikendalikan dalam seminggu atau dua minggu yang akan datang," ungkapnya.  Dengan demikian, sudah ada 15 daerah yang menerapkan PSBB.  Daerah-daerah yang sebelumnya sudah menerapkan PSBB lebih dulu adalah Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten dan Kota Bogor‎, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kota dan Kabupaten Bandung, Kota Pekanbaru, dan Kota Makassar.

Usai Makassar-Pekanbaru, PSBB Siap Diterapkan di Sumbar dan Tegal

psbb sumbar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#psbb sumbar

Berita Terkini

Ber-KTP Solok, Ketua KPU Sumbar Dilarang Masuk Kota Padang

Masuk Sumbar, Sopir Bayar "Upeti" ke Oknum Petugas Penjaga PSBB

PSBB Berlaku 22 April, Pemprov Sumbar Klaim Razia Perbatasan 24 Jam

Mulai Berlaku 22 April, Aturan PSBB Sumbar Hampir Sama dengan DKI

Usai Makassar-Pekanbaru, PSBB Siap Diterapkan di Sumbar dan Tegal

Download Aplikasi JawaPos.com