<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Menteri-Koordinator-Bidang-Perekonomian-Airlangga-Hartarto-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah melalui Menteri Perekonomian yang sekaligus menjabat sebagai  Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto menyampaikan, program Pembatasan baru atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mulai diberlakukan hari ini, di sebagian wilayah Pulau Jawa dan Bali.  "Atas intruksi Mendagri telah ditindaklanjuti dengan surat masing masing kepala daerah dari 7 provinsi dan kepala daerah mengatur 73 provinsi, kabupaten, dan kota," ujarnya secara virtual, Senin (11/1).  Airlangga mengatakan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta kesadaran masyarakat untuk menerapkan disiplin protokol Covid-19. Hal itu didukung oleh operasi yustisi oleh unsur polisi, Satpol PP, dan TNI akan diberlakukan untuk memantau tingkat kepatuhan protokol kesehatan di lapangan.  "Tentu kedisiplinan ditegaskan dan kedisiplinan ini harus dengan operasi yustisi dari polisi, Satpol PP, maupun TNI," tuturnya.  Airlangga meminta agar masyarakat tidak melakukan kegiatan yang memicu kerumunan orang sebab kerumunan menjadi faktor penyebaran virus Covid-19. ”Salah satu yang bapak presiden mengingatkan, kalau kedisiplinan itu dalam beraktivitas,” imbuhnya.  Bahkan, Jokowi juga mengingatkan termasuk dalam kegiatan olahraga pun disiplin protokol Covid-19 senantiasa diterapkan.  "Kalau olahraga tidak dilarang, misalnya, bersepeda tidak dilarang, tapi saat selesai bersepeda, kerumunannya yang dilarang. Demikian juga kegiatan olahraga saat olahraga yang harus kita waspadai adalah kumpulnya setelah atau sebelum olahraga yang harus mengikuti protokol kesehatan," jelasnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/11/01/2021/hari-ini-kemenhub-lakukan-test-antigen-acak-ke-penumpang-bus/">Hari Ini Kemenhub Lakukan Test Antigen Acak Ke Penumpang Bus</a>  Di samping itu, lanjutnya, penambahan kapasitas Rumah Sakit (RS) dan tenaga kesehatan akan ditingkatkan untuk penanganan Covid-19, termasuk kesiapan proses vaksinasi.  PPKM yang diberlakukan hingga tanggal 25 Januari 2021, kata Airlangga, diharapkan dapat menurunkan kurva kematian serta tingkat penularan. Sebab, puncak kenaikan angka Covid-19 masih ada dalam pekan ini setelah masyarakat melalukan berpergian pada libur panjang Nataru.  Berikut daftar wilayah yang memberlakukan PPKM :  Provinsi DKI Jakarta 1. Kabupaten Kepulauan Seribu 2. Kotamadya Jakarta Utara 3. Kotamadya Jakarta Barat 4. Kotamadya Jakarta Timur 5. Kotamadya Jakarta Selatan 6. Kotamadya Jakarta Pusat  Provinsi Banten 1. Kabupaten Tangerang 2. Kota Tangerang 3. Kota Tangerang Selatan  Provinsi Jawa Barat 1. Kabupaten Bekasi 2. Kota Bekasi 3. Kabupaten Bogor 4. Kota Bogor 5. Kota Depok 6. Kota Bandung 7. Kabupaten Bandung 8. Kota Cimahi 9. Kabupaten Bandung Barat 10. Kabupaten Sumedang 11. Sukabumi 12. Cirebon 13. Kabupaten Garut 14. Kabupaten Karawang 15. Kabupaten Kuningan 16. Kabupaten Ciamis 17. Kabupaten Majalengka 18. Kabupaten Subang 19. Tasikmalaya 20. Kabupaten Banjar  Provinsi Jawa Tengah 1. Kota Semarang 2. Kabupaten Semarang 3. Kota Salatiga 4. Kabupaten Demak 5. Kabupaten Grobogan 6. Kota Surakarta 7. Kabupaten Sukoharjo 8. Kabupaten Boyolali 9. Kabupaten Karanganyar 10. Kabupaten Sragen 11. Kabupaten Klaten 12. Kabupaten Wonogiri 13. Kabupaten Purbalingga 14. Kabupaten Cilacap 15. Kabupaten Banjarnegara 16. Kabupaten Kebumen 17. Kota Magelang 18. Kabupaten Kudus 19. Kabupaten Rembang 20. Kabupaten Pati 21. Kabupaten Brebes  Provinsi Jawa Timur 1. Kota Surabaya 2. Sidoarjo 3. Gresik 4. Kota Malang 5. Kota Batu 6. Kota Madiun 7. Lamongan 8. Ngawi 9. Blitar  Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 1. Kota Yogyakarta 2. Kabupaten Bantul 3. Kabupaten Gunungkidul 4. Kabupaten Sleman 5. Kabupaten Kulonprogo  Provinsi Bali 1. Kota Denpasar 2. Kabupaten Badung 3. Kabupaten Gianyar 4. Kabupaten Klungkung 5. Kabupaten Tabanan.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/2CLJKNrArZk

Ini Daftar Wilayah Pemberlakuan PPKM Mulai Hari Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/ali-sahab.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>PEMERINTAH akhirnya memutuskan untuk memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Jawa dan Bali. Keputusan itu merespons kecenderungan meningkatnya jumlah orang yang terpapar Covid-19 setiap hari. Misalnya, pada 6 Januari lalu, jumlah kasus baru mencapai angka 8.854 dengan total kasus 788.402.  PSBB diterapkan pemerintah karena tingkat kematian nasional mencapai 3 persen, sedangkan tingkat kesembuhan di bawah 82 persen. Kegiatan di tempat kerja pun dibatasi lagi dengan memberlakukan work from home. Pemerintah juga mengharuskan pusat perbelanjaan buka hanya sampai pukul 19.00.  Untuk memonitor imbauan di atas, pemerintah meningkatkan operasi yustisi yang dilaksanakan satpol PP dan TNI. Pendisiplinan masyarakat dengan menggunakan kekuasaan ini disebut biopower. Kehadiran kekuasaan semacam itu dalam pendisiplinan masyarakat sangat penting karena penerapan protokol kesehatan merupakan hal baru.  Razia penerapan protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak,dan mencuci tangan) sebenarnya pernah dilakukan pemerintah daerah. Namun, semakin ke sini, razia itu jarang dilakukan. Kontrol kepada masyarakat pun terasa hilang. Kondisi ini harus menjadi evaluasi bersama bahwa dibutuhkan kerja sama untuk melawan Covid-19. Mulai pemerintah, masyarakat, komunitas, hingga influencer.  Diakui atau tidak, penanganan Covid-19 di Indonesia dihadapkan pada kondisi serbadilematis dan penuh keterbatasan. Pemerintah harus merealokasi anggaran dalam jumlah besar untuk masalah kesehatan. Pada saat yang sama, pertumbuhan ekonomi harus tetap terjaga. Permasalahan yang tak kalah pelik, penanganan pandemi harus dilakukan dengan cepat dalam kondisi infrastruktur kesehatan yang terbatas.  Karena itulah, paling realistis dan mudah untuk dilakukan dalam jangka pendek adalah mendisiplinkan gerakan 3M. Tinggal menjaga agar masyarakat benar-benar disiplin dalam menerapkan gerakan tersebut.  Perlu Biopower  Biopolitik adalah rasionalitas politik yang menjadikan administrasi kehidupan dan populasi sebagai subjeknya. Hal ini untuk memastikan, menyokong, dan multiply life. Sedangkan biopower adalah cara biopolitik diterapkan dalam masyarakat yang melibatkan kekuasaan. Biopolitik berurusan dengan penduduk. Baik penduduk dalam konteks masalah biologis maupun masalah kekuasaan. Operasi yustisi satpol PP dan unsur TNI adalah bentuk dari cara biopower.  Contoh lain pendisiplinan yang dilakukan pemerintah adalah program keluarga berencana (KB). Pemakaian alat kontrasepsi dinilai berhasil mengendalikan kelahiran dan jumlah penduduk.  Dalam konteks pademi, pelibatan aparat TNI untuk mendisiplinkan masyarakat di era new normal perlu didukung. Namun, caranya perlu dipikirkan dengan matang. Misalnya, dengan konsep panopticon yang dikemukakan Foucault pada 1975 sebagai metafora pendisiplinan masyarakat modern dengan disiplin dan hukuman. Jeremy Bentham pada abad ke-18 mengilustrasikan panopticon sebagai sebuah bangunan (penjara). Bentuknya melingkar dengan pengawasan tunggal yang berada di tengah.  Pengawas bisa mengawasi semua narapidana, tapi narapidana tidak mengetahui bahwa sedang diawasi. Tujuan akhir panopticon yang digagas Foucault adalah kepatuhan dan utilitas dalam sistem. Panopticon tidak harus dimaknai sebagai bangunan, tapi bisa juga sebagai mekanisme kekuasaan dan diagram teknologi. Konsep ini bisa diterapkan dalam penerapan protokol kesehatan.  Mengawasi masyarakat tanpa merasa diawasi menjadi tantangan bagi pemerintah. Menurut Foucault, pendisiplinan bisa dilakukan dengan kekuasaan dan penggunaan teknologi. Sehingga ’’eksekusi publik’’ dan ’’rasa sakit’’ perlahan dihilangkan sebagai hukuman dalam masyarakat. Benang merah pernyataan Foucault adalah penerapan protokol kesehatan tanpa intimidasi dan represif.  Panopticon yang digambarkan Jeremy Bentham pun tidak terlepas dari kritik. Salah satunya dari Shirley Robin Letwin. Penjara panopticon adalah perangkat efisiensi mengerikan yang tidak meninggalkan ruang bagi manusia. Pelibatan TNI dalam pendisiplinan penerapan protokol kesehatan pastinya nanti menimbulkan pro dan kontra.  Humanis dan Partisipatif  Penggunaan kekuasaan dalam pendisiplinan masyarakat di era new normal diharapkan lebih humanis, bukan represif. Hal ini bisa menjadi kunci keberhasilan penerapan protokol kesehatan. Evaluasi penerapan PSBB yang pernah dilakukan memang menunjukkan masih ada masyarakat yang kurang mematuhi protokol kesehatan. Meski demikian, aparat perlu menghindari cara-cara represif, termasuk dalam bentuk verbal.  Dengan cara itu, masyarakat diharapkan mematuhi protokol kesehatan penuh kesadaran murni dan riang gembira. Mengubah perilaku memang butuh waktu. Namun, jika penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan persuasif dan humanis, masyarakat akan menerima dengan lebih simpatik.  Selain dilakukan TNI, Polri, dan pemerintah daerah, pengawasan kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan perlu melibatkan masyarakat. Artinya, masyarakat tidak hanya menjadi objek pendisiplinan, tapi juga menjadi subjek. Masyarakat bisa aktif dalam melakukan pengawasan dan sosialisasi penerapan protokol kesehatan di daerah zona merah. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi penerapan protokol kesehatan akan meringankan beban pemerintah.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/nasional/07/01/2021/surabaya-tolak-psbb-jawa-bali-selama-2-pekan-ini-respons-satgas-pusat/">Surabaya Tolak PSBB Jawa-Bali Selama 2 Pekan, Ini Respons Satgas Pusat</a>  Penguatan nilai-nilai sosial masyarakat dan pelibatan seluruh stakeholder juga menjadi kunci. Salah satu stakeholder potensial penerapan protokol kesehatan adalah suporter sepak bola. Ada The Jak Mania, Bonek, Bobotoh, Aremania, Panser Biru Snex, dan lain-lain. Kelompok suporter selama ini belum tersentuh dalam kebijakan penanganan Covid-19.  Pemerintah harus merangkul para suporter untuk deklarasi gerakan bersama melawan Covid-19. Di setiap rukun tetangga (RT) dibentuk suporter peduli Covid-19 yang disertai koordinator di tiap kelurahan atau desa. Nilai positif yang bisa dimanfaatkan dari suporter sepak bola adalah loyalitas dan esprit de corps. Jadi, suporter sepak bola menjadi panopticon di tempat tinggal masing-masing. (*)  <hr />  *) Ali Sahab, Dosen Ilmu Politik &amp; Sekretaris Pusat Komunikasi dan Informasi Publik (PKIP) Universitas Airlangga  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=eQbC8aSG32k

PSBB Jawa-Bali Tak Berarti tanpa Biopower

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/OTG.jpg" alt="Ilustrasi memerangi virus Korona (Adnan Reza Maulana/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi memerangi virus Korona (Adnan Reza Maulana/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemprov Jatim mengikuti ketetapan pemerintah pusat terkait rencana penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kebijakan itu berlaku di Surabaya Raya dan Malang Raya.  Penetapan disampaikan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta kemarin. ”Dua wilayah ini (Malang Raya dan Surabaya Raya, Red) mendapat atensi dari pemerintah pusat,’’ katanya di Kantor Gubernur Jatim, Jumat (8/1).  Lelaki dengan bintang dua tersebut menegaskan, pemerintah memiliki data tersendiri tentang Surabaya Raya dan Malang Raya. Karena itu, dua wilayah tersebut dianggap perlu penerapan PSBB.  Nico menambahkan, PSBB memang diterapkan pada dua wilayah tersebut. Tapi, pelaksanaannya diharapkan berlangsung di semua daerah. Misalnya, pembatasan aktivitas dan disiplin menerapkan standar protokol kesehatan. ”Kami akan meningkatkan yustisi di masyarakat,’’ tegasnya.  Dia menjelaskan beberapa aturan yang diberlakukan selama dua pekan sejak 11 Januari nanti. Antara lain, aktivitas pertokoan, perkantoran, dan sejenisnya berhenti pukul 19.00. Kebijakan tersebut hampir sama dengan penerapan jam malam. ”Tidak ada aktivitas lagi setelah jam itu,” ucapnya.  Sebelumnya, Pemkot Surabaya mengajukan keberatan terhadap instruksi tersebut. Sebab, berdasar peta zona risiko, wilayah Surabaya Raya masuk zona oranye. Begitu juga dengan Malang Raya, semuanya masuk zona oranye.  Sementara itu, daerah di Jawa Timur yang masuk zona merah ada tiga. Yakni, Blitar, Ngawi, dan Lamongan. Namun, pemerintah pusat justru tidak menerapkan pada tiga daerah tersebut.  Penambahan kasus tertinggi kemarin adalah Kota Mojokerto. Ada 74 kasus positif di kota tersebut. Berbeda dengan Surabaya yang hanya 42 kasus positif, Sidoarjo 29 kasus, dan Gresik 18 kasus positif. Penambahannya tidak setinggi daerah lain yang tidak ditetapkan pemberlakuan PSBB.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/surabaya/08/01/2021/ringgo-ngaku-manajer-proyek-tol-pesan-semen-rp-15-m-tapi-tidak-bayar/">Ringgo Ngaku Manajer Proyek Tol, Pesan Semen Rp 1,5 M Tapi Tidak Bayar</a>  Di sisi lain, Gubernur Khofifah Indar Parawansa resmi menerapkan PSBB di lingkungan pemprov. Orang nomor satu di Jatim tersebut telah mengeluarkan surat edaran bernomor 800/120/204.3/2021.  Lewat kebijakan itu, setiap hari hanya 25 persen ASN yang beraktivitas di kantor. Selebihnya bekerja dari rumah. Sistem tersebut berlangsung secara bergantian. Surat edaran tersebut ditindaklanjuti kepala daerah di Jawa Timur. Terutama, daerah yang memberlakukan PSBB.  ---  PENERAPAN PSBB DI JATIM  Daerah yang diberlakukan:  - Surabaya Raya (meliputi Surabaya, Sidoarjo, Gresik)  - Malang Raya (meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu)  Pembatasan Meliputi:  - Aktivitas saat malam  - Jumlah personel di lingkungan kerja  - Pelanggaran disiplin protokol kesehatan  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=C1yV8JP9OMo

Surabaya dan Malang Raya Tetap PSBB, Berlaku Mulai 11 Januari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/IMG-20201120-WA0008.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolri Jenderal Pol Idham Azis kembali menerbitkan Surat Telegram Rahasia (TR) untuk merespons kebijakan pemerintah yang menerapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa-Bali. Dalam TR sejumlah perintah diberikan oleh Idham Azis kepada seluruh Kapolda.  TR tertuang dalam nomor ST/13/I/OPS.2./2021 tertanggal 7 Januari 2021. Surat ditandatangani oleh Kabaharkam Polri, Komjen Pol Agus Andrianto.  Dalam telegram ini memuat 5 poin penting. Muali dari pengetatan operasi yustisi dalam rangka penerapan protokol kesehatan selama PPKM dilaksanakan, hingga edukasi masyarakat.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/08/01/2021/jawa-bali-psbb-penyekatan-kendaraan-masuk-jakarta-tak-diterapkan/">Jawa-Bali PSBB, Penyekatan Kendaraan Masuk Jakarta Tak Diterapkan</a>  "Surat Telegram ini bersifat perintah untuk dilaksanakan," kata Agus dalam keterangan tertulis, Jumat (8/1).  Berikut 5 poin telegram Kapolri untuk para Kapolda:  1. Melakukan komunikasi, koordinasi, dan mendorong pihak Pemda (Kepala Daerah) untuk mengatur secara spesifik PPKM dimaksud sampai dengan penerapan sanksi melalui Perda.  2. Meningkatkan kegiatan Satgas II (Pencegahan) Operasi Aman Nusa II melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi untuk membangun kesadaran masyarakat dengan melibatkan seluruh potensi masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media sosial, media cetak, dan elektronik.  3. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Pemda, TNI, dan stakeholder lainnya untuk melaksanakan pengetatan pengawasan dalam penerapan protokol kesehatan dengan meningkatkan pelaksanaan Operasi Yustisi.  4. Melakukan pengawalan dan pengawasan serta mendorong pihak Pemda untuk mengakselerasi pelaksanaan belanja barang maupun modal, penyaluran seluruh program bantuan sosial pemerintah serta memberikan kemudahan investasi dan kegiatan usaha terutama pada triwulan I tahun 2021 dalam rangka mendukung program pemulihan perekonomian nasional.  5. Mempelajari dan memahami serta mengikuti perkembangan rencana pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang diprogramkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan untuk selanjutnya melakukan koordinasi dengan Pemda, TNI, dan stakeholder lainnya dalam rangka persiapan pelaksanaannya di wilayah masing-masing.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=TDGOnkLBmCg

5 Poin Telegram Kapolri Soal PSBB Jawa-Bali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/PSX_20210107_061247.jpg" alt="Warga melinmtas di kawasan Sudirman di a Jakarta, Rabu (6/1/2021). Pemerintah membatasi kegiatan masyarakat dengan merujuk pada aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penularan virus corona (Covid-19) di seluruh provinsi di Pulau Jaw" width="100%">
<figcaption>Warga melinmtas di kawasan Sudirman di a Jakarta, Rabu (6/1/2021). Pemerintah membatasi kegiatan masyarakat dengan merujuk pada aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penularan virus corona (Covid-19) di seluruh provinsi di Pulau Jaw</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah akan melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali. Kebijakan ini untuk menekan penyebaran Covid-19.  Terkait itu, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, pihaknya belum berencana menerapkan penyekatan kendaraan yang masuk wilayah DKI Jakarta. Pembatasan kegiatan ini hanya diterapkan di lingkungan dalam kota.  "Tidak ada pembatasan mobilitas yang ada kan. Artinya begini karena sudah dibatasi WFH (work from home) 75 persen, artinya yang perlu diawasi adalah pengawasan kantor-kantor," kata Sambodo Purnomo saat dihubungi, Jumat (8/1).  Sambodo hanya meminta kepada perusahaan untuk menaati kebijakan bekerja dari rumah. Dengan begitu, arus lalu lintas akan berkurang. Dan kegiatan masyarakat di luar rumah juga berkurang.  "Harus kalau itu diberlakukan nanti 11 Januari kantor-kantor 75 persen (WFH), arus lalu lintas akan semakin lancar dan angkutan umum menjadi longgar," imbuhnya.  Di sisi lain, Polda Metro Jaya masih terus melakukan koordinasi dengan jajaran Pemprov DKI Jakarta. Sehingga kebijakan final untuk menindaklanjuti keputusan pemerintah pusat bisa disampaikan kepada publik.  "Nanti kita koordinasi dengan Dishub dengan Pemda DKI kira-kira apakah ada perubahan dari hal ini apa yang perlu dilakukan. Pasti sebelum tanggal 11 Januari biasanya tanggal 9 atau 10 Januari itu keluar statement terkait kebijakan transportasi," tandas Sambodo.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/07/01/2021/psbb-jawa-bali-berlaku-11-25-januari-sekolah-tetap-online/">PSBB Jawa-Bali Berlaku 11-25 Januari, Sekolah Tetap Online</a>  Seperti diketahui, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah melakukan pembatasan kegiatan untuk Pulau Jawa dan Bali. ’’Jadi penerapan pembatasan secara terbatas tersebut dilakukan di provinsi Jawa-Bali,’’ ujar Airlangga dalam konfrensi persnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/1).  Pembatasan kegiatan tersebut dilakukan merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. ’’Pembatasan ini kami tegaskan bukan pelarangan kegiatan,’’ katanya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=TDGOnkLBmCg

Jawa-Bali PSBB, Penyekatan Kendaraan Masuk Jakarta Tak Diterapkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Menteri-Koordinator-Bidang-Perekonomian-Airlangga-Hartarto-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure><h3>Sempat Anjlok, IHSG Kini Membaik Lagi</h3> JawaPos.com – Pemerintah telah memutuskan untuk membatasi kegiatan masyarakat di Jawa dan Bali pada 11–25 Januari. Seiring dengan itu, istilah pembatasan sosial berskala besar (<a href="https://www.jawapos.com/tag/psbb-jawa-bali/">PSBB</a>) tak lagi digunakan. Pemerintah membikin istilah baru. Yakni, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).  Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) <a href="https://www.jawapos.com/tag/airlangga-hartarto/">Airlangga Hartarto</a> menyebutkan, PPKM berbeda dengan PSBB. ’’Ditegaskan bahwa ini bukan pelarangan kegiatan masyarakat. Kedua, masyarakat jangan panik. Ketiga, kegiatan ini adalah mencermati perkembangan Covid-19 yang ada,’’ ujarnya secara virtual kemarin (7/1).  Dia menjelaskan, peran pemda dalam PPKM sangat menentukan. Gubernur akan memutuskan wilayah mana saja yang akan dilakukan pembatasan. Perbedaan lainnya terkait dengan inisiatif. Pada PSBB, inisiatif awal pengajuan pembatasan ada pada pemda. Sedangkan PPKM ada pada pemerintah pusat.  Pemerintah pusat menetapkan kriteria awal untuk dilakukan pembatasan. Kemudian, daerah yang masuk kriteria harus menerapkan PPKM tersebut. Menurut Airlangga, Presiden Joko Widodo telah berkoordinasi dengan para gubernur. ’’Sanksi akan langsung berlaku dari pemerintah daerah, pemerintah pusat akan membantu operasi yustisi bersama pihak kepolisian,’’ tuturnya.  Ketum Partai Golkar itu juga mengatakan, PPKM membawa sentimen positif bagi indeks harga saham gabungan (IHSG). Dia optimistis PPKM tak akan mengganggu target-target ekonomi yang sudah dicanangkan. Sebab, dinamika pasar modal maupun nilai tukar rupiah terbilang lebih stabil.  ’’Kita melihat January effect di pasar modal dan pasar modal sempat turun sedikit, tapi sesudah pemerintah menjelaskan, kini naik kembali. <a href="https://www.jawapos.com/tag/ihsg/">IHSG</a> sudah tembus 6.100, lalu rupiah menguat dan dua itu yang menunjukkan confidence pasar,’’ jelasnya.  Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyatakan, durasi pembatasan dikembalikan kepada daerah masing-masing. ”Dapat diperpanjang lagi oleh daerah masing-masing,” ucapnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/finance/07/01/2021/ihsg-positif-analis-pasar-tak-terlalu-khawatir-dengan-psbb-kali-ini/">IHSG Positif, Analis: Pasar Tak Terlalu Khawatir dengan PSBB Kali Ini</a>  Pada tahap awal, pembatasan akan dilakukan di ibu kota tujuh provinsi di Jawa dan Bali. Juga, di kabupaten atau kota yang berbatasan dengan ibu kota tujuh provinsi itu. Di DKI Jakarta, pembatasan kegiatan ditetapkan di seluruh wilayah. Jawa Barat akan diprioritaskan pada wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cimahi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan wilayah Bandung Raya. Banten dengan prioritas wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.  Di Jawa Tengah, pembatasan difokuskan pada wilayah Semarang Raya, Banyumas Raya, Kota Surakarta, dan sekitarnya. Lalu, di DI Jogjakarta, seluruh wilayah akan memberlakukan pembatasan kegiatan. Di Jawa Timur, pembatasan akan difokuskan pada Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Malang. Terakhir, Bali dengan prioritas wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/07/01/2021/tak-semua-wilayah-jawa-bali-kena-psbb-airlangga-jelaskan-kriterianya/">Tak Semua Wilayah Jawa-Bali Kena PSBB, Airlangga Jelaskan Kriterianya</a>  Gubernur dapat menetapkan kabupaten atau kota lain yang akan diberlakukan PPKM. Tentu dengan mempertimbangkan parameter yang sudah ditentukan. Kemudian, diatur lebih lanjut dalam perubahan peraturan kepala daerah.  Menteri dalam negeri akan menerbitkan instruksi yang mengatur PPKM. Kepala daerah diminta membuat peraturan kepala daerah secara lebih spesifik.  Pemprov DIJ Pilih PTKM  Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) juga memiliki istilah baru. Namanya pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat, disingkat PTKM. Hal itu tertuang dalam Instruksi Gubernur DIJ Nomor 1/INSTR/2021.  Sekretaris Provinsi DIJ Kadarmanta Baskara Aji menegaskan bahwa instruksi Gubernur Sri Sultan Hamengku Buwono (HB X) tersebut berlaku di seluruh wilayah di DIJ. ”Kami sudah rapat dengan wali kota maupun bupati, sepakat soal itu,” katanya seperti dilaporkan Jawa Pos Radar Jogja kemarin (7/1).  Ada delapan poin dalam instruksi gubernur tersebut. Poin pertama adalah pembatasan kegiatan perkantoran dengan menerapkan work from home (WFH) sebesar 50 persen dan work from office (WFO) juga 50 persen. Kebijakan itu agak berbeda dengan surat edaran pemerintah pusat yang meminta WFH diberlakukan sebanyak 75 persen.  Menanggapi hal tersebut, Aji menyatakan bahwa DIJ punya kearifan lokal sendiri. Dia juga ingin pelayanan kepada masyarakat tetap bisa optimal. ”Tentu dengan protokol kesehatan yang ketat,” katanya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/07/01/2021/bukan-melarang-airlangga-minta-masyarakat-tidak-perlu-plesiran-dulu/">Bukan Melarang, Airlangga Minta Masyarakat Tidak Perlu Plesiran Dulu</a>  Sementara itu, hingga kemarin Pemprov Jatim belum merumuskan konsep PPKM. Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menyatakan, pihaknya masih menunggu surat resmi dari pusat. Langkah tersebut sesuai dengan instruksi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang sedang menjalani isolasi mandiri. Hari ini pemprov akan menggelar rapat bersama dengan forkopimda. ’’Hasilnya akan disampaikan,’’ katanya.  Dari Jawa Tengah, Jawa Pos Radar Semarang melaporkan, <a href="https://www.jawapos.com/tag/wali-kota-semarang/">Wali Kota Semarang</a> Hendrar Prihadi telah merumuskan konsep pengetatan aturan pembatasan kegiatan masyarakat (PKM). ’’Pemkot Semarang akan menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat dengan pengetatan PKM, dengan penyesuaian yang telah kita bahas bersama forkopimda,’’ kata Hendrar sebagaimana dilansir Jawa Pos Radar Semarang.  Sejumlah revisi dan penyesuaian pada aturan PKM tersebut, antara lain, sistem kerja yang sebelumnya hanya menetapkan 50 persen pekerja untuk work from home (WFH) kini menjadi 75 persen, mengacu kebijakan pusat. ’’Namun, apabila ada yang jumlahnya tidak bisa diberlakukan 75 persen WFH, kami akan mengatur pengurangan jam kerja. Menjadi jam 08.00 sampai 14.00,’’ terangnya.  Di Bali, <a href="https://www.jawapos.com/tag/gubernur-bali/">Gubernur Wayan Koster</a> telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 (SE 01/2021). Edaran itu diterbitkan Rabu malam (6/1) atau beberapa jam setelah rapat terbatas antara presiden, para menteri, dan para gubernur se-Indonesia secara virtual. Sayang, Koster enggan memberikan keterangan secara langsung perihal surat edaran tersebut. ’’Kan saya sudah keluarkan surat edaran. Di situ saja lihat. Baca sendiri. Kan sudah ada,” ucap Koster dengan singkat kepada Bali Express. Surat edaran itu berisi delapan poin. Pada poin ketujuh, isinya mempertegas soal PKM di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=TDGOnkLBmCg

PSBB Diganti PPKM, Prioritas di Ibu Kota Tujuh Provinsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/IHSG-Naik-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (25/9/2020). IHSG kembali bangkit setelah empat hari berturut-turut berada di zona merah dengan ditutup menguat 103,03 poin atau 2,13 persen ke posisi 4.945,79. Fo" width="100%">
<figcaption>Layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (25/9/2020). IHSG kembali bangkit setelah empat hari berturut-turut berada di zona merah dengan ditutup menguat 103,03 poin atau 2,13 persen ke posisi 4.945,79. Fo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Analis pasar modal Hans Kwee menilai, PSBB Jawa-Bali yang tidak terlalu ketat meredakan kekhawatiran pasar saham. Seperti ketentuan work from home (WFH), aktivitas perkantoran yang dibatasi 75 persen, dan mal yang masih beroperasi hingga pukul 19.00 WIB. Artinya, masih ada kegiatan ekonomi yang berjalan.  "Pasar yang tidak terlalu khawatir itu sehingga membuat IHSG kembali rebound," kata Hans kepada Jawa Pos, Kamis (7/1).  Meski memang pada perdagangan Rabu (6/1) lalu, IHSG terkoreksi ke level 6.058,33 akibat isu PSBB Jawa-Bali. Sebab, pelaku pasar sempat panik. Mereka mengira, mekanisme penerapannya seperti yang dilakukan pada Maret hingga Juni 2020 lalu.  "Jadi, kalau dibilang PSBB Jawa-Bali menaikkan IHSG, jelas bukan. Tapi, menurunkan ketakutan pasar saham akan PSBB yang longgar," ujarnya.  Secara global, pergerakan positif IHSG didukung harapan global akan paket stimulus fiskal Amerika Serikat (AS) yang lebih besar. Para investor menantikan hasil pemilu ulang di Georgia, AS, yang kemungkinan dimenangkan oleh anggota Senat dari Partai Demokrat.  Jika demikian, potensi untuk mendukung Presiden AS terpilih Joe Biden mengeluarkan stimulus fiskal yang lebih besar semakin terbuka. Kebijakan tersebut tentu sangat menguntungkan bagi negara emerging market, termasuk Indonesia.  "Dengan begitu, dolar AS dan surat utang AS akan melemah karena over supply. Selain itu akan banyak dana yang mengalir ke emerging market," jelas Direktur Anugerah Mega Investama itu.  Selama perdagangan hari ini, IHSG terpantau bergerak pada rentang 6.090,36 hingga 6.158,04. Tercatat, 258 saham menguat, 209 saham melemah, dan 158 saham lainnya stagnan dibandingkan perdagangan sebelumnya.  Investor asing melakukan transaksi net buy sebesar Rp 697,13 miliar. Sasaran mereka adalah saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN), diantaranya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) sebesar Rp 86,8 miliar, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) dengan Rp 70,3 miliar, dan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) Rp 69,6 miliar.  https://www.youtube.com/watch?v=1abfUf67AMA

IHSG Positif, Analis: Pasar Tak Terlalu Khawatir dengan PSBB Kali ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Menteri-Koordinator-Bidang-Perekonomian-Airlangga-Hartarto-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto menegaskan, pemerintah tidak melarang masyarakat untuk berkegiatan melalui penerapan PSBB ketat Jawa-Bali. Sebab, pembatasan baru ini hanya diberlakukan di beberapa wilayah di Pulau Jawa dan Bali.  Airlangga mengimbau agar masyarakat tidak merespons secara berlebihan kebijakan kali ini. Pasalnya, langkah ini dilakukan sehubungan dengan meningkatnya kasus positif Covid -19 di sejumlah wilayah di Jawa dan Bali.  "Sekali lagi ini adalah pembatasan bukan pelarangan, sehingga tentu kita mendorong mobilitas kalau tidak perlu ya di rumah," ujarnya secara virtual, Kamis (7/1).  Airlangga mengungkapkan, selama PSBB Jawa-Bali diberlakukan, yakni pada 11 sampai 25 Januari 2021 tersebut, masyarakat masih bisa melakukan kegiatan atau aktivitas sosial maupun ekonomi. Begitu juga para pelaku usaha.  Pemberlakuan pembatasan baru ini, kata dia tidak di semua wilayah di Jawa dan Bali. Penerapan pembatasan hanya di beberapa daerah dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah.  Daerah tersebut adalah daerah dengan tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional ataupun 3 persen. PSbb juga diterapkan di daerah dengan tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional yaitu sebesar 82 persen.  Kriteria lainnya, yaitu daerah dengan tingkat kasus aktif di bawah rata-rata tingkat kasus aktif nasional yaitu sebesar 14 persen. Kemudian, daerah dengan tingkat keterisian rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) untuk ICU dan isolasi di atas 70 persen.  "Jadi ini bukan seluruh Jawa dan Bali, tapi penanganan mikro sesuai kriteria yang tadi," ucapnya.  Airlangga juga memastikan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat tetap berjalan dan hanya ada pembatasan jam operasional dan kapasitas pemanfaatan ruang. Seperti perkantoran harus menerapkan work from home (WFH) sebesar 75 persen.  Kemudian, jam operasional pusat perbelanjaan atau mal hanya sampai pukul 19.00 WIB. Para pelajar kembali belajar jarak jauh atau daring, kapasitas restoran hanya 25 persen yang dine-in atau makan di tempat.  https://youtu.be/C9xn5blV6O4

Tak Semua Wilayah Jawa-Bali Kena PSBB, Airlangga Jelaskan Kriterianya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Menko-Perekonomian-Airlangga-Hartarto-Dery-Ridwansah-2-2.jpg" alt="Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat menjawab pertanyaan wartawan usai pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipt" width="100%">
<figcaption>Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat menjawab pertanyaan wartawan usai pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipt</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, program pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang dilakukan pemerintah dalam meredam angka penularan di Jawa dan Bali tak akan berdampak pada perekonomian.  Menurutnya, keputusan tersebut merupakan upaya pemerintah dalam menjaga sektor kesehatan sekaligus ekonomi. Bahkan, dirinya masih optimis perekonomian Indonesia tetap berada di zona positif pada tahun ini.  "Tentu kita cukup optimis dan proyeksi sampai akhir tahun itu di kisaran 5 persen dan pemerintah,” ujar pria yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) sama acara virtual, Kamis (7/1).  Airlangga memaparkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun telah melaporkan realokasi anggaran dan akan mendorong vaksinasi yang tahun ini diharapkan bisa selesai. “Diharapkan bisa menyiapkan dana Rp 65 triliun hingga Rp 73 triliun," imbuhnya.  Airlangga mengaku, roda perekonomian nasional pun masih berjalan meski akan diberlakukan pembatasan baru di beberapa wilayah di Jawa dan Bali. Hal tersebut terlihat dari respon investor melalui Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah pun mengalami apresiasi.  Apalagi indikator lainnya seperti PMI Manufaktur yang sudah berada di level 51,3, serta meningkatnya harga komoditas seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan nikel. Namun, Airlangga mengaku Ia masih belum dapat memprediksi angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2021.  "Tentu ini dua proksi yang menunjukkan confident dari pasar atau confident dari sektor keuangan. Ini tentu yang harus kita jaga," tegasnya.  Airlangga memastikan, kebijakan PSBB Jawa Bali adalah upaya pemerintah menjaga keseimbangan kesehatan dan ekonomi. Sebab, kebijakan tersebut merupakan langkah menengah dan panjang, bukan langkah spot atau harian dan memperhatikan kebutuhan masyarakat.  "Sehingga faktor ini seluruhnya diperhatikan. Kami masih optimis dan kita melihat kuartal I nanti. Jadi kita tidak menghitung yang secara harian," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=yhL2LmfUH3Y

Airlangga: Ekonomi RI 2021 Masih Optimis Tumbuh 5 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Menteri-Koordinator-Bidang-Perekonomian-Airlangga-Hartarto-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta agar masyarakat melakukan pelesiran atau berlibur selama pemberlakuan pembatasan baru atau PSBB Jawa Bali tanggal 11 sampai 25 Januari 2021.  Sebab, selama pelaksanaan kebijakan pembatasan baru di wilayah Jawa dan Bali semua fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya ditutup. Hanya kegiatan di sektor esensial saja yang dibuka dengan syarat tertentu.  "Sekali lagi ini adalah pembatasan bukan pelarangan sehingga tentu kita mendorong mobilitas kalau tidak perlu ya di rumah, tidak perlu berpelesir, karena pelesir itu tempat-tempat umum ditutup semua," ujar pria yang juga menjabat Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) itu secara virtual, Kamis (7/1).  Airlangga menjelaskan, hal tersebut dilakukan demi menjaga agar kasus penularan Covid-19 tidak tinggi dan dialami pada klaster-klaster baru seperti rumah tangga dan perkantoran. Sebab, selama kebijakan itu dilaksanakan operasional tempat wisata akan banyak dibatasi.  “Kita hanya yang esensial saja yang diperlukan saja dan publik transportasi juga tetap akan beroperasi," jelasnya.  Seperti diketahui, kegiatan esensial yang tetap berjalan selama tanggal 11 sampai 25 Januari 2021 adalah sektor kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi dan IT, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri, pelayanan dasar, utilitas publik dan objek vital nasional, serta untuk kebutuhan sehari-hari.  Airlangga menegaskan, pembatasan baru di wilayah Jawa dan Bali ini juga hanya mengatur beberapa tempat yang berpotensi membuat kerumunan dan diberlakukan tidak di seluruh daerah di Jawa dan Bali.  "Yang diatur pemerintah adalah di daerah ramai atau tempat di mana berkumpul, apakah itu di mal, apakah itu di pasar, atau kah itu di dine in, apakah itu di perkantoran," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=cliXnniz0y8

Bukan Melarang, Airlangga Minta Masyarakat Tidak Perlu Plesiran Dulu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#psbb jawa bali

Berita Terkini