<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Brimob-Polri-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Personil kepolisian melaksankan apel kesiagaan di Pos Penjagaan, Kawasan Bundaran HI, Jakarta, Rabu (12/5/2021). Polda Metro Jaya menerjunkan sebanyak 6.992 personel dan menyiapkan 17 pos checkpoint untuk mencegah kerumunan sekaligus tindaklanjut pelarang" width="100%">
<figcaption>Personil kepolisian melaksankan apel kesiagaan di Pos Penjagaan, Kawasan Bundaran HI, Jakarta, Rabu (12/5/2021). Polda Metro Jaya menerjunkan sebanyak 6.992 personel dan menyiapkan 17 pos checkpoint untuk mencegah kerumunan sekaligus tindaklanjut pelarang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Mukti Juharsa mendapati tempat hiburan malam Fable di kawasan SCBD, Jakarta Selatan hendak berbuat nakal. Mereka berusaha kucing-kucingan dengan petugas agar tetap bisa membuka lokasi usahanya.  Mukti mengatakan, pengelola berencana membuka tempat usahanya setelah melewati pukul 24.00 WIB. Namun, saat itu polisi sudah melihat adanya kejanggalan di lokasi tersebut. Sebab, terlihat ada keramaian.  "Menjelang pagi jam 11.45, kita tadi lewat SCBD ada kumpulan mobil banyak sehingga kami ke sini. Tapi ada namanya Fable, baru mau buka. Tapi alhamdulilah sekarang tadi kita sudah tutup," kata Mukti kepada wartawan, Sabtu (19/6).  Mukti menuturkan, petugas sempat memasuki area dalam Fable. Di sana ditemukan pengelola tengah menyiapkan agar lokasi usahanya bisa dibuka untuk pengunjung.  "Dia baru mau buka, baru nyalain semua, AC-ac dingin semua, dan datang petugas. Saya ingatkan dia (manajer klub) untuk tutup, menghindari kerumunan," jelasnya.  "Modus dia adalah buka jam 12 tapi yang lain tutup. Bengkel tutup, Lucy tutup, yang buka tadi Fable. Sepintar-pintarnya maling ketahuan juga, ini kan banyak mobil di depan tuh, jadi kita curiga berhenti, ada apa, kan nggak mungkin, eh nggak tahunya baru buka," pungkasnya.  Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memerintahkan kepada jajarannya untuk melakukan razia penertiban pelanggaran protokol kesehatan. Hal ini menyusul melejitnya laju kasus aktif Covid-19 di ibu kota.  Intruksi tersebut disampaikan Anies saat memimpin apel gelar pasukan TNI, Polri dan Satpol PP di Monas, Jakarta, pada Jumat (18/6). Turut mendaingi Anies dalam apel ini Pangdam Jaya Jayakarta Mayjen TNI Mulyo Aji dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran.  "Saat ini sedang dalam masa pandemi dan kondisinya makin hari makin mengkhawatirkan. Karena itu kita semua bersiaga, bersiap untuk menegakkan protokol kesehatan (prokes)," kata Anies.  Anies menuturkan, semua kegiatan haru berhenti pada pukul 21.00 WIB. Jika masih ditemukan adanya pelanggaran protokol kesehatan maka petugas akan langsung memberikan tindakan.

Kucing-Kucingan Sama Petugas, Klub Malam Fable Ditegur Keras Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/PSX_20210107_061304.jpg" alt="Warga melintas di Terowongan Kendal di Jakarta, Rabu (6/1/2021). Pemerintah membatasi kegiatan masyarakat dengan merujuk pada aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penularan virus corona (Covid-19) di seluruh provinsi di Pulau Jawa" width="100%">
<figcaption>Warga melintas di Terowongan Kendal di Jakarta, Rabu (6/1/2021). Pemerintah membatasi kegiatan masyarakat dengan merujuk pada aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penularan virus corona (Covid-19) di seluruh provinsi di Pulau Jawa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga 8 Maret 2021. Keputusan untuk memperpanjang masa PSBB ini tertuang dalam Kepgub no 172 tahun 2021.  Perpanjangan PSBB ini juga untuk terus menekan laju penurunan kasus aktif sekaligus menjaga penurunan Bed Occupancy Rate (BOR) / tempat tidur Isolasi di Jakarta. Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa perpanjangan PSBB yang sebelumnya dilaksanakan per tanggal 7-22 Februari 2021 mampu menekan laju kasus aktif di Jakarta.  Kepala Dinkes Provinsi DKI Jakarta, Widyastuti memaparkan, ada penurunan jumlah kasus aktif di mana per tanggal 7 Februari 2021 laju kasus aktif di DKI Jakarta sebesar 23.869 dan turun secara signifikan per tanggal 21 Februari 2021 yakni sebesar 13.309.  “Laju kasus aktif yang nampak menurun ini juga disumbang oleh peningkatan kesembuhan pasien positif Covid-19, yang mana per tanggal 7 Februari 2021 sebesar 265.359 dengan persentase kesembuhan 90,3 persen, meningkat per 21 Februari 2021 sebesar 310.412 dengan persentase 94,5 persen dari persentase kesembuhan nasional yang berada pada 85 persen,” kata Widyastuti, Senin (22/2).  Sejalan dengan penurunan kasus aktif tersebut, BOR atau tingkat keterisian, baik itu tempat tidur isolasi maupun ICU juga terus mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa treatment dan langkah Pemprov DKI untuk terus menambah kapasitas tempat tidur isolasi dan ICU sangat efektif meningkatkan tingkat kesembuhan pasien sehingga berdampak pada berkurangnya BOR.  “Ada penurunan yang cukup signifikan pada keterisian tempat tidur isolasi dimana per tanggal 5 Februari 2021 sebanyak 8259 tempat tidur kita terisi 5921 tempat tidur atau 72 persen, menurun per tanggal 21 Februari 2021 dimana kapasitas tempat tidur ditambah menjadi 8321 tempat tidur dan terisi 5461 tempat tidur atau 66 persen dari kapasitas yang ada” ucap Widyastuti.  “Sementara itu kapasitas ICU juga mengalami penurunan, yakni per tanggal 5 Februari 2021 kapasitas ICU kita sebesar 1133 dan terisi 842 atau 74 persen, dan pada 21 Februari 2021 kapasitas ICU sebesar 1156, terisi 817 atau 71 persen,” lanjutnya.  Sementara itu, Anies Baswedan, mengingatkan, penurunan kasus aktif dan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit, tidak boleh membuat masyarakat lengah. Mereka harus tetap disiplin 3M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak). Terlebih tantangan untuk mempertahankan laju penurunan kasus aktif ini bertambah ketika hujan ekstrem yang berdampak pada munculnya pengungsian banjir.  “Kami di Pemprov DKI menyiapkan berbagai posko pengungsian dengan protokol kesehatan yang ketat, fasilitas untuk testing bagi pengungsi yang bergejala, bahkan tenda isolasi terkendali bagi yang ditemukan positif,” pungkas Anies.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/V7XJsD6goDw

Kasus Covid-19 Berkurang Drastis, PSBB Jakarta Diperpanjang 2 Pekan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/IMG20200910103259-1.jpg" alt="Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Sambodo Purnomo Yogo. Fianda Sjofjan Rassat/Antara" width="100%">
<figcaption>Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Sambodo Purnomo Yogo. Fianda Sjofjan Rassat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) nampaknya turut berpengaruh pada kondisi lalu lintas di DKI Jakarta. Dilarangnya aktivitas pekantoran membuat lalu lalang kendaraan bermotor semakin rendah.  Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mencatat, selama PSBB dilaksanakan pada 14-24 September 2020, volume lalu lintas di Jakarta turun sekitar 14-20 persen. Hasilnya, tidak banyak kemacetan yang dijumpai di Jakarta selama PSBB.  "Selama Pengetatan PSBB itu turun 14 hingga 20 persen," ujar Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo kepada wartawan, Sabtu (26/9).  Kendati demikian, menurut Sambodo harus dilakukan analisa mendalam untuk mengetahui faktar signifikan yang menurunkan volume lalu lintas. Sebab, beberapa kemungkinan bisa terjadi. "Masih perlu dianalisa (faktornya), mungkin juga karena kantor banyak yang tutup," jelasnya.  Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan memperpanjang kembali PSBB. Keputusan ini diambil karena masih ada potensi penambahan kasus positif apabila PSBB kembali dilonggarkan.  Anies mengatakan, keputusan perpanjangan PSBB telah dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Mereka berada dalam satu keputusan yang sama untuk menyetujui perpanjangan PSBB.  “Dalam rapat koordinasi terkait antisipasi perkembangan kasus Covid-19 di Jabodetabek, Menko Kemaritiman dan Investasi (Marives) menunjukkan data bahwa DKI Jakarta telah melandai dan terkendali, tetapi kawasan Bodetabek masih meningkat," kata Anies dalam keterangan tertulis, Kamis (24/9).  Anies memaparkan, setelah PSBB diperketat kembali sejak 14 September 2020, kasus positif Covid-19 mulai menurun. Selain itu, kasus aktif di Jakarta juga turut menurun dari 49 persen atau 3.864 kasus menjadi 12 perden atau 1.453 kasus selama periode 12 hari.

Selama PSBB, Volume Lalin di Jakarta Turun Hingga 20 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/PSX_20200915_224530.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta anies baswedan (kiri) melakukan peninjauan pusat perbelanjaan dikawasan Thamrin, Jakarta, Selasa (15/9). Selama PSBB ke-2 ini mal tetap buka dengan bebera syarat pengunjung 50 persen Dan untuk restoran hanya bisa dibawa pulang tidak u" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta anies baswedan (kiri) melakukan peninjauan pusat perbelanjaan dikawasan Thamrin, Jakarta, Selasa (15/9). Selama PSBB ke-2 ini mal tetap buka dengan bebera syarat pengunjung 50 persen Dan untuk restoran hanya bisa dibawa pulang tidak u</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan memperpanjang kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Keputusan ini diambil karena masih ada potensi penambahan kasus positif apabila PSBB kembali dilonggarkan. Anies mengatakan, keputusan perpanjangan PSBB telah dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Mereka berada dalam satu keputusan yang sama untuk menyetujui perpanjangan PSBB. “Dalam rapat koordinasi terkait antisipasi perkembangan kasus COVID-19 di Jabodetabek, Menko Kemaritiman dan Investasi (Marives) menunjukkan data bahwa DKI Jakarta telah melandai dan terkendali, tetapi kawasan Bodetabek masih meningkat," kata Anies dalam keterangan tertulis, Kamis (24/9). Anies memaparkan, setelah PSBB diperketat kembali sejak 14 September 2020, kasus positif Covid-19 mulai menurun. Selain itu, kasus aktif di Jakarta juga turut menurun dari 49 persen atau 3.864 kasus menjadi 12 perden atau 1.453 kasus selama periode 12 hari. "Pelandaian grafik kasus aktif bukanlah tujuan akhir. Kita masih harus terus bekerja bersama untuk memutus mata rantai penularan," imbuhnya. Saat ini Pemprov DKI juga tengah mengupayakan menekan angka kematian. Sampai hari ini, tingkat kematian di Jakarta berkisar 2,5 persen. Lebih lanjut, Anies menjelaskan, pelandaian pertambahan kasus harian sejak pengetatan PSBB tampak pada grafik kasus onset dan juga pada nilai Rt atau reproduksi virusnya. Pada awal September, nilai Rt Jakarta adalah 1,14 dan saat ini berkurang menjadi 1,10. Artinya, 100 orang berpotensi menularkan virus kepada 110 orang lainnya. Untuk itu, penularan harus terus ditekan hingga nilai Rt di bawah 1,00. “Pergerakan penduduk jelas berpengaruh pada peningkatan penularan virus. Semakin tinggi pergerakan penduduk, semakin tinggi penularan virus. Pelandaian yang mulai tampak belakangan ini juga seiring dengan peningkatan jumlah penduduk yang tetap berada di rumah saja," ucapnya. Mantan Mendikbud itu menyampaikan, berdasarkan riset Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, diperlukan minimal 60 persen penduduk diam di rumah saja agar penularan wabah menurun. Sedangkan saat ini, masih sekitar 50 persen penduduk yang diam di rumah. Walau telah menunjukkan tanda awal pelambatan, Anies menegaskan peningkatan kasus masih terus perlu ditekan. Tanpa pembatasan ketat dan dengan tingkat pengetesan tetap seperti saat ini, pertambahan kasus harian di Jakarta diprediksi akan mencapai 2.000 per hari pada pertengahan Oktober, sedangkan kasus aktif akan mencapai 20.000 pada awal November. Saksikan video menarik berikut ini: https://www.youtube.com/watch?v=avpwZE63nD8

Kasus Covid-19 Mulai Menurun, Anies Perpanjang Lagi PSBB Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/PSX_20200915_224507.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta anies baswedan melakukan peninjauan pusat perbelanjaan dikawasan Thamrin, Jakarta, Selasa (15/9). Selama PSBB ke-2 ini mal tetap buka dengan bebera syarat pengunjung 50 persen Dan untuk restoran hanya bisa dibawa pulang tidak untuk ma" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta anies baswedan melakukan peninjauan pusat perbelanjaan dikawasan Thamrin, Jakarta, Selasa (15/9). Selama PSBB ke-2 ini mal tetap buka dengan bebera syarat pengunjung 50 persen Dan untuk restoran hanya bisa dibawa pulang tidak untuk ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com -Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyusun paket kebijakan terkait penanganan virus corona baru (Covid-19) di ibu kota. Di antaranya memuat terkait aturan ganjil genap dan bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat terdampak Covid-19.  “Kita sedang menyiapkan satu paket kebijakan, jadi bukan masing-masing item,” ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat ditemui seusai rapat paripurna bersama DPRD DKI Jakarta, Senin (7/9).  Anies menambahkan, dalam waktu dekat dirinya akan mengumumkan kebijakan tersebut. “Karena siklus PSBB kita akan berakhir tanggal 29 dan saat itu kita akan sampaikan paket kebijakan untuk fase berikutnya,” tutur Anies seperti dikutip PojokSatu.id (Jawa Pos Group).  Terkait kebijakan paket bantuan, Anies pun memberikan sedikit bocoran. Kata mantan Mendikbud ini, bagi masyarakat yang membutuhkan kebutuhan pokok maka bantuan tersebut akan disiapkan. Selain itu ada pula insentif untuk pajak yang diberikan terutama agar tidak terjadi pemberhentian karyawan.  “Kita menggenjot pemberian izin usaha kepada ekonomi mikro dan kecil supaya mereka bisa mendapatkan akses kredit dengan cara kita jemput bola memberikan izin,” jelas mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.  “Jadi bukan mereka mengajukan izin tapi kita mendatangi dan memberikan izin. Dengan begitu mereka punya permodalan,” tutupnya.

Bocoran Paket Kebijakan Anies saat PSBB Jakarta Berakhir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/WhatsApp-Image-2020-09-17-at-10.01.50.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Ketat. Artinya berbagai ketetapan terkait hukuman yang diberikan baik kepada individu maupun sektor usaha telah diberlakukan. Sesuai Peraturan Gubernur nomor 79 tahun 2020 tentang sanksi yang diberikan terkait pelanggaran PSBB bila ditemukan individu atau sektor usaha yang tidak melakukan kewajiban perlindungan (protokol) kesehatan maka dikenakan sanksi progresif. Namun meski sudah ada sanksi tersebut nyatanya masih saja terdapat baik individu atau pun sektor usaha yang tidak menjalankan protokol kesehatan. Berdasarkan temuan di lapangan, sektor usaha tempat pengisian bahan bakar SPBU Pertamina kedapatan masih belum menjalankan protokol kesehatan. Pasalnya, SPBU yang menyediakan pengisian bahan bakar secara self service, dianggap menyalahi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Meski telah disediakan tempat mencuci tangan, namun masih saja ada masyarakat yang selesai mengisi bahan bakar secara self service, mereka tidak langsung mencuci tangan. Hal tersebut diungkapkan seorang driver ojek online (ojol), Trisno yang mengeluhkan petugas SPBU yang tidak mengarahkan pelanggan seusai pengisian bensin untuk segera melakukan cuci tangan. "Seharusnya petugas mengarahkan pelanggan untuk mencuci tangan,” ujar Trisno setelah mengisi bensin di SPBU Pertamina 34-11612, Jalan Kembang Kerep Meruya Utara Kembangan, Jakarta Barat, pada Kamis (17/9). Hal serupa juga dikatakan oleh seorang ibu bernama Merry, walaupun dirinya mencuci tangan setelah melakukan pengisian self service, akan tetapi dia menyayangkan jika tidak ada arahan khusus tentang hal itu. "Kalo saya si, langsung cuci tangan, tapi pelanggan yang lain gimana?” ujar Merry. Namun, saat diminta konfirmasi terkait hal tersebut beberapa petugas SPBU menolak menyampaikan keterangannya. Wakil Wali Kota Jakarta Barat, Yani Wahyu Purwoko menyampaikan mengenai sanksi bagi sektor usaha yang tidak melakukan protokol kesehatan sesuai Pergub 79 bagian 20. "Sesuai dengan pergub 79 bagian 20, bahwa di situ menyatakan bila ditemukan individu yang tidak melakukan kewajiban perlindungan kesehatan individu atau tidak menggunakan masker maka dilakukan sangsi progresif," papar Yani. Berdasarkan Pergub No. 79 tahun 2020 menyatakan, yang dimaksud sanksi progresif untuk individu yang tidak mengenakan masker maka hukumannya berupa bekerja sosial selama 1 jam atau denda sebesar 250.000 rupiah. Yani melanjutkan, bila ditemukan kembali dengan individu yang sama, maka hukuman tersebut, akan dilipatgandakan. “Berarti dua kali, berarti kerja, kerja sosial selama 2 jam dan denda sebesar 500.000. Itu berlaku seterusnya.” imbuhnya. Dalam pergub juga di terangkan mengenai sanksi untuk sektor usaha yang tidak melakukan protokol kesehatan. Kemudian apabila ditemukan terdapat yang positif terpapar Covid-19, maka tempat tersebut akan ditutup selama 1 x 24 jam. “Ditambah apabila ditemukan satu kali tidak ditemukan protokol kesehatan di tempat usaha. Maka tempat usaha tersebut akan dititup selama 3 x 24 jam, "tutupnya.

Warga Keluhkan Pengisian SPBU dengan Cara Self Service di Masa PSBB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/PSX_20200915_224507.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta anies baswedan melakukan peninjauan pusat perbelanjaan dikawasan Thamrin, Jakarta, Selasa (15/9). Selama PSBB ke-2 ini mal tetap buka dengan bebera syarat pengunjung 50 persen Dan untuk restoran hanya bisa dibawa pulang tidak untuk ma" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta anies baswedan melakukan peninjauan pusat perbelanjaan dikawasan Thamrin, Jakarta, Selasa (15/9). Selama PSBB ke-2 ini mal tetap buka dengan bebera syarat pengunjung 50 persen Dan untuk restoran hanya bisa dibawa pulang tidak untuk ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus Covid-19 semakin hari menunjukkan tren yang terus meningkat. Terutama di beberapa provinsi, termasuk DKI Jakarta. Hal itu membuat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperketat penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).  Kebijakan ini mendapat beragam respons dari publik. Berdasar survei Polmatrix Indonesia, sebagian kalangan lebih memilih pemerintah memperketat penerapan protokol kesehatan. Alasannya, PSBB mengganggu perekonomian. Apalagi Indonesia dihadapi bayang-bayang resesi.  "Sebanyak 81,1 persen responden memilih protokol kesehatan seperti memakai masker, jaga jarak, tidak bersalaman, dan rajin cuci tangan agar terhindar dari penularan COVID-19," ungkap Direktur Eksekutif Polmatrix Indonesia Dendik Rulianto dalam keterangan persnya di Jakarta pada Rabu (16/9).  Dendik Rulianto melanjutkan bahwa hanya 11,3 persen responden memilih mendukung pemerintah menerapkan PSBB. Sementara itu, 3,6 persen responden yang memilih PSBB sebaiknya diperketat, mendekati model karantina wilayah atau lockdown. Sisanya 4,2 persen menyatakan tidak tahu/tidak jawab.  Pada opsi PSBB yang diperketat seperti pada awal pandemi, pemerintah menyertai dengan pemberian bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak. Pembatasan aktivitas perkantoran dan tempat-tempat usaha juga menciptakan dampak terhadap bidang usaha lain, khususnya sektor informal.  Menjelang berakhirnya kuartal III/2020, pemerintah lebih cenderung menerapkan pembatasan sosial berskala mikro (PSBM). "Artinya sektor-sektor ekonomi dapat beroperasi, sepanjang menerapkan protokol kesehatan dengan pengawasan dan sanksi yang tegas, sambil menyelesaikan persoalan kesehatan," tandas Dendik.  Adapun survei Polmatrix Indonesia dilakukan pada 1-10 September 2020, dengan jumlah responden 2.000 orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia.  Metode survei dilakukan dengan menghubungi melalui sambungan telepon terhadap responden survei sejak 2019 yang dipilih secara acak. Margin of error survei sebesar lebih kurang 2,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.  Sebagaimana diketahui, saat ini DKI Jakarta memperketat status PSBB. Sejumlah aktivitas dijalankan dari rumah, kecuali untuk 11 sektor usaha. Untuk kegiatan perkantoran, pembelajaran, dan sebagainya, dilakukan di rumah. Aktivitas perkantoran hanya boleh diisi maksimal 25 persen dari jumlah karyawannya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=TNaVoK3STVM

Survei: Publik Pilih Protokol Kesehatan Diperketat Dibanding PSBB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kecewa-sby-pilih-ahy-si-wanita-emas-pilih-nyaleg-di-partainya-mega_m_229218.jpg" alt="Politisi Demokrat Hasnaeni si Wanita Emas, akhirnya memilih masuk PDIP dan meninggalkan Partai Demokrat." width="100%">
<figcaption>Politisi Demokrat Hasnaeni si Wanita Emas, akhirnya memilih masuk PDIP dan meninggalkan Partai Demokrat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali memperketat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Alasannya, terjadi peningkatan jumlah kasus Covid-19 dan dampak kematiannya di ibu kota.  Ketua Umum Partai Era Masyarakat Sejahtera (Emas), Hasnaeni mendukung langkah mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu. "Saya cukup apresiasi keputusan Pak Gubernur. Sebab apa yang dilakukan itu sangat baik," kata Hasnaeni dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/9).  "Kalau tidak dilakukan PSBB, itu akan meningkat angka Covid-19 ini," tambahnya perempuan yang kerap disebut wanita emas itu.  Menurut Hasnaeni, PSBB total diperlukan, guna menekan angka kasus positif dan risiko kematian akibat wabah virus Korona. Nyawa, kata dia wajib diutamakan dibanding apapun. "Saya kira nyawa itu lebih penting. Tak bisa dibeli. Sementara uang itu bisa dicari," katanya.  Lebih lanjut, perempuan yang akrab disapa 'Wanita Emas', mengatakan turut mendukung kebijakan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah yang juga diberlakukan Anies. Langkah tersebut dipandang sebagai salah satu cara meminimalisir penyebaran Covid-19.  "Orang boleh berkantor di rumah. Jadi inilah masukan buat pemerintah pusat, diizinkan orang berkantor dari rumah. Karena ini bencana dunia, bukan Indonesia saja. Jadi ini force majeur," tuturnya.  Seiring dengan itu, Hasnaeni pun berharap agar pemerintah membantu para pengusaha yang mematuhi kebijakan WFH. Yakni dengan membuat kebijakan subsidi atau pengurangan tagihan sewa kantor. Mengingat, saat PSBB total dipatuhi melalui WFH, seharusnya biaya sewa menjadi lebih murah.  "Lalu orang yang menyewa kantor gedung itu, kalau bisa orang hanya bayar 20 persen saja. Apakah itu disubdsidi pemerintah pusat, atau bagaimana," jelasnya.  "Karena ini teramat dirasakan para pengusaha, termasuk saya. Kita tidak berkantor tapi disuruh bayar full. Kita sebenar maklum karena mereka tidak memiliki pendapatan lain, karena itu kita ditekan. Jadi ini simalakama," pungkasnya.

Apresiasi Anies, Wanita Emas: Nyawa Tak Bisa Dibeli, Uang Bisa Dicari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Menko-Maritim-Luhut-Binsar-Panjaitan-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan target baru kepada jajarannya untuk menurunkan pandemi Covid-19. Dalam waktu dua minggu, kasus Covid-19 di sembilan provinsi episentrum harus turun.  Sembilan provinsi itu adalah DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Kalsel, Sulsel, Bali, Sumut, dan Papua.  Sembilan provinsi tersebut menyumbang 75 persen dari total kasus kumulatif nasional dan 68 persen dari total kasus aktif.  Untuk melaksanakan tugas tersebut, Presiden Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut diminta mendampingi Kepala Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo. Tugas itu bukan hal baru bagi Luhut. Sebab, saat ini dia juga menjabat wakil ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).  Ada tiga target utama yang harus dicapai Luhut dan Doni: menekan laju pertumbuhan kasus positif, menaikkan jumlah persentase kesembuhan, serta sedapat mungkin menekan angka kematian. Perintah presiden diberikan pada Senin (14/9). Rapat koordinasi telah dilakukan bersama kepala daerah serta pimpinan TNI-Polri di sembilan provinsi tersebut. ”Presiden perintahkan dalam waktu dua minggu harus bisa mencapai tiga sasaran, yaitu penurunan penambahan kasus harian, peningkatan recovery rate, dan penurunan mortality rate,” jelas Luhut.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/12/09/2020/menko-luhut-pemerintah-akan-awasi-kapal-asing-yang-masuk-labuan-bajo/">Menko Luhut: Pemerintah Akan Awasi Kapal Asing Yang Masuk Labuan Bajo</a>  Untuk mencapai tiga sasaran itu, pihaknya menyusun tiga strategi. Pertama, operasi yustisi untuk penegakan disiplin protokol kesehatan. Kedua, peningkatan manajemen perawatan pasien Covid-19 untuk menurunkan mortality rate dan meningkatkan recovery rate. Ketiga, penanganan secara spesifik klaster-klaster penularan di setiap provinsi. ”Sebab, kalau kita tidak tindak keras pelanggarnya, mau PSBB sampai sepuluh kali pun, kondisi tidak akan segera membaik,” tutur Luhut kepada para kepala daerah serta pimpinan TNI-Polri dari sembilan provinsi.  Menko Polhukam Mahfud MD mengingatkan para kepala daerah akan perlunya perubahan peraturan gubernur (pergub), peraturan bupati (perbup), atau peraturan wali kota (perwali) menjadi peraturan daerah (perda). Dengan begitu, polisi dapat menerapkan aturan pidana saat operasi yustisi. ”Operasi yustisi itu kaitannya dengan penegakan hukum pidana. Sementara menurut undang-undang, pergub, perbup, atau perwali tidak boleh memuat sanksi pidana,” jelas dia.  Mahfud menyarankan agar para kepala daerah segera memproses perubahan pergub, perbup, atau perwali tersebut menjadi perda ke DPRD. Saat ini di seluruh daerah hanya ada dua pergub (tentang Covid-19) yang telah menjadi perda. ”Tetapi, seumpama polisi mau melakukan hukuman pidana di luar pergub masih memungkinkan, misalnya pakai Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular,” saran dia.  Dengan memakai UU itu, polisi dapat menuntut pelanggar dengan ancaman hukuman pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000. Operasi yustisi telah diterapkan secara serentak di kesembilan provinsi terhitung sejak kemarin. Meski demikian, ada beberapa provinsi yang sebelumnya telah menerapkan operasi yustisi untuk menindak tegas pelanggar protokol Covid-19. Antara lain DKI Jakarta, Jateng, Jatim, dan Sumut.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/08/09/2020/luhut-minta-tambahan-anggaran-sebesar-rp-50-miliar/">Luhut Minta Tambahan Anggaran Sebesar Rp 50 Miliar</a>  Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjelaskan, dalam hal PSBB, DKI Jakarta sejak awal merupakan zona PSBB. ’’Sampai sekarang (PSBB DKI) tidak pernah dicabut,’’ terangnya di kantor presiden kemarin.  Hanya, per 14 September lalu DKI memutuskan ada pengetatan agar kondisinya menjadi lebih baik. Sebab, selama lima pekan terakhir Jakarta konsisten berada di zona oranye dan merah. Bahkan, lebih banyak wilayah yang merah ketimbang oranye. Menurut Wiku, hal itu adalah proses yang memang harus dilakukan dalam menjalankan PSBB. Ada gas dan rem. Bila kasus meningkat dan mulai tidak terkendali dalam jangka waktu lama, aktivitas yang berkontribusi pada peningkatan kasus harus diperketat.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=lE4szea3aPk

Menteri Luhut Ditarget Turunkan Covid-19 Selama Dua Minggu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Razia-Masker-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Petugas gabungan melakukan razia warga yang berkendara tidak menggunakan masker di kawasan Jalan Karang Tengah, Jakarta, Senin (27/7/2020). Warga kini diimbau untuk menggunakan masker, terutama ketika beraktivitas di luar rumah. Bagi warga yang tidak meng" width="100%">
<figcaption>Petugas gabungan melakukan razia warga yang berkendara tidak menggunakan masker di kawasan Jalan Karang Tengah, Jakarta, Senin (27/7/2020). Warga kini diimbau untuk menggunakan masker, terutama ketika beraktivitas di luar rumah. Bagi warga yang tidak meng</figcaption>
</figure>JawaPos.com - TNI-Polri dan pemerintah daerah sudah menyebar anggotanya untuk memantau penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta. Total ada 6.800 personel gabungan yang diterjunkan. Selain di Jakarta, petugas juga disebar ke daerah penyangga seperti Depok, Tangerang, dan Bekasi.  "Total personel gabungan yang diterjunkan sebanyak 6.800 personel," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus kepada wartawan, Rabu (16/9).  Yusri menjelaskan, 6.800 personel terdiri dari unsur TNI-Polri, Satpol PP dan Dinas Perhubungan. "700 dari pemda, 50 jaksa, 50 pengadilan, 300 TNI dan 300 Polri," jelasnya.  Yusri menuturkan, hasil rapat koordinasi dengan instansi terkait disepakati bahwa akan dibentuk satgas berskala kecil untuk memantau penerapan protokol kesehatan. Satga ini akan melakukan sidak secara rutin di lokasi rawan keramaian.  "Hasil rapat kemarin kita membentuk satgas-satgas baik di tingkat provinsi isinya sama, TNI-Polri, pemda, kejaksaan, satuan tugas untuk melakukan Yustisi penindakan masyarakat dasarnya Pergub 79 tentang disiplin," pungkasnya.  Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan menarik PSBB masa transisi. PSBB akan dikembalikan layaknya saat pertama kali diterapkan dengan sistem pembatasan secara tetap. Keputusan ini tak lepas dari kondisi Covid-19 di Jakarta yang masih terus meninggi. Sampai dengan Rabu (9/9), kasus konfirmas positif di Jakarta berjumlah 49.837. Dengan rata-rata penambahan setiap hari sekitar seribu kasus dalam 2 pekan terakhir.  "Situasi wabah di Jakarta ada dalam kondisi darurat. Maka dengan kedaruratan ini tidak banyak pilihan bagi Jakarta kecuali menarik rem darurat sesegera mungkin," kata Anies di Balai Kota Jakarta.  Selain jumlah kasus positif yang terus melonjak, pertimbangan PSBB kembali diketatkan yakni karena angka kematian dalam 2 pekan terakhir juga ikut meningkat. Selain itu, ketersediaan ruang ICU untuk pasien Covid-19 juga terus menipis.

6.800 Personel Gabungan Dikerahkan Kawal PSBB Jakarta

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PSBB Jakarta

Berita Terkini