<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Volume-Sampah-Plastik-Jakarta-Salman-Toyibi-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Selama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), terjadi peningkatan transaksi belanja online dan pemesanan pengiriman makanan atau delivery order. Penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menunjukkan, peningkatan itu mencapai dua kali lipat.  LIPI melakukan survei terkait dampak PSBB dan bekerja dari rumah (WFH) terhadap sampah plastik. Survei dilakukan pada periode 20 April sampai 5 Mei. Hasilnya menyebutkan, warga Jabodetabek melakukan belanja online lebih tinggi daripada saat kondisi normal.  Jika biasanya rata-rata sebanyak 1 hingga 5 kali dalam sebulan menjadi 10 kali dalam sebulan. Begitu pun layanan pemesanan pengiriman makanan. Peneliti Pusat Penelitian Oseanografi LIPI Intan Suci Nurhati menjelaskan, peningkatan itu berbanding lurus dengan pertambahan timbunan sampah. Sebanyak 96 persen paket dibungkus dengan plastik tebal. Kemudian ditambah bubble wrap, selotip, dan lainnya.  ”Peningkatan sampah plastik menambah beban tempat pembuangan akhir selama PSBB atau WFH,” katanya Selasa (25/5).  Intan mengajak masyarakat tetap berupaya mengurangi sampah plastik. Caranya, mendukung penjual untuk mengurangi pembungkus plastik. Untuk penjual online, tutur Intan, mereka bisa memanfaatkan kembali pembungkus plastik yang telah dibersihkan. ”Mari kita bersama-sama mengurangi sampah plastik dalam berbelanja online,” ajak dia.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=VBL9_FqQlVk  https://www.youtube.com/watch?v=d06TOGxhMBM  https://www.youtube.com/watch?v=0hWv6Jnnr7o

Belanja Online saat PSBB Jabodetabek Picu Kenaikan Sampah Plastik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/PSBB-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Petugas Kepolisian yang di bantu petugas Dinas Perhubungan saat memberikan himbauan pada pengendara di Jalan TB Simatupang, Jakarta, Senin (13/4/2020). Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, Pemprov DKI Jakarta memberlakukan Pembatasan Sosial Berska" width="100%">
<figcaption>Petugas Kepolisian yang di bantu petugas Dinas Perhubungan saat memberikan himbauan pada pengendara di Jalan TB Simatupang, Jakarta, Senin (13/4/2020). Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, Pemprov DKI Jakarta memberlakukan Pembatasan Sosial Berska</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Angka penularan Covid-19 di Tanah Air terus saja bertambah. Pakar Kesehatan dari Fakultas Kesehatan Msyarakat Universitas Indonesia (UI), Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan bahwa jumlah penularan virus Korona bertambah karena jumlah laboratorium yang semakin bertembah. Pemeriksaan sampel pun kian masif.  "Jadi laboratorium sudah banyak tapi belum 10.000 (sampel) sehari. Kita kan targetnya 10.000 per hari, sekarang baru 7.600 atau 8.000," ujar Tri kepada JawaPos.com, Sabtu (16/5).  Tri mengatakan bahwa semakin banyak masyarakat yang dites sampelnya, maka angka penularan virus Korona semakin bertambah banyak.  "Kalau jumlah yang banyak dites berarti akan banyak juga yang positif. Karena kan yang diperiksa yang kontak ada ODP dan PDP. Jadi semua ODP dan PDP harus diperiksa. Karena sekarang ini nggak semua ODP dan PDP diperiksa," katanya.  Tri mengatakan, adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) juga ia nilai belum mampu menurunkan penyebaran virus tersebut. "PSBB nggak berhasil. Kalau tidak berhasil, maka PSBB akan menambah jumlah kasus dan tidak berkurang," ungkapnya.  Saat ini walaupun DKI Jakarta sudah melakukan PSBB, namun kenyataanya angka penularan makin terus bertambah. Hal ini karena PSBB  tidak dijalankan oleh masyarakat.  "PSBB menurut saya tidak berhasil dari awal. Saya lihat jalanan masih ramai. Kalau begitu ceritanya maka akan terus terjadi kasus barunya," ungkapnya. <h3>Jangan Dilonggarkan</h3> ‎Sementara terpisah, Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI), Marius Widjajarta‎ mengatakan jika PSBB dilonggarkan, maka akan semakin banyak penularan virus tersebut.  "PSBB jangan dilonggarkan. Pemerintah jangan kendor. Ini kan belum berhenti," ujar Marius.  Marius mengatakan, adalah langkah yang tidak bijak jika alasan ekonomi menjadi alasan pelonggaran PSBB. Menurutnya menyelamatkan nyawa manusia lebih penting ketimbang membenahi ekonomi di dalam negeri.  "Sekarang kan pilih dua. Mau ekonomi atau kesehatan. Kalau ekonomi kalau miring-miring dikit masih bisa. Kalau kesehatan hanya mati dan hidup saja. Kalau sudah mati ya selesai. Titik. Nggak pakai koma lagi. Jadi harus dipikirkan. PSBB sudah dua bulan ya diterusin sampai selesai," ungkapnya.  Untuk diketahui, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan saat ini sebanyak 89 laboratorium telaah aktif untuk bisa melakukan pemeriksaan sampel.  Laboratorium berkapasitas biosafety level atau BSL II terdiri dari 48 laboratorium rumah sakit dan 15 laboratorium perguruan tinggi. Kemudian 18 laboratorium di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), lima laboratorium jejaring kesehatan daerah, dan tiga laboratorium yang berada di Balai Veteriner di Direktorat Peternakan‎.  https://www.youtube.com/watch?v=HaBQin-x1FQ  https://www.youtube.com/watch?v=EpHrWten208  https://www.youtube.com/watch?v=yn-0I9msWbc

Penularan Covid-19 Masih Bertambah, Pengamat: Jangan Longgarkan PSBB!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/PSBB-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Petugas Kepolisian yang di bantu petugas Dinas Perhubungan saat memberikan himbauan pada pengendara di Jalan TB Simatupang, Jakarta, Senin (13/4/2020). Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, Pemprov DKI Jakarta memberlakukan Pembatasan Sosial Berska" width="100%">
<figcaption>Petugas Kepolisian yang di bantu petugas Dinas Perhubungan saat memberikan himbauan pada pengendara di Jalan TB Simatupang, Jakarta, Senin (13/4/2020). Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, Pemprov DKI Jakarta memberlakukan Pembatasan Sosial Berska</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memastikan warga Jabodetabek boleh melakukan mobilitas di wilayahnya meskipun tengah dilakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Warga masih bisa ke luar daerah selama dalam lingkup Jabodetabek.  Kebijakan ini pun berlaku bagi warga yang hendak mengunjungi keluarga disekitar Jabodetabek pada Hari Raya Idul Fitri mendatang. "Boleh, nggak ada masalah kalau itu," kata Kabag Ops Korlantas Polri, Kombes Pol Benyamin saat dihubungi, Kamis (14/5).  Dia menyampaikan, sejauh ini tidak ada larangan dari pemerintah terkait pembatasan pergerakan selama di dalam Jabodetabek. Kendati demikian, aturan PSBB yang diberlakukan setiap daerah, harus ditaati oleh warga.  "Mudik di lingkungan PSBB, misalnya Jabodetabek. Berarti ikut aturan PSBB," tambah Benyamin.  Aturan yang dimaksud berupa menggunakan masker, menjaga jarak, dan kendaraan roda empat tidak bermuatan lebih dari 50 persen kapasitas maksimal penumpang. Sedangkan bagi para pelanggar akan tetap dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.  "Ya kalau dalam lingkungan PSBB seperti itu, masalah sanksi serahkan pada masing-masing pemerintah daerah," pungkas Benyamin.  https://www.youtube.com/watch?v=Nl-gcMooCMg  https://www.youtube.com/watch?v=PZkCCZJsDjY  https://www.youtube.com/watch?v=IYQUE7GMpGY

Selama Masih di Jabodetabek, Warga Boleh Silaturahmi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/antarafoto-bupati-bogor-pantau-operasional-krl-200420-ysw-1-1.jpg" alt="Bupati Bogor Ade Yasin (kanan) memantau operasional perjalanan KRL Commuter Line di Stasiun Bojonggede, Jawa Barat, pada Senin (20/4). Yulius Satria Wijaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Bupati Bogor Ade Yasin (kanan) memantau operasional perjalanan KRL Commuter Line di Stasiun Bojonggede, Jawa Barat, pada Senin (20/4). Yulius Satria Wijaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mendorong Direktur baru PT Kereta Api Indonesia (KAI) Didiek Hartantyo untuk meminta masukan dari Kementerian Kesehatan ketika akan mengkaji kembali operasional kereta komuter atau KRL selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jabodetabek.  "Memang operasional KRL selama PSBB sejauh ini perlu dikaji kembali oleh PT KAI. Sebetulnya kalau kita mau membuat sebuah strategi baru maka pihak pertama yang perlu dimintai masukan terkait operasional KRL adalah Kementerian Kesehatan," ujar Eko saat dihubungi Antara di Jakarta, Jumat (8/5), seperti dilansir dari Antara.  Menurut ekonom Indef tersebut, masukan apapun yang nantinya akan diberikan oleh Kementerian Kesehatan terkait protokol kesehatan atau bahkan pembatasan superketat baik di kereta maupun stasiun perlu segera ditindaklanjuti oleh PT KAI sebagai perusahaan induk yang membawahi operator KRL yakni PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).  Selain itu PT KAI juga perlu berkoordinasi secara intens dan mengkonsultasikan terlebih dahulu masukan-masukan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Perhubungan mengenai operasional KRL selama PSBB. "Saya kira operasional KRL perlu dikaji ulang, mengingat adanya masukan dan saran dari beberapa kepala daerah di wilayah Jabodetabek mengenai operasional KRL selama PSBB," kata Eko Listiyanto.  Menurut dia langkah pengkajian kembali operasional KRL selama PSBB ini penting dilakukan agar semakin mendukung efektivitas pemberlakuan PSBB secara ketat yang dijalankan para kepala daerah di wilayah Jabodetabek dalam rangka memutus rantai penyebaran pandemi Covid-19.  Sebelumnya Lima kepala daerah, yakni Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek) akan kembali mengusulkan pemberhentian sementara kereta rel listrik terkait penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) demi mencegah penyebaran virus corona.  Bupati Bogor, Ade Yasin menyayangkan tidak adanya perubahan operasional kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek saat penerapan PSBB dengan sebelum diterapkan PSBB. Dia menyebutkan bahwa rata-rata pasien positif terinfeksi virus korona (Covid-19) yang berdomisili di Kabupaten Bogor lantaran tertular virus itu di dalam KRL.  Lima kepala daerah Bodebek sepakat memperpanjang masa penerapan PSBB selama 14 hari ke depan terhitung sejak habisnya pemberlakuan tahap satu, yaitu 28 April 2020. (*)

Operasional KRL saat PSBB, Dirut Baru KAI Perlu Minta Saran Kemenkes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/baru-dilantik-bupati-bogor-ade-yasin-fokus-masalah-parung-panjang_m_.jpg" alt="Bupati Bogor Ade Yasin. (Siti Fatonah/Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Bupati Bogor Ade Yasin. (Siti Fatonah/Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dibukanya kembali akses transportasi saat kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diberlakukan, ternyata berdampak negatif pada kedisiplinan warga. Bupati Bogor Ade Yasin mengungkapkan masih banyaknya penumpang kereta rel listrik (KRL) mengarah ke Jakarta, tapi dengan tujuan yang tidak penting alias tak jelas.  "Kalau yang nggak jelas ngapain diizinkan, ketika saya turun ke lapangan kan masih banyak orang yang mau ke Jakarta dengan alasan tidak jelas," ungkapnya, Kamis (7/5) dilansir dari ANTARA  Dengan adanya kasus tersebut, Ade meminta PT Kereta Api Indonesia (KAI) memperketat pembatasan penumpang KRL. Terlebih setelah mengetahui ada tiga dari 325 penumpang KRL yang mengikuti tes swab di Stasiun Bogor beberapa waktu lalu, dinyatakan positif COVID-19.  "Kalaupun pemerintah tetap memutuskan KRL beroperasi, tentunya pembatasan penumpang harus diperketat atau seleksi dengan menunjukan kartu identitas tempatnya bekerja (bekerja di delapan sektor yang dikecualikan)," katanya.  Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Bogor itu menyebutkan, bahwa rata-rata pasien positif terinfeksi virus corona COVID-19 yang berdomisili di Kabupaten Bogor lantaran tertular virus di KRL.  "Kami yakin salah satu penyebab maraknya positif itu karena KRL dan dari data yang ada rata-rata dari penumpang kereta. Kasus positif pertama yang di Bojonggede itu dari kereta," jelas Ade Yasin.  Berdasarkan catatan Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Bogor, wilayah dengan jumlah warganya paling banyak terinfeksi COVID-19, yaitu zona merah yang terdapat stasiun KRL, seperti Kecamatan Cibinong dan Bojonggede.

Bupati Bogor: Banyak Penumpang KRL ke Jakarta untuk Tujuan Tak Penting

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Kepala-daerah-bodebek-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Selain menyetujui perpanjangan masa penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), para kepala daerah penyangga DKI Jakarta, yakni Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek) akan kembali mengusulkan pemberhentian sementara kereta rel listrik. Hal ini dilakukan untuk mengefektifkan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) demi mencegah penyebaran virus corona.  "Kami lima kepala daerah akan tetap mengusulkan kepada Kemenhub untuk menghentikan sementara KRL selama PSBB," kata Bupati Bogor, Ade Yasin usai rapat bersama Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan perwakilan Bupati Bekasi di Pendopo Bupati Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (26/4) petang, dikutip dari ANTARA.  Ade menyayangkan tidak adanya perubahan operasional kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek saat penerapan PSBB dengan sebelum diterapkan PSBB.  "Paling tidak membatasi, menutup stasiun tertentu dan menyeleksi orang-orang yang akan bepergian menggunakan KRL," kata perempuan yang juga merupakan Ketua Gugus Penanganan COVID-19 Kabupaten Bogor itu.  Lima kepala daerah Bodebek sepakat memperpanjang masa penerapan PSBB selama 14 hari ke depan , terhitung sejak habisnya pemberlakuan tahap satu, yaitu 28 April 2020.  Ade Yasin menyebutkan bahwa rata-rata pasien positif terinfeksi virus corona (COVID-19) yang berdomisili di Kabupaten Bogor lantaran tertular virus itu di dalam KRL.  "Kami yakin salah satu penyebab maraknya positif itu karena KRL. Dari data yang ada rata-rata dari penumpang kereta. Kasus positif pertama yang di Bojonggede itu dari kereta," ujarnya.  Sebelumnya, usulan Ade Yasin bersama empat kepala daerah lain di Bodebek mengenai pemberhentian sementara KRL, dibalas dengan surat pemberitahuan dari Kemenhub Nomor: KA.207/1/2. PHB.2020 tentang Pengaturan Pembatasan Operasi KRL Jabodetabek.  Menurutnya, dalam surat tersebut pada poin empat dijelaskan bahwa permohonan pemberhentian sementara KRL tidak dimungkinkan, meski dalam situasi PSBB.  PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) menyatakan akan tetap mengoperasikan perjalanan KRL mulai Sabtu (18/4) dengan pola operasi yang sama sejak pemberlakuan PSBB di wilayah DKI Jakarta dan kota-kota sekitarnya.  Jam operasional KRL adalah pukul 06.00-18.00 WIB, dengan keberangkatan kereta pertama dari wilayah penyangga Jakarta pukul 05.00 WIB.

5 Kepala Daerah Bodebek Kembali Usul KRL Disetop

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/PSBB-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Petugas Kepolisian yang di bantu petugas Dinas Perhubungan saat memberikan himbauan pada pengendara di Jalan TB Simatupang, Jakarta, Senin (13/4/2020). Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, Pemprov DKI Jakarta memberlakukan Pembatasan Sosial Berska" width="100%">
<figcaption>Petugas Kepolisian yang di bantu petugas Dinas Perhubungan saat memberikan himbauan pada pengendara di Jalan TB Simatupang, Jakarta, Senin (13/4/2020). Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, Pemprov DKI Jakarta memberlakukan Pembatasan Sosial Berska</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menyebutkan bahwa kendaraan pribadi dan angkutan umum perkotaan tetap dapat beroperasi antara wilayah di Jabodetabek. Saat ini, kawasan tersebut secara keseluruhan telah berstatus Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).  Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan BPTJ Polana B Pramesti, mengingat banyaknya pertanyaan berbagai pihak sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 H Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.  “Sebagai contoh pengguna kendaraan pribadi ataupun angkutan umum dari Jakarta bisa melintas ke Bogor, Depok, Tangerang ataupun Bekasi begitu pula sebaliknya,” ungkap Polana dalam siaran pers, Minggu (26/4).  Jadi dalam konteks Jabodetabek, Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 hanya mengatur pelarangan kendaraan keluar masuk dari dan ke Jabodetabek yang berkaitan dengan pergerakan masyarakat, pada masa menjelang Idul Fitri yang berlaku mulai 24 April lalu.  "Sementara itu, untuk pengaturan transportasi di dalam wilayah Jabodetabek sendiri, tetap berlaku Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19," tambah dia.  Dalam Permenhub Nomor 18 Tahun 2020 tersebut itu pun terdapat peraturan yang membatasi jumlah penumpang mobil, baik pribadi maupun angkutan umum maksimal 50 persen dan juga pemberlakuan physical distancing.  “Demikian pula untuk angkutan umum diatur pula waktu/jam operasi sesuai dengan keputusan pemerintah daerah masing-masing, yaitu untuk DKI Jakarta pukul 06.00 sampai 18.00 WIB dan Bodetabek pukul 05.00 sampai 19.00 WIB, kecuali taksi maupun taksi online yang tetap dapat beroperasi 24 jam,” tambah Polana.   Sebagai informasi, berdasarkan hasil evaluasi terkait pelaksanaan protokol PSBB yang dilakukan di berbagai wilayah di Jabodetabek sejak 16 hingga 22 April 2020, diketahui tingkat kepatuhan rata-rata mencapai di atas 90 persen.  “Kepatuhan di atas 90 persen meliputi baik kendaraan pribadi maupun angkutan umum. Terhadap yang tidak patuh sejauh ini diberlakukan sanksi teguran agar yang bersangkutan mentaati protokol kesehatan yang berlaku," tutup dia.

BPTJ: Kendaraan Pribadi dan Angkot Bisa Beroperasi di Jabodetabek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/PSBB-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Petugas Kepolisian yang di bantu petugas Dinas Perhubungan saat memberikan himbauan pada pengendara di Jalan TB Simatupang, Jakarta, Senin (13/4/2020). Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, Pemprov DKI Jakarta memberlakukan Pembatasan Sosial Berska" width="100%">
<figcaption>Petugas Kepolisian yang di bantu petugas Dinas Perhubungan saat memberikan himbauan pada pengendara di Jalan TB Simatupang, Jakarta, Senin (13/4/2020). Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, Pemprov DKI Jakarta memberlakukan Pembatasan Sosial Berska</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Indonesia telah resmi melarang masyarakat untuk mudik. Mulai Jumat (24/4) besok, semua jalan arteri yang menjadi penghubung jalur keluar dan masuk Jabodetabek akan ditutup.  "Kita harap (mulai menutup akses) 24 (April) sampai 7 Mei, mudah-mudahan nggak ada lagi yang melanggar. Pemudik sepeda motor juga besar. Potensi besar perlu kita amati, apakah itu akan lolos," ungkap Direktur Lalu Lintas Jalan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Sigit Irfansyah melalui diskusi online, Rabu (22/4).  Sigit juga mengatakan bahwa tidak akan ada penutupan secara penuh di jalan tol. Yang ada hanyalah pembatasan di mana kendaraan untuk pemenuhan logistik yang diprioritaskan.  "Banyak beredar penutupan tol, itu tidak ada yang ada. Karena logistik harus jalan, yang tidak (angkut logistik, Red) suruh balik," tambahnya.  Jika pada 7 Mei nanti masih kedapatan ada yang keluar dari zona Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Sigit menegaskan pihaknya akan memberikan sanksi, terutama bagi para pemudik sepeda motor.

Mulai 24 April, Semua Jalan Arteri Jabodetabek Akan Ditutup

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/PSBB-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Polisi memeriksa pengendara saat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di pintu keluar tol Kampung Rambutan di Jakarta, Jumat (10/4/2020). Kegiatan pelaksanaan pengawasan PSBB itu dilakukan untuk mengingatkan warga memakai masker dan aturan pe" width="100%">
<figcaption>Polisi memeriksa pengendara saat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di pintu keluar tol Kampung Rambutan di Jakarta, Jumat (10/4/2020). Kegiatan pelaksanaan pengawasan PSBB itu dilakukan untuk mengingatkan warga memakai masker dan aturan pe</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak terlepas dari peran aparat TNI/Polri. Mereka mengantisipasi warga agar tidak keluar rumah selama pembatasan berlangsung.  Jabodetabek sudah menerapkan PSBB sejak 10 April lalu yang diawali oleh DKI Jakarta. Lantas diikuti daerah penyangga, seperti Bodetabek pada 15 April dan Tangerang Raya 18 April.  Head of Corporate Governance and Sustainability Sinar Mas Land Ignesjz Kemalawarta mengatakan, aparat TNI/Polri menghadapi risiko cukup tinggi terhadap penularan coronavirus disease (Covid-19). Sebab mereka berada di garis depan. Tentunya kelengkapan alat pelindung diri (APD) untuk aparat tersebut harus memadai.  "Anggota TNI dan Polri yang dalam tugasnya menjadi garis depan, menjalin komunikasi, dan kontak langsung dengan masyarakat," ungkap Ignesjz Kemalawarta kepada JawaPos.com, Selasa (22/4). Atas besarnya risiko itu, Sinar Mas Land mendonasikan 2.949 masker kain untuk aparat TNI/Polri yang bertugas di wilayah Tangerang Raya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/WhatsApp-Image-2020-04-21-at-13.32.53-750x562.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> BANTUAN MASKER: Sinar Mas Land donasikan masker kain untuk aparat TNI/Polri yang menjaga PSBB. (For JawaPos.com)  Menurut Ignesjz, saat ini senjata pertama bagi aparat TNI/Polri dalam mengawal PSBB adalah masker. Selanjutnya masker yang didonasikan didistribusikan ke lingkungan Kodim Tigaraksa, Kodim Tangerang, Koramil Serpong, Koramil Legok, Koramil Tangerang, Polres Tangerang Selatan, Polsek Cisauk, Polsek Pagedangan, Polsek Serpong, dan Polres Tangerang.  Kapolsek Cisauk AKP Rolando V.A Hutajulu sangat berterima kasih sekali dengan bantuan masker kain tersebut. “Masker saat ini sangat penting untuk mencegah dari penularan Covid-19. Apalagi kami harus mengedukasi warga agar tetap menggunakan masker kalau keluar rumah," ujar AKP Rolando V.A Hutajulu.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=l2xHUqS4OKI  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=5mb_rVhKx1U&amp;t  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=RL-ss7N1ZyA

Kawal PSBB, Masker Jadi Senjata Pertama Aparat TNI/Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Jokowi-Sambangi-PLN-Terkait-Pemadaman-Listrik-Dery-Ridwansah-5-.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (tengah) saat menyambangi Kantor PT PLN, Jakarta, Senin (5/8/2019). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (tengah) saat menyambangi Kantor PT PLN, Jakarta, Senin (5/8/2019). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan supaya distribusi bantuan sosial benar-benar lancar dan sampai ke tangan masyarakat yang menerimanya. Paket bantuan itu bakal disebar ke Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi  "Pastikan distribusi logistik, kelancaran produksi betul-betul tak ada hambatan di lapangan," ujar Jokowi dalam rapat kerja di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (20/4).  Jokowi menambahkan pembagian bantuan sosial telah dimulai hari ini, Senin (20/4) dengan DKI Jakarta sebagai tempat pertama pembagian stok tersebut. Sisanya Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi akan menyusul pembagian bantuan sosial tersebut.  "Mengenai bantuan sosial tadi pagi dimulai secara besar-besaran untuk warga di DKI terlebih dulu, Bodetabek dan nanti daerah lain," katanya.  Karena itu, Jokowi menginginkan supaya ada kontrol dan pengawasan yang ketat. Hal itu dilakukan supaya bantuan sosial tersebut benar-benar sampai ke masyarakat yang dituju.  "Saya ingin bansos betul-betul tepat sasaran, jadi harus ada kontrol pengawasan, ada cek lapangan, sehingga bantuan bisa diterima dengan baik‎," ungkapnya.  Lebih lanjut ‎Jokowi mengatakan, pemerintah perlu memastikan stok pangan untuk kebutuhan masyarakat benar-benar cukup. Pasalnya beberapa hari ke depan masyarakat akan melaksanakan ibadah Ramadan.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=vPoMYrC2CMw  https://www.youtube.com/watch?v=5mb_rVhKx1U  https://www.youtube.com/watch?v=RaZQJmwBZkc  ‎"Pastikan. Agar kita memasuki bulan Ramadan ini betul betul memiliki kepastian stok pangan," pungkasnya.

Bansos Korona Mulai Disebar, Jokowi: Harus Ada Cek di Lapangan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PSBB Jabodetabek

Berita Terkini