<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/IMG-20200517-WA0018-1.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Humas Pemprov Jabar/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Humas Pemprov Jabar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemprov Jawa Barat meminta Polri dan TNI untuk lebih memperketat pengawasan aktivitas warga menjelang Hari Raya Idul Fitri. Hal tersebut agar pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jawa Barat bisa berhasil diterapkan.  ”Kami minta kepada kapolda dan pangdam agar lakukan siaga satu. Dari sekarang sampai Lebaran, karena potensi lalu lintas akan naik. Kita monitor dalam satu dua hari, orang belanja berbondong-bondong di pasar dan sebagainya. Ini jangan sampai keberhasilan Jabar di PSBB ini akan terganggu dinamika jelang Lebaran,” kata Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil seperti dilansir dari Antara pada Senin (18/5).  Ridwan mengatakan, sebelum dan pada awal PSBB Jabar, pergerakan aktivitas masyarakat sempat menurun sampai tinggal 20 persen. Kemudian meningkat kembali jadi 30 persen dan terakhir jadi sekitar 40 persen menjelang akhir PSBB di Jabar, sejak tiga hari terakhir.  Menurut dia, angka pergerakan menjelang Lebaran harus terus ditekan supaya penularan Covid-19 di Jabar bisa ditekan kembali. Pihaknya khawatir pergerakan pada masa sebelum dan setelah Hari Raya Idul Fitri akan meningkat, padahal penyebaran Covid-19 masih harus diwaspadai.  Menurut gubernur, berdasar hasil evaluasi PSBB Jabar yang akan berakhir Rabu (20/5), statistik penyebaran Covid-19 di Jabar sudah membaik secara signifikan. Dari sisi jumlah kasus positif, biasanya Jabar berada di peringkat kedua terbanyak setelah DKI Jakarta, namun dalam seminggu terakhir berada di posisi ketiga.  ”Secara presentase jumlah penduduk Jabar sekarang ranking 23 dari 34 provinsi. Jadi untuk penduduk terbesar se-Indonesia, menempati prosentase di urutan ke-23, ini adalah keberhasilan dari semua tim di Gugus Tugas dalam menekan Covid-19,” ujar Ridwan.  Dia menuturkan, angka pasien Covid-19 di rumah sakit adalah yang paling nyata mengalami penurunan. Pada akhir April tercatat ada 430-an pasien per minggu, kini hanya 200 pasien.  ”Dokter dan tenaga kesehatan telah berhasil meningkatkan angka kesembuhan dua kali lipatnya. Sehingga jumlah kasur atau bed di fasilitas kesehatan hanya dipakai 30 persen di Jabar ini. Jadi beban di rumah sakit menurun, hanya 30 persen yang digunakan untuk merawat orang sakit,” terang Ridwan.  Selain itu, kata dia, angka kecepatan penyebaran virus korona di Jabar juga menurun. Dari awalnya seorang pasien positif dapat menularkan kepada tiga orang dalam sehari, setelah PSBB diberlakukan seorang pasien hanya menularkan kepada satu orang lain dalam sehari.  ”Jadi kasus rata-rata pada April yang masih 40 kasus per hari, sejak dua minggu terakhir PSBB, di angka 21-an kasus per hari. Kami boleh menyimpulkan bahwa PSBB di Jabar ini melengkapi PSBB Bodebek dan Bandung Raya, boleh dikatakan mengalami keberhasilan signifikan. Kasus turun rata-rata 50 persen,” ucap Ridwan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=joEqh9W3z4E  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=yzFL_FIfIhA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=6MLxJkqHU3I

Pemprov Jabar Minta Polri/TNI Perketat Aktivitas Warga Jelang Lebaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/IMG-20200517-WA0016-1.jpg" alt="Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Humas Pemprov Jabar/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Humas Pemprov Jabar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Berdasar evaluasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Jabar, masih ada sekitar 50 persen daerah yang berada di zona merah. Sisanya ada daerah yang termasuk dalam zona kuning dan zona biru. PSBB Jabar akan berakhir pada Selasa (19/5).  Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, PSBB Jabar sudah akan 14 hari selesai. Evaluasinya menghasilkan ada sekitar 50 persen daerah masih zona merah, 30 persen sudah membaik menjadi zona kuning, dan ada sekitar empat daerah menjadi zona biru.  ”Ini akan diputuskan Selasa (19/5), PSBB skala provinsi akan dilanjutkan dengan skala proporsional,” kata Ridwan seperti dilansir dari Antara di Bandung pada Minggu (17/5).  Ridwan mengatakan, evaluasi PSBB Jabar telah dipaparkan kepada 27 bupati/wali kota se-Jabar melalui video conference. Dalam rapat secara daring atau online yang turut dihadiri Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum itu, gubernur mengatakan bahwa evaluasi dilakukan berdasar kajian Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar. Hasil evaluasi bisa menjadi rujukan bagi kabupaten/kota di Jabar untuk menentukan kelanjutan PSBB di wilayahnya.  ”Hasil evaluasi ilmiah ini menjadi dasar keputusan Bapak/Ibu (bupati/wali kota) semua apakah akan melanjutkan PSBB di level kabupaten/kota masing-masing atau ada penyesuaian-penyesuaian,” papar Ridwan.  Dia menjelaskan, daerah zona merah, artinya ditemukan kasus Covid-19 pada satu atau lebih klaster dengan peningkatan kasus yang signifikan dan bisa dilakukan PSBB penuh pada daerah tersebut. Daerah zona kuning, artinya ditemukan kasus Covid-19 pada klaster tunggal dan bisa dilakukan PSBB parsial. Sementara zona biru berarti ditemukan kasus Covid-19 secara sporadis, baik kasus impor (imported case) atau penularan lokal, di mana daerah dengan zona ini perlu dilakukan physical distancing.  ”Nanti tidak semua, 27 kabupaten/kota melaksanakan PSBB. Tapi akan diserahkan kepada kepala daerah. Apakah zona merah yang 50 persen ini akan melanjutkan (PSBB), apakah zona kuning dan zona biru kemungkinan tidak akan melanjutkan PSBB dalam skala penuh. Jadi, Jabar akan melanjutkan PSBB skala parsial, proporsional sesuai dengan situasi di daerah masing-masing,” terang Ridwan.  Selain itu, Ridwan juga menjelaskan, dari evaluasi PSBB Jabar hingga kini, tidak ditemukan adanya pergerakan atau penyebaran kasus Covid-19 di 63 persen wilayah Jabar. ”Ada sekitar 20 persenan wilayah yang tidak ada pemudik dan wilayah itu tidak ada pergerakan ODP, PDP, dan lain-lain, sehingga 20 persen ini perlakuannya tidak bisa disamakan dengan mereka yang perlu diwaspadai,” ujar Ridwan.  Gubernur menegaskan, meskipun PSBB disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah, Pemerintah Provinsi Jabar tidak akan menurunkan level pengawasan, termasuk menjelang Hari Raya Idul Fitri yang akan dilakukan sesuai dengan zona atau level kewaspadaan di daerah masing-masing.  Pemprov Jabar akan memiliki lima level kewaspadaan, yaitu level lima atau zona hitam (kritis), level empat atau zona merah (berat), yakni kondisi PSBB saat ini, level tiga atau zona kuning (cukup berat), level dua atau zona biru (moderat) menunjukkan wilayah yang perlu melaksanakan physical distancing, dan level satu atau zona hijau (rendah), yakni kondisi normal.  ”Nah, kepada yang mereka yang termasuk ke dalam level biru, kebijakan bisa lebih longgar, dengan tetap menjauhi kerumunan dan ada protokol kesehatan, tapi kegiatan sudah bisa 100 persen. Kalau dia masih level merah seperti sekarang, itu kegiatan ekonomi atau apapun (dibatasi) hanya 30 persen,” ujar Ridwan.  Gubernur merekomendasikan kepada kabupaten/kota di level empat atau zona merah untuk tetap melakukan PSBB secara penuh. Namun, kepada kabupaten/kota yang sudah termasuk zona kuning dan biru bisa melakukan PSBB parsial. ”Hampir semua yang namanya kota di Jabar itu masuk yang level merah, kecuali Kota Bandung, sudah masuk kategori level kuning atau level tiga dari lima level itu,” ujar Ridwan.  Ridwan menambahkan, ukuran keberhasilan PSBB juga bisa diukur dengan turunnya pasien terkonfirmasi positif sambil terus melakukan peningkatan jumlah tes masif. ”Kami sedang mengejar 300 ribu pengetesan dalam waktu secepatnya,” ujar Ridwan.  Dia mengatakan, secara umum tren Jabar dalam menangani pandemi cukup positif, di antaranya merujuk jumlah pasien di rumah sakit yang menurun sejak akhir April. Angka kematian juga menurun serta tingkat kesembuhan naik dua kali lipat. Meski begitu, dia juga meminta kepala daerah untuk tetap mewaspadai potensi adanya orang tanpa gejala (OTG) dari para pemudik.  ”Ada kemungkinan kedatangan 300 ribu pemudik ke Jabar. Hal ini  bisa merusak tren positif penanganan Covid-19,” ujar Ridwan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=cvSd7xFzqbA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=XEAUA4z3XvU  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=CZ4eueCSrS4

Evaluasi PSBB Jabar, 50 Persen Daerah Masih Zona Merah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/IMG-20200404-WA0090-01.jpg" alt="Polisi melakukan pembubaran terhadap kerumunan warga saat PSBB. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara" width="100%">
<figcaption>Polisi melakukan pembubaran terhadap kerumunan warga saat PSBB. Bagus Ahmad Rizaldi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat bersama tim gabungan sudah melakukan pembubaran sebanyak 12.781 kali terhadap kerumunan saat pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tingkat Jawa Barat. Pembubaran itu dilakukan terhadap kumpulan yang melebihi dari lima orang.  Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombespol Saptono Erlangga mengatakan, sesuai dengan aturan PSBB, dilarang ada perkumpulan orang di suatu lokasi yang melebihi lima orang. Pembubaran tersebut sebagai langkah antisipasi penyebaran Covid-19. Sebab, virus korona rawan menyebar tanpa adanya pembatasan fisik atau pembatasan sosial.  ”Terkait pembubaran kerumunan massa, kita sudah melakukan sebanyak 12.781 kali,” kata Erlangga seperti dilansir dari Antara di Bandung, pada Rabu (13/5).  Sejauh ini, kata dia, Kabupaten Karawang menjadi wilayah yang terbanyak dilakukan pembubaran massa dibandingkan wilayah-wilayah lain di Jawa Barat. ”Di Kabupaten Karawang jumlah pembubaran paling banyak, yakni 2.052 kali,” kata Erlangga.  Selain itu, dia juga mencatat sudah ada sebanyak 3.637 blanko teguran yang dikeluarkan kepolisian. Blanko itu diterapkan kepada warga yang melanggar aturan PSBB. ”Totalnya ada 3.637 blanko yang dikeluarkan sampai 11 Mei,” terang Erlangga.  Berdasar catatannya, lanjut Erlangga, blanko teguran itu paling banyak dikeluarkan di wilayah Kabupaten Garut. Yakni sebanyak 990 lembar. Lalu kedua terbanyak wilayah Kota Bandung dengan jumlah blanko 856 lembar. ”Selain teguran tertulis, kita juga melakukan teguran secara lisan. Jumlahnya ada 75.804 pelanggar,” ujar Erlangga.  Menurut dia, para pelanggar tersebut ditegur karena tidak menggunakan masker, sarung tangan, dan penumpang yang melebihi batas kapasitas. Aturan tersebut telah tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB Jawa Barat.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=mhCoBuAf_vs  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=4SpDkwvNiM8  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=bpstuY2LyUI

Sepekan PSBB,  Sudah 12.781 Kali  Polda Jabar Bubarkan Kerumunan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/WhatsApp-Image-2020-05-11-at-21.15.23.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil. Humas Pemprov Jabar/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil. Humas Pemprov Jabar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jumlah pasien positif korona yang dirawat di rumah sakit di wilayah Jawa Barat mengalami penurunan dibandingkan pada akhir April. Per 12 Mei, jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit rata-rata di angka 350 an. Jumlah itu turun dibandingkan pada rentang April mencapai 430-an  Gubernur Jawa Barat (Jabar) M. Ridwan Kamil mengatakan, selama PSBB berlangsung di Jabar jumlah pasien positif korona yang dirawat di rumah sakit mengalami penurunan. Untuk tingkat kesembuhan di wilayah Jawa Barat meningkat setelah diadakan PSBB.  ”Alhamdulilllah turun, bukan naik dan puncaknya (pasien positif korona dirawat di rumah sakit) itu ada di akhir April. Lalu tingkat kematian turun dari tujuh pasien per hari menjadi empat pasien per hari yang meninggal dunia. Alhamdulillah tingkat kesembuhan juga naik hampir dua kali lipat,” kata Kang Emil seperti dilansir dari Antara di Bandung pada Selasa (12/5).  Dia menuturkan, tingkat kecepatan virus korona setelah PSBB juga mengalami penurunan dari indeks 3 menjadi 0,86. ”Tingkat kecepatan virus yang sebelum PSBB itu ada di kecepatan indeks 3 untuk reproduksi Covid-19 sekarang sudah turun 0,86. Alhamdulillah sekali sudah turun jauh. Ini menandakan sebelum PSBB karena banyak orang kecepatan penularan sangat tinggi, sekarang PSBB dilarang mudik jadi turun kecepatan penurunannya,” kata Kang Emil.  Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ineu P. Sundari mengatakan, wacana relaksasi atau pelonggaran PSBB tidak boleh bertolak belakang atau bertentangan dengan aturan di pusat maupun daerah. Terlebih saat ini, Jawa Barat tengah melaksanakan PSBB.  ”Jadi saya mengharapkan pelonggaran itu jangan sampai menyebabkan banyaknya aktivitas warga. Ini tentu bertentangan dengan aturan PSBB. Yang pada akhirnya, dikhawatirkan kasus Covid-19 bertambah banyak,” kata Ineu.  Menurut Ineu, PSBB dilakukan untuk menekan penyebaran Covid-19. Apabila ada aturan relaksasi dikhawatirkan langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk menekan penyebaran Covid-19 bisa tak berarti. ”Dalam masa PSBB saja saya melihat pergerakan orang masih banyak. Masih banyak warga yang belum mematuhi aturan PSBB,” kata Ineu.  Dia menambahkan, berdasar informasi yang diterimanya, pergerakan kendaraan dengan PSBB berkurang sekitar 30 persen. ”Pada satu sisi memang ada penurunan, tapi angka itu masih belum signifikan. Baru sekitar 30 persen penurunannya. Harusnya sudah lebih dari 50 persen,” ucap Ineu.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=UszCDXFPpSo  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=tMVEV5BGD4A  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=RpIftLg3XD4

Jumlah Pasien Positif Korona Dirawat di RS Turun selama PSBB Jabar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/IMG_20200510_142633-1.jpg" alt="Penutupan jalan sementara di Indramayu. Humas Pemkab Indramayu/Antara" width="100%">
<figcaption>Penutupan jalan sementara di Indramayu. Humas Pemkab Indramayu/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Resor Kota (Polresta) Cirebon, Jawa Barat, memperketat penjagaan di tiga titik check point pada penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Jabar. Petugas juga memutarbalikan sejumlah kendaraan.  Kapolresta Cirebon Kombespol M. Syahduddi mengatakan, penjagaan di tiga titik check point tersebut untuk memperketat kendaraan yang masuk ke wilayah hukum Polresta Cirebon. Terutama kendaraan yang mengangkut para pemudik akan melintas di Kabupaten Cirebon. Selain itu juga penjagaan tersebut dalam rangka penerapan PSBB Jawa Barat.  ”Kita memang terus perketat penjagaan di check point, baik di jalan tol maupun arteri. Setiap kendaraan yang melintas akan kita periksa terutama dari daerah Jabodetabek,” ujar Syahduddi seperti dilansir dari Antara pada Minggu (10/5).  Syahduddi mengatakan, dari tiga titik check point, pihaknya memutarbalikkan enam kendaraan roda empat ke arah Jakarta dan menilang satu kendaraan. Diharapkan dengan terus diperketatnya penjagaan check point baik di arteri maupun jalan tol bisa memberikan efek jera bagi para pemudik yang masih membandel. ”Ini semua untuk menyukseskan penerapan PSBB jabar untuk memutus mata rantai Covid-19,” kata Syahduddi.  Sementara itu, Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, melakukan penutupan sementara dua ruas jalan sebagai upaya meminimalkan pergerakan masyarakat. ”Dua jalan protokol ditutup sementara. Jalan Jendral Sudirman dan D.I. Panjaitan,” kata Kordinator Bidang Logistik Penyiapan Potensi Sumber Daya Daerah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Indramayu Maman Kostaman.  Menurut dia, dua jalan protokol tersebut pada sore hari cukup ramai masyarakat yang beraktivitas. Untuk mengurangi pergerakan warga, tim melakukan penyekatan mulai pukul 15.30 WIB sampai dengan 17.30 WIB. Penutupan sementara jalan protokol tersebut berlangsung selama masa penerapan PSBB Jawa Barat. ”Selama PSBB ini, warga yang melintasi dua jalan itu akan dibatasi. Kita terus lakukan evaluasi setiap hari terhadap kebijakan ini,” ujar Maman.  Gugus Tugas juga melakukan penegakan terhadap ketentuan PSBB sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Indramayu Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB yakni penutupan usaha yang masih beroperasi. Penegakan tersebut, lanjut Maman, dilakukan di Jalan Yos Sudarso, Ahmad Yani, Suprapto, D.I. Panjaitan, Sudirman, dan Jalan Djuanda. Penegakan dengan sasaran toko-toko yang masih buka dan PKL makanan yang menyediakan tempat duduk.  Wakapolres Indramayu Kompol Nanang Suhendar mengatakan, penyekatan jalan dan penegakan PSBB akan terus dilakukan selama masa PSBB Jabar sampai 19 Mei. ”Harapannya masyarakat mematuhi segala yang diatur dalam regulasi PSBB di Kabupaten Indramayu,” kata Nanang.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=YPu-DA1AO0g  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Er76Ofs4ek4  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=CmY7VuWOKdY

Hari Kelima PSBB Jawa Barat, Polresta Cirebon Perketat Penjagaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/IMG_20200509_213817-1.jpg" alt="Petugas menghentikan pengguna jalan di perbatasan Bandung Barat–Cianjur, sebagai upaya memutus rantai penyebaran Covid-19. Ahmad Fikri/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas menghentikan pengguna jalan di perbatasan Bandung Barat–Cianjur, sebagai upaya memutus rantai penyebaran Covid-19. Ahmad Fikri/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemeriksaan di perbatasan Bandung Barat–Cianjur, Jawa Barat, memasuki hari kelima PSBB Jawa Barat, terkesan longgar. Meskipun petugas bersiaga sejak pagi hingga malam, arus kendaraan yang melintas didominasi kendaraan pribadi bernopol Bandung.  Sejak pukul 18.00 WIB, volume kendaraan yang melintas dari arah Bandung Barat atau sebaliknya sepi bahkan pengemudi dapat melaju di atas rata-rata. Namun menjelang malam, kendaraan pribadi dengan penumpang lebih dari empat orang tetap dapat melintas terutama dari arah Bandung, tanpa mendapat pemeriksaan petugas. Pemeriksaan kembali diberlakukan sekitar pukul 21.00 WIB, petugas gabungan kembali melakukan penyekatan dengan memberlakukan pemeriksaan ketat. Kendaraan yang melanggar jumlah penumpang dari setiap kendaraan yang melintas dikembalikan ke daerah asalnya masing-masing.  Komandan Pengendali Lapangan Pospam Citarum Ipda Sutaryo mengatakan, sejak pagi hingga malam menjelang, pihaknya telah mengembalikan puluhan kendaraan ke daerah asalnya masing-masing karena melanggar aturan PSBB. Di antaranya, tidak menggunakan masker dan jumlah penumpang yang lebih dari 3 orang.  ”Pemeriksaan kembali dilakukan menjelang malam karena banyak kendaraan pribadi yang melintas. Sedang dari sore ke malam hanya didominasi kendaraan bak terbuka khususnya truk yang menuju arah Bandung. Sehingga pemeriksaan sedikit longgar. Namun, kendaraan pribadi tetap dihentikan dan diperiksa,” terang Sutaryo seperti dilansir dari Antara pada Minggu (10/5).  Pihaknya mencatat, sejak pagi hingga malam menjelang telah memulangkan lebih dari 50 kendaraan yang dinilai melanggar aturan PSBB. Bahkan menjelang malam, petugas kembali memulangkan belasan kendaraan dari arah Bandung berpenumpang lebih dari 3 orang. ”Mereka beralasan hendak memancing ke Cirata–Cianjur dengan penumpang berjumlah delapan orang, sehingga terpaksa kami pulangkan kembali. Termasuk satu minibus berpenumpang enam orang bernopol Bandung dengan tujuan silaturahmi ke Cianjur,” kata Sutaryo.  Dia menambahkan, selama PSBB parsial yang dilakukan di Cianjur, upaya penyekatan lebih ketat dilakukan petugas diperbatasan Bandung Barat–Cianjur, sebagai upaya memutus rantai penyebaran Covid-19.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=SWYMgjDOgOs  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=qkcLMnmRqJI  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=s7m36DnLRsM

Pemeriksaan di Perbatasan Bandung Barat–Cianjur Terkesan Longgar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/WhatsApp-Image-2020-05-06-at-15.04.20.jpg" alt="Petugas Dishub Kota Bandung menemukan tiga orang yang diduga akan mudik ke wilayah Bandung bersembunyi di mobil logistik di cek poin Gerbang Tol Kopo pada Rabu (6/5). Humas Dishub Kota Bandung/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas Dishub Kota Bandung menemukan tiga orang yang diduga akan mudik ke wilayah Bandung bersembunyi di mobil logistik di cek poin Gerbang Tol Kopo pada Rabu (6/5). Humas Dishub Kota Bandung/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Petugas Dinas Perhubungan Kota Bandung, Jawa Barat, pada hari pertama penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Jawa Barat menemukan tiga orang diduga akan mudik bersembunyi di mobil logistik di Pos Pemeriksaan Gerbang Tol Kopo pada Rabu (6/5). Petugas memberhentikan mobil Grand Max yang dipakai untuk angkutan logistik.  ”Jadi saat mobil logistik itu melalui cek poin Tol Kopo, saat diperiksa di bagian belakang mobil itu ada tiga orang penumpang,” kata Kabid Pengendalian dan Ketertiban Transportasi Dishub Kota Bandung Asep Kuswara seperti dilansir dari Antara pada rabu (6/5).  Asep mengatakan, petugas yang berjaga di pos pemeriksaan Gerbang Tol Kopo langsung meminta mereka untuk turun dari kendaraan untuk didata. ”Informasinya mereka berasal dari Jakarta mau mudik ke daerah Bandung. Mereka masuk dengan mengakses via Tol Cipularang. Sudah kami data,” kata Asep.  Menurut dia, setelah didata, mobil logistik yang mengangkut penumpang atau pemudik tersebut, langsung diminta untuk memutar balik atau kembali ke daerah asalnya di Jakarta. ”Bukannya kami kejam, tapi kami menjalankan aturan terkait pelaksanaan PSBB ini sehingga mereka kami minta untuk putar balik,” tutur Asep.  Secara aturan, lanjut Asep, penumpang yang menaiki mobil logistik untuk mudik menyalahi tiga aturan yakni mempergunakan kendaraan yang bukan peruntukkannya. ”Selain itu melanggar faktor keselamatan karena konstruksi mobil logistik itu bukan untuk menyangkut penumpang atau orang dan faktor kesehatan karena ketiga orang itu tidak memakai masker sehingga jelas ya pelanggaran,” kata Asep.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=oRUJKBFt6CY  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Fx1-tEKpS70  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=ZVYDzxryK1Q

Dishub Kota Bandung Temukan Pemudik Sembunyi di Mobil Logistik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/antarafoto-arus-lalu-lintas-tol-menurun-290420-mic-05-1.jpg" alt="Ilustrasi situasi jalan tol Cikopo–Palimanan di km 72, Purwakarta, Jawa Barat, seiring pemberlakuan PSBB. M. Ibnu Chazar/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi situasi jalan tol Cikopo–Palimanan di km 72, Purwakarta, Jawa Barat, seiring pemberlakuan PSBB. M. Ibnu Chazar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Petugas gabungan Polda Jawa Barat hingga Dinas Perhubungan Jawa Barat siap membendung pemudik di 232 titik pemeriksaan saat penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tingkat provinsi atau PSBB Jawa Barat mulai Rabu (6/5) pukul 00.00 WIB hingga Selasa (19/5). Petugas melakukan penjagaan titik pemeriksaan PSBB sekaligus penyekatan larangan mudik.  Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat sekaligus koordinator Sub Divisi Sterilisasi Fasilitas Publik Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat Hery Antasari seperti dilansir Antara mengatakan, ada 15–25 titik di tingkat Jawa Barat beserta 232 titik oleh kabupaten/kota secara total yang akan dioperasionalkan sebagai titik pemeriksaan PSBB dan penyekatan larangan mudik. Saat ini, ada delapan titik yang sudah dioperasikan Polda Jawa Barat sedangkan sisanya tujuh hingga sembilan titik diselenggarakan Polres setempat.  ”Ketika bicara batas PSBB Jawa Barat, tambahan fokus penyekatan dan titik pemeriksaan Polda Jawa Barat dan Dinas Perhubungan Jawa Barat adalah titik-titik di perbatasan Jawa Barat dengan provinsi lain,” ujar Hery.  Untuk mengantisipasi warga yang memaksa mudik, menurut dia, petugas sudah sangat paham dan bisa mengidentifikasi visual terhadap modus mudik demikian. Di antara modus itu memakai ambulans, kendaraan barang, atau menggunakan kendaraan pribadi yang pengemudinya punya dispensasi untuk bergerak tapi ternyata digunakan mengangkut pemudik.  ”Ciri-ciri itu mudah terlihat, tapi memang perlu waktu dan energi dari petugas di lapangan juga memperhatikan risiko penyebaran Covid-19 saat berinteraksi dengan pemudik,” kata Hery.  ”Yang pasti, tindakan yang telah dan akan terus dilakukan adalah mengembalikan pemudik ke tempat asalnya. Hingga Senin (4/5), kurang lebih ada 33 ribu yang sudah dikembalikan (diputar balik) ke tempat asal,” tambah Hery.  Terkait 17 pengecualian angkutan barang selama PSBB yang diatur dalam Surat Edaran Gubernur Jabar No.460/71/Hukham tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PSBB Bidang Transportasi di Jawa Barat, dia berujar operasional angkutan barang tersebut harus retap memenuhi ketentuan daya angkut, kelas jalan, dan tata cara muat. Adapun terkait aturan untuk motor baik pribadi maupun ojek online, dalam aturan PSBB Jawa Barat roda dua hanya diperkenankan untuk satu pengendara, itu pun dalam rangka kegiatan yang diperbolehkan selama PSBB dan mengangkut barang bagi ojol.  Meski begitu, ada tiga pengecualian yang mengizinkan sepeda motor baik pribadi maupun ojol diisi dua orang, yakni memiliki alamat yang sama dan diperuntukkan bagi aktivitas yang diperbolehkan selama PSBB. Selain itu, untuk kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan Covid-19 dan untuk kondisi gawat darurat. ”Jadi bukan untuk kegiatan apa pun,” kata Hery.  Untuk mobil, dia menjelaskan, petunjuk teknis dalam surat edaran gubernur tersebut secara detail mengatur kapasitas penumpang. ”Berkursi dua baris, maksimal tiga orang. Untuk tiga baris, kapasitas empat orang dengan posisi (duduk) yang juga sudah diatur, termasuk tidak boleh ada penumpang di depan meski suami istri,” ujar Hery.  Terkait kereta api, transportasi udara, serta laut, dia mengatakan, surat edaran tersebut tidak mengaturnya secara khusus. ”Tapi diatur ketentuan sektoral yang sudah sangat baik dan kuat oleh Kementerian Perhubungan dan instansi teknis terkait lain,” terang Hery.  Kabidhumas Polda Jawa Barat Kombespol Saptono Erlangga mengatakan, pihaknya siap bertugas di 250 cek poin. Dari cek poin itu, 19 di antaranya 19 berada di perbatasan provinsi Jawa Barat dengan provinsi lain. ”Pos cek poin perbatasan dengan provinsi lain, Jawa Tengah, Banten, DKI Jakarta, kita gelar ada 19 pos di perbatasan,” tutur Saptono di Bandung.  Selain di perbatasan Provinsi Jawa Barat, terdapat juga pos cek poin di setiap perbatasan kota dan kabupaten. Menurut Saptono, pos perbatasan antarkabupaten dan kota itu dilaksanakan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 masing-masing. ”Konsep awalnya penjagaan 24 jam, termasuk perbatasan yang dari luar Provinsi Jawa Barat,” ucap Saptono.  Dia mengatakan, polisi melibatkan lebih dari 17.000 personel saat pelaksanaan PSBB Jawa Barat. Kemudian, ada 12.000 personel yang terdiri atas gabungan instansi terkait bersama TNI. ”Walaupun lingkupnya provinsi, nanti kota dan kabupaten ada pos-pos cek poin,” ujar Saptono.  Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, salah satu tugas utama dalam PSBB Jawa Barat adalah menjaga pergerakan di perbatasan provinsi. Kemudian perbatasan antarkota dan kabupaten harus diperketat. ”Jadi Kapolres dan Dandim jangan sampai ada orang bocor misalnya dari Bandung ke Garut, karena dia mau mudik. Karena mudik ini bukan hanya dari Jakarta. Di Jawa Barat, Bandung ini zona pemudik,” tutur Ridwan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=oRUJKBFt6CY  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Fx1-tEKpS70  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=ZVYDzxryK1Q

PSBB Jawa Barat, Siap Bendung Pemudik di 232 Titik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/IMG_20200420_183244_599-1.jpg" alt="Persiapan PSBB di Kota Bandung. Humas Pemkot Bandung/Antara" width="100%">
<figcaption>Persiapan PSBB di Kota Bandung. Humas Pemkot Bandung/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tingkat provinsi penting untuk menghentikan penularan Covid-19, terutama imported case alias penularan dari luar lokasi atau impor. PSBB Jabar akan mulai diberlakukan mulai Rabu (6/5) pukul 00.00 WIB hingga Selasa (19/5).  Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Jabar) sekaligus Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar Berli Hamdani mengatakan, PSBB Jabar merupakan momen penting. Saat ini, mudik sudah dilarang, kegiatan sudah berkurang, ditambah dengan situasi puasa orang beribadah di rumah saja semakin menyukseskan PSBB.  ”Saat ini kasusyang ada sifatnya penularan lokal dan dari klaster yang dari awal sudah diidentifikasi,” kata Berli seperti dilansir dari Antara di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (5/5).  PSBB Jabar bakal menjadi hal baru bagi 17 kabupaten/kota di luar lima daerah Bodebek (Bogor,Depok, dan Bekasi) dan lima daerah Bandung Raya yang sudah menerapkan PSBB. Berli mengatakan, sebanyak 17 kabupaten/kota itu bisa menerapkan PSBB secara parsial maupun penuh di wilayahnya masing-masing.  ”Kepala daerah diberi kewenangan oleh gubernur untuk menindaklanjuti peraturan gubernur terkait PSBB Jabar. Ini bukan untuk menimbulkan perbedaan atau kebingungan, tapi memberikan kewenangan secara proporsional antara provinsi dan kabupaten/kota,” ujar Berli.  Hal itu juga, menurut Berli, mendorong keberdayaan masing-masing daerah dalam mengatur sesuai kebutuhan dan tuntutan masyarakatnya. Sebab, ada hal yang sifatnya teknis baik soal transportasi atau dampak sosial sehingga diberikan kewenangan kepada kepala daerah.  Berli pun menegaskan, pihaknya terus menambah pelaksanaan tes usap (swab) metode polymerase chain reaction (PCR), teranyar terhadap penumpang KRL. ”Sementara untuk rapid test, sampai saat ini Jabar melakukan hampir 100 ribu rapid test dan dari total itu yang positif 237 orang,” tutur Berli.  Dari yang sudah dilakukan tersebut, lanjut dia, merupakan upaya penting dalam pelaksanaan PSBB agar paling tidak bisa membatasi penularan terutama dari luar Jabar atau imported case. Secara umum PSBB mampu menekan penularan atau penyebaran Covid-19.  Data terbaru kasus Covid-19 di Jabar hingga Senin (5/5) pukul 16.43 WIB, terdapat 1.252 kasus positif di Jabar, 159 orang sembuh, dan 86 meninggal dunia. Adapun orang dalam pemantauan (ODP) berjumlah 41.480 orang, 8.105 orang di antaranya masih dalam pemantauan. Sementara total pasien dalam pengawasan (PDP) adalah 5.130 orang, 2.045 orang di antaranya masih dalam pengawasan.  ”Dengan adanya PSBB Bodebek dan Bandung Raya secara umum memberikan dampak positif terhadap penurunan baik itu laju penambahan kasus positif maupun PDP dan ODP secara jumlah menurun,” ujar Berli.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=oRUJKBFt6CY  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Fx1-tEKpS70  &amp;nbsp  https://www.youtube.com/watch?v=ZVYDzxryK1Q

PSBB Jabar Penting untuk Stop Kasus Penularan Covid-19 dari Luar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/tol-psbb.jpg" alt="Sejumlah kendaraan melintas di ruas tol Jor di kawasan Pasar Rebo, Jakarta, Minggu (12/4/2020). Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan menindak para pengendara kendaraan bermotor yang melanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakar" width="100%">
<figcaption>Sejumlah kendaraan melintas di ruas tol Jor di kawasan Pasar Rebo, Jakarta, Minggu (12/4/2020). Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan menindak para pengendara kendaraan bermotor yang melanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jawa Barat akan mulai menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Rabu (15/4) besok. Kendati demikian, untuk mensukseskan program ini dinilai dibutuhkan langkah tegas pada pembatasan aktivitas masyarakat. Salah satunya adalah operasional transportasi umum.  Terkait itu, Pemerintah Kota Depok sepakat agar Kerela Rel Listrik (KRL) dihentikan operasinya selama PSBB. Pasalnya, KRL menjadi sarana dengan potensi penularan Covid-19 yang cukup tinggi. Mengingat para penumpangnya kerap kali berdempetan saat di dalam rangkaian kereta.   Selain KRL, Pemkot Depok juga mendesak agar bandara segera ditutup untuk penerbangan internasional. Dengan begitu, Warga Negara Asing (WNA) tidak masuk ke Indonesia secara sembarangan.  "Bandara bisa dipakai yang milik TNI AU saja. Atau khusus angkut barang dan obat-obatan," kata Sekda Pemkot Depok Hardiono saat dikonfirmasi JawaPos.com, Selasa (14/4).  Pembatasan akses WNA ini tak lepas agar pemutusan rantai penyebaran virus bisa dilakukan. Terlebih Covid-19 ini diketahui datang dari luar negeri. Dengan adanya pembatasan terhadap kedatangan WNA, maka potensi virus terus masuk ke Indonesia bisa ditekan.  Kendati demikian, Hardiono menyampaikan, Pemkot Depok belum mengusulkan wacana ini secara tertulis kepada pemerintah pusat. "Sepertinya (Wali Kota) belum meminta secara tertulis," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=nN1fYblmEGU  https://www.youtube.com/watch?v=UO6WcbULhUU  https://www.youtube.com/watch?v=sZD0JdNN61k

Pemkot Depok Minta KRL dan Bandara Ditutup Agar PSBB Efektif

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PSBB Jabar

Berita Terkini