<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/New-Normal-Di-Mall-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Warga saat antre membeli kebutuhan pokok di salah satu swalayan yang berada di Aeon Mall BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (1/6/2020). Pemerintah Kabupaten Tangerang masih menerapkan peraturan PSBB di semua mall yang berada di kabupaten Tangerang, d" width="100%">
<figcaption>Warga saat antre membeli kebutuhan pokok di salah satu swalayan yang berada di Aeon Mall BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (1/6/2020). Pemerintah Kabupaten Tangerang masih menerapkan peraturan PSBB di semua mall yang berada di kabupaten Tangerang, d</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD membantah tudingan jika pemerintah asal-asalan mengambil keputusan selama pandemi Covid-19. Tudingan itu sempat ramai diperbincangkan oleh warganet di media sosial, khususnya saat pemerintah memutuskan untuk melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).  Mahfud menegaskan, proses pengambilan keputusan dalam menentukan PSBB untuk daerah sudah diperhitungkan secara ilmiah. Termasuk ketika mulai melonggarkan bagi wilayah-wilayah tertentu yang angka penularannya sudah berkurang.  "Pengambilan keputusan pemerintah itu tidak asal-asalan seperti banyak dikatakan orang di medsos. Dasarnya scientific," kata Mahfud.  Mahfud melanjutkan, hampir setiap hari pemerintah menggelar sidang kabinet membahas segala aspek terkait Covid-19. Di dalam sidang dibahas ada empat perhitungan model matematis yang digunakan pemerintah dalam mengambil keputusan terkait pelonggaran PSBB.  Empat perhitungan tersebut diajukan oleh BIN, Menko Perekonomian, Bappenas, dan Kantor Staf Presiden (KSP). Nantinya, dari 4 aspek tersebut akan diambil satu keputusan bersama untuk memetakan tingkat resiko di setiap daerah dari mulai zona merah, kuning, dan hijau.  Dengan begitu, pemerintah sudah mampu memetakan desa mana yang termasuk zona hijau, dan mana yang zona merah.  "Semua sudah dipertimbangkan. Semua ahli sudah dipanggil. Jadi tidak mungkin pemerintah itu mengambil keputusan asal-asalan, tapi yang pasti pemerintah itu harus mengambil keputusan," pungkas Mahfud.

Pelonggaran PSBB Disebut Asal-Asalan, Mahfud: Dasarnya Scientific!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ekonom-meskipun-devisa-surplus-negara-tetap-berutang_m_197860.jpeg" alt="Ekonom senior Institute for Development for Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri menilai sulit rasanya melihat Indonesia bisa melunasi utangnya. Menurutnya, tidak ada negara yang tidak bisa berutang." width="100%">
<figcaption>Ekonom senior Institute for Development for Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri menilai sulit rasanya melihat Indonesia bisa melunasi utangnya. Menurutnya, tidak ada negara yang tidak bisa berutang.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah berencana melonggarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), salah satunya terkait masyarakat di bawah usia 45 tahun diperbolehkan bekerja karena memiliki daya tahan tubuh yang tinggi. Hal ini pun menuai kontroversi oleh banyak pihak.  Padahal, kurva kasus Covid-19 di Indonesia masih fluktuatif. Jumlah orang yang positif setiap harinya pun masih terus bertambah ratusan orang. Pada Minggu (17/5) kemarin terdapat 489 kasus baru menjadi 17.514 kasus dengan kematian bertambah 59 orang menjadi 1.148 jiwa.  Langkah pemerintah ini pun disayangkan oleh Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri. Ia mengatakan bahwa semua yang dirumuskan harus berdasarkan data yang akurat.  "Jadi ini kan konyol. Orang yang berusia di bawah 45 tahun punya daya tahan yang lebih baik, kemudian dia bergaul dengan masyarakat banyak diluar, mereka pulang bertemu dengan ibunya yang sudah tua dan bertemu saudaranya yang sudah tua, ya ditularkan lah oleh dia itu ke orang-orang yang rentan di rumahnya," tegasnya dalam webminar, Senin (18/5).  Kata Faisal, kebijakan tersebut merupakan langkah yang berani. Bahkan, opsi pelonggaran itu tidak ada di negara lain. Menurutnya, pelonggaran ini hanya mementingkan beberapa pihak saja.  "Tidak ada resep seperti ini (di bawah 45 tahun boleh bekerja) di negara lain itu nggak ada. Itu yang bicara ahli epidemologi, bukan tentara. Malu gitu ama rakyat," ujarnya.  Lanjut Faisal, kunci dari pelonggaran bisa efektif adalah ketika kasus baru dan kematian harian dapat turun secara konsisten. Mengingat, saat ini Indonesia kurvanya masih berada di lereng peningkatan, hal itu sebaiknya tidak dilakukan.  "Setidaknya seminggu tapi bagusnya dua minggu turun terus, ayo kita lawan pandemi ini dengan melakukan tes semaksimal mungkin, tes supaya kita tau kondisinya seperti apa, sudah tes, tracing, tracking baru treatment, ini kan ngga bisa dilongkap," terangnya.

PSBB Dilonggarkan, Faisal Basri: Konyol, Malu Sama Rakyat!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/PSBB-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Petugas Kepolisian yang di bantu petugas Dinas Perhubungan saat memberikan himbauan pada pengendara di Jalan TB Simatupang, Jakarta, Senin (13/4/2020). Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, Pemprov DKI Jakarta memberlakukan Pembatasan Sosial Berska" width="100%">
<figcaption>Petugas Kepolisian yang di bantu petugas Dinas Perhubungan saat memberikan himbauan pada pengendara di Jalan TB Simatupang, Jakarta, Senin (13/4/2020). Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, Pemprov DKI Jakarta memberlakukan Pembatasan Sosial Berska</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Angka penularan Covid-19 di Tanah Air terus saja bertambah. Pakar Kesehatan dari Fakultas Kesehatan Msyarakat Universitas Indonesia (UI), Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan bahwa jumlah penularan virus Korona bertambah karena jumlah laboratorium yang semakin bertembah. Pemeriksaan sampel pun kian masif.  "Jadi laboratorium sudah banyak tapi belum 10.000 (sampel) sehari. Kita kan targetnya 10.000 per hari, sekarang baru 7.600 atau 8.000," ujar Tri kepada JawaPos.com, Sabtu (16/5).  Tri mengatakan bahwa semakin banyak masyarakat yang dites sampelnya, maka angka penularan virus Korona semakin bertambah banyak.  "Kalau jumlah yang banyak dites berarti akan banyak juga yang positif. Karena kan yang diperiksa yang kontak ada ODP dan PDP. Jadi semua ODP dan PDP harus diperiksa. Karena sekarang ini nggak semua ODP dan PDP diperiksa," katanya.  Tri mengatakan, adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) juga ia nilai belum mampu menurunkan penyebaran virus tersebut. "PSBB nggak berhasil. Kalau tidak berhasil, maka PSBB akan menambah jumlah kasus dan tidak berkurang," ungkapnya.  Saat ini walaupun DKI Jakarta sudah melakukan PSBB, namun kenyataanya angka penularan makin terus bertambah. Hal ini karena PSBB  tidak dijalankan oleh masyarakat.  "PSBB menurut saya tidak berhasil dari awal. Saya lihat jalanan masih ramai. Kalau begitu ceritanya maka akan terus terjadi kasus barunya," ungkapnya. <h3>Jangan Dilonggarkan</h3> ‎Sementara terpisah, Ketua Yayasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YPKKI), Marius Widjajarta‎ mengatakan jika PSBB dilonggarkan, maka akan semakin banyak penularan virus tersebut.  "PSBB jangan dilonggarkan. Pemerintah jangan kendor. Ini kan belum berhenti," ujar Marius.  Marius mengatakan, adalah langkah yang tidak bijak jika alasan ekonomi menjadi alasan pelonggaran PSBB. Menurutnya menyelamatkan nyawa manusia lebih penting ketimbang membenahi ekonomi di dalam negeri.  "Sekarang kan pilih dua. Mau ekonomi atau kesehatan. Kalau ekonomi kalau miring-miring dikit masih bisa. Kalau kesehatan hanya mati dan hidup saja. Kalau sudah mati ya selesai. Titik. Nggak pakai koma lagi. Jadi harus dipikirkan. PSBB sudah dua bulan ya diterusin sampai selesai," ungkapnya.  Untuk diketahui, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan saat ini sebanyak 89 laboratorium telaah aktif untuk bisa melakukan pemeriksaan sampel.  Laboratorium berkapasitas biosafety level atau BSL II terdiri dari 48 laboratorium rumah sakit dan 15 laboratorium perguruan tinggi. Kemudian 18 laboratorium di Kementerian Kesehatan (Kemenkes), lima laboratorium jejaring kesehatan daerah, dan tiga laboratorium yang berada di Balai Veteriner di Direktorat Peternakan‎.  https://www.youtube.com/watch?v=HaBQin-x1FQ  https://www.youtube.com/watch?v=EpHrWten208  https://www.youtube.com/watch?v=yn-0I9msWbc

Penularan Covid-19 Masih Bertambah, Pengamat: Jangan Longgarkan PSBB!