<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dewi-kenang-jasa-sang-ayah-cucu-andi-depu-teringat-petuah-sang-nenek_m_.jpg" alt="Presiden Joko Widodo berjabat tangan dengan cucu Tokoh Abdurrahman (AR) Baswedan, Anies Baswedan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/11). Jokowi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada AR Baswedan, serta lima tokoh lainnya." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo berjabat tangan dengan cucu Tokoh Abdurrahman (AR) Baswedan, Anies Baswedan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/11). Jokowi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada AR Baswedan, serta lima tokoh lainnya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menyakini keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menarik Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masa transisi bukan dibuat seorang diri. Dia percaya di dalam pengambilan kebijakan ini ada campur tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).  "Gubernur DKI bilang PSBB atau lockdown, itu sebetulnya bukan dari gubernur sendiri, pasti perintah Presiden. Karena Presiden hari Senin rapat kabinet mengatakan, kesehatan menjadi penting," kata Agus dalam diskusi bertajuk 'PSBB Lagi?', Sabtu (12/9).  Agus menyakini Anies sudah terlebih dahulu dipanggil Jokowi sebelum mengumumkan PSBB diketatkan lagi. Sebab, tidak mungkin seorang Gubernur membuat keputusan tanpa koordinasi dengan pemerintah pusat. "Jadi menurut saya itu keputusan-keputusan maunya (Presiden) tapi melalui Gubernur, nah sekarang tinggal gimana ini (menjalankannya)," jelasnya.  Kendati demikian, Agus mengkritik sikat para menteri Jokowi yang dianggap seolah tidak sejalan dengan Jokowi, untuk mengutamakan kesehatan rakyat. "Nah sekarang itu dihajar habis-habisan oleh kabinet kan, hal-hal semacam gini tidak beres. Kan semua harusnya saling mendukung gitu," pungkasnya.  Sebelumnya, Anies memutuskan menarik PSBB masa transisi. PSBB akan dikembalikan layaknya saat pertama kali diterapkan dengan sistem pembatasan secara tetap. Keputusan ini tak lepas dari kondisi Covid-19 di Jakarta yang masih terus meninggi. Sampai dengan Rabu (9/9), kasus konfirmas positif di Jakarta berjumlah 49.837. Dengan rata-rata penambahan setiap hari sekitar seribu kasus dalam 2 pekan terakhir.  "Situasi wabah di Jakarta ada dalam kondisi darurat. Maka dengan kedaruratan ini tidak banyak pilihan bagi Jakarta kecuali menarik rem darurat sesegera mungkin," kata Anies di Balai Kota Jakarta.  Selain jumlah kasus positif yang terus melonjak, pertimbangan PSBB kembali diketatkan yakni karena angka kematian dalam 2 pekan terakhir juga ikut meningkat. Selain itu, ketersediaan ruang ICU untuk pasien Covid-19 juga terus menipis.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=GbL6mhv3amE

Anies Berlakukan PSBB Total, Pengamat Sebut Itu Perintah Presiden

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Gubernur-DKI-Anies-Baswedan-antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejelasan mengenai kelanjutan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta harus diputuskan dengan tegas. Sebab perpanjangan PSBB saat ini sudah mulai berdampak pada aspek ekonomi di Ibu Kota.  “Kita (menerapkan) PSBB pertama tetapi diperpanjang terus. Ekonomi ditutup, pajak pun harus bayar, tapi di daerah lain sudah mulai relaksasi. Asas keadilannya di mana? Nah ini musti dipikirkan keras,” ungkap anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Wahyu Dewanto melalui video yang diunggahnya di akun YouTube, Rabu (3/6).  Perpanjangan PSBB tidak hanya berdampak pada krisis ekonomi, tapi juga krisis sosial. Selain itu, penerapan PSBB yang dilakukan selama tiga tahap juga telah menyerang psikologi masyarakat. Untuk itu, dirinya meminta Pemprov DKI mencari solusi dan inovasi agar bisa bangkit dari kondisi yang saat ini dialami.  “Jadi jangan didebat ‘kita tidak setuju (relaksasi PSBB karena alasan) aspek kesehatan’, salah itu. Kita sangat setuju, menjaga jangan tertular Covid, prinsip betul itu. Tapi sebagai penerap PSBB pertama, kenapa sekarang Jakarta yang dibebankan terus-menerus dengan tidak adanya solusi,” pungkas Wahyu seperti dikutip PojokSatu.id (Jawa Pos Group).  Untuk diketahui, PSBB tahap tiga DKI akan berakhir pada Kamis (4/6). Kendati demikian, sampai hari ini belum ada kepastian apakah akan kembali diperpanjang atau mulai menerapkan fase new normal.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=DET88rHiH6Q  https://www.youtube.com/watch?v=RsR1NEdmCys  https://www.youtube.com/watch?v=2ugalnMRAas

DPRD DKI Minta Kejelasan dari Anies Soal Kelanjutan PSBB di Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/PSX_20200420_233223.jpg" alt="SATU LOKASI BEDA WAKTU: Perbedaan kualitas udara di kawasan Senayan, Jakarta. Foto kiri diambil pada 20 April 2020, dan foto kanan dijepret pada 5 Juli 2019. (HENDRA EKA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SATU LOKASI BEDA WAKTU: Perbedaan kualitas udara di kawasan Senayan, Jakarta. Foto kiri diambil pada 20 April 2020, dan foto kanan dijepret pada 5 Juli 2019. (HENDRA EKA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kualitas udara ibu kota Jakarta secara umum mengalami perbaikan belakangan ini. Penerapan berkegiatan di rumah dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sedikit banyak berpengaruh terhadap kualitas udara ini.  Dari berbagai indikator dan perhitungan, berbagai pihak menyebutkan, yang signifikan mempengaruhi kualitas udara Jakarta dan sekitarnya, adalah kendaraan umum dan pribadi. “Kendaraan bermotor memang faktor nomor satu. Dan berhentinya pabrik (sementara) bisa berpengaruh juga ke kualitas udara Jakarta,” tutur Kepala Sub Bidang Informasi Pencemaran Udara Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Suradi, Kamis (30/4).  Suradi menjelaskan, secara umum sejak awal Work From Home atau berkegiatan di rumah, hingga dua pekan setelahnya dan awal Ramadan ini, terlihat ada perbaikan kualitas udara. Sayangnya, geliat masyarakat yang melakukan panic buying dengan mobilitas warga yang kembali tinggi sempat menyebabkan polusi kembali terlihat meningkat di awal PSBB.  Di saat sama, ada juga pengaruh tidak turunnya hujan dalam beberapa waktu akan membuat kualitas udara memburuk. Hingga memasuki pekan pertama Ramadan, indikator kualitas udara masih menunjukkan angka yang naik turun di kategori Baik (0-50 mikrogram per meter kubik) dan Sedang (51-150 mikrogram per meter kubik).  BMKG juga menganalisa faktor angin. Dari analisa ini, menegaskan tidak adanya pengaruh dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di kawasan Banten atau sisi barat Jakarta. Seperti diketahui, PLTU tetap beroperasi maksimal saat ini, demi menjamin pasokan listrik di ibukota lancar selama pandemi dan PSBB ini.  “PLTU justru nggak pengaruh. Kita perlu lihat juga bandingannya dengan April 2019, jika dibandingkan tahun lalu, kualitas udara Jakarta April tahun ini justru membaik,” jelasnya.,” tuturnya.  Sementara itu, Direktur Pengendalian Pencemaran Udara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Dasrul Chaniago juga mengakui, banyak pertanyaan tentang dampak PSBB terhadap kualitas udara ambien Jakarta. Dia menerangkan, untuk menjelaskan hal ini tidak bisa kita membandingkan bulan ke bulan, misalanya dari Januari sampai April ini.  “Karena kualitas udara dipengaruhi oleh banyak hal. Antara lain arah angin, kecepatan angin, bentang alam, dan tentunya yang utama adalah sumber emisi setempat,” urainya.  Ia mengatakan, pada April ini sudah masuk musim angin timur. Dimana saat musim angin timur, selain kering juga membawa partikel debu lebih banyak. Oleh karenanya tren partikel debu udara ambien Jakarta akan terus menaik sampai September.  Dasrul mengatakan, jika ingin membandingkan data bulan April 2020, maka bisa dilihat kualitas udara periode yang sama tahun lalu atau year on year. Ia mewanti-wanti tidak bisa dengan mudahnya sembarang pihak menuding faktor tertentu sebagai pencemar. Dari analisa alat pengukur, KLHK sama dengan BMKG melihat ada perbaikan kualias udara Jakarta dan sekitarnya.  “Maka untuk konsentrasi partikel debu ( PM 10), ada penurunan di atas 17 persen. Sedangkan untuk untuk konsentrasi PM 2.5 ada penurunan sekitar 10 persen. Artinya udara ambien Jakarta membaik dibandingkan tahun lalu pada waktu yang sama,” tuturnya.  Sementara, Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI), Prof Haryoto Kusnoputranto melihat cuaca udara di Jakarta selama diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sudah cukup membaik. Indikator awam adalah langit yang kelihatan lebih biru.  Haryoto menekankan sama dengan Suradi, penyumbang polusi udara di Jakarta paling besar oleh kendaraan bermotor. Ada sekitar 65 persen sampai 70 persen polusi disebabkan kendaraan bermotor. Dia menepis, kalau pembangkit tenaga uap listrik (PLTU) dijadikan sebagai faktor penyumbang polusi udara di Jakarta. Menurut dia, PLTU tidak menyumbang polutan di ibu kota. Karena, ada dua yang menjadi sumber cuaca udara di Jakarta buruk.  “Pertama sumber bergerak dan sumber tidak bergerak. Sumber bergerak itu kendaraan bermotor, menyumbang sekitar 65-70 persen. Tidak bergerak itu ada industri dan sebagainya. Sumbernya hanya itu. Jadi kalau kendaraan bermotor tidak ada, saya yakin udara bersih dan sehat,” tegasnya.  Sedang untuk mengukur kualitas udara, ada istilah Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU). Indikatornya adalah lima polutan utama. Dia menegaskan, perhitungan tidak lah bisa dilakukan sembarangan.  “ISPU itu kita bisa mengukur apakah kondisi udara saat ini sehat (baik), sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat dan berbahaya. Ada 5 polutan yang bisa dipegang jadi parameter, yaitu partikel debu (PM10), karbon monooksida (CO), sulfur dioksida (SO2), nitrogen dioksida (NO2) dan Ozon Permukaan (O3),” kata Prof Haryoto.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=IMaiuYQ3ieE  https://www.youtube.com/watch?v=06TVCDs0PLg  https://www.youtube.com/watch?v=qfoSDn7v64A

Kegiatan di Rumah dan PSBB Pengaruhi Kualitas Udara Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/PSX_20200412_231302.jpg" alt="Petugas memberikan sosialisasi kepada pengendara jelang penerapan PSBB Kota Depok, Jawa Barat, Minggu (12/4/2020). Menteri Kesehatan menyetujui menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Kota Depok yang akan mulai diterapkan pada Rabu (" width="100%">
<figcaption>Petugas memberikan sosialisasi kepada pengendara jelang penerapan PSBB Kota Depok, Jawa Barat, Minggu (12/4/2020). Menteri Kesehatan menyetujui menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Kota Depok yang akan mulai diterapkan pada Rabu (</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hari pertama pemberian sanksi kepada pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta masih diwarnai banyak pelanggaran. Pelanggaran masih ditemukan baik itu dari pengendara roda dua maupun roda empat.  "Total sebanyak 3.474 pelanggaran (pada hari pertama penindakan)," kata Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo saat dikonfirmasi, Selasa (14/4).  Sambodo merinci, pelanggaran terbanyak adalah tidak menggunakan masker yakni 2.304 pelanggar. Sedangkan 787 pelanggaran lainnya berupa melebih 50 persen penumpang dari kapasitas muat kendaraan. Dan 383 pelanggaran pengendara roda dua berboncengan tidak satu alamat.  Seluruh pelanggar diberikan sanksi berupa surat pernyataan. Mereka diminta mengisi blanko teguran yang menyatakan mereka tidak akan mengulangi pelanggaran lagi selama PSBB diterapkan.  Sebelumnya, Polda Metro Jaya memberikan langkah tegas kepada pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), terutama di jalan raya. Polisi mulai hari ini akan memberikan sanksi kepada pengendara nakal.  Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, aturan ini akan menyasar pengendara yang tak memakai masker saat bepergian, maupun yang muatannya melebihi 50 persen dari kapasitas kursi yang ada. Namun, sanksi ini akan diprioritaskan berupa teguran.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=5K-FnGJvVzk  https://www.youtube.com/watch?v=lF9BEjHQ5Fk  https://www.youtube.com/watch?v=xH8n7FMgk_A

Hari Pertama Sanksi PSBB, Polisi Temukan 3.474 Pelanggar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/hari-pertama-psbb-2.jpg" alt="JAGA JARAK PENUMPANG: Petugas memeriksa pengendara mobil dan motor saat kegiatan check point pengawasan pelaksanaan PSBB di Jalan Raya Bogor yang menjadi perbatasan Depok dengan Jakarta, Jumat (10/4). (MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>JAGA JARAK PENUMPANG: Petugas memeriksa pengendara mobil dan motor saat kegiatan check point pengawasan pelaksanaan PSBB di Jalan Raya Bogor yang menjadi perbatasan Depok dengan Jakarta, Jumat (10/4). (MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepadatan lalu lintas kembali tampak di sejumlah ruas Jalan di Jakarta. Padahal hari ini masih diterapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di ibu kota.  Kepadatan ini rata-rata terlihat di ruas jalan sekitar perbatasan Jakarta. Seperti di Jalan Matraman menuju Jalan Proklamasi. Begitu pula di wilayah Ciledug, dekat perbatasan dengan kota Tangerang.  Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, kondisi ini dianggap wajar. Mengingat hari ini merupakan jam kerja kantor. Sehingga terjadi peningkatan lalu lintas.  "Ini kan hari ini hari kerja, ada beberapa tempat-tempat yang memang diperbolehkan kerja," kata Yusri di Ciledug, Jakarta Selatan, Senin (13/4).  Meski begitu, Yusri menilai kesadaran masyarakat terhadap PSBB sudah semakin baik. Mereka pun semakin memahami ketentuan yang boleh dan tidak selama PSBB.  "Tingkat kesadaran masyarakat sudah termasuk tinggi. Kalau kita lihat kemarin ya sehari, dua hari, tiga hari yang lalu kita lakukan (penertiban) memang masih banyak yang belum tahu. Sekarang ini sudah tahu, tapi memang agak padat," jelasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=KVXf0pQEyxk  https://www.youtube.com/watch?v=H7ZbPGwOVYc  https://www.youtube.com/watch?v=ckdSBd3TtBI

Hari Kerja Pertama Saat PSBB, Lalu Lintas Jakarta Kembali Padat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/JKT_PENGAWASAN-PELAKSANAAN-PSBB-DI-GERBANG-TOL_MIFTAHULHAYAT-17.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya akan memberikan langkah tegas kepada pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), terutama di jalan raya ibu kota. Polisi mulai hari ini akan memberikan sanksi kepada pengendara nakal.  Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, aturan ini akan menyasar pengendara yang tak memakai masker saat bepergian, maupun yang muatannya melebihi 50 persen dari kapasitas kursi yang ada. Namun, sanksi ini akan diprioritaskan berupa teguran. "Kami akan berikan teguran dalam bentuk tertulis," kata Yusri saat dihubungi, Senin (13/4).  Teguran tertulis yang dimaksud yakni pelanggar akan membuat surat tertulis dan berjanji tidak akan mengulangi. Selain itu, data-data pribadi pelanggar akan dicatat oleh anggota untuk dimasukan ke data base. "Jika kedua kali (melanggar), kita lihat situasinya lagi karena bisa kita lakukan sanksi yang tegas berupa penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018," tambahnya.  Yusri menyampaikan, selama proses sosialisasi selama 2 hari, ditemukan pelanggar yang sengaja mengabaikan aturan maupun yang belum mengetahui. Pada umumnya, kategori pelanggar pertama didapat lebih banyak.  Misalnya, mereka sengaja tidak mengenakan masker. Padahal pelanggar tersebut membawanya, namun disimpan saja tidak digunakan. Adapula pelanggar yang memang belum mengetahui aturan PSBB. "Kita berikan masker (kepada mereka). Dan diminta sampaikan ke yang lain bahwa besok tidak adalagi yang kaya gini karena ada sanksinya," pungkas Yusri.  Diketahui, PSBB di DKI Jakarta dimulai pada Jumat (10/4) sejak pukul 00.00 WIB hingga 23 April 2020. Guna menunjang pelaksanaan PSBB ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah menyelesaikan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk menjadi dasar hukum sejumlah kegiatan yang dibolehkan atau dilarang selama PSBB.  "Pergub nomor 33 tahun 2020 sudah tuntas dan pergub ini memiliki 28 pasal mengatur semua yang terkait kegiatan di kota Jakarta baik perkonomian, sosial, budaya, keagamaan, pendidik," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Kamis (9/4).  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=KVXf0pQEyxk  https://www.youtube.com/watch?v=H7ZbPGwOVYc  https://www.youtube.com/watch?v=ckdSBd3TtBI

Pengendara Pelanggar PSBB Mulai Hari Ini Dijatuhi Sanksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/sembako-jokowi.jpg" alt="Presiden Jokowi bagikan sembako ke masyarakat (Instagram @jakarta.terkini)" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi bagikan sembako ke masyarakat (Instagram @jakarta.terkini)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Juru Bicara Presiden Bidang Sosial‎, Angkie Yudistia mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi)‎ sangat peduli dengan masyarakatnya. Sehingga, Jokowi turun langsung untuk membagikan sembako kepada masyarakat yang kurang mampu seperti ojek online dan PKL.  "Ini dilakukan sebagai wujud kepedulian presiden terhadap warga yang utamanya tinggal di daerah Jakarta," ujar Angkie dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (11/4).  Angkie mengatakan, saat ini DKI Jakarta telah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Langkah ini sesuai dengan izin pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan untuk menekan tingkat pewabahan dari virus Korona.  Dengan pembagian sembako ini, Presiden Jokowi ingin meyakinkan kepada semua pihak, bahwa pandemi Covid-19 bisa dilewati dengan semangat kebersamaan dan gotong royong. "Merapatkan jiwa satu sama lain dengan menjaga jarak secara fisik adalah hal yang bisa kita tempuh untuk melawan virus Korona ini," katanya.  "Apa yang dibagikan oleh Presiden kepada warga adalah pesan untuk terus bersatu dalam menebar kebaikan di situasi tanggap darurat saat ini," ‎tambahnya.  Sebagai kepala negara, Jokowi juga telah menetapkan kebijakan dengan memberikan bantuan sosial khusus bagi warga DKI Jakarta dan sekitarnya yang terdampak secara ekonomi akibat wabah covid-19. "Dalam skala yang lebih besar, pemerintah pusat akan mendistribusikan bantuan nasional dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS)," ‎ungkapnya.  Diketahui, Presiden Jokowi) membagikan sembako kepada para pengemudi ojek online. Para Paspamres turun dari mobilnya untuk membangikan sembako tersebut. Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media, Bey Machmudin mengatakan pembagian sembako tersebut saat Presiden Jokowi pulang dari Istana Merdeka.  "Presiden pulangnya ke arah Medan Merdeka Barat, ke arah Harmoni terus pulang menuju Kemayoran. Nah di sepanjang Kemayoran itu Presiden membagikan sembako," ujar Bey kepada wartawan, Jumat (10/4).  Bey mengatakan pembagian Sembako tersebut dilakukan Presiden Jokowi pada Kamis (11/3) sekira pukul 17.00 WIB sore. Bey berujar bukan hanya pengemudi ojek online yang diberikan sembako melainkan masyarakat dan juga pedagang asongan. "Ada 400 sembako. Itu tidak dibagikan di satu tempat. Jadi berhenti terus bagi-bagi terus jalan lagi," ungkapnya.  Bey menuturkan isi dari sembako tersebut adalah kebutuhan pokok masyarakat. Seperti minyak, susu dan juga yang lainnya. "Isinya beras, minyak, mie instan, kecap, kebutuhan-kebutuhan lainnya ada susu juga," ungkapnya.

Pesan Di Balik Maksud Jokowi Berikan Sembako ke Ojol dan PKL

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Vitalia-Sesha-Narkoba-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah pelanggaran masih dijumpai pada pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta pada hari pertama. Kerumuman masyarakat masih ditemukan, meskipun jumlahnya sudah sangat berkurang.  "Ya pasti masih ada (yang melanggar PSBB). Hari pertama, jadi kita ingatkan terus dulu baik-baik, humanis, persuasif kita kedepankan. Kita harus imbau secara halus," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus saat dihubungi, Sabtu (10/4).  Oleh sebab itu, kepolisiam bersama TNI dan aparat lainnya secara rutin menggelar patroli. Dengan begitu, diharapkakn PSBB bisa diterapkan sepenuhnya di Jakarta, guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19.  "Bhabinkamtibmas, kemudian Babinsa Satpol PP semua sudah ke tempat-tempat, daerah-daerah, yang padat penduduk. Sudah menyampaikan terus kita imbau kembali," tambahnya.  Yusri berharap, kedadaran masyarakat terhadap bahaya Covid-19 bisa terus ditingkatkan. Sehingga butuh menjaga jarak antar waga untuk sementara waktu. "Jangan kumpul-kumpul, physical distancing," pungkasnya.  Diketahui, PSBB di DKI Jakarta dimulai pada Jumat (10/4) sejak pukul 00.00 WIB hingga 23 April 2020. Guna menunjang pelaksanaan PSBB ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah menyelesaikan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk menjadi dasar hukum sejumlah kegiatan yang dibolehkan atau dilarang selama PSBB.  "Pergub nomor 33 tahun 2020 sudah tuntas dan pergub ini memiliki 28 pasal mengatur semua yang terkait kegiatan di kota Jakarta baik perkonomian, sosial, budaya, keagamaan, pendidik," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Kamis (9/4).

Hari Pertama PSBB Masih Ada Pelanggaran, Polisi Pilih Langkah Humanis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Anies-PSBB-Dok-Kominfotik-DKI-Jakarta.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah melewati hari pertama. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai sejauh ini PSBB berjalan baik. Interaksi sosial secara langsung antar warga mulai berkurang drastis.  "Alhamdulillah hari pertama PSBB, sejauh ini berjalan baik. Pembagian kebutuhan pokok (bansos pangan) untuk masyarakat prasejahtera juga berjalan dengan baik," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Jumat (10/4).  Anies menuturkan, untuk pembagian bantuan sosial Perumda Pasar Jaya menyalurkannya secara bergilir. Pada setiap hari ditargetkan tersalurkan kepada 20 ribu kartu keluarga (KK). Dengan target akhir, yakni 1,2 juta KK.  Sementara itu dari situasi lalu lalang kendaraan pun relatif berkurang signifikan. Jalan-jalan di ibu kota terpantau sepi, dibanding sebelum PSBB berlaku.  "Penertiban juga kita mulai, tapi persuasif. kalau ada yang berkumpul diingatkan, patroli petugas Satpol PP, petugas kepolisian, dan TNI juga semuanya berjalan," imbuhnya.  Kendati demikian, Anies memastikan pengawasan akan terus dilakukan oleh aparat. Terlebih pada hari pertama PSBB bertepatan dengan hari libur nasional.  "Saya berharap seluruh masyarakat untuk berdiam di rumah. Mari kita sama-sama sadari bahwa ini bukan soal tidak pergi. Ini soal memotong mata rantai virus," pungkasnya.  Diketahui, PSBB di DKI Jakarta dimulai pada Jumat (10/4) sejak pukul 00.00 WIB hingga 23 April 2020. Guna menunjang pelaksanaan PSBB ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah menyelesaikan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk menjadi dasar hukum sejumlah kegiatan yang dibolehkan atau dilarang selama PSBB.  "Pergub nomor 33 tahun 2020 sudah tuntas dan pergub ini memiliki 28 pasal mengatur semua yang terkait kegiatan di kota Jakarta baik perkonomian, sosial, budaya, keagamaan, pendidik," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Kamis (9/4).

PSBB Hari Pertama Dilewati, Anies: Alhamdulillah Berjalan Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/anies-baswedan-preskon-Balkot-antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Jakarta, Basri Baco meminta Gubernur DKI Anies Baswedan untuk mengoptimalkan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Jakarta untuk sosialisasi pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Para SKPD dari level kecamatan hingga kelurahan harus turun langsung memberikan pemahaman tentang penerapan aturan PSBB tersebut.  Tujuannya, jangan sampai terjadi kekisruhan di kalangan masyarakat. “Harus (turun SKPD). Sekarang kan yang tetap bekerja itu TNI, Polri dan SKPD. Jadi SKPD harus kerja, mereka gajinya full, tidak ada pengurangan apa-apa,” kata Basri kepada wartawan, Jumat (10/4).  Menurut dia, masyarakat yang harus diselamatkan adalah orang yang tidak mendapatkan penghasilan atau tidak ada pemasukan gara-gara dipaksa harus tetap di rumah guna memutus mata rantai virus corona atau COVID-19.  “Yang paling harus dipikirkan dampaknya. Dampak PSBB itu kan salah satunya orang tidak bisa kerja, tidak bisa kerja tidak dapat penghasilan terutama orang yang penghasilannya yang bekerja di luar dari sektor pengecualian PSBB,” jelas dia.  Misalnya, kata dia, pihak swasta yang tidak boleh kerja kecuali beberapa unsur yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 antara lain terkait kesehatan, bahan pangan, komunikasi dan teknologi informasi, energi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar serta kebutuhan sehari-hari.  Intinya, lanjut Basri, harus ada solusinya jangan cuma masyarakat dipaksa untuk tetap di rumah saja, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah dan rentan miskin dalam menghidupi keluarganya. Jika itu bisa dilakukan, maka harapannya penerapan PSBB bisa tercapai dan wabah bisa teratasi.  “Yang lain kan libur, selebihnya harus berhenti. Apalagi ada aturan ojek online hanya boleh mengangkut barang. Dan, SKPD kerja. Kalau ASN (aparatur sipil negara) dipaksa di rumah tapi gajinya full,” ujarnya.  Basri menjelaskan seluruh SKPD harus turun ke lapangan itu agar program pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak COVID-19 bisa berjalan dengan lancar dan tertib, sehingga tidak terjadi kekisruhan di bawah.  Karena, Basri mendapat informasi bahwa bantuan-bantuan sudah mulai disalurkan terhadap warga yang terdampak, minus penerima KJP dan penerima PKH. Nah, menurut dia pendistribusian bantuan juga harus jelas, adil dan merata. “Ini harus benar-benar, informasi di lapangan harus jelas, siapa yang berhak dan siapa yang tidak. Kalau enggak, bisa kisruh, bisa konflik sosial di bawah. RT/RW bisa diserbu warga karena informasi tidak jelas atau bahannya kurang dan lain-lain,” jelas dia.  Oleh karena itu, Basri selaku Pimpinan Fraksi Golkar DPRD Provinsi Jakarta berharap agar penerapan PSBB ini dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Artinya pengawasan, penindakannya dan seluruh masyarakat tidak punya pilihan harus ikut. Maka, perlu ketaatan seluruh elemen masyarakat juga.  “Kalau penegakan ya harus, kalau tidak ya percuma. Kan kebiasaan masyarakat kita itu, kalau tidak ditungguin ya tidak tertib. Mesti ditungguin, mesti ditongkrongin, mesti diawasin, baru tertib. Supaya memudahkan, seluruh elemen masyarakat juga harus ikut karena ini kan keputusan pemerintah,” tandasnya.  Patroli PSBB  Sementara itu, Patroli dalam rangka PSBB digelar di lokasi yang masih banyak kerumunan massa. Camat Kebayoran Lama Aroman mengatakan pihaknya didukung 50 anggota aparat gabungan. Patroli dengan menggunakan mobil dinas melewati lokasi seperti Pasar Kebayoran Lama, Jalan Iskandar Muda, dan Ciputat Raya.  "Yang disampaikan petugas dilapangan sesuai dengan Pergub 33, misalnya ada kerumunan, ojol masih mengangkut penumpang, yang tidak pakai masker itu kita himbau agar mengikuti aturan yang sedang berlaku," ujarnya.  Aroman mengaku implementasi Pergub masih bersifat himbauan. Namun dalam beberapa hari ke depan, akan ada tindakan tegas. "Tapi nanti ada tindakan tegasnya. Seperti dagangan yang diluar sembako itu kita tutup, kita angkat mulai besok. Hari ini masih persuasif lah," tambahnya.  Melihat kondisi dilapangan, menurut Aroman masih banyak yang harus dilakukan. Masyarakat pun dinilai belum bisa berubah atau menjalani prosedur guna menekan wabah Covid-19. "Mereka masih belum ada perubahan yang signifikan, masyarakat perlu digiatkan lagi 1-2 hari ini," ungkapnya.  Nantinya, patroli akan digelar di enam Kelurahan se-Kebayoran Lama. Pesan dan himbauan agar tetap di rumah akan terus digalakan. "Titik patroli berbeda nanti, hari pertama kita bergabung dulu. Mulai besok kita bagi patroli ke enam Kelurahan. Pondok Pinang, Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama Utara, Grogol Selatan, Grogol Utara, Cipulir," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=FqEZCBYcen8  https://www.youtube.com/watch?v=UvF57ikSGsQ  https://www.youtube.com/watch?v=y6l-wS42kyQ

DPRD: Anies Harus Maksimalkan SKPD Dalam Pelaksanaan PSBB

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PSBB di Jakarta

Berita Terkini