<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/comGUNAKAN-PELINDUNG-WAJAH_sofyansyahradar-bogor_Radar-Bogor.jpg" alt="--GUNAKAN PELINDUNG WAJAH-- Petugas kasir dengan menggunakan Alat Pelindung Wajah (Face Shield) sedang melayani pembeli di Yogya Departement store di Bogor Plaza, Kamis (28/05/2020) supermarket masih tetap buka selama pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskal" width="100%">
<figcaption>--GUNAKAN PELINDUNG WAJAH-- Petugas kasir dengan menggunakan Alat Pelindung Wajah (Face Shield) sedang melayani pembeli di Yogya Departement store di Bogor Plaza, Kamis (28/05/2020) supermarket masih tetap buka selama pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskal</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memutuskan memperpanjang status tanggap darurat bencana non-alam pandemi Covid-19 di daerah provinsi Jabar. Kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 443/Kep.290-Hukham/2020.  Selain itu, Ridwan juga mengeluarkan Kepgub Jabar Nomor 443/Kep.304-Hukham/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara proporsional di daerah Bodebek (Kota Bogor, Kota Bekasi, Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi).  Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat Daud Achmad mengatakan, pemberlakuan PSBB secara proporsional di kawasan Bodebek berlaku selam 28 hari ke depan. Terhitung mulai dari Jumat (5/6) hingga Kamis (2/7).  "Pemberlakuan PSBB secara proporsional akan disesuaikan dengan kewaspadaan daerah di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan dalam bentuk Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM)," kata Daud dalam keterangan tertulis, Jumat (6/5).  Dia menjelaskan pemberlakukan PSBB proporsional ini mengacu pada kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang menerapkan PSBB transisi. Dengan keluarnya keputusan tersebut, warga Bodebek wajib mematuhi semua ketentuan dan peraturan PSBB secara proporsional, dan konsisten menerapkan protokol kesehatan. Mulai dari memakai masker, disiplin menjaga jarak sampai rajin cuci tangan dengan sabun.  "Kunci keberhasilan PSBB secara proporsional di kawasan Bodebek adalah kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi segala peraturan dan menerapkan protokol kesehatan," ucap Daud.  Daud mengatakan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun menerbitkan Surat Edaran tentang Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) untuk Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 kepada bupati/wali kota di provinsi Jawa Barat. Gubernur meminta bupati/wali kota untuk menetapkan status PSBB secara proporsional sesuai level kewaspadaan tiap kecamatan, desa dan kelurahan, dalam bentuk PSBM.  Selain itu, dalam rangka persiapan AKB, bupati/wali kota harus mengutamakan kelonggaran terhadap aktivitas ibadah. "Bupati/wali kota diminta mewajibkan pelaku usaha dan setiap kegiatan yang ada untuk melaksanakan protokol kesehatan, dan pola hidup bersih dan sehat (PHBS)," jelasnya.  Menurut Daud, bupati/wali kota pun diminta konsisten dan menegakkan sanksi selama PSBB secara proporsional berlangsung dengan bekerja sama dengan TNI/Polri di daerahnya. Sebab, PSBB secara proprosional menjadi persiapan pelaksanaan AKB.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=crTsv67dYGs  https://www.youtube.com/watch?v=VQ31VAlTCiw  https://www.youtube.com/watch?v=FlxhF5OXH_Y

Bodebek Masuk Masa PSBB Proporsional Hingga 2 Juli 2020

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/IMG-20200507-WA0072-1.jpg" alt="Gubernur Jabar Ridwan Kamil. (Humas Pemprov Jabar)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jabar Ridwan Kamil. (Humas Pemprov Jabar)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Jabar Ridwan Kamil memutuskan memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk wilayah Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek). Keputusan ini tertuang dalam Kepgub No. 443/Kep.263 Hukham/2020. Dengan keputusan ini, kedua kalinya PSBB Bodebek diperpanjang dan kali ini diterapkan mulai 13 hingga 26 Mei 2020.  Seperti diberitakan Radar Bandung (Jawa Pos Group), keputusan lain juga tertuang dalam Pergub No. 39/2020 yang mengubah aturan main PSBB periode pertama dan perpanjangan pertama.  “Sudah ditandatangani, PSBB Bodebek resmi diperpanjang untuk kedua kalinya berlaku 13-26 Mei,” ungkap Jubir Gugus Tugas COVID-19 Jabar, Daud Achmad dalam keterangan tertulis, Rabu (13/5).  Aturan main PSBB Bodebek, terang Daud, secara umum sama dengan periode sebelumnya. Akan tetapi, ada perubahan yang paling krusial dalam Pergub 39/2020 Pasal 16 soal pergerakan orang pekerja pemerintahan dan swasta.  Selain wajib membawa KTP, pekerja diharuskan membawa surat tugas dari kantor dan membawa surat bebas Covid-19 dengan menunjukkan hasil negatif tes PCR dan RDT.  “Dengan PSBB ini kan perusahaan atau pabrik yang diizinkan buka harus menerapkan protokol kesehatan ketat, salah satunya menerapkan tes masif bagi karyawannya,” urainya.  Sedangkan bagi pekerja yang tak mewakili lembaga pemerintahan dan swasta harus ada surat pernyataan di atas materai atas sepengetahuan lurah/kades.  Selain pergerakan orang, Pergub 39/2020 mengatur lebih spesifik soal aktivitas yang dibolehkan selama PSBB, terutama pengangkutan barang, di antaranya pengangkutan barang untuk kebutuhan sembako, pertanian, peternakan perikanan, kebutuhan medis, barang kiriman, konstruksi dan industri strategis. “Total ada 17 item,” sebutnya.  Pergub 40/2020, lanjut Daud juga mengatur soal sanksi apa saja yang diberlakukan petugas dari Satpol PP, dinas perhubungan dan Kepolisian. Pergub 39/2020 dibuat demi meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan social distancing dan penerapan protokol pencegahan COVID-19 dan mengoptimalkan PSBB Bodebek.  Daud berharap, aturan baru PSBB bisa jadi pedoman masyarakat sehingga PSBB dapat lebih maksimal. “Pergub juga memberikan kepastian hukum bagi warga di tengah PSBB,” tegasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Z3U9pAzEW6A  https://www.youtube.com/watch?v=BpwM98VYQZI&amp;t  https://www.youtube.com/watch?v=oNWlNs6Z1FI

PSBB Bodebek Diperpanjang Sampai 26 Mei, Ini Aturannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Bima-Arya-10.jpg" alt="Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto / antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto / antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Semenjak sembuh dari Covid-19, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto semakin tegas melakukan penanganan wabah korona. Apalagi Kota Bogor sudah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).  Dia memerintah Kepala Satpol PP Agustiyansyah untuk menindak tegas para pelanggar PSBB. "Kepada Camat Bogor Tengah Agustiyansyah yang baru saja dilantik menjadi Kepala Satpol PP, saya instruksikan untuk bertindak tegas terhadap pelanggar PSBB di Kota Bogor," kata Bima Arya di Bogor seperti dilansir Antara, Selasa (28/4).  Perintah Bima itu disampaikan saat menyampaikan pengarahan pada pelantikan pejabat Pemerintah Kota Bogor di Balai Kota Bogor, Selasa (28/4). "Saya instruksikan, mulai hari ini kepada para pelanggar PSBB yang tidak memakai masker agar diberikan hukuman fisik di tempat, yakni push up," katanya.  Bima Arya menjelaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menerapkan PSBB selama 14 hari dari 15 April sampai 28 April 2020. Lantas PSBB itu sedang diusulkan untuk diperpanjang hingga 14 hari berikutnya.  Politikus PAN itu menyadari bahwa selama pelaksanaan PSBB di Kota Bogor, petugas menemukan banyak pelanggaran. Di antaranya pelanggaran aturan yang mewajibkan warga mengenakan masker saat berada di luar rumah.  Oleh karena itu, Bima meminta Kepala Satpol PP lebih tegas dalam menegakkan aturan berkenaan dengan pelaksanaan PSBB.  Sebagaimana diketahui, Bima Arya beberapa waktu lalu sempat terpapar positif Covid-19. Alhasil dia harus menjalani perawatan yang disertai isolasi di RSUD Bogor hingga sembuh. Kemudian dilanjutkan dengan karantina mandiri selama 14 hari di rumah.

Pernah Terpapar Covid-19, Bima Arya Minta Tindak Tegas Pelanggar PSBB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/IMG-20200427-WA0026_3-1.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Sate, Bandung, Senin (27/4). Humas Pemprov Jawa Barat/Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Sate, Bandung, Senin (27/4). Humas Pemprov Jawa Barat/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok, serta Kota dan Kabupaten Bekasi (Bodebek) akan diperpanjang selama 14 hari mulai Rabu (29/4). Sejak PSBB diterapkan pada 15 April di Bodebek, terjadi penurunan tren persebaran penularan Covid-19, terutama di tiga wilayah yaitu Bogor dan Kabupaten Bogor serta Depok.  Gubernur Jawa Barat M. Ridwan Kamil mengatakan, masih terdapat kenaikan kasus di Bekasi dan Kabupaten Bekasi sehingga menjadi salah satu alasan perlunya perpanjangan masa PSBB Bodebek.  ”Perpanjangan masa PSBB Bodebek selama 14 hari ke depan mulai Rabu (29/4) besok, sudah diputuskan. Jadi berita (kabar) ini highlight-nya, PSBB Bodebek berhasil khususnya di tiga wilayah,” ujar Ridwan seperti dilansir dari Antara pada Senin (27/4).  Secara umum, lanjut dia, terjadi penurunan kasus Covid-19 hingga 38,5 persen di PSBB Jabodetabek. Artinya PSBB dianggap baik dan berhasil menekan persebaran Covid-19. Selain PSBB Bodebek, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan mengevaluasi PSBB Bandung Raya yang hingga Senin (27/4) baru menjejak hari keenam.  Ridwan mengatakan, status perpanjangan PSBB Bandung Raya akan diputuskan minggu depan. ”Hal yang sama akan kami evaluasi pada minggu depan untuk PSBB Bandung Raya,” tutur Ridwan.  Hingga Senin (27/4) pukul 16.43 WIB, terdapat 912 kasus positif Covid-19, 93 orang sembuh, dan 77 orang meninggal dunia. Sementara itu, terdapat total 39.043 orang dalam pemantauan (ODP) dengan 8.935 orang masih dalam proses pemantauan serta total 4.373 pasien dalam pengawasan (PDP), 2.049 orang masih dalam pengawasan.  ”Lalu terkait penanganan kesehatan secara umum, sudah hampir 100 ribu tes masif yang kami lakukan dengan metode RDT (Rapid Diagnostic Test) hasilnya 2.000-an positif, akan kita tindak lanjuti dengan metode PCR (Polymerase Chain Reaction),” ujar Ridwan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=4iQdkZgB-i4  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=qhR5BNOKrmE   https://www.youtube.com/watch?v=AAzfQ4DYCzs  &nbsp;

PSBB Bogor, Depok, dan Bekasi Diperpanjang Selama 14 Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/ridwan-kamil-psbb-kota-bogor-dok-humas.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Saiful Mujani Research Center (SMRC) merilis hasil survei terbarunya terkait pandemi wabah virus Korona di Tanah Air. Salah satu hasilnya adalah, sebanyak 87 persen masyarakat yang menjadi responden setuju dengan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).  "Mayoritas warga setuju diberlakukan PSBB, demi memutus rantai penyebaran virus Korona," ujar Peneliti SMRC Sirajudddin Abbas dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Jumat (17/4).  Namun, lanjut Sirajuddin, angka itu turun drastis ketika responden ditanya soal sanksi pelanggaran PSBB. Tercatat, ada 39 persen rakyat yang setuju bahwa seharusnya PSBB dikenanan denda penjara bagi mereka yang melanggar PSBB. Kemudian ‎31,2 persen mansyarakat menyatakan tidak setuju pelanggar PSBB dipenjara.  ‎Adapun survei nasional SMRC tentang Wabah Covid-19 yang dirilis secara online pada 17 April 2020. Survei dilakukan pada 9-12 April 2020 terhadap 1200 responden yang diwawancarai melalui telepon yang dipilih secara acak, dengan margin of error 2,9 persen.  Kemudian, responden yang disurvei berdasarkan provinsi menurut Sirajuddin masyarakat Jawa Barat yang kesadaran dirinya rendah terhadap wabah virus Korona ini. Hal ini berdasarkan data responden sebanyak 77 persen responden dari Jawa Barat yang percaya bahwa Korona ini mengancam nyawa.  "Jadi 77 persen masyarakat Jawa Barat percaya bahwa Covid-19 ini ancaman nyata terhadap nyawa," katanya.  Kemudian di Sulawesi Selatan paling tinggi responden yang percaya Covid-19 bisa mengancam nyawa. Hal itu ditunjukan dengan persentase 99 persen.  Selanjutnya, sebanyak 98 persen warga DKI Jakarta percaya virus Korona ini dapat mengakibatkan menghilangkan nyawa orang yang tertular.‎ Lalu 96 persen masyarakat di Jawa Timur juga percaya Covid-19 bisa menghilangkan nyawa orang.  Untuk di Jawa Tengah adan 91 persen. Selanjutnya di Banten persentasenya sebesar 89 persen masyarakat yang menili ada ancaman nyawa dari virus tersebut.  Selain itu Sirajuddin juga melakukan survei dengan pertanyaan untuk ketegori apakah merasa cemas dengan kondisi wabah Covid-19. Masyarakat di Jawa Barat juga menunjukan persentase yang rendah sebesar 91 persen.  Sementara, angka tertinggi ada di Sulawesi Selatan dengan persentasi 100 persen, Banten 97 persen, DKI Jakarta 96 persen, Jawa Tengah 94 persen, Jawa Timur 92 persen.‎  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=nMFLoSSYqEM  https://www.youtube.com/watch?v=L8f6meOo5S4  https://www.youtube.com/watch?v=wyXg0vAU4qs

Survei SMRC: 77 Persen Warga Jabar Percaya Korona itu Mengancam Nyawa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/PSX_20200415_214958.jpg" alt="Anggota TNI menggukan masker bertuliskan himnbauan keamanan saat penerapan PSBB di Perbatasan Jakarta - Depok, Depok, Jawa Barat, Rabu (15/4/2020). Pemeriksaan tersebut untuk memastikan setiap pengendara mematuhi aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (P" width="100%">
<figcaption>Anggota TNI menggukan masker bertuliskan himnbauan keamanan saat penerapan PSBB di Perbatasan Jakarta - Depok, Depok, Jawa Barat, Rabu (15/4/2020). Pemeriksaan tersebut untuk memastikan setiap pengendara mematuhi aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (P</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kartu prakerja menjadi salah satu program andalan pemerintah untuk meredam angka pengangguran akibat pandemi Covid-19. Namun, hingga hari keempat pendaftaran kemarin (15/4), masih ada yang kesulitan untuk mengakses laman www.prakerja.go.id.  Misalnya, yang dialami Tissha Martikarini. Dia mengungkapkan, dirinya membutuhkan waktu dua jam untuk mendaftar program kartu prakerja. Perempuan 34 tahun yang tinggal di Palembang itu mulai mendaftar pukul 17.00 WIB dan baru selesai pukul 19.00 WIB Selasa (14/4). Dia menjelaskan, pengisian data berjalan cepat. Tetapi, upload KTP dan foto selfie memakan waktu lama.  ”Upload foto KTP butuh 15 menit. Upload foto selfie sekitar satu jam,” katanya. Dia sempat mengecek layanan pengaduan, ternyata banyak yang mengeluhkan hal serupa.  Setelah pendaftaran selesai, masuk tahap ujian. Ada lima soal dan lebih pada pertanyaan psikologi. Perempuan yang akrab disapa Ica itu masih menunggu pengumuman hasil seleksi. Informasi yang dia terima, pengumuman disampaikan pada 17 April besok. Sampai tahap ujian, tidak tersedia pilihan peminatan bimbingan pelatihan. Namun, dia berharap nanti ada pelatihan di bidang kuliner.  Ica mendapatkan informasi bahwa pelatihan diberikan secara online. Menurut dia, untuk bidang tertentu, seperti pelatihan skill atau keterampilan, metode online kurang maksimal. Butuh tatap muka langsung dengan para mentor. ”Tapi, kalau hanya materi (teori, Red) bisa efektif online,” jelasnya.  Keluhan serupa disampaikan Ari Kusuma. Pria yang habis masa kontrak di perusahaan otomotif itu juga mengalami kendala upload foto KTP. Ari belum terlalu memahami skema pelatihannya nanti. Namun, dia sudah berancang-ancang untuk memilih pelatihan mekanik. Meski terlihat teknis, Ari mengatakan bahwa pelatihan secara online masih bisa diterapkan.  Keluhan tersebut diakui Direktur Komunikasi, Kemitraan, dan Pengembangan Ekosistem Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky. Menurut dia, kesulitan tersebut disebabkan animo masyarakat yang sangat tinggi. ”Hingga sore ini sudah ada sekitar 4 juta pendaftar dan yang tuntas mendaftar mencapai 1,5 juta orang,” kata Panji dalam wawancara virtual kemarin.  Jumlah tersebut tentu terus meningkat. Sebab, pendaftaran untuk gelombang pertama dibuka sampai hari ini pukul 16.00. Meski demikian, masih ada pendaftaran untuk gelombang berikutnya yang dibuka setiap hari selama 24 jam. ”Sehingga kalau belum bisa bergabung di gelombang pertama, masih bisa masuk gelombang selanjutnya,” imbuhnya.  Panji menyatakan, kendala yang dialami timnya adalah waktu. Khususnya manajemen pelayanan kepada masyarakat. Sebab, tim pelaksana kartu prakerja baru dibentuk dua pekan sebelum peluncuran resmi oleh pemerintah pada Sabtu malam (11/4). ”Hingga saat ini berarti tim sudah tiga pekan terbentuk dan harus melayani jutaan masyarakat. Ini kerja keras bagi kami,” tuturnya.  Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kementerian Ketenagakerjaan Bambang Satrio menambahkan, pengumuman peserta kartu prakerja bakal disampaikan pada Jumat (17/4). Secara umum, kriterianya menyasar pada masyarakat yang terdampak Covid-19. Mulai korban PHK, orang yang dirumahkan tanpa gaji full, hingga sektor informal yang usahanya terdampak.  Setiap minggu bakal diumumkan 164 ribu peserta yang lolos seleksi. Mereka akan menerima dana Rp 3,55 juta per orang. Dana itu terdiri atas biaya pelatihan online maksimal Rp 1 juta, insentif Rp 600 ribu per bulan per orang selama empat bulan, dan insentif setelah selesai pelatihan. ”Seleksi dilaksanakan manajemen pelaksana (PMO, project management office) kartu prakerja,” ungkapnya.  Pada masa pandemi Covid-19 seperti sekarang, lanjut dia, pelatihan memang hanya bisa dilakukan secara online. Pertemuan offline tentu sangat riskan, tapi akan tetap dilaksanakan setelah pandemi usai.  Kontroversi Platform Milik Stafsus Presiden  Program kartu prakerja juga diwarnai tudingan negatif terhadap Belva Devara, staf khusus Presiden Joko Widodo. Sebab, Skill Academy by Ruang Guru milik Belva ternyata ikut menjadi mitra kartu prakerja. Namun, Direktur Komunikasi, Kemitraan, dan Pengembangan Ekosistem Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky menegaskan bahwa tidak ada konflik kepentingan. Saat ini ada delapan platform mitra kartu prakerja yang menyatakan sanggup. Jumlah tersebut pun akan terus bertambah.  ”Tidak ada hambatan untuk masuk ke sini (sebagai mitra kartu prakerja). Asal memenuhi syarat sesuai Permenko Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020 dan mau bekerja sama memenuhi layanan masyarakat sesuai dengan aturan,” paparnya.  Panji menjelaskan, pemerintah tidak melakukan tender untuk menggandeng mitra pelatihan online. Hanya berbasis kerja sama terbuka antara pemerintah dan platform yang menyatakan sanggup dan sesuai dengan kriteria pasal 26 Permenko Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020.  Sementara itu, Belva Devara menjawab polemik yang terjadi atas keterlibatan Ruang Guru dalam program kartu prakerja. Dalam hal ini Skill Academy. Dia tidak membantah bahwa banyak asumsi bermunculan di luar mengenai pemilihan Skill Academy sebagai mitra kartu prakerja. Namun, dia memastikan tidak terlibat apa pun dalam prosesnya.  ’’Pertama, saya tidak ikut dalam pengambilan keputusan apa pun di program prakerja, termasuk besaran anggarannya maupun mekanisme teknisnya,’’ terang dia kemarin. Semuanya dilakukan Kemenko Perekonomian dan manajemen pelaksana. Dia mempersilakan media maupun publik mengecek rapat-rapat yang digelar terkait kartu prakerja.  Penentuan mitra juga dilakukan secara independen oleh Kemenko dan PMO tanpa intervensi pihak mana pun. Jumlah keseluruhan mitra ada delapan, dan mengikuti seleksi sejak akhir 2019 yang terbuka untuk umum. ’’Para mitra kemudian membuka platformnya untuk mitra umum sehingga total mitra yang berpartisipasi di program ini mencapai puluhan,’’ lanjutnya.  Menurut pria yang juga CEO Ruangguru itu, prosesnya mirip dengan kurasi kartu Indonesia pintar atau kartu Jakarta pintar. Banyak toko yang menerima pembayaran dengan KIP atau KJP. Skill Academy menjadi salah satu ’’toko’’ di antara sekian banyak toko yang menerima pembayaran via prakerja.  Belva menegaskan, sistem kartu prakerja berbeda dengan penunjukan langsung. ’’Penerima manfaat prakerja bebas memilih sendiri, membeli dari para mitra yang mereka inginkan tanpa paksaan pihak mana pun,’’ tambahnya.

Empat Juta Pendaftar Berebut Kartu Prakerja, Situs Susah Diakses

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/IMG_20200415_100415-1.jpg" alt="Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim bersama Kapolda Jabar Irjen Pol Rudy Sufahriadi dan Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto meninjau Stasiun Bogor saat hari pertama pelaksanaan PSBB pada Rabu (15/4). M. Fikri Setiawan/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim bersama Kapolda Jabar Irjen Pol Rudy Sufahriadi dan Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto meninjau Stasiun Bogor saat hari pertama pelaksanaan PSBB pada Rabu (15/4). M. Fikri Setiawan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kunci keberhasilan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang berlaku di Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi adalah disiplin warga. Selain itu, konsistensi melakukan rapid diagnostic test (RDT) secara masif.  Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat (Jabar) Berli Hamdani Gelung Sakti mengatakan, RDT masif harus tetap dilakukan di kawasan Bodebek untuk memetakan penyebaran Covid-19. PSBB di wilayah Bodebek (Bogor, Depok, dan Bekasi) resmi diterapkan pada hari ini, 15 April hingga 28 April.  ”Untuk PSBB Bodebek, rapid test masif akan tetap dilanjutkan. Bahkan, mungkin dengan ekskalasi yang lebih besar,” ujar Berli seperti dilansir dari Antara pada Rabu (15/4).  Berli menjelaskan, RDT masif dapat menunjang keberhasilan PSBB Bodebek. Sebab, tujuan karantina kesehatan tersebut adalah memutus rantai penularan, merawat, dan mengobati penderita Covid-19. Pelaksanaan rapid test untuk melacak kontak dekat. Dengan demikian yang positif mudah ditemukan, bisa segera diobati atau dirawat sebelum menunjukkan gejala membahayakan.  ”Jadi selain akan menekan jumlah kematian, rapid test masih juga akan meningkatkan angka kesembuhan,” ujar Berli.  Pemprov Jabar menyerahkan sepenuhnya teknis pelaksanaan RDT masif kepada pemda di kawasan Bodebek. Apakah tetap akan menggunakan sistem drive thru atau dilakukan di puskesmas. Namun yang pasti, target sasaran tidak berubah yakni keluarga, orang dalam pemantauan (ODP), tenaga medis, serta kalangan yang profesinya rawan.  ”Di beberapa kota kabupaten masih dipakai metode drive thru. Jadi diserahkan ke daerah, termasuk yang dilimpahkan ke puskesmas. Karena terkait SDM setempat,” tutur Berli.  Sejauh ini, Pemprov Jabar telah mendistribusikan sekitar 70 ribu alat rapid test ke 27 kabupaten/kota dan sekitar 1.000 sampel telah dipastikan melalui tes polymerase chain reaction (PCR) positif Covid-19. Gubernur menargetkan 300 ribu tes cepat dilakukan di Jabar atau 30 persen dari target RDT masif nasional yang mencapai satu juta sampel. Berli menjamin Pemprov Jabar tidak akan kekurangan alat RDT karena banyak menerima sumbangan dari komunitas, BUMN, dan swasta.  ”Kita masih punya stok karena masih ada bantuan seperti dari Buddha Tsu Chi sekitar 50.000 dan dari sumber lain,” terang Berli.  Pemerintah Provinsi Jabar menargetkan RDT masif selesai pada Mei. ”Selesai secepatnya. Mudah-mudahan sebelum Mei kita sudah bisa menyelesaikan kegiatan rapid test ini,” ucap Berli.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=vWO0EA8RaV4  https://www.youtube.com/watch?v=_KsJbJKfRz8  https://www.youtube.com/watch?v=5zSqxfCX3yQ  &nbsp;  &nbsp;

Disiplin Warga dan Rapid Test Masif Kunci Keberhasilan PSBB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/tol-psbb.jpg" alt="Sejumlah kendaraan melintas di ruas tol Jor di kawasan Pasar Rebo, Jakarta, Minggu (12/4/2020). Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan menindak para pengendara kendaraan bermotor yang melanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakar" width="100%">
<figcaption>Sejumlah kendaraan melintas di ruas tol Jor di kawasan Pasar Rebo, Jakarta, Minggu (12/4/2020). Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan menindak para pengendara kendaraan bermotor yang melanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sudah meluas. Setelah DKI Jakarta yang menerapkan sejak Jumat (10/4), lantas pemberlakuan serupa dilakukan di Bodetabek.  Hal itu menyusul pemerintah telah menyetujui penerapan PSBB untuk Provinsi Banten. Status serupa sebelumnya telah diberikan kepada Kota dan Kabupaten Bogor, Depok, serta Bekasi.  Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto kemarin menjelaskan, tidak semua wilayah Banten ditetapkan PSBB. Status tersebut hanya ditetapkan untuk Kabupaten dan Kota Tangerang serta Kota Tangerang Selatan. Di tiga wilayah itu terjadi peningkatan kasus Covid-19 yang signifikan.  Selanjutnya, Pemprov Banten wajib melaksanakan PSBB dan secara konsisten mendorong serta menyosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat. PSBB tersebut dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti persebaran.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/masker-gratis.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> JELANG PSBB: Warga membagikan masker gratis di Kota Depok Jawa Barat, Minggu (12/4/2020). (MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS)  Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menjelaskan, Provinsi Banten telah mengajukan permohonan PSBB pada Minggu (12/4). Sementara itu, Menkes Terawan telah menyetujui permohonan PSBB yang diajukan Provinsi Jabar pada Sabtu (11/4).  Setelah mendapat restu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil memastikan bahwa PSBB akan berlaku mulai 15 April 2020. Namun, aturan PSBB hanya berlaku untuk lima wilayah yang menjadi penyangga Jakarta. Yakni Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kota Bogor.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=zXyT9kCL_-E  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=y9tWiPxnfoM  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Ov01DNM8CVU

Penerapan PSBB Sudah Meliputi Jabodetabek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Menkes-Terawan-Agus-Putranto-Dery-Ridwansah-9.jpg" alt="Menteri Kesehatan dr. Terawan Agus Putranto memberikan keterangan pers terkait dua orang warga yang positif COVID-19 di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (3/2/2020). Menkes meminta masyarakat tidak panik karena pemerintah telah melakukan antisi" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan dr. Terawan Agus Putranto memberikan keterangan pers terkait dua orang warga yang positif COVID-19 di Gedung Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (3/2/2020). Menkes meminta masyarakat tidak panik karena pemerintah telah melakukan antisi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akhirnya menyetujui pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk sebagian wilayah Banten. Kebijakan itu akan diterapkah di wilayah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.  "Izinya sudah disetujui," kata juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Achmad Yurianto kepada JawaPos.com, Minggu (12/4).  Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto pun telah mengeluarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.071.07/Menkes/249/2020 tentang PSBBdi Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).  Keputusan itu dilakukan berdasarkan hasil kajian epidemiologi dan pertimbangan kesiapan daerah dalam aspek sosial, ekonomi, serta aspek lainnya, sehingga perlu dilaksanakan PSBB di sebagian wilayah Provinsi Banten guna menekan penyebaran Covid-19.  "Perlu dilaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, guna menekan penyebaran Covid- 19 semakin meluas," ucap Terawan sebagaimana dikutip dalam surat keputusannya.  Keputusan ini pun berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.  Terawan juga meminta, Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten wajib melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara konsisten mendorong dan mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat.  "PSBB dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran. Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan pada Minggu, 12 April 2020," pungkasnya.  &nbsp;  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=GeGgoXWzpg0  https://www.youtube.com/watch?v=WH8A8Pv8liU  https://www.youtube.com/watch?v=uNgvu6V5vhw

Kemenkes Setujui Tangerang dan Tangsel Berlakukan PSBB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/jabar-jadi-supermarket-bencana-ridwan-kamil-akan-tiru-jepang_m_.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut jika warga Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek) menaati aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), maka tren penyebaran Covid-19 diprediksi akan turun pada Juni 2020.  Pemberlakuan PSBB di lima wilayah meliputi Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Kota Depok akan efektif diberlakukan pada Rabu (15/4) mendatang.  "Menurut perhitungan kalau PSBB ini lancar, seharusnya akhir Juni tren Covid-19 kita bisa turun. Tapi kalau tidak disiplin di PSBB ini, kita khawatir Covid-19 ini masih berlanjut di bulan-bulan berikut yang melelahkan," kata Mantan Wali Kota Bandung yang biasa disapa Kang Emil itu dalam konferensi pers, Minggu (12/4).  Emil pun meminta agar aparat keamanan, dalam hal ini TNI-Polri untuk menindak tegas kepada warga yang melanggar aturan. Namun, sanksi itu sepenuhnya dapat diatur oleh lima wilayah di Jabar yang menerapkan PSBB. Dia pun mengharapkan, tidak ada warga yang membuat kegaduhan saat kebijakan itu diberlakukan.  "Saya mengimbau kepada TNI Polri untuk memberikan tindakan tegas kepada provokator selama PSBB ini, baik provokator dengan berita bohong di media sosial maupun vandalisme yang mengajak anarkis. Itu juga sudah dilakukan tindakan tegas," ucap Emil.  Oleh karena itu, Emil mengajak warga Jabar untuk menaati aturan selama PSBB berlangsung. Hal ini tidak lain untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.  "Mudah-mudahan dengan kekompakan  dan ketaatan insya Allah kita menang melawan Covid-19," harap Emil.  Untuk diketahui, PSBB di lima wilayah di Jawa Barat akan berlaku pada Rabu, 15 April 2020 selama 14 hari ke depan. Pemprov Jabar akan mengevaluasi apakah perlu dilanjut atau mengurangi intensitas diterapkannya PSBB. Hal ini tidak lain untuk memutus rantai Covid-19.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=GeGgoXWzpg0  https://www.youtube.com/watch?v=WH8A8Pv8liU  https://www.youtube.com/watch?v=uNgvu6V5vhw

Emil Prediksi Tren Penyebaran Covid-19 di Jabar Bakal Turun di Juni

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PSBB Bodebek

Berita Terkini