<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/image-8.png" alt="Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendampingi Menkes Budi Gunadi meninjau BPWS Madura. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendampingi Menkes Budi Gunadi meninjau BPWS Madura. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau mendukung rencana pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Pembatasan Sosial Berskala besar (PSBB) pada akhir 2022.  Kepala Dinas Kesehatan Kepri Muhammad Bisri mengatakan, aktivitas masyarakat semakin meningkat ketika PPKM dan PSBB dicabut. Karena itu, pencabutan PPKM dan PSBB harus diiringi dengan peningkatan disiplin protokol kesehatan.  ”Peningkatan aktivitas masyarakat berdampak positif terhadap perekonomian seperti yang mulai terjadi tahun ini. Namun, perlu disadari bersama bahwa pandemi belum berakhir, virus itu masih ada sehingga kita semua harus tetap konsisten menerapkan protokol kesehatan,” ujar Muhammad Bisri seperti dilansir dari Antara.  Saat ini, menurut dia, sebagian anggota masyarakat tidak menggunakan masker ketika berinteraksi maupun berada di tempat keramaian. Hal itu semestinya tidak dilakukan agar tidak tertular Covid-19.  Bisri menyatakan, Provinsi Kepri berhasil membentuk imunitas masyarakat. Berdasar hasil penelitian, sistem kekebalan tubuh komunal di Kepri mencapai lebih dari 90 persen.  Dia menjelaskan, daya tahan tubuh yang baik menyebabkan masyarakat di provinsi itu sulit tertular Covid-19. Sehingga, tidak mengherankan bila jumlah kasus Covid-19 di Kepri juga relatif sedikit dibandingkan dengan provinsi lain.  ”Kalau pun tertular, mudah sembuh. Rata-rata warga Kepri yang tertular Covid-19 tidak bergejala atau hanya bergejala ringan sehingga mudah pulih,” ucap Muhammad Bisri.  Berdasar laporan Satgas Penanganan Covid-19 Kepri, jumlah kasus aktif Covid-19 tinggal 44 orang. Dengan rincian Batam 14 orang, Tanjungpinang 16 orang, Kabupaten Bintan delapan orang, Kabupaten Karimun lima orang, dan Kabupaten Natuna satu orang.  ”Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Lingga nihil kasus aktif. Alhamdulillah, tidak ada penambahan kasus baru hari ini (21/12),” tutur Muhammad Bisri.

Dinkes Kepri Dukung Rencana Pencabutan PPKM dan PSBB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG20211128111413.jpg" alt="Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. Linna Susanti/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. Linna Susanti/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto memperpanjang pemberlakuan sosial berskala besar (PSBB) selama dua pekan mulai 4–17 Januari. Itu dilakukan seiring penurunan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dari level 1 ke level 2.  Hal itu dinyatakan dalam surat Nomor 440/Kep.3-Hukham/2022 yang diterbitkan Bima Arya, tentang perpanjangan keempat puluh lima PSBB Berbasis Mikro dan Komunitas dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Bogor.  Menurut wali kota, kebijakan perpanjangan itu mempertimbangkan berdasar evaluasi pengendalian penanganan Covid-19) di Kota Bogor oleh Satgas Covid-19. Hasilnya menunjukkan angka penyebaran Covid-19 masih perlu dikendalikan terutama antisipasi terhadap varian Omicron.  ”Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bogor melanjutkan PSBB Berbasis Mikro dan Komunitas yang terintegrasi dengan PPKM Level 2,” tutur Bima Arya seperti dilansir dari Antara.  Dalam surat itu juga diterangkan keputusan Wali Kota Bogor atas perpanjangan PSBB tersebut dan kemungkinan perpanjangan kembali apabila masih terdapat bukti penyebaran Covid-19 yang saat ini berupa varian Omicron.  ”Masyarakat yang berdomisili atau bertempat tinggal atau melakukan aktivitas di Kota Bogor wajib memenuhi ketentuan PSBB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19,” ucap Bima Arya.  Dia menambahkan, anggaran untuk pelaksanaan perpanjangan PSBB akan dialokasikan melalui perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2022.  Berdasar data Dinas Kesehatan Kota Bogor, kasus positif Covid-19 tercatat rata-rata dua kasus per hari. Bahkan beberapa minggu ke belakang sudah sering nol kasus.  Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bogor Erna Nuraena mengatakan, untuk menekan penyebaran Covid-19 varian baru Omicron, dilakukan langkah memperketat aturan kegiatan masyarakat dan gencar melaksanakan vaksinasi.  ”Di sisi kami, akan menggencarkan vaksinasi Covid-19 dan bersiaga terkait fasilitas kesehatan,” kata Erna Nuraena.

PPKM Level 2, Pemkot Bogor Perpanjang PSBB Dua Pekan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Pos-Penyekatan-Lenteng-Agung-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Pasukan gabungan TNI dan Polri memeriksa kendaraan bermotor di penyekatan perlintasan Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (9/7/2021). Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Inspektur Jenderal Istiono menyebut volume kendaraan di titik penyekatan PPKM Daru" width="100%">
<figcaption>Pasukan gabungan TNI dan Polri memeriksa kendaraan bermotor di penyekatan perlintasan Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (9/7/2021). Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Inspektur Jenderal Istiono menyebut volume kendaraan di titik penyekatan PPKM Daru</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua MPR RI Ahamd Muzani mengatakan bahwa terdapat perbedaan antara kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Khususnya dalam hal menyalurkan bantuan sosial.  Ia menuturkan, ketika PSBB, pemerintah menyalurkan bantuan berupa sembako dan uang tunai kepada masyarakat terdampak secara ekonomi. Sehingga daya beli mereka tertopang meskipun kesulitan ekonomi juga dirasakan.  "Ketika PSBB suasananya jadi kondusif antara kepatuhan masyarakat dan bantuan pemerintah berjalan beriringan. Namun dalam PPKM Darurat ini, ada suasana yang berbeda karena kebutuhan keluarga yang mendesak di satu sisi dan upaya mencegah penyebaran Covid-19 di sisi lain," jelas dia dalam keterangannya, Minggu (18/7).  "Pendekatan dan komunikasi juga kadang terjadi masalah di lapangan, inilah yang kemudian sering disalahpahami dari kebijakan PPKM Darurat ini," imbuhnya.  "Bagi orang-orang yang bergantung dari penghasilan harian, kalau persoalannya pada pemenuhan kebutuhan keluarga, maka akan menjadi dilema. Maka sekali lagi, bantuan yang didistribusikan untuk mereka menjadi hal yang perlu," imbuh Muzani.  Ia yang juga merupakan Ketua Fraksi Gerindra menyampaikan, pihaknya akan terus membantu kerja-kerja pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19 ini. Termasuk kebijakan memperpanjang PPKM Darurat, karena hal itu adalah solusi atas masalah ini.  "Sejak awal Gerindra berkomitmen penuh untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi pandemi Covid-19 ini. Gerindra juga sangat terbuka dan siap untuk membantu kerja-kerja pemerintah dengan segala macam agenda penanggulangan Covid-19 ke depan," tambahnya.  Kepada masyarakat juga diminta agar ikut mematuhi kebijakan untuk memutus penularan ini. "Kami juga mengajak masyarakat untuk bahu-membahu mentaati aturan yang telah ditetapkan pemerintah selama PPKM darurat ini. Pandemi ini adalah musibah yang tentu tidak kita inginkan, maka kita perlu bersatu bersama sama pemerintah memerangi Covid-19," tutup Muzani.

MPR Sebut Situasi Lebih Kondusif saat PSBB Ketimbang PPKM Darurat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/IMG-20210702-WA0024.jpg" alt="Wagub Emil Dardak bersama Pangdam V Brawijaya. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Wagub Emil Dardak bersama Pangdam V Brawijaya. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat diakui Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mirip seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan PSBB dilaksanakan pada 2020.  PPKM darurat akan dilaksanakan Sabtu (3/7). Menurut Emil, yang membedakan adalah kesiapan warga dan pemerintah. ”(PPKM) ini harus diakui mirip PSBB. Bedanya kesiapan kita. Kalau ada kasus tracing-nya sudah cepat dengan antigen. PCR sudah banyak. Alat pelindung sudah. Dokter sudah ada APD,” tutur Emil pada Jumat (2/7).  Hal lain yang membedakan PPKM darurat dengan PSBB adalah adaptasi perilaku ekonomi. Menurut mantan Bupati Trenggalek itu, saat ini pelaku ekonomi tidak lagi stuck seperti tahun lalu.  ”Kali ini adaptasi pelaku usaha sudah jauh lebih baik. Konsumen sudah adaptasi diri untuk tidak stuck di usaha kayak gini. Situasi gini sudah saling menyesuaikan. Insya Allah kondisi ekonomi nggak seperti tahun lalu,” kata Emil.  Emil mengaku, hingga kini masih menunggu aturan dan teknis jelas berdasar surat Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri). Sebab, hingga kini, pihaknya belum menerima surat tersebut.  ”Kami masih nunggu Inmendagri. Rakor (rapat koordinasi) dari beberapa waktu terakhir ini transparan. Supaya masyarakat tahu. Karena aturannya langsung besok,” tutur Emil.  Dia berharap, masyarakat sudah langsung tahu apa saja pembatasan yang dilakukan di PPKM darurat. ”Ini masa darurat ya darurat. Proses sosialisasi ya mengikuti,” ucap Emil.  Ditanya soal aturan tutupnya pasar dan perkantoran, Emil menegaskan, seharusnya masyarakat sudah tahu. Sebab, semua rapat atau diskusi terkait PPKM darurat diadakan secara transparan.  ”Rapat transparan. Kami tahu sendiri, bukan dikasih duluan. Kami sama-sama antara masyarakat dan pemerintah dalam melihat dinamika diskusi ini,” ujar Emil.

Wagub Jatim Sebut PPKM Darurat Mirip PSBB 2020

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Netty-Aher-PKS.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah agar memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kembali. Tujuannya guna mengendalikan lonjakan kasus Covid-19 di zona-zona merah.  Menurut Netty, pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro terbukti tidak efektif menahan mobilitas masyarakat. Akibatnya lonjakan kasus Covid-19 sulit dikendalikan. Pemerintah harus segera berlakukan PSBB, bahkan lockdown total.  “PSBB sendiri diatur melalui UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pada 31 Maret 2020, pemerintah menetapkan aturan lebih lanjut terkait PSBB melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020,” ujar Netty kepada wartawan, Kamis (24/6).  Menurut Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, pandemi akan efektif dikendalikan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, tegas dan melibatkan partisipasi luas dari masyakarat.  “Masyarakat harus dipaksa agar disiplin prokes melalui aturan yang ketat dan tegas. Tanpa aturan yang tegas dan setengah hati, masyarakat akan abai dan tidak peduli. Karena sudah jenuh dengan pandemi ini,” ungkapnya.  Opsi pemberlakukan PSBB, lanjutnya, seperti diawal pandemi harus diambil. PSBB ketat yang diterapkan di Jakarta dulu, terbukti mampu menurunkan angka kasus secara signifikan, tambahnya.  Diketahui jumlah kasus Covid-19 di Indonesia telah menembus angka lebih dari 2 juta, tepatnya 2.004.445 pada Senin (21/6). Dalam kurun waktu 24 jam, pemerintah melaporkan penambahan 14.536 kasus baru. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/21/06/2021/ditertawakan-karena-pekik-merdeka-mega-kini-budayakan-salam-pancasila/">Baca Juga: Ditertawakan Karena Pekik Merdeka, Mega Kini Budayakan Salam Pancasila</a> “Jika tak segera diambil kebijakan yang lebih ketat, maka kasus Covid-19 di tanah air akan semakin buruk. Jangan sampai kita mengalami seperti India dan Malaysia yang kewalahan kendalikan pandemi. Laksanakan strategi tarik rem dengan pemberlakuan PSBB minimal dalam masa 14 hari,” terangnya.  Apalagi, kata Netty, saat ini banyak anak-anak sebagai kelompok rentan yang sudah terpapar Covid-19. Berdasarkan data, Jakarta mencatatkan penambahan kasus harian sebanyak 5.582 kasus, 879 di antaranya adalah anak-anak.  Aturan yang ketat dan tegas dalam penerapan protokol kesehatan harus dibarengi dengan kesiapan pemerintah dalam menyediakan faskes yang memadai, termasuk untuk anak-anak yang membutuhkan penanganan lebih spesifik.  "Pemerintah tidak boleh lamban bertindak guna mengantisipasi antrian bahkan penumpukan pasien di IGD karena ruang perawatan penuh. Segera tambah fasilitas perawatan semisal Wisma Atlet, bahkan siapkan skenario Rumah Sakit Lapangan untuk antisipasi lonjakan pasien,” ujarnya.  Netty juga mengingatkan para orang tua agar disiplin menjalankan protokol kesehatan dan menimalisir membawa anak-anak ke luar rumah yang potensi penularannya tinggi. Karena itu, orang tua juga bertanggungjawab memberikan perlindungan pada anak-anak dari serangan virus.  "Pastikan anak-anak mendapat asupan memadai, istirahat yang cukup, dan tetap tinggal di rumah. Jangan malah orang tua yang membawa anak-anak ke mall atau tempat wisata dengan alasan mengatasi kejenuhan. Anak-anak adalah generasi masa depan bangsa yang harus dijaga kesehatannya,” pungkasnya.

Sebelum Terlambat, PKS Desak Pemerintah Kembali Terapkan PSBB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Screenshot_2021-06-15-09-14-58-754_com.google.android.youtube.jpg" alt="Presiden Jokowi dalam Festival Kampus Merdeka 2021 secara daring, Selasa (15/6)." width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi dalam Festival Kampus Merdeka 2021 secara daring, Selasa (15/6).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia tengah keteteran menghadapi kasus-kasus Covid-19 yang belakangan terus melonjak. Munculnya varian baru virus Korona varian Delta atau B.1.617 dari India membuat pemerintah semakin pusing.  Presiden RI Jokowi mengatakan, pemerintah telah menerima banyak masukan mengenai penanganan Covid-19 di dalam negeri, termasuk memberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan lockdown. Hal ini berdasarkan lonjakan kasus positif Covid-19.  Walau demikian, Jokowi menuturkan, pemerintah tetap harus mempertimbangkan masukan tersebut. Pemerintah, katanya, telah mempelajari berbagai opsi penanganan Covid-19 dengan memperhitungkan kondisi ekonomi, kondisi sosial, kondisi politik di Indonesia. Termasuk juga berkaca dengan pengalaman-pengalaman dari negara lain.  Jokowi pun berkesimpulan bahwa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) adalah cara yang paling efektif.  "Pemerintah telah memutuskan PPKM mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan Covid-19, hingga ke tingkat desa atau langsung ke akar masalah yaitu komunitas," katanya.  Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan alasan pemerintah menerapkan PPKM mikro. Hal itu karena pemerintah melihat bahwa kebijakan tersebut masih menjadi kebijakan yang paling tepat.  "Pengendalian kasus Covid-19 (PPKM-Red) bisa terus berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat. Untuk itu, tidak perlu dipertentangkan (Kenapa PPKM mikro, bukan PSBB atau lockdown, Red). Jika PPKM mikro terimplementasi dengan baik, tindakan-tindakan di lapangan yang terus diperkuat, semestinya laju kasus bisa terkendali," pungkasnya.

Bukan Lockdown Atau PSBB, Ini Alasan Jokowi Berlakukan PPKM Mikro

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Lockdown-Micro-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Warga membawa nasi bungkus untuk warga terdampak Covid-19 di RW 03 Kelurahan Gandasari Tangerang, Banten, Jumat (11/6/2021). Dampak penerepan lockdown di kawasan tersebut membuat warga sekitar yang sehat melakukan aksi bersama untuk menyuplai makanan kepe" width="100%">
<figcaption>Warga membawa nasi bungkus untuk warga terdampak Covid-19 di RW 03 Kelurahan Gandasari Tangerang, Banten, Jumat (11/6/2021). Dampak penerepan lockdown di kawasan tersebut membuat warga sekitar yang sehat melakukan aksi bersama untuk menyuplai makanan kepe</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Angka Covid-19 di Indonesia mencetak rekor baru. Jumlah kasus konfirmasi positif tembus 2 juta setelah ada tambahan 14.536 orang kemarin (21/6). Tapi, alih-alih menginjak rem darurat, pemerintah tetap pada kebijakannya.  Yakni, memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro.  Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan bahwa PPKM mikro diperpanjang hingga 5 Juli. Keputusan itu diikuti dengan pengetatan ketentuan.  Pada zona merah, sektor perkantoran masih boleh work from office (WFO) sebanyak 25 persen karyawan. Begitu pula restoran dan tempat perbelanjaan, hanya 25 persen dari kapasitas yang boleh di dalam dan buka hanya sampai pukul 20.00. "Pemerintah akan menguatkan dan memastikan implementasi penanganan Covid-19, baik di hulu maupun di hilir,” kata dia.  Langkah pemerintah itu mengabaikan desakan banyak pihak agar ada kebijakan yang lebih tegas. Lima organisasi profesi kedokteran sebelumnya mengimbau agar pemerintah tegas menyetop mobilitas. PPKM dilakukan menyeluruh. Alasannya, PPKM mikro hanya berlaku sporadis dan masih ada peluang mobilitas manusia.  "Penerapan PPKM ketat atau PSBB,” tegas Ketua Umum Persatuan Dokter Paru Indonesia (PDPI) dr Agus Dwi Susanto SpP.  Kemarin (21/6) Ketua DPR RI Puan Maharani juga mendesak adanya PSBB. "Pemerintah harus segera bertindak untuk mengatasi lonjakan kasus Covid-19 yang semakin mengkhawatirkan,” kata Puan.  Menurut dia, ledakan kasus Covid-19 di Pulau Jawa semakin mengkhawatirkan karena banyaknya penduduk dengan mobilitas tinggi serta penerapan protokol kesehatan yang belum optimal. Arah kebijakan pemerintah pusat secepatnya sangat diperlukan mengingat persebaran Covid-19 terjadi di berbagai daerah. "Tombol bahaya harus dinyalakan untuk kondisi darurat ini dan meningkatkan kesadaran akan bahaya lonjakan kasus Covid-19,” tegasnya.  Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay bahkan mendorong pemerintah untuk tidak ragu menerapkan karantina wilayah atau lockdown. Kebijakan itu sudah diterapkan beberapa negara.  Koalisi Masyarakat Sipil juga memberikan surat terbuka yang berjudul Desakan Emergency Response-Prioritaskan Keselamatan Rakyat di Tengah Pandemi. Surat tersebut ditandatangani sedikitnya 2.000 orang dan ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Dalam surat itu, terdapat petisi yang isinya meminta Jokowi untuk mengeluarkan keputusan karantina wilayah dan menerapkan pembatasan pergerakan fisik dengan sanksi yang tegas serta memberikan bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.  Anggota Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Sulistyo mengungkapkan, negara tak mampu mengantisipasi kekacauan akibat Covid-19 yang sebenarnya sudah diprediksi. Misalnya, terkait kebijakan. Dia menilai, pemerintah belum memiliki kebijakan yang kuat dalam pengendalian Covid-19. ’’Kita hanya memiliki PP No 21 Tahun 2020 tentang PSBB. Tapi, PSBB hanya diterapkan tiga provinsi dan itu pun banyak modifikasi,” ujarnya.  Sekarang pemerintah malah menerapkan PPKM yang menurut Hermawan paradigmanya berbeda dengan PSBB. PPKM, kata dia, bukan untuk menurunkan kasus Covid-19, melainkan lebih memperlambat situasi.  Dari pendekatan surveilans dan epidemiologi, Indonesia dinilai lemas. Selama 15 bulan masa Covid-19, testing dan tracing baru 100.000. Yang memberikan laporan rutin hanya laboratorium yang baik. Itu menunjukkan adanya gap antarkabupaten/kota.  Dia mengibaratkan kebijakan pemerintah hanya melakukan ’’rem-gas”. Kebijakan yang tidak tegas itu tidak dapat memutus mata rantai Covid-19. ’’Kita tidak bisa memenangkan kedua-duanya. Kesehatan kembali pulih dan ekonomi kembali pulih sempurna, itu tidak mungkin,” cetusnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/21/06/2021/covid-19-naik-puan-desak-pemerintah-berlakukan-psbb-dan-ppkm-mikro/">Covid-19 Naik, Puan Desak Pemerintah Berlakukan PSBB dan PPKM Mikro</a>  Sementara itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengingatkan kembali arahan Presiden Jokowi yang menekankan pentingnya penanganan skala mikro. Itu bisa jadi solusi terbaik. Sebab, Indonesia tidak bisa dibandingkan dengan luar negeri yang memberlakukan lockdown.  Menurut dia, dampak lockdown di luar negeri bisa dikendalikan karena di sana aktivitas ekonominya tinggi. ’’Kalau di sana gaji sebulan bisa saving, bisa simpan untuk sekian hari. Sedangkan di sini beda. Ada saja yang pendapatannya hari ini, kemudian dipakai makan, besoknya sudah habis,’’ ungkapnya.

DPR Dorong Pemerintah Tidak Ragu Terapkan Lockdown

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/1706-puan.jpg" alt="Ketua DPR Puan Maharani. DPR/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Puan Maharani. DPR/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah segera meningkatkan upaya pengendalian Covid-19. Menurutnya, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dapat menjadi salah satu cara untuk pengendalian penyebaran virus tersebut.  Puan menuturkan, PSBB dapat diterapkan di daerah yang masuk zona merah penyebaran virus korona. Untuk daerah lainnya dapat diketatkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro.  "Pemerintah harus segera bertindak untuk mengatasi lonjakan kasus Covid-19 yang makin mengkhawatirkan. Berlakukan PSBB secara terbatas untuk daerah-daerah zona merah, atau pengetatan PPKM mikro," ujarnya dalam keterangannya, Senin (21/6).  Puan menegaskan, pemerintah pusat harus dapat menentukan langkah penanganan yang serius dan mendesak, serta memastikan koordinasi dan pengawasan ketat berjalan dalam penanganan Covid-19 khususnya di daerah zona merah.  Sebab, menurutnya, ledakan kasus Covid-19 di Pulau Jawa, semakin mengkhawatirkan karena banyaknya jumlah penduduk dengan mobilitas tinggi, serta penerapan protokol kesehatan yang belum optimal. Apalagi, adanya kelompok masyarakat sipil yang meneken petisi online yang mendesak pemerintah melakukan karantina wilayah atau lockdown serta tuntutan lainnya.  Puan menambahkan, sesuai Undang-undang Kekarantinaan Kesehatan, pemerintah memiliki kewenangan mengambil langkah pembatasan sosial atau bahkan lockdown untuk mengatasi pandemi ini. Arah kebijakan dari pemeringah pusat secepat mungkin sangat diperlukan mengingat sebaran Covid-19 di berbagai daerah (lintas daerah).  "Tombol bahaya harus dinyalakan untuk kondisi darurat ini dan meningkatkan kesadaran akan bahaya lonjakan kasus Covid-19," pungkasnya.

Covid-19 Naik, Puan Desak Pemerintah Berlakukan PSBB dan PPKM Mikro

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/satgas-lockdown.jpg" alt="LOCKDOWN LOKAL: RT 001/04 Kelurahan Semper Barat, Jakarta Utara, memberlakukan karantina terbatas setelah ada warganya yang terpapar Covid-19. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>LOCKDOWN LOKAL: RT 001/04 Kelurahan Semper Barat, Jakarta Utara, memberlakukan karantina terbatas setelah ada warganya yang terpapar Covid-19. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) merekomendasikan adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Terutama untuk daerah merah dan oranye.  Pada pembatasan berskala mikro, kata dia, kerap terjadi pelanggaran. "Jika masih ada mobilitas, penularan akan terjadi. Kami ingin sanksi tegas,” kata Sekjen Persi Lia Partakusuma.  Ketua Persi Sulawesi Selatan Khalid Saleh menyatakan, ada siklus yang perlu diperhatikan. Pertama, virus akan menginfeksi masyarakat. Lalu, Covid-19 menular kepada nakes. Jika itu terjadi, dikhawatirkan layanan kesehatan bisa terganggu. ’’Ada rumah sakit yang sampai tutup layanan gawat daruratnya,” ungkapnya.  Sementara itu, untuk mengantisipasi kurangnya tempat perawatan, legislatif mengusulkan agar pemerintah memaksimalkan sarana-prasarana yang dimiliki sebagai tempat perawatan sementara pasien Covid-19. Salah satunya asrama haji.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/21/06/2021/kewalahan-rs-hanya-terima-pasien-gejala-berat/">Kewalahan, RS Hanya Terima Pasien Gejala Berat</a>  Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, Asrama Haji Pondok Gede seharusnya bisa dialihfungsikan sementara menjadi tempat isolasi dan perawatan. ’’Saya minta kepada pemerintah agar Asrama Haji Pondok Gede dipersiapkan untuk menampung pasien Covid-19 yang tidak tertangani di rumah sakit. Mengingat tahun ini tidak ada kegiatan ibadah haji, jadi sebaiknya (asrama haji) dimanfaatkan untuk hal lain,’’ ungkap Dasco kemarin.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/19/06/2021/kalau-ppkm-mikro-gagal-sultan-jogja-pertimbangkan-lockdown/">Kalau PPKM Mikro Gagal, Sultan Jogja Pertimbangkan Lockdown</a>  Pengelolaannya, kata dia, dikoordinasikan langsung oleh Kementerian Agama bekerja sama dengan Rumah Sakit Haji. Dasco meyakini, dengan memanfaatkan Asrama Haji Pondok Gede, rumah sakit lain dan Wisma Atlet Kemayoran bisa tertolong. ’’Ibadah haji dan ikhtiar menyembuhkan nyawa manusia adalah sama-sama ibadah. Agama juga membolehkan alih fungsi untuk sesuatu yang darurat dan bermanfaat," ucapnya.

Persi Desak Penerapan PSBB di Daerah Oranye-Merah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/PSX_20200915_232557.jpg" alt="Karyawan duduk diantara tumpukan kursi restoran yang tidak melayani makan ditempat di Mall Gandaria City, Jakarta, Selasa (15/9/2020). Pemerintah Provinsi DKi Jakarta kembali memberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang diperketat, sejak Sen" width="100%">
<figcaption>Karyawan duduk diantara tumpukan kursi restoran yang tidak melayani makan ditempat di Mall Gandaria City, Jakarta, Selasa (15/9/2020). Pemerintah Provinsi DKi Jakarta kembali memberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang diperketat, sejak Sen</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus Covid-19 bertambah luar biasa setiap hari karena menyebarnya varian mutasi Delta dari India. Tak harus menunggu lama-lama, pemerintah didesak untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) lagi seperti awal April 2020. Jika tidak, maka dalam waktu 2 pekan ke depan, rumah sakit di Indonesia akan kolaps. Para ahli juga menyesalkan masyarakat masih saja acuh tak acuh dan berkerumun sambil makan-makan.  Hal itu diungkapkan oleh Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) dan Praktisi Klinis Prof Ari Fahrial Syam. Pemerintah khususnya Provinsi DKI Jakarta harus segera menarik rem darurat berupa PSBB bukan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat).  "Sebab kontribusi varian Delta di Jakarta ini sangat cepat. Masa-masa sulit bisa sampai dengan beberapa minggu ke depan. Kalau PPKM sih kayaknya tak efektif, harus PSBB. Kalau PSBB jam 6 sore tak ada kegiatan lagi. Musti bikin begitu," katanya kepada JawaPos.com baru-baru ini.  Kemudian, dia mendesak agar perkantoran melakukan Work From Home (WFH) lagi, seperti PSBB April 2020. Restoran pun harus dikunci alias tak boleh dine in atau makan di tempat, hanya boleh pesan antar dan dibungkus.  "Saya rasa kalau mau ekstrem, seperti kejadian April 2020. Makanan tak boleh makan di tempat, dine in, paling enggak dikunci dulu biar napas dulu ini. Kalau saran saya begitu," jelasnya.  "Jika tidak, ini tak bisa terkendali karena RS sudah mulai kolaps. Anda itu sekarang sudah melihat IGD itu di mana-mana sudah banyak pasien nunggu ruangan untuk isolasi dan ICU," tegas Prof Ari.  "Angka kematian kita takutkan kejadian pasien meninggal di IGD karena enggak dapat tempat di ICU," tegasnya.

Covid-19 Meroket, Segera Tutup Restoran, Hanya Bungkus dan Delivery

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#PSBB

Berita Terkini