<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/30/JKT_-OJK-Resmi-Berikan-Izin-Bank-Syariah-Nasional_Salman-Toyibi_-6-452057377.jpg" alt="Ilustrasi gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta, Senin (29/9/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta, Senin (29/9/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &mdash; Pemerintah resmi menetapkan pembentukan Komite Standar Laporan Keuangan (KSLK) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki mandat untuk menyusun, mengembangkan, dan menetapkan Standar Laporan Keuangan dan Standar Laporan Keuangan Syariah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 PP 43/2025, KSLK berfungsi menyusun kebijakan dan agenda pengembangan standar laporan keuangan, menetapkan pedoman teknis penerapan, serta melakukan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan terhadap standar yang berlaku. Dalam Pasal 47 PP 43/2025 yang mengatur ketentuan peralihan, pemerintah menegaskan bahwa Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang telah ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI tetap berlaku dan sah secara hukum hingga ditetapkannya standar baru oleh KSLK. Selama masa transisi, DSAK dan DSAS IAI tetap berwenang untuk menetapkan standar akuntansi keuangan sesuai ketentuan yang berlaku sampai dengan pengangkatan anggota KSLK secara resmi. Kebijakan ini memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlanjutan sistem pelaporan keuangan nasional, sehingga tidak terjadi gangguan terhadap praktik pelaporan keuangan yang sedang berjalan. Direktur Eksekutif IAI, Elly Zarni Husin, menyatakan bahwa ketentuan transisi ini menjadi bukti kuat atas penghargaan pemerintah terhadap kontribusi IAI dalam menjaga integritas pelaporan keuangan nasional. &ldquo;Selama masa transisi, SAK yang ditetapkan oleh DSAK dan DSAS IAI tetap menjadi dasar hukum yang sah bagi penyusunan laporan keuangan. Hal ini memberikan kepastian bagi profesi akuntan, pelaku usaha, regulator, dan auditor untuk tetap berpedoman pada standar yang konsisten,&rdquo; ujar Elly. Sebelum pembentukan KSLK, Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat mengenai penyusunan dan penggunaan laporan keuangan berbasis SAK. Ketentuan tentang kewajiban penyusunan laporan keuangan sesuai SAK IAI telah tercantum dalam berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta peraturan sektor keuangan lainnya seperti regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). IAI menegaskan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan PP 43/2025 dan pembentukan KSLK secara konstruktif, agar pelaporan keuangan di Indonesia tetap terjaga konsistensinya, selaras dengan standar internasional, dan berorientasi pada kepentingan publik. &nbsp;

Selama masa transisi, SAK yang ditetapkan oleh DSAK dan DSAS IAI tetap menjadi dasar hukum yang sah bagi penyusunan laporan keuangan.

Pemerintah Bentuk Komite Standar Laporan Keuangan, SAK IAI Tetap Berlaku Hingga Penetapan Standar Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/09/WhatsApp-Image-2025-08-09-at-131736-21118623.jpeg" alt="PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk kembali mencatatkan kinerja yang positif sepanjang enam bulan pertama tahun 2025. Tugu Insurance berhasil membukukan laba bersih Rp 357,53 miliar. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk kembali mencatatkan kinerja yang positif sepanjang enam bulan pertama tahun 2025. Tugu Insurance berhasil membukukan laba bersih Rp 357,53 miliar. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance / TUGU) kembali mencatatkan kinerja yang positif sepanjang enam bulan pertama tahun 2025. Di tengah dinamika industri asuransi yang terus berkembang dan penyesuaian terhadap standar akuntansi baru, Tugu Insurance berhasil membukukan laba bersih Rp 357,53 miliar. Tugu Insurance membukukan Pendapatan Jasa Asuransi sebesar Rp4,2 triliun untuk periode Januari-Juni 2025. Pendapatan Jasa Asuransi diantara lain di kontribusikan oleh Segmen harta benda (property) sebesar Rp1,76 triliun, offshore sebesar Rp 488,56 miliar dan aviasi sebesar Rp 384,66 miliar. Pada periode yang sama, Perseroan juga mencatatkan Hasil Jasa Asuransi yang tetap solid sebesar Rp 302,7 miliar. Hasil investasi mencapai Rp 316,7 miliar sepanjang Semester I-2025 atau tumbuh 22,9% year-on-year (yoy) di tengah kondisi pasar keuangan global dan domestik yang penuh tantangan dan menunjukkan kesuksesan Perseroan dalam mengoptimalkan imbal hasil sambil tetap prudent dalam mengelola risiko. Tugu Insurance juga mencatatkan pendapatan usaha lainnya senilai Rp 257,84 miliar pada periode Semester I-2025. Pendapatan ini merupakan kontribusi dari sejumlah anak usaha Tugu Insurance yang terus berkembang sebagai bagian dari diversifikasi pendapatan. Presiden Direktur Tugu Insurance, Adi Pramana, menjelaskan bahwa pencapaian ini tidak lepas dari komitmen perusahaan dalam menjaga fundamental keuangan tetap sehat, khususnya dalam menerapkan standar akuntansi baru PSAK 117 secara penuh serta mengoptimalkan hasil investasi. &ldquo;Semester pertama tahun ini menjadi periode krusial bagi kami. Selain menjadi tahun implementasi penuh PSAK 117, kami juga fokus menguatkan lini investasi dan efisiensi operasional. Hasilnya cukup menggembirakan. Kami berhasil menjaga profitabilitas sambil tetap adaptif terhadap perubahan landscape industri,&rdquo; ungkap Adi. Dalam Laporan Keuangan Konsolidasian (unaudited) per Juni 2025, Perseroan turut menyajikan penyesuaian pelaporan baik pada sisi neraca maupun laporan laba rugi sebagai bagian dari proses transisi penerapan standar akuntansi dari PSAK 104 ke PSAK 117. Direktur Keuangan &amp; Layanan Korporat Tugu Insurance Fitri Azwar menjelaskan bahwa fokus perseroan tersebut tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap transparansi dan kepatuhan terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tetapi juga menegaskan bahwa Tugu Insurance&mdash;selaku entitas anak BUMN PT Pertamina (Persero) dengan kode saham TUGU&mdash;telah mulai mengadopsi praktik pelaporan keuangan terbaik sesuai standar global. Pasca transisi tersebut, Perseroan mencatatkan total aset sebesar Rp 32,6 triliun meningkat 21,37% dibandingkan periode akhir Desember 2024. Hal ini ditopang kenaikan pada sisi aset kontrak asuransi dan reasuransi. &ldquo;Perseroan juga berhasil mempertahankan peringkat Global Rating &ldquo;A- (Excellent)&rdquo; dari A.M. Best sejak 2016 secara berturut - turut. Hal ini mencerminkan posisi keuangan Tugu Insurance yang kuat dan berkelanjutan, dengan total ekuitas pada akhir Semester I-205 tercatat sebesar Rp 10,76 triliun&rdquo; tambah Fitri.

Tugu Insurance juga mencatatkan pendapatan usaha lainnya senilai Rp 257,84 miliar pada periode Semester I-2025.

Kinerja Keuangan Konsolidasian Semester I-2025 Tetap Solid, Tugu Insurance Lanjutkan Implementasi PSAK 117

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/21/4BD63D5F-70E6-47D6-8DA2-44CDF15E46DD-1318757858.jpeg" alt="Dari kiri: Presdir Tatang Nurhidayat, Dir. Pemasaran Asuransi Ery Widiatmoko, Dir, Teknis Sudarlin, dan Dirz Kepatuhan dan Manajemen Risiko Edi Yoga Prasetyo. (Agas Putra Hartanto/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Dari kiri: Presdir Tatang Nurhidayat, Dir. Pemasaran Asuransi Ery Widiatmoko, Dir, Teknis Sudarlin, dan Dirz Kepatuhan dan Manajemen Risiko Edi Yoga Prasetyo. (Agas Putra Hartanto/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117 di tahun ini dinilai akan menambah tekanan terhadap industri asuransi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan dampaknya tidak berpengaruh signifikan. Penyesuaian merupakan hal yang wajar. PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) memastikan penerapan PSAK 117 tidak memberikan dampak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Anak usaha PT Pertamina itu telah mempersiapkan sejak awal melalui berbagai tahapan. Termasuk pilot project di tahun lalu hingga resmi dimulai per Januari 2025. "Kita sudah parallel run sejak Januari 2025. Tapi sebelumnya kita sudah pilot di tahun lalu. Sudah&nbsp;menyerahkan laporan, submit ke OJK, untuk kemudian diaudit. Sehingga bisa dilihat apakah&nbsp;layak&nbsp;atau tidak," ucap Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko Tugu Insurance Edi Yoga Prasetyo saat ditemui di bilangan Thamrin, Kamis (17/4). Hasil evaluasi internal, lanjut dia, menunjukkan tidak ada kekurangan cadangan yang berarti dari sisi teknis. Bahkan mungkin terdapat kelebihan. Sejalan dengan kombinasi strategi mark-to-market dan pengelolaan instrumen keuangan yang hati-hati. "Ada juga pencadangan di piutang itu, kita nilainya tidak begitu jauh. Jadi&nbsp;balance, hampir tidak berdampak pada kinerja tahun lalu," jelas Yoga. Dengan penerapan PSAK 117 yang resmi berlaku mulai Januari 2025, Yoga meyakini tidak memberikan dampak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan tahun ini. Hanya tinggal menjaga konsistensi implementasi kebijakan yang sudah dijalankan. Terkait kelebihan pencadangan, tidak diakui sebagai keuntungan. Sebaliknya, justru menjadi bentuk kehati-hatian Tugu Insurance dalam menjalankan bisnis. Oleh karena itu, penagihan dilakukan pencadangan yang lebih banyak.&nbsp; &nbsp; "Jadi sebenarnya pencadangan akuntansi dan investasi itu kita benar-benar bijaksana. Sehingga efeknya kita tekan seminimum mungkin," bebernya. (han) &nbsp;

PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) memastikan penerapan PSAK 117 tidak memberikan dampak signifikan terhadap kinerja

Tugu Insurance Pastikan Implementasi PSAK 117 Tak Berpengaruh Signifikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/23/ojk-1591930886.jpg" alt="Ilustrasi OJK. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi OJK. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117 tahun ini dinilai akan menambah tekanan terhadap industri asuransi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan dampaknya tidak berpengaruh signifikan. Penyesuaian merupakan hal yang wajar. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun Ogi Prastomiyono mengatakan, PSAK 117 kontrak asuransi merupakan standar akuntansi baru yang dampaknya cukup signifikan kepada perusahaan asuransi. Tentu merupakan dampak positif yang meliputi pengukuran kinerja, pencatatan, pengakuan maupun pengungkapan. Mayoritas perusahaan asuransi telah melakukan persiapan implementasi dengan baik, termasuk menyampaikan laporan parallel run pada triwulan I, II, III dan IV di 2024. &rdquo;Adapun dampak terkait dengan penurunan atau kenaikan kinerja jika dibandingkan dengan PSAK 62, secara umum dampak tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap penilaian kinerja perusahaan tersebut, terlebih lagi, hal tersebut merupakan hal yang wajar dalam hal perusahaan asuransi mengimplementasikan PSAK 117,&rdquo; ucap Ogi, Kamis (13/3). Penerapan PSAK 117 yang telah diimplementasikan per 1 Januari. OJK juga telah menetapkan POJK 22/2024 juncto SEOJK 23/2024. Meminta seluruh perusahaan asuransi wajib menyampaikan laporan keuangan versi PSAK 117 setiap triwulan yang dimulai untuk laporan keuangan periode triwulan I 2025 yang disampaikan untuk pertama kali 15 Mei 2025. &rdquo;Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dan melakukan pengawasan yang efektif dan efisien OJK telah menetapkan Standar Prosedur Operasional (SPO) terkait dengan pengawasan berbasis PSAK 117,&rdquo; jelas Ogi. Terkait dengan inflasi medis, sepanjang 2024 tercatat senesar 10,1 persen. Lebih tinggi dibandingkan inflasi umum sekitar 3 persen. Secara global, inflasi medis di kisaran 6,5 persen. Ogi menegaskan, OHK berencana menerbitkan RSEOJK asuransi kesehatan yang mengatur Medical Advisory Board (MAB). Sehingga mampu mememperbaiki tata kelola dan proses underwriting yang lebih baik pada produk asuransi kesehatan. MAB dalam perusahaan asuransi berperan sebagai penasihat dalam aspek medis, terutama dalam evaluasi klaim, underwriting, dan pengembangan produk. &rdquo;Mereka membantu menilai klaim medis yang kompleks, mendeteksi potensi fraud, serta memberikan rekomendasi terkait risiko kesehatan calon tertanggung,&rdquo; terang Ogi Prastomiyono. Di sisi lain, MAB menjalin kerja sama dengan penyedia layanan kesehatan untuk memastikan kualitas layanan bagi pemegang polis. Dengan keahlian dokter spesialis dan profesional medis lainnya, MAB membantu perusahaan asuransi menjaga keseimbangan antara profitabilitas dan perlindungan nasabah. &rdquo;Apabila dijalankan dengan baik, MAB akan membantu perusahaan untuk efisiensi klaim kesehatan. Dan apabila memungkinkan MAB tidak harus dimiliki per perusahaan, bisa bersifat sharing,&rdquo; tandas Ogi. Industri asuransi umum mencatatkan kerugian sebesar Rp 10,13 triliun pada 2024. Padahal, di tahun sebelumnya membukukan laba sebesar Rp 7,8 triliun. Penurunan laba ini mencapai 197,8 persen secara tahunan. Hal ini dipengaruhi dua faktor utama yaitu kenaikan beban klaim dan kenaikan cadangan premi. Sepanjang 2024, PT Great Eastern General Insurance Indonesia (GEGI) mencatatkan aset sebesar Rp 1,5 triliun. Gross written premium tumbuh 18,7 persen year-on-year (YoY) mencapai Rp 866 miliar. Dengan ekuitas sebanyak Rp 560 miliar dengan risk-based capital (RBC) yang tinggi sebedar 348 persen. Alhasil, perusahaan berhasil meraih laba bersih setelah pajak sebesar Rp 52 miliar. Di tengah kinerja industri yang merosot, GEGI Indonesia sangat memperhatikan risk profile. Terutama risiko yang loss ratio tinggi. Premi yang Dicatat dan Klaim yang Dibayar Asuransi Umum Properti -premi: Rp 30,36 triliun -klaim: Rp 8,4 triliun Kendaraan Bermotor -premi: Rp 20,14 triliun -klaim: Rp 7,8 triliun Marine Cargo -premi: Rp 5,3 triliun -klaim: Rp 1,67 triliun Kesehatan -premi: Rp 11,82 triliun -klaim: Rp 6,88 triliun Asuransi Kredit -premi: Rp 21,66 triliun -klaim: Rp 18,47 triliun *) Sumber: AAUI

Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 117 tahun ini dinilai akan menambah tekanan terhadap industri asuransi

OJK Sebut Implementasi PSAK 117 Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja Perusahaan Asuransi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/GARUDA-INDONESIA-JAWA-POS.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Buntut ditemukannya pelanggaran penyajian Laporan Keuangan Tahunan (LKT) PT Garuda Indonesia Tbk per 31 Desember 2018, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan Sanksi Administratif  beruda Denda sebesar Rp 100 juta kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.  OJK  memerintahkan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk memperbaiki dan menyajikan kembali LKT PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk per 31 Desember 2018 serta melakukan paparan publik (public expose) atas perbaikan dan penyajian kembali LKT per 31 Desember 2018 dimaksud paling lambat 14 hari setelah ditetapkannya surat sanksi.  Selain itu, OJK juga mengenakan Sanksi Administratif Berupa Denda masing-masing sebesar Rp 100 juta kepada seluruh anggota Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk atas pelanggaran Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan.  "Sanksi Administratif Berupa Denda sebesar Rp 100 juta secara tanggung renteng kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang menandatangani Laporan Tahunan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk periode tahun 2018 atas pelanggaran Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik," ujar Anto Prabowo, Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Manajemen Strategis OJK dalam keterangan yang diterima JawaPos.com, Jumat (28/6).  Anto menambahkan, OJK juga membekukan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun kepada Kasner Sirumapea (Rekan pada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang &amp; Rekan) selaku Auditor yang melakukan audit LKT PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk per 31 Desember 2018 atas pelanggaran Pasal 66 UU PM jis. Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017.  OJK telah memberikan perintah tertulis kepada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang &amp; Rekan (Member of BDO International Limited) untuk melakukan perbaikan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu atas pelanggaran Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 jo. SPAP Standar Pengendalian Mutu (SPM 1) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya surat perintah dari OJK.  "Pengenaan sanksi terhadap PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, AP, dan KAP oleh OJK diberikan sebagai langkah tegas OJK untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri Pasar Modal Indonesia," pungkas Anto.

Lakukan Pelanggaran, Direksi dan Komisaris Garuda Didenda Rp 100 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/JKT-1-RAMP-CEK-GMF-AEROASIA-FED-4.jpg" alt="Pihak Garuda Indonesia melakukan self ramp cheking terhadap armadanya dalam melayani pemudik pada Lebaran 2019. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Pihak Garuda Indonesia melakukan self ramp cheking terhadap armadanya dalam melayani pemudik pada Lebaran 2019. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjatuhkan sanksi kepada Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang &amp; Rekan. Mereka adalah para auditor laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. dan Entitas Anak Tahun Buku 2018.  Sanksi diberikan setelah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) memeriksa AP/KAP tersebut terkait permasalahan laporan keuangan Garuda Indonesia tahun buku 2018. Khususnya, pengakuan pendapatan atas perjanjian kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi yang diindikasikan tidak sesuai dengan standar akuntansi (PSAK).  "Sanksi yang dijatuhkan berupa pembekuan Izin selama 12 bulan (KMK No.312/KM.1/2019 tanggal 27 Juni 2019) terhadap AP Kasner Sirumapea karena melakukan pelanggaran berat yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap opini Laporan Auditor Independen (LAI)," kata Sri Mulyani melalui keterangan tertulis, Jumat (28/6).  Sanksi lain yang diberikan yakni berupa peringatan tertulis dengan disertai kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap Sistem Pengendalian Mutu KAP dan dilakukan review oleh BDO International Limited (Surat No.S-210/MK.1PPPK/2019 tanggal 26 Juni 2019) kepada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang &amp; Rekan.  "Dasar pengenaan sanksi yaitu Pasal 25 Ayat (2) dan Pasal 27 Ayat (1) UU Nomor 5 tahun 2011 dan Pasal 55 Ayat (4) PMK No 154/PMK.01/2017," imbuhnya.  Pemeriksaan dan pengenaan sanksi administratif dilakukan dalam rangka pembinaan terhadap profesi keuangan dan perlindungan terhadap kepentingan publik. Sanksi yang ditetapkan, telah mempertimbangkan tanggung jawab AP/KAP dan Emiten secara proporsional.  Tidak Proporsional Sementara itu, menurut Sekretaris Perusahaan Garuda Indonesia M. Ikhsan Rosan, hasil pemeriksaan Kemenkeu dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan laporan keuangan Garuda Indonesia-khususnya pencatatan kerja sama inflight connectivity dengan Mahata-adalah hasil rekayasa, tidaklah proporsional. Manajemen Garuda Indonesia menilai keputusan tersebut sangatlah prematur.  "Kami menghormati pendapat regulator dan perbedaan penafsiran atas laporan keuangan tersebut. Namun, kami akan mempelajari hasil pemeriksaan tersebut lebih lanjut. Kami menegaskan kembali bahwa kami tidak pernah melakukan rekayasa," kata Rosan melalui keterangan tertulisnya, Jumat (28/6).  Rosan menjelaskan, kontrak dengan Mahata baru berjalan delapan bulan. Semua pencatatannya, sambung Rosan, telah sesuai ketentuan PSAK yang berlaku dan tidak ada aturan yang dilanggar.  Mahata dan mitra barunya juga telah memberikan komitmen pembayaran secara tertulis dan disaksikan oleh notaris, sebesar USD 30 juta. Pembayaranya akan dilakukan pada bulan Juli tahun ini atau dalam waktu yang lebih cepat.  Sisa kewajiban akan dibayarkan ke Garuda Indonesia dalam waktu tiga tahun. Dalam kurun waktu tersebut akan dicover dengan jaminan pembayaran dalam bentuk Stand by Letter Credit (SBLC) dan atau Bank Garansi bank terkemuka.  Rosan menambahkan, kerja sama inflight connectivity ini merupakan bagian dari upaya Garuda Indonesia untuk terus meningkatkan layanan kepada para pengguna jasa berupa penyediaan wifi secara gratis. Garuda Indonesia juga tidak mengeluarkan uang sepeserpun dalam kerja sama ini.  "Laporan keuangan Garuda Indonesia audited 2018 merupakan hasil pemeriksaan dari auditor independen yaitu KAP Tanubrata Sutanto Tanubrata Fahmi Bambang &amp; Rekan ('KAP BDO'). Kami percaya mereka telah melakukan proses audit sesuai dengan PSAK dan mengacu pada asas profesionalisme," pungkas Rosan.  KAP BDO ditetapkan oleh Dewan Komisaris Garuda Indonesia setelah melewati proses tender secara terbuka di semester dua 2018. Berdasarkan hal tersebut, KAP BDO memperoleh keyakinan yang memadai atas laporan keuangan Garuda sehingga dapat mengeluarkan pendapat wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018.

Kemenkeu Temukan Pelanggaran Laporan Keuangan Garuda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/berlaku-2020-dewan-standar-akutansi-keuangan-sosialisasikan-psak-baru_m_.jpg" alt="Ilustrasi Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan/PSAK baru (PSAK 71, 72, dan 73) sesuai dengan ketentuan Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang akan berlaku efektif pada 1 Januari 2020 akan berdampak luas bagi pelaporan kinerja keuangan dari perusahaan yang tercatat di bursa saham. DSAK telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baru yang mengadopsi tiga Standar Pelaporan Keuangan Internasional (International Financial Reporting Standards (IFRS), yaitu PSAK71 Instrumen Keuangan berlaku efektif 1 Januari 2020 yang mengadopsi IFRS 9. Berikutnya, PSAK72 Pendapatan Dari Kontrak Dengan Pelanggan berlaku efektif 1 Januari 2020 yang mengadopsi IFRS 15. Terakhir, PSAK 73 Sewa berlaku efektif 1 Januari 2020 yang mengadopsi IFRS 16. Ketiga standar tersebut harus diimplementasikan oleh seluruh perusahaan di Indonesia yang menerapkan PSAK. Anggota Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia (DPN-IAI) Rosita Uli Sinaga menjelaskan IFRS 15 akan mengubah secara signifikan kapan perusahaan mengakui pendapatan, pengukuran pendapatannya termasuk bagaimana penyajian dan pengungkapannya di laporan keuangan. "Ini berlaku untuk semua industri. Dampaknya untuk beberapa industri sangat signifikan, tidak terbatas hanya pada industri ritel, kontrak konstruksi dan pengembang, serta telekomunikasi," paparnya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (28/3). Sementara IFRS 9 akan mengubah metode perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan. Industri yang sangat terdampak adalah Perbankan dan perusahaan pembiayaan. Akan tetapi IFRS 9 ini juga berdampak signifikan buat perusahaan di luar industry keuangan yang mempunyai Piutang lebih dari setahun. IFRS 16 merubah secara signifkan pencatatan transaksi sewa dari sisi pihak penyewa (lessee). Hal yang menjadi tantangan penerapan IFRS 16 adalah mengumpulkan seluruh kontrak yang mengandung sewa karena biasanya transaksi sewa tidak dilakukan secara terpusat. "Bisa dibayangkan jika perusahaan punya ratusan kantor cabang dan punya banyak anak perusahaan, bagaimana sulitnya mengumpulkan seluruh kontrak mengandung sewa yang ada di seluruh unit. Belum lagi mempelajar kontrak sewa tersebut membutuhkan waktu, apalagi jika jumlahnya ribuan dan isinya tidak seragam. Jangan underestimate persiapan yang harus dilakukan untuk penerapan IFRS 16 atau PSAK 73 ini," katanya. Diungkapkannya, karena berlaku tahun 2018, Perusahaan yang sudah harus menerapkan IFRS 15 dan 9 di Indonesia adalah yang mempunyai kewajiban pelaporan IFRS. Salah satu contoh yang telah melakukan proses persiapannya adalah PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) karena harus melaporkan laporan keuangannya ke The U.S. Securities and Exchange Commission (US SEC) berbasis IFRS. "Mungkin perusahaan-perusahaan lain di Indonesia perlu belajar dari Telkom proses implementasi ketiga IFRS tersebut dan tantangan seperti apa yang dihadapi," sarannya. IAI sendiri sejak 2 tahun yang lalu telah melakukan sosialisasi standar baru tersebut. Khusus untuk PSAK 71, IAI bekerja sama dengan OJK telah membentuk Working Group untuk memastikan persiapan penerapannya. Terkait dengan emiten pasar modal, IAI bekerja sama dengan OJK melakukan diseminasi PSAK 71, 72 dan 73 di bulan Maret, April, Juli, Agustus dan September 2018, dengan peserta emiten dan perusahaan publik, produk kontrak investasi kolektif (KIK), perusahaan efek, Akuntan di KAP dan Internal OJK.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Siap Berlakukan PSAK Baru Awal 2020

psak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#psak

Berita Terkini