<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/putra-siregar-rahman.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - YouTuber Putra Siregar mengakui bahwa dirinya kini berstatus tahanan kota usai berkas perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada 23 Juli 2020 terkait kasus handphone ilegal PS Store. Bos PS Store itu tidak ditahan karena selama ini kooperatif dan diyakini tidak akan menghilangkan barang bukti.  "Saya kan kooperatif dan nggak ada alasan yang kuat untuk menahan saya," kata Putra Siregar saat ditemui di bilangan Condet, Jakarta Timur.  Dengan statusnya tersebut, Putra Siregar diharuskan melakukan wajib lapor secara rutin. Putra Siregar pun berjanji akan mematuhinya. Apalagi masalah ini mendapat sorotan publik dan sempat jadi viral di media sosial.  Putra Siregar berjanji akan mengikuti proses hukum yang berlaku sebagai warga negara yang taat hukum. "Saya taat hukum, saya akan hadapi. Tapi tolong jangan bunuh karakter saya," paparnya.  Dalam kesempatan itu, Putra Siregar menjelaskan kasus yang membelitnya. Permasalahan ini terjadi pada 2017 silam saat dia baru hijrah dari Batam ke Jakarta.  "2017 aku pertama kali menginjakkan kaki ke Jakarta. Toko saya waktu itu masih 2 X 3 meter. Ada uang 20 juta belanja, 100 juta belanja. Kebetulan banyak yang jualan HP (ke saya) karena dari dulu semua saya rangkul," kata Putra Siregar.  Tiba-tiba salah seorang dalam jaringan bisnisnya menawari sejumlah unit handphone untuk dijual dalam sistem partai. Barang-barang itu katanya mau dijual dengan harga murah karena butuh uang. Putra Siregar pun tertarik. Dia meminta barang-barang itu dibawa ke toko miliknya yang berlokasi di daerah Condet.  "Itu malam-malam ditawarin, lagi BU katanya. Saya waktu itu masih di Batam. Saya bilang ya sudah antar aja ke toko. Di toko ada saudara saya namanya Lahatta sama Leris. Waktu itu malam-malam, tiba-tiba yang antar barang sudah bersama bea cukai," ungkap Putra Siregar.  Ternyata barang-barang handphone yang mau dijual temannya tidak membayar bea cukai atau bisa dibilang ilegal. Putra mengaku tak mengetahui kala barang-barang itu bermasalah dengan urusan kepabeanan. Dua saudara Putra Siregar pun dibawa oleh petugas. Sementara Putra Siregar dipanggil karena merupakan pemesan.  Atas kejadian itu, Putra merasa dirinya sudah dijebak. Namun tidak mau berspekulasi liar, dia pun akan mengikuti proses hukum yang berlaku.  Untuk masalah kepabeanan ini, Putra Siregar mengaku sudah menyerahkan dana sekitar Rp 500 juta kepada pihak bea cukai apabila tindakannya itu telah merugikan negara. Selain itu, dia juga menyerahkan aset dan buku rekening untuk ditelurusi lebih lanjut. Hal itu karena Putra Siregar sempat dianggap terlibat dalam kasus TPPU atau Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bos PS Store Putra Siregar Akui Kini Berstatus Tahanan Kota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/putra-siregar.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Youtuber, influencer yang juga owner PS Store kini tersandung kasus kepabeanan untuk kasus lama yang terjadi sekitar 2017 silam. Kasus ini kembali mencuat setelah berkas perkara dan tersangka diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada 23 Juli 2020.  Sejumlah pengacara pun menghubungi Putra. Tujuannya adalah untuk memberikan pendampingan hukum untuk sang youtuber pemilik subscriber 1,44 juta itu. Hal itu diungkapkan Putra Siregar di hadapan awak media saat ditemui di bilangan Condet Jakarta Timur.  "Itu banyak banget pengacara handal mau membantu. Mereka pada bilang 'kamu orang baik, kita nggak ingin kamu terjadi kenapa-napa'," kata Putra Siregar menirukan perkataan pengacara yang mau membantu kasusnya.  Putra tentu saja senang ternyata banyak pengacara yang mau membantu dirinya. Kendati demikian, dia dengan berat hati harus menolak tawaran sejumlah pengacara yang menawarkan diri. Karena dia sudah memiliki pengacara yang menangani permasalahan ini sejak awal atau sejak tahun 2017.  "Tapi kebetulan saya punya lawyer yang sudah 3 tahun sama saya. Dia sudah 3 tahun lalu sama saya jadi tahu benar kasusnya. Daripada saya harus cerita ulang lagi kejadiannya capek dan belum tentu dia percaya," kata Putra Siregar.  Dia pun sudah siap menghadapi kasus hukum yang membelitnya. Putra Siregar akan menghadapi apabila kasus ini masuk ke pengadilan. Dia menganggap permasalahan yang kini menderanya tersebut sebagai ujian yang harus dia hadapi dengan sabar. "Saya tetap husnudzan ketika mengatakan beriman, saya pasti diuji. Sama seperti Nabi Ibrahim dicoba menyembelih anaknya," akunya.  Putra Siregar mengklaim dirinya dijebak dalam kasus ponsel ilegal PS Store. Namun, dia tidak mau menyalahkan pihak mana pun yang malah akan membuat permasalahan jadi melebar.  Beberapa waktu lalu pihak Bea Cukai Jakarta memposting foto Putra Siregar tanpa diburamkan. Pengusaha smartphone asal Batam itu merasa karakternya dibunuh atas kejadian itu. Sementara foto itu adalah foto lama.  Putra Sitegar mengaku langsung berkoordinasi dengan pihak Bea Cukai dan menanyakan foto dirinnya yang terang diunggah. Permintaannya pun diakomodasi. Tidak lama kemudian foto itu dihapus oleh pihak Bea Cukai Jakarta.  "Ini saya yang baru diindikasi, ini bukan penyelundupan lho. Ini bea cukainya diduga tagihannya belum selesai. Tapi saya dibuat sanksi sosial seperti itu," kata Putra Siregar menyesalkan.

Sejumlah Pengacara Berebut Mau Jadi Kuasa Hukum Putra Siregar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/putra-siregar-rahman.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Putra Siregar akhirnya angkat bicara terkait PS Store, usaha di bidang smartphone miliknya, yang saat ini sedang tersandung masalah hukum terkait kasus kepabeanan. Ia mengatakan, masalah ini terjadi pada 2017 silam saat dia baru saja hijrah ke Jakarta.  Putra ketika itu memiliki usaha jual-beli handphone di salah satu tempat di bilangan Condet, Jakarta Timur. Toko handphone miliknya kala itu masih sangat kecil.  "Toko saya waktu itu masih 2X3 meter. Ada uang 20 juta belanja, 100 juta belanja. Kebetulan banyak yang jualan HP (ke saya) karena dari dulu semua saya rangkul," kata Putra Siregar saat ditemui di bilangan Condet, Jakarta Timur, Jumat (31/7).  Tiba-tiba, salah seorang dalam jaringan bisnisnya menawari sejumlah unit handphone untuk dijual dalam sistem partai dengan harga murah. Putra pun tertarik dan langsung meminta barang-barang itu dibawa ke toko miliknya.  "Itu malam-malam ditawarin, lagi BU (butuh uang, Red) katanya. Saya bilang ya sudah antar aja ke toko. Di toko ada saudara saya namanya Lahatta sama Leris. Waktu itu malam-malam, tiba-tiba yang ngantar barang sudah bersama bea cukai," ungkap Putra.  Atas kejadian itu, dua saudaranya pun diamankan petugas bea cukai Jakarta selama 3 hari. "Nggak tahu gimana ceritanya tiba-tiba saya dapat surat panggilan. Ditanya siapa yang memesan barang? Saya bilang saya. Waktu itu masih polos lah. Dipanggil, saya datang. Saya melengkapi berkas itu mondar mandir," tuturnya.  Putra kemudian membantah tuduhan sejumlah unit handphone yang dijual rekan bisnisnya itu adalah barang selundupan. Menurutnya, barang-barang itu hanya belum dibayar bea cukainya. "Saya mau beli barang kan nggak mungkin saya nanya 'sudah dibayar belum bea cukainya?'. Kalau kayak motor, BPKB pasti ditanyain," ucapnya.  Putra pun merasa dijebak atas kasus ini. Karena kejadian terjadi bukan di bandara ataupun di pelabuhan seperti yang biasanya menjadi pintu masuk barang-barang ilegal yang diselundupkan.  "Waktu itu iya (merasa dijebak). Tapi inilah cobaan buat saya. Saya tidak mau menyalahkan siapapun," paparnya.  Bukan hanya soal kasus kepabeanan PS Store, Putra Siregar kala itu juga sempat dituding melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dia pun sudah menyerahkan rekening dan aset-aset miliknya untuk dilakukan pengecekan.  "Awalnya saya diduga TPPU. Saya lalu serahkan rekening saya, saya serahkan aset saya untuk dicek. Saya nggak pernah ada lalu lalang uang ke luar negeri. Saya pedagang mulai dari nol. Dapat uang beli barang," katanya.  Untuk masalah kepabeanan, Putra Siregar sejatinya sudah menyerahkan dana sekitar Rp 500 juta kepada pihak bea cukai. Jika apa yang dilakukannya itu melanggar hukum dan merugikan keuangan negara, dia pun siap melakukan ganti rugi.  "Saya juga memutuskan apabila ada kerugian kepabeanan. Saya akhirnya menitipkan uang saya 500 juta. Jika belum membayar maka langsung saya bayar," paparnya.

Penjelasan Lengkap Putra Siregar Soal Kasus PS Store

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/20200704_182620_HDR.jpg" alt="Ilustrasi: Sentral penjualan ponsel di pusat perbelanjaan. (RianAlfianto/JawaPos.com). " width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Sentral penjualan ponsel di pusat perbelanjaan. (RianAlfianto/JawaPos.com). </figcaption>
</figure>JawaPos.com - Baru-baru ini, media sosial dihebohkan dengan penangkapan Putra Siregar atau PS yang diketahui merupakan pemilik toko PS Store. PS disangkakan dengan kepemilikan dan peredaran barang-barang ilegal.  Seperti diketahui, PS Store sendiri adalah toko ponsel yang kerap mengendorse selebgram atau YouTuber. Harga produk ponsel yang ditawarkan pun sangat-sangat miring.  Toko yang memiliki beberapa toko fisik di Batam, Jakarta, dan Tangerang ini menjual gadget atau ponsel yang diketahui ilegal alias black market (BM). Walaupun beberapa ada juga yang legal dengan garansi resmi.  Terkait dengan penangkapan tersebut, pengamat industri gadget Lucky Sebastian menilai, pengungkapan dan penangkapan PS hanyalah satu dari ribuan bisnis serupa. Pekerjaan rumah (PR) pemerintah dikatakan maish banyak. Dirinya menilai, masalah barang BM atau ilegal ini adalah masalah menahun yang tak kunjung rampung khususnya untuk bidang produk IT.  "Kalau saya lihat PS Store ini kan hanya satu dari ribuan. Masih banyak yang lainnya, ini seperti fenomena gunung es lah. PS Store hanya dipermukaan, yang dibawahnya masih banyak," ujar Lucky dihubungi JawaPos.com.  Lucky yang juga pendiri komunitas gagdet Gadtorade ini menilai, masih banyak sindikat penjual gadget atau ponsel ilegal lainnya di Indonesia yang mendapatkan produk dalam jumlah besar dari luar. Dirinya meyakini, tindakan ini tak mungkin dilakukan sendirian atau dalam kelompok kecil.  "Ini pasti kan (dimasukkan) dalam jumlah besar. Kondisinya bisa bermacam-macam, bisa barang rekondisi, barang curian atau gabungan (mix). Namun saya lihat ini langkah yang bagus, PS Store bisa jadi terapi kejut bagi yang lainnya, dengan ditangkap yang besar dan menonjol dulu, mudah-mudahan pemerintah konsisten membersihkan produk ilegal ini," tandas Lucky.  Seperti diberitakan sebelumnya, PS ditangkap oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai (BC) Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta. PS disangkakan dengan kepemilikan dan peredaran barang-barang ilegal. Kasi Bimbingan Kepatuhan dan Kehumasan Kanwil Bea Cukai Jakarta, Ricky M. Hanafie sebelumnya juga membenarkan penangkapan PS yang juga diketahui merupakan pemilik toko telepon seluler (ponsel) PS Store itu.  Ricky menuturkan, pihaknya telah lama melakukan pengawasan pada tersangka. Pengawasan itu juga diperkuat dengan adanya berbagai informasi aduan dari masyarakat terkait bisnis ponsel yang dilakoninya.  “Kami melakukan penelusuran dan kedapatan ada transaksi penjualan handphone itu. Lalu kami lakukan penegahan dan dilakukan proses penyidikan yang cukup panjang,” ujarnya kepada Jawa Pos.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=l7E2vzz5NRQ  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=NN-w4uq1tEA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=k24ZDybq7xQ

Pengamat: PS Store Hanya Satu Dari Ribuan, PR Pemerintah Masih Banyak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/pstore.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Jenderal Bea Cukai (BC) Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta menangkap Putra Siregar terkait kepemilikan dan peredaran barang-barang ilegal baru-baru ini. Kasi Bimbingan Kepatuhan dan Kehumasan Kanwil Bea Cukai Jakarta, Ricky M. Hanafie, membenarkan penangkapan PS yang juga diketahui merupakan pemilik toko telepon seluler (ponsel) PS Store yang diketahui menjual barang-barang ilegal atau black market (BM) dengan harga yang murah.  PS juga diketahui sudah ditetapkan sebagai tersangka. PS disangkakan dengan dugaan tindak pidana kepabeanan terkait temuan ratusan ponsel ilegal yang diperjualbelikan.  Kendati owner atau pemilik PS Store sudah menjadi tersangka, pantauan JawaPos.com di akun-akun Instagram toko PS Store masih terlihat aktivitas penawaran jual beli ponsel-ponsel. Selain itu, PS Store juga tampak masih menyebar giveaway yang biasa mereka lakukan kepada pada followers-nya.  PS Store sendiri diketahui menjadi salah satu toko ponsel ilegal yang cukup eksis di jagat maya khususnya Instagram. PS Store juga kerap menggandeng para selebritis, artis Instagram dan YouTuber untuk mengendorse toko mereka dan memberikan beragam giveaway menarik untuk para followersnya.  Akun-akun Instagram PS Store yang tampak masih aktif kendati pemiliknya sudah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan pantauan JawaPos.com adalah akun @pst0re yang terlihat memiliki 2,9 juta followers dan @pstore_jakarta dengan 1,7 juta followers.  Mencari akun Instagram resmi PS Store sendiri cukup sulit, salah-salah bisa menemukan akun palsu yang serupa tampak identik. Jika mengetikkan 'PS Store' di pencarian Instagram, akan muncul puluhan akun PS Store dari berbagai cabang yang tampak asli.  Dari dua akun yang kami sebutkan di atas, keduanya masih tampak memposting feed Instagram dan Stories baru di akun tersebut. Selain jualan, kedua akun tersebut juga masih mengobral giveaway kepada para followersnya.  Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) enggan berkomentar soal penangkapan ini. Dirjen SDPPI Ismail MT menyebut saat ini pihaknya menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak bea cukai. "Soal PS Store itu urusannya bea cukai, jadi no comment. Itu kan penyelundupan gelap," tuturnya saat konferensi pers lewat siaran langsung di Jakarta, Rabu (29/7).  Sementara terkait kasus ini, Kasi Bimbingan Kepatuhan dan Kehumasan Kanwil Bea Cukai Jakarta, Ricky M. Hanafie menyebut kalau pihaknya telah lama melakukan pengawasan pada tersangka PS. Pengawasan itu juga diperkuat dengan adanya berbagai informasi aduan dari masyarakat terkait bisnis ponsel yang dilakoninya.  “Kami melakukan penelusuran dan kedapatan ada transaksi penjualan handphone itu. Lalu kami lakukan penegahan dan dilakukan proses penyidikan yang cukup panjang,” ujarnya kepada Jawa Pos.  Ricky memastikan, kasus ini tak akan berhenti pada penangkapan PS semata. Pihaknya menyebut akan terus melakukan peng embangan terhadap kasus tersebut. Selain itu, koordinasi Bea Cukai antarwilayah juga tetap diperkuat untuk mengurai persoalan serupa yang mungkin terjadi, termasuk kemungkinan adanya penyelundupan.

Owner Diciduk, Instagram PS Store Masih Jualan dan Sebar Giveaway

ps store

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#ps store

Berita Terkini

Bos PS Store Putra Siregar Akui Kini Berstatus Tahanan Kota

Sejumlah Pengacara Berebut Mau Jadi Kuasa Hukum Putra Siregar

Penjelasan Lengkap Putra Siregar Soal Kasus PS Store

Pengamat: PS Store Hanya Satu Dari Ribuan, PR Pemerintah Masih Banyak

Owner Diciduk, Instagram PS Store Masih Jualan dan Sebar Giveaway

Download Aplikasi JawaPos.com