<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/08/46_ikut_2-1747690134.jpg" alt="SAPA PEMILIH: Yuni Sri Rahayu (berjilbab oranye) saat berkampanye dari pintu ke pintu untuk pencalonannya sebagai anggota DPRD DKI Jakarta. Yuni bertarung di dapil DKI Jakarta 7." width="100%">
<figcaption>SAPA PEMILIH: Yuni Sri Rahayu (berjilbab oranye) saat berkampanye dari pintu ke pintu untuk pencalonannya sebagai anggota DPRD DKI Jakarta. Yuni bertarung di dapil DKI Jakarta 7.</figcaption>
</figure> Yuni Sri Rahayu berkampanye dari pintu ke pintu atau secara tandem. Dia fokus mengedukasi pemilih bahwa diskriminasi PRT masih terjadi, juga tentang RUU PPRT yang belum juga disahkan. MASRIA PANE, Jakarta --- BEBERAPA waktu belakangan, kesibukan Yuni Sri Rahayu bertambah. Selain mengurus rumah tempat bekerja, dia harus memperkenalkan dirinya kepada pemilih di daerah pemilihan (dapil)-nya. Yuni maju di dapil DKI Jakarta 7 yang meliputi wilayah Cilandak, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Setia Budi, dan Pesanggrahan. Dia harus bersaing dengan 172 caleg lain, termasuk petahana dari parpol-parpol besar, untuk berebut sepuluh kursi di dapilnya. Pencalonan Yuni tidak terlepas dari dorongan teman-temannya di Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT). Dia bergabung sejak 2014 lalu dan kini menjadi pengurus di organisasi itu. &rdquo;Saya disuruh maju untuk perwakilan kawan-kawan,&rdquo; ujar Yuni kepada Jawa Pos Selasa (6/2) lalu. Dialah satu-satunya caleg dengan latar belakang PRT dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Yuni pun awalnya juga menolak saat awal didorong nyaleg oleh teman-temannya. Sebab, dia yakin pencalonan itu butuh biaya besar. Apalagi untuk dirinya yang bekerja sebagai PRT. Levelnya DPRD Provinsi DKI Jakarta pula. Namun, setelah benar-benar maju, Yuni baru menyadari bahwa pikirannya salah. Di Partai Buruh, Yuni tidak pernah dimintai dana untuk pencalonan. &rdquo;Dana saya yang keluar itu hanya untuk APK (alat peraga kampanye). Untuk kampanye, ada juga yang tandem sama (calon, Red) anggota DPR,&rdquo; jelas perempuan kelahiran Tegal, Jawa Tengah, tersebut. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/08/26_naik_1-3815343702.jpg" alt="SAPA PEMILIH: Yuni Sri Rahayu saat berkampanye dari pintu ke pintu untuk pencalonannya sebagai anggota DPRD DKI Jakarta. Yuni bertarung di dapil DKI Jakarta 7." width="100%">
<figcaption>SAPA PEMILIH: Yuni Sri Rahayu saat berkampanye dari pintu ke pintu untuk pencalonannya sebagai anggota DPRD DKI Jakarta. Yuni bertarung di dapil DKI Jakarta 7.</figcaption>
</figure> Bila dihitung, sejak awal tes narkotika sebagai syarat awal pendaftaran hingga saat ini, Yuni mengaku keluar uang tidak sampai Rp 2 juta. Dia tidak memasang baliho besar-besar atau spanduk untuk mengampanyekan dirinya sendirian karena biayanya amat mahal. Sebagai gantinya, Yuni menerapkan kampanye terbuka dengan menyapa pemilih dari pintu ke pintu. Itu dilakukannya di luar jam kerja atau saat dia libur. Warga Cipete, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tersebut bekerja sebagai PRT model pocokan atau paro waktu. Maksudnya, tidak menetap di satu majikan, tapi bekerja di sejumlah rumah tangga secara bergantian. Saat kampanye, Yuni juga hanya memberikan atribut berupa poster, stiker, gantungan kunci, dan kalender kepada warga yang dia temui. &rdquo;Saya menyebut diri sendiri caleg nggak punya modal, caleg duafa, karena memang nggak punya uang kayak yang lain. (Tidak) bisa berkampanye yang bisa kasih minyak atau kasih apa pun,&rdquo; ucap perempuan kelahiran 14 Juni 1982 itu. Selama bertemu masyarakat, tidak jarang Yuni mengalami penolakan. Namun, dia menyikapi setiap respons positif dan negatif dengan bijak. &rdquo;Kalau misalnya ditanyain dapat apa, mana kaus, mana minyak, ya kami bilang kami nggak punya kaus. Kami sosialisasi seadanya. Kami menghindari politik uang atau melebihi dari yang diaturkan,&rdquo; ungkapnya. Dalam kampanyenya, Yuni fokus mengedukasi pemilih bahwa diskriminasi PRT masih terjadi di Indonesia. Juga ada RUU PPRT yang hingga saat ini belum juga disahkan. Menurut Yuni, dirinya mencalonkan diri sebagai anggota legislatif untuk menyuarakan dua hal tersebut. Bila tidak bisa menemui pemilih secara langsung, Yuni bersama serikatnya gencar berkampanye lewat media sosial. Itu pun sebenarnya tak mudah bagi Yuni. Tidak jarang muncul komentar yang menyudutkan atau bahkan meremehkan. &rdquo;Jujur saja, awalnya sampai kena mental. Tapi, karena dorongan teman-teman PRT, dan aku juga mikir kalau nggak semua paham, nggak semua tahu aku. Makanya maju terus,&rdquo; katanya. Kini ibu empat anak itu pasrah dengan hasil akhirnya. &rdquo;Menang atau nggak, saya nggak terlalu ambil pusing. Saya juga masih kerja. Walaupun nggak menang, saya juga nggak stres mikirin dana yang habis berapa. Karena saya, jujur saja, mimpi jadi caleg juga nggak,&rdquo; imbuhnya. Yuni hanya berharap ada caleg terpilih yang mau memperjuangkan isu diskriminasi PRT serta perlindungan sosial untuk anak dan perempuan. &rdquo;Seandainya saya nggak menang, (semoga) isu yang saya mau sampaikan ada yang memperjuangkan, kalau terpilih alhamdulillah. Terpilih atau nggak, saya tetap aktif advokasi, khususnya pekerja rumah tangga,&rdquo; jelasnya. (*/c9/byu)

Yuni Sri Rahayu berkampanye dari pintu ke pintu atau secara tandem. Dia fokus mengedukasi pemilih bahwa diskriminasi PRT masih terjadi.

PRT Jadi Caleg Pemilu 2024, Yuni Sri Rahayu Kampanye di Luar Jam Kerja dan Hari Libur, Modal Tak Sampai Rp 2 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Menko-PMK-Muhadjir-Effendy-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Menko PMK Muhadjir Effendy dalam konferensi pers Melindungi Indonesia dengan Rapid Test Buatan Anak Negeri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (9/7/2020). Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, menyatakan kualita" width="100%">
<figcaption>Menko PMK Muhadjir Effendy dalam konferensi pers Melindungi Indonesia dengan Rapid Test Buatan Anak Negeri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (9/7/2020). Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, menyatakan kualita</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy menilai ada urgensi penyusunan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Melalui RUU tersebut, diharapkan bisa meningkatkan perlindungan hak dan kewajiban bagi para pekerja, pemberi kerja, dan penyalur Pekerja Rumah Tangga (PRT).  "Alhamdulilah, setelah perjalanan panjang selama 19 tahun sejak 2004, RUU PPRT kini telah diputuskan menjadi RUU Inisiatif DPR untuk segera disahkan," kata Muhadjir usai kepada wartawan, Jumat (31/3).  Muhadjir menyampaikan, urgensi penyusunan RUU PPRT sebagai upaya menghapuskan diskriminasi kepada PRT, baik dalam sektor sosial maupun ekonomi. Termasuk di dalamnya akses pekerjaan yang layak, jaminan sosial, serta perjanjian kerja yang jelas.  “RUU PPRT akan menghapus diskriminasi terhadap PPRT secara sosial dan ekonomi. RUU ini juga akan mendorong pemenuhan hak dan kewajiban bagi PPRT, pemberi kerja, dan penyalur kerja,” imbuhnya.  Lebih lanjut, Muhadjir mengungkap, RUU PPRT juga menjadi legitimasi terhadap prinsip resiprokal bagi Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri sebagai pekerja domestik. Sehingga, dapat menjadi upaya dalam menuntut negara lain dalam memberikan perlindungan PMI pekerja domestik.  "Sejak tahun 2004 RUU PPRT telah diajukan dan masuk dalam Prolegnas setiap masa bakti DPR RI, hingga menjadi RUU prioritas di tahun 2020. Sayangnya, sampai tahun 2022 belum ada kemajuan di DPR karena mendapatkan penolakan dari Fraksi PDIP dan Golkar. Hingga 21 Maret 2023 RUU PPRT berhasil disetujui untuk menjadi inisiatif DPR. SK RUU PPRT pun telah disahkan pada 30 Maret 2023," jelasnya.  Muhadjir juga bertugas sebagai Pengarah dan Asdep Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan sebagai Anggota Pelaksana dalam Gugus Tugas yang dibentuk pada 2022. Tahun 2023, Gugus Tugas dibentuk kembali guna percepatan penurunan perumusan RUU PPRT.

Menko PMK Sebut RUU PPRT Bisa Hapus Diskriminasi Pekerja Rumah Tangga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/KEMNAKER-30B.jpg" alt="Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker Haiyani Rumondang" width="100%">
<figcaption>Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker Haiyani Rumondang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (PPPA); Kantor Staf Presiden serta Kementerian/Lembaga akan berkomitmen, terus berkolaborasi dan kerja sama untuk mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), yang tak kunjung disahkan selama 19 tahun.  Menurut Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker Haiyani Rumondang, seluruh pihak harus membangun optimisme bahwa UU PPRT ini mengatur hal-hal yang baik. Bukan hanya untuk PRT, melainkan juga untuk generasi ke depan yang harus dilindungi. Terpenting saat ini, adalah menyamakan pemahaman atau persepsi, tak ada yang perlu dikhawatirkan dengan pengesahan RUU PPRT.  "Kemnaker (Pengawas Ketenagakerjaan-red) tak dapat bekerja sendirian. Semua komponen harus digerakkan termasuk kolega kami di daerah. Dengan komitmen yang baik untuk melindungi salah satu komponen bangsa kita (PRT-red), Insha Allah akan terjadi kesepahaman yang baik, " ujar Haiyani Rumondang dalam Dialog Forum Merdeka Barat (FMB) 9 di Jakarta, Senin (30/1/2023).  Haiyani Rumondang mengatakan bersama stakeholder, pihaknya fokus pada percepatan pembahasan RUU PPRT dengan kembali melihat detil Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang ada. "Selain itu, dilakukan pula uji publik ke masyarakat melalui berbagai kegiatan penyebaran informasi untuk menyebarluaskan pentingnya regulasi pelindungan PRT dan mengumpulkan respon positif dan substantif dari masyarakat untuk memperkaya draft RUU PPRT yang masuk daftar prolegnas prioritas Tahun 2023, untuk segera disahkan, " ujar Haiyani Rumondang.  Haiyani mengungkapkan permasalahan PRT ini saat ini adalah problem kelembagaan. Saat ini, banyak yang mengatasnamakan Lembaga Perekrutan PRT. Namun hanya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau bahkan tidak memiliki NIB. Padahal berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2021 dan Permenaker Nomor 6 Tahun 2021, Lembaga Penempatan PRT wajib memiliki NIB dan sertifikat standar terverifikasi yang diajukan melalui aplikasi OSS dan Permenaker.  "Penempatan oleh lembaga yang tak berijin inilah yang menimbulkan potensi human trafficking. Di antaranya tak ada perjanjian kerja, perlakuan tak baik dari pemberi kerja, pemotongan gaji, perekrutan pekerja di bawah usia 18 tahun, dan lainnya, " katanya.  Haiyani menambahkan melalui RUU PPRT ini dan komitmen semua pihak, maka pemerintah akan memberikan hadiah kepada PRT. "PRT adalah manusia biasa dan akan melahirkan generasi yang dibutuhkan negara untuk menjadi generasi yang kuat dan kokoh karena perlindungan dilakukan secara baik dan benar," ujarnya.

Kemnaker: Pemerintah Terus Berkomitmen Dorong RUU PPRT Disahkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/garis-polisi.jpeg" alt="Ilustrasi garis polisi berwarna kuning. (Pixabay.com)x" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi garis polisi berwarna kuning. (Pixabay.com)x</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepolisian Daerah Sentul Kuala Lumpur telah menangkap dua orang perempuan berkebangsaan Tiongkok dan Indonesia berumur 38 tahun dan 42 tahun terkait kasus penyiksaan terhadap seorang perempuan WNI berumur 24 tahun yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Taman Rainbow, Sentul, Kuala Lumpur.  "Pada 19 April 2021 lebih kurang jam 01.30 pagi, sepasukan polisi dari Bagian D3 ATIPSOM Bukit Aman telah menyerbu sebuah rumah dan telah menahan dua orang perempuan," ujar Kepala Polisi Daerah Sentul Kuala lumpur, Asisten Komisaris Polisi Beh Eng Lai di Kuala Lumpur, Selasa (20/4).  Beh Eng Lai mengatakan beberapa alat seperti rotan, kayu dan besi yang diduga telah digunakan untuk menyiksa korban telah dirampas. Kasus ini telah diklasifikasikan di bawah Pasal 12 dan 13 Undang-Undang Anti Perdagangan Orang dan Penyelundupan Migran (ATIPSOM) 2007.  "Hasil penyelidikan awal pihak polisi mendapati korban mengalami cedera dan lebam pada beberapa bagian badan yaitu di bagian muka, kepala, bahu, leher serta kaki akibat didera oleh majikan dan dibantu oleh rekan sekerja korban atau pembantu rumah tangga," ungkapnya.  Menurut korban, dia sudah 16 bulan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah majikan tersebut dan tidak dibayar selama satu tahun.  "Korban dipercayai disiksa akibat dari kesalahan yang dilakukan saat menjalankan tugasan harian. IPO (Interim Protection Order) dari mahkamah telah dimohon dan korban kini ditempatkan di Rumah Perlindungan Wanita di Damansara," katanya.  Kini kedua pelaku telah ditahan oleh pihak polisi selama enam hari mulai 19 April 2021 hingga 24 April 2021 untuk tujuan investigasi. Surat investigasi akan dirujuk ke Ketua Bagian Pendakwaan Putrajaya setelah dilengkapi.  Polisi Kuala Lumpur menasihati masyarakat supaya senantiasa mematuhi undang-undang dan bersama-sama menjaga kesejahteraan serta keharmonian di Kuala Lumpur. "Tindakan tegas berlandaskan undang-undang yang ada akan diambil terhadap individu-individu yang melanggar undang-undang ini. Warga yang mempunyai semua informasi bisa menghubungi Bilik Gerakan Kantor Polisi Sentul," katanya.

Polisi Malaysia Tangkap Dua Pelaku Penyiksa PRT WNI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/WhatsApp-Image-2019-08-28-at-11.18.21-1.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya masih melakukan pengembangan kasus pembunuhan keji di di Lebak Bulus, Jakarta Selatan yang didalangi oleh istri muda AK. Polisi tengah memburu sosok mantan pembantu AK beserta suaminya, yang berperan mengenalkan tersangka dengan dua eksekutor pembunuhan.  "Mantan pembantu dan suami pembantu itu masih kita cari, masih diburu," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono saat dihubungi, Rabu (28/8).  Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Suyudi Ario Seto mengatakan, hingga kini, mantan pembantu AK dan suaminya belum diketahui keberadaannya. Oleh karena itu, pengejaran masih dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah keterangan. "(2 pelaku) belum tertangkap. Masih dalam pengejaran tim kita," kata Suyudi.  Suyudi menyampaikan, status hukum kedua buronan itu berpotensi bisa naik menjadi tersangka. Apabila ditemukan keterlibatan dalam pemufakatan jahat dalam kasus ini. "Ya bisa jadi tersangka (mantan pembantu serta suaminya) walau tentunya nanti akan dilihat dari hasil sidik," tegasnya.  Diketahui, warga Jalan Cidahu-Parakansalak Sukabumi, Jawa Barat dihebohkan dengan terbakarnya sebuah mobil dengan nomor polisi B2983SZH, Minggu (25/8). Pasalnya, saat api berhasil dipadamkan, ditemukan dua mayat pria. Mereka teridentifikasi ayah dan anak berinisial ECP, 54 dan D, 23. Keduanya merupakan warga Lebak Bulus, Jakarta Selatan.  Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya, AKBP Jerry Siagian mengatakan, dari keterangan sementara yang didapat dari dua pelaku intelektual kasus ini, Aulia Kesuma (AK), 35 dan anaknya, KV, mereka menyatakan membunuh korban dengan racun dan miras.  Racun itu diberikan kepada ECP dicampur di dalam minuman, di rumahnya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Sedangkan D dicecoki miras oleh KV hingga pingsan. Saat tak sadarkan diri, KV dibekap hingga tewas. Tersangka AK merupakan istri dari ECP. Sedangkan KV anak tirinya. Dua tersangka ini merupakan otak pembunuhan keji terhadap korban.

Polisi Buru Eks PRT yang Kenalkan Istri Muda dengan Pembunuh Bayaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/IDA-NURINAYA.jpg" alt="INGIN KEMBALI KE JAWA: Ida Nurinaya menjalani perawatan di Ruang Flamboyan A RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo. Kaki kirinya yang retak diberi gips.(PAKSI SANDANG PRABOBO/KP)" width="100%">
<figcaption>INGIN KEMBALI KE JAWA: Ida Nurinaya menjalani perawatan di Ruang Flamboyan A RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo. Kaki kirinya yang retak diberi gips.(PAKSI SANDANG PRABOBO/KP)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mengadu nasib ke Kota Minyak, Kalimantan Timur, Ida Nurinaya memilih menjadi pembantu rumah tangga (PRT). Pekerjaan ini baru dilakoninya selama sepekan terakhir.  Ia bekerja di perumahan elite, di kawasan Balikpapan Baru. Mendapat majikan yang kerap kali mengomel, Ida memilih melompat dari lantai dua rumah sang majikan, Sabtu (4/5).  Akibatnya, kaki kiri Ida retak dan mengenakan gips. Ia masih terbaring di Ruang Flamboyan A RSUD Dr Kanujoso Djatiwibowo.  Selama bekerja, anak kedua dari empat bersaudara ini mengaku tak nyaman. Sang majikan sering menggerutu. Waktu istirahat yang dimiliki terbatas, hampir 24 jam bekerja. Sejak pukul 03.00 Wita, alarm telah berdering.  Dini hari ia mesti bangun membersihkan seluruh ruangan di lantai dua. Lalu membantu pembantu rumah tangga lainnya menyiapkan makanan.  Setelah itu, aktivitas kembali dilanjutkan dengan membersihkan area lantai satu. Pekerjaan bersih-bersih itu tak jarang sampai tengah malam. Bukan hanya ruang tamu, ruang keluarga dan ruang tidur, membersihkan kamar mandi dan toilet juga mesti detail.  Waktu istirahatnya di siang hari hanyalah ketika waktu makan tiba. Meski diberi makan tiga kali sehari, ia merasa stamina tubuhnya yang kecil tidak sanggup membersihkan seluruh rumah.  Ida mengatakan, sang majikan tak pernah menyerangnya secara fisik. Hanya saja ia kesal dikarenakan umpatan dan kata-kata kasar yang dilontarkan sang majikan.  "Ada tujuh orang yang tinggal di rumah tersebut, termasuk saya dan salah seorang pembantu lagi. Pembantu satunya ini juga merasa tidak betah sebenarnya, bahkan kami sebenarnya berniat berhenti setelah satu tahun (bekerja), tapi karena saya merasa sudah tidak kuat jadi nekat lompat," tuturnya, dikutip dari Kaltim Post (Jawa Pos Group), Rabu (8/5).  Dituduh mencuri emas dan uang, Ida mengatakan ia tak mengambil barang apapun dari rumah sang majikan. Ia hanya ingin pulang. Kembali bertemu sang buah hati yang berusia lima tahun.  Malaikat kecilnya itu kini di rumah mertuanya di Surabaya. Semula dirinya mendengar bahwa gaji yang diterima bisa mencapai Rp 2,5-3 juta per bulan.  Alasan tersebutlah yang membuatnya menerima tawaran pekerjaan yang membawanya ke Balikpapan. "Sudah lama kangen anak, ibu mertua saya dan suami tidak memperbolehkan saya bertemu," katanya.  "Awalnya saya ingin bekerja agar bisa punya uang, buat beli susu anak, terus punya rumah sendiri. Karena di Jepara saya menumpang di rumah kakak, dan hubungan saya dengan ibu kandung juga tidak baik," lanjut perempuan kelahiran Jepara 4 Februari 1999 itu.  Ketika memutuskan kabur, saat itu jelang tengah hari. Sekitar pukul 11.30 Wita, dia memutuskan kabur melalui lantai dua.  Ketika melompat dan dirinya jatuh sempat pingsan. Sesaat ia sadar sembari mengesot menuju jalan raya hingga pos pengamanan perumahan. Kemudian pihak pengamanan menghubungi polisi, dan kebetulan ada pihak Sabhara yang patroli, Ida lalu dibawa ke rumah sakit menggunakan motor.  "Sempat minta tolong sama orang-orang proyek yang bekerja di perumahan tapi tidak ada yang mau bantu, sampai saya ngesot ke pos satpam barulah ada orang dan membantu saya," ucapnya.  Hingga hari ketiga ia dirawat, sang majikan tak kunjung muncul. Hanya saja ia mendengar bahwa majikannya bersedia membayar biaya pengobatan dan membelikan tiket pulang ke Surabaya.  "Pihak Dinas Sosial dan RS juga akan membantu kepulangan saya, mereka juga meminta saya pulang dengan ambulans bukan diantar pribadi oleh majikan saya," tutur perempuan yang putus sekolah ini.  Perempuan 20 tahun tersebut mengaku sempat bekerja di Malaysia selama 1,5 tahun, lalu ke Jakarta selama 4 tahun sebagai PRT. "Saya hanya ingin pulang, kumpul bareng keluarga, nggak pingin lagi bekerja sebagai pembantu, mending punya usaha sendiri," pungkasnya.

Tak Tahan Diomeli Majikan, PRT Terpaksa Lompat dari Lantai Dua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Singapura-CNN.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ministry of Manpower Singapura merespons artikel Deutsche Welle (DW) yang berjudul Pekerja domestik asing di Singapura menderita akibat diekspolitasi dan disiksa merupakan kesalahan dalam menggambarkan kondisi pekerja domestik asing atau foreign domestic workers (FWDs) di Singapura. Selain pernyataan dalam berita itu hanya berlandaskan berbagai kasus pelecehan FWDs, artikel itu juga mengutip studi Ministry of Manpower (MOM) dengan cara yang salah.  Berdasarkan survei independen MOM 2015, lebih dari 97 persen pekerja domestik asing di Singapura mengaku sangat puas kerja di negara tersebut. Bahkan hampir 80 persen pekerja domestik asing ingin melanjutkan kerja lagi di Singapura.  Hukum dan peraturan Singapura yang dicek secara teratur menyediakan perlindungan komprehensif bagi para pekerja domestik asing. Aturan itu termasuk memastikan pekerja mendapatkan makanan, akomodasi, hari libur, gaji, dan keamanan kerja yang memadai.  Singapura juga punya rekor yang jelas bagaimana negara tersebut punya aturan ketat melarang pelecehan dan eksploitasi terhadap pekerja domestik asing. Singapura menanggapi secara serius kasus pelecehan terhadap pekerja domestik asing melalui investigasi secara menyeluruh semua komplain yang masuk.  Bagi siapa pun yang melakukan pelecehan terhadap pekerja domestik asing akan menghadapi 1,5 kali hukuman maksimal di bawah hukuman pidana dan dilarang mempekerjakan pekerja domestik asing di masa depan.  Seperti dilansir dalam siaran pers MOM, di Singapura MOM selalu memberikan edukasi kepada pekerja domestik asing tentang berbagai hak dan kewajiban mereka. Mereka juga diberi tahu saluran di mana mereka bisa mendapat bantuan.  Pekerja domestik asing wajib menjalani Settling In Programme saat pertama kali mereka mau kerja di Singapura. MOM juga melakukan wawancara pertama kali dengan pekerja domestik asing untuk memastikan mereka tinggal dengan kondisi baik di Singapura.  Situasi yang digambarkan DW dalam artikel pekerja domestik asing di Singapura menderita akibat diekspolitasi dan disiksa jauh dari kenyataan kehidupan pekerja domestik asing di Singapura.

Lebih dari 97 Persen Pekerja Domestik Asing di Singapura Mengaku Puas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/prt-di-singapura-sering-disiksa_m_.jpg" alt="Baru-baru ini pasangan Singapura dibui karena menganiaya pembantu rumah tangga (PRT). Kasus ini menjadi sorotan media lokal yang menyebutnya sebagai" width="100%">
<figcaption>Baru-baru ini pasangan Singapura dibui karena menganiaya pembantu rumah tangga (PRT). Kasus ini menjadi sorotan media lokal yang menyebutnya sebagai</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Baru-baru ini pasangan Singapura dibui karena menganiaya pembantu rumah tangga (PRT). Kasus ini menjadi sorotan media lokal yang menyebutnya sebagai "bentuk perbudakan modern." Moe Moe Than, 21 tahun, hanya diizinkan makan nasi dengan gula merah oleh majikannya. Menurut laporan media lokal, perempuan dari Myanmar itu sering mengeluh tidak diberi makan dengan benar. Dia diberi makanan campuran lewat selang. Setelah itu dia merasa mual dan sering muntah. Dia juga sering diperlakukan kasar dan dilecehkan, dicambuk dan harus membersihkan rumah dengan pakaian dalam saja. Kasusnya kemudian mendapat sorotan luas di Singapura dan di luar negeri. Majikannya dijatuhi hukuman penjara. Majikan perempuan Chia Yun Ling dihukum 47 bulan penjara, suaminya Tay Wee Kiat, mantan manajer perusahaan teknologi informasi, dihukum 24 bulan penjara. Namun ini hanyalah satu dari sekian banyak kasus lain, yang tidak pernah jadi perhatian media. Menurut sebuah studi tahun 2017 oleh lembaga independen Research Across Borders, enam dari sepuluh PRT di Singapura mengalami pelecehan dan intimidasi. Bentuknya mulai dari ancaman verbal hingga dipukuli atau dibiarkan kelaparan. Beberapa pekerja bahkan hanya bisa menggunakan toilet pada jam-jam tertentu. Masalah serius Studi itu menggambarkan adanya eksploitasi secara sistematis serta "hubungan kekuasaan yang sangat tidak setara" antara PRT asing dan majikan mereka. Sekalipun demikian, banyak pekerja asing, lelaki dan perempuan, yang terus berdatangan ke Singapura untuk mencari pekerjaan. "Kami berbicara tentang para pekerja migran dari Myanmar, Filipina atau Indonesia, yang situasi pekerjaannya tidak terlalu baik," kata Sheena Kanwar, direktur eksekutif HOME, sebuah organisasi yang membantu PRT yang mengalami pelecehan. "Seperti kebanyakan migran, mereka ingin mencari uang untuk dapat mendukung keluarga mereka di negaranya. Mereka sering mempertaruhkan keselamatan mereka demi janji kehidupan yang lebih baik," katanya kepada DW. Sebagian besar PRT asing datang ke Singapura melalui agen perekrutan yang minta bayaran tinggi. Selama enam atau tujuh bulan pertama, biaya itu dipotong dari gaji mereka. "Ini menciptakan bentuk perbudakan yang sangat tidak sehat sejak awal," kata Sheena Kanwar. Selain itu, kontrak PRT asing di Singapura hanya punya opsi live-in, artinya karyawan tinggal bersama majikan dan selalu harus siap melayani keinginan majikan. "Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi di balik pintu tertutup. Para pekerja praktis tidak terlihat," kata Kanwar. Tanpa perlindungan hukum Banyak PRT berakhir dalam situasi pekerjaan yang berbahaya. Mereka adalah satu-satunya kelompok pekerja migran yang tidak dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan Singapura, melainkan berada di bawah Undang-Undang Ketenagakerjaan Asing. Ini berarti, sekitar 250.000 PRT asing di Singapura secara formal tidak memiliki perlindungan hukum. Syarat-syarat seperti gaji, jam kerja dan hari istirahat dapat diputuskan sendiri oleh majikan, tidak ada ketentuan yang mengikat secara hukum. "Ini adalah bentuk perbudakan modern", tukas Sheena Kanwar. Banyak pembantu rumah tangga yang akhirnya memutuskan untuk melarikan diri dari majikan mereka dan mencari bantuan. Tapi kebanyakan mereka mengalami trauma dan takut untuk bersaksi di pengadilan atau menuntut kompensasi.&nbsp;

PRT di Singapura Sering Disiksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/prt-terciduk-ambil-perhiasan-majikan_m_221391.jpeg" alt="Garis kuning polisi" width="100%">
<figcaption>Garis kuning polisi</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Polsek Cempaka Putih mendapati kasus perkara pencurian perhiasan pada Minggu (17/6). Seorang Pembantu Rumah Tangga (PRT) kedapatan mencuri perhiasan majikannya saat tengah melakukan pekerjaannya. Kasubag Humas Polres Jakarta pusat, Suyatno menjelaskan modus dari tersangka, Alya, 43 yang mencuri uang dan emas batangan yang tersimpan di dalam kotak dan dompet. Diletakkan oleh majikannya dalam lemari milik korban, Adi, 46 tanpa izin. Kejadian tersebut terjadi di rumah korban, Jalan Murdai I Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Suyatno menjelaskan kronologis kejadian yaitu pada Senin (18/6) sekitar pukul 13.30 WIB, korban ingin mengambil uang ke dalam kamar yang disimpan di sebuah kotak dan dompet kecil di dalam lemari namun sudah tidak ada atau hilang dicuri. "Ya lalu korban mengecek kembali pintu kamar dan lemari namun tidak ada yang rusak, korban merasa curiga dengan tersangka yang merupakan pembantu rumah tangganya," terang Suyatno, Jakarta, Rabu (20/6). Atas kejadian tersebut, korban pun melaporkan kejadian ke Polsek Cempaka Putih dan dilakukan cek TKP oleh piket reskrim. Setelah diinterogasi, tersangka pun mengakui perbuatannya yang telah mengambil uang serta perhiasan milik korban. "Barang bukti pun langsung diamankan di Polsek Cempaka Putih guna penyidikan lebih lanjut. Kerugian korban diketahui Rp 36.600.000 dan sekarang kasusnya sedang ditangani," tutur Suyatno. Polsek Cempaka Putih mendapati barang bukti diantaranya 1 buah kotak plastik bening, 1 buah dompet kain warna kuning, 1 buah kunci pintu kamar, 1 buah kunci lemari.

PRT Terciduk Ambil Perhiasan Majikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/sembunyikan-narkoba-di-balik-baju-pembantu-rumah-tangga_m_133966.jpeg" alt="PECANDU: Kompol Anton Prasetyo menunjukkan barang bukti yang disita dari pelaku." width="100%">
<figcaption>PECANDU: Kompol Anton Prasetyo menunjukkan barang bukti yang disita dari pelaku.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Inti Suryani harus kena getah ulah majikannya. Pembantu rumah tangga (PRT) itu ikut mendekam di penjara gara-gara majikannya, Anestesia Rosmala Dewi dan Lie Kian Tjoen, menjadi pecandu sekaligus pengedar narkoba.  Pasangan suami istri tersebut sudah mengonsumsi narkoba sejak lama. Bahkan, mereka tidak ingat kapan kali pertama mencicipi zat terlarang itu. &rdquo;Saya lupa sudah berapa lama,&rdquo; ujar Lie Kian Tjoen yang biasa disapa Jimmy.  Perkenalan pasutri tersebut dengan narkoba bermula saat bertemu seseorang bernama Mbing. Saat itu Jimmy dan istrinya mengaku hanya coba-coba. Namun, mereka akhirnya ketagihan. Keduanya selalu membeli narkoba dari Mbing.  Beragam jenis narkoba sudah dijajal Jimmy dan Anestesia. Mulai bentuk butir hingga serbuk. &rdquo;Sudah pernah coba semuanya, Pak. Tapi, yang paling sering sabu-sabu sama ketamin,&rdquo; jelas pria 55 tahun tersebut.  Tidak cukup hanya menjadi pecandu, keduanya lantas ikut memasarkan barang haram itu. Setelah membeli dari Mbing, Jimmy membaginya ke dalam poket-poket kecil. &rdquo;Semua narkobanya sudah mereka kemas dalam bentuk poket. Siap dijual,&rdquo; beber Wakasatreskoba Polrestabes Surabaya Kompol Anton Prasetyo Selasa (30/5).  Jimmy dan istrinya sudah melakoni bisnis tersebut enam bulan. Tetangga-tetangganya pun resah dan melapor ke Polrestabes Surabaya. &rdquo;Memang kasus ini kami dapatkan dari laporan warga sekitar,&rdquo; ujar Anton.  Polisi bergerak cepat. Mereka menggerebek pasutri itu di rumahnya di kawasan Dukuh Kupang Barat. Nah, saat mengetahui polisi datang, pasutri tersebut panik. Mereka lalu memerintah Inti Suryani (PRT) menyembunyikan barang bukti narkoba. &rdquo;Semua barang bukti ini kami temukan di balik baju PRT pasangan ini,&rdquo; imbuh alumnus Akademi Kepolisian (Akpol) 2001 itu.  Polisi kemudian membawa Jimmy dan istrinya ke Mapolrestabes Surabaya. Barang bukti seperti 3 poket berisi 16 butir ekstasi, 1 poket serbuk ketamin, dan 16 poket sabu-sabu seberat 0,75 gram ikut diamankan. &rdquo;Kami juga meringkus PRT-nya karena ikut membantu menyembunyikan barang bukti,&rdquo; tegas perwira dengan satu melati di pundak tersebut.  Ketiganya kini kompak mendekam di tahanan mapolrestabes. Mereka dijerat pasal 114 dan 132 UU Narkotika. (bin/c9/fal)

Sembunyikan Narkoba di Balik Baju Pembantu Rumah Tangga

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#prt

Berita Terkini