<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/08/mat-solar-826863519.jpg" alt="Momen Rieke Diah Pitaloka saat menjenguk Mat Solar yang terbaring karena stroke. (instagram @riekediahp)" width="100%">
<figcaption>Momen Rieke Diah Pitaloka saat menjenguk Mat Solar yang terbaring karena stroke. (instagram @riekediahp)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan ganti rugi tanah Nasrullah, atau yang dikenal sebagai Mat Solar dalam serial Bajaj Bajuri, yang digusur untuk proyek Tol Serpong-Cinere akan dilakukan setelah hasil pengadilan keluar. Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Kemenkeu Rustanto menyebut tanah Mat Solar itu termasuk dalam kasus konsinyasi.</p> <p>Konsinyasi merujuk pada mekanisme penyelesaian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Jika negosiasi antara pemerintah dan pemilik tanah tidak mencapai kesepakatan, pemerintah dapat menitipkan dana ganti rugi tersebut kepada pengadilan (dalam bentuk konsinyasi) untuk menghindari penundaan proyek.</p> <p>Kasus konsinyasi penyerahan tanah itu telah berlangsung sejak 2019. Kemenkeu menunggu hasil putusan pengadilan sebelum melakukan pembayaran ganti rugi.</p> <p>"Kalau konsinyasi itu tentu menunggu putusan dari pengadilan. Nanti, setelah putusan pengadilan keluar, tentu pembayaran akan bisa dilakukan," ujar Rustanto, dikutip Selasa (8/10).</p> <p>Kabar uang ganti rugi tanah Mat Solar yang belum dibayar muncul usai anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka, yang merupakan lawan main Mat Solar di Bajaj Bajuri, mengunggah video saat ia menjenguk Mat Solar yang sedang sakit stroke. Dalam unggahan itu, Rieke mempertanyakan kenapa urusan tanah pemain Bang Juri yang digunakan negara untuk Tol Serpong-Cinere itu belum selesai meski telah berlangsung sejak 2019.</p> <p>Sementara, menurut Rustanto, kewajiban pembebasan lahan Tol Serpong-Cinere sudah hampir rampung, dengan realisasi sebesar 99,92 persen. Jalan Tol Serpong-Cinere memiliki empat gerbang tol, yaitu Pamulang, Serpong 5, Serpong 6, dan Serpong 7.</p> <p>Jalan tol sepanjang 10,14 km yang melewati wilayah Kota Tangerang Selatan, Banten ini merupakan wilayah yang didominasi sektor jasa, industri, dan tempat tinggal, sehingga Cinere menjadi alternatif pilihan angkutan industri.</p> <p>Selain itu, Jalan Tol Serpong-Cinere juga memberikan kepastian waktu kepada pengguna jalan yang menuju Bandara Soekarno-Hatta, sehingga waktu tempuh menjadi lebih singkat dan biaya operasional kendaraan menjadi lebih hemat.</p>

Direktur Pengadaan dan Pendanaan LMAN Rustanto menyebut tanah Mat Solar itu termasuk dalam kasus konsinyasi.

Konsinyasi Tanah Mat Solar 'Bajaj Bajuri' yang Kegusur Proyek Tol Serpong-Cinere Mandek Sejak 2019, Kemenkeu: Tunggu Putusan Pengadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/06/Tol-Kediri-Tulungagung-1014867463.jpg" alt="Sebuah patok yang berfungsi untuk lokasi tol Kediri-Tulungagung nantinya." width="100%">
<figcaption>Sebuah patok yang berfungsi untuk lokasi tol Kediri-Tulungagung nantinya.</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Meskipun beberapa pemilik lahan terdampak Tol Kediri-Tulungagung (Ki Agung) menolak uang ganti rugi yang diberikan, pembangunan jalan tol dipastikan akan tetap berjalan. Terkait hal itu, Pengadilan Negeri (PN) Tulungagung bakal mempersiapkan ruang persidangan khusus bagi masyarakat yang masih <em>kekeuh</em> mempertahankan tanahnya tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua PN Tulungagung, Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum menjelaskan bahwa ketika ada masyarakat yang enggan menerima ganti rugi tanahnya, tentu tim pengadaan tanah jalan tol Kediri-Tulungagung akan menitipkan uang ganti ruginya ke PN Tulungagung. Namun, hingga Selasa (6/2) pagi, ternyata belum ada satupun uang ganti rugi yang dititipkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi, sampai dengan tadi pagi, belum ada (uang yang dititipkan)," kata Cyrilla, seperti dikutip dari <em>Radar Tulungagung (Jawa Pos Group)</em>.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Padahal musyawarah ketiga penetapan bentuk ganti kerugian pengadaan jalan tol Kediri-Tulungagung tersebut telah dilaksanakan pada November 2023 lalu. Tapi sampai sekarang konsinyasi belum juga terjadi, serta tidak ada satupun gugatan keberatan yang masuk.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Cyrilla menjelaskan bahwa sudah ada komunikasi yang terjalin dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tulungagung terkait hal tersebut. Intinya, ada sekitar 21 bidang yang pemiliknya belum mau menerima uang ganti rugi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tapi, sudah ada surat dari BPN Tulungagung kepada Tim Pengadaan Tanah Jalan Tol Kediri-Tulungagung untuk menyerahkan uang ganti rugi itu ke PN Tulungagung," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketika nantinya uang ganti rugi tersebut telah dititipkan ke PN Tulungagung, pemilik tanah bisa mengambilnya kapanpun mereka mau. Cyrilla juga memastikan bahwa pihaknya akan menawarkan kepada pemilik lahan apakah mereka bersedia menerima uang ganti rugi tersebut atau tidak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Apabila pemilik tanah tersebut tidak bersedia menerimanya, mereka akan dipanggil untuk sidang. Di mana sidang tersebut digunakan untuk mengetahui alasan penolakan, serta hal-hal lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pengadilan itu hanya menerima uang titipan saja, nanti kalau sudah dititipkan kami akan tawarkan lagi kepada yang berhak sesuai penetapannya," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami hanya mengurusi untuk administrasi keuangan saja. Kalau untuk penarikan sertifikat tanah pemilik lahan, itu masuknya teknis apakah akan terjadi sengketa apa tidak. Penarikan sertifikat ranahnya beda lagi, bukan lagi konsinyasi," imbuh Cyrilla.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Kantor BPN Tulungagung, Ferry Saragih sebelumnya juga sudah menyebutkan bahwa saat ini sudah ada 29 bidang tanah terdampak tol Kediri-Tulungagung di Kelurahan Panggungrejo yang uang ganti ruginya dititipkan ke Pengadilan Negeri (PN) Tulungagung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Langkah tersebut diambil setelah pemilik 29 bidang tanah tersebut tidak ada yang mengajukan gugatan sampai 14 hari kerja setelah musyawarah ketiga penetapan bentuk ganti kerugian pengadaan jalan tol Kediri-Tulungagung dilakukan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak ada yang mengajukan gugatan sampai 14 hari setelah musyawarah ketiga. Kalau tidak ada gugatan mekanismenya melalui konsinyasi," jelas Ferry.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, pembangunan proyek strategis nasional tersebut akan tetap berjalan meskipun beberapa pemilik lahan melakukan penolakan. Melalui konsinyasi, kalaupun pemilik lahan tidak mau mengambil uang ganti ruginya, maka tanah milik mereka akan tetap dieksekusi untuk pembangunan tol Kediri-Tulungagung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setelah dibayarkan, sertifikat tanah yang sekarang masih berada di warga itu akan ditarik dengan mekanisme yang ada," katanya.</div>

PN Tulungagung mempersiapkan ruang persidangan khusus bagi masyarakat yang masih kekeuh mempertahankan tanahnya tersebut.

PN Tulungagung Siapkan Persidangan Khusus bagi Warga yang Kekeuh Menolak Lahannya untuk Proyek Tol Kediri-Tulungagung

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/21/Pasar-Buah-Banyakan-Dipindah-Akibat-Tergusur-Proyek-Tol-Kediri-832797769.jpg" alt="Lokasi Pasar Buah Banyakan yang terkena gusur atas Proyek Tol Kediri &ndash; Kertosono." width="100%">
<figcaption>Lokasi Pasar Buah Banyakan yang terkena gusur atas Proyek Tol Kediri &ndash; Kertosono.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com &ndash;&nbsp;</strong>Proyek pembangunan tol Kediri-Kertosono memberikan banyak dampak. Salah satunya adalah penggusuran Pasar Buah Banyakan.</p> <p>Pedagang pasar yang terdampak proyek penggusuran akan dipindahkan ke sebelah barat. Bahkan, untuk kepentingan penggantian aset pasar, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kediri dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) sudah mengukur luas tanah dan jumlah bangunan.</p> <p>Pengukuran dilakukan pada Senin (20/11) sekitar pukul 11.00 di Pasar Buah Banyakan.</p> <p>Tanah dan bangunan yang terkena proyek dari pemerintah akan mendapatkan ganti berupa tanah dan bangunan. Karena hal tersebut, pengukuran yang dilakukan pada Senin (20/11) itu sangat penting untuk mengetahui jumlah yang akan diganti.</p> <p>Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Kediri Sukardi yang dikonfirmasi mengenai pengukuran aset Pasar Buah Banyakan mengatakan.</p> <p>&ldquo;Betul siang ini (kemarin, Red) dilakukan pengukuran untuk aset&nbsp;Pasar Buah&nbsp;Banyakan,&rdquo;&nbsp;ujar Sukadi dikutip Radar Kediri.</p> <p>Tapi Sukadi sendiri masih belum memastikan jumlah lapak yang terkena proyek. Meski demikian, sesuai sketsa awal peta Tol Kediri &ndash; Kertosono, hanya sebagian dari pasar yang terdampak.</p> <p>Pemindahan akan dilakukan untuk semua pedagang pasar. Karena hal itu pengukuran pada Senin (20/11) dilakukan secara menyeluruh.</p> <p>Pengukuran tidak hanya bagian yang terdampak saja, terkait nasib mereka akan dipindahkan ke lokasi baru menurut Sukadi.</p> <p>Tempat relokasi menurutnya masih belum dipastikan sampai kemarin.</p> <p class="class-paragraph">&ldquo;Semuanya sedang disiapkan oleh pemkab dengan matang,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Meski Sukadi masih belum menyebutkan tempatnya secara lengkap, sumber dari koran ini menyebut bahwa Pasar Buah Banyakan yang baru terletak tidak jauh dari lokasi lama.</p> <p>Hanya berjarak dua kilometer, pasar yang menjadi sebuah ikon Kabupaten Kediri itu tetap akan dibangun di jalur Kediri &ndash; Nganjuk.</p> <p>Masih sama berada di sisi utara jalan. Tepat, di lahan lapangan futsal yang sampai sekarang masih berjalan.</p> <p>&nbsp;&ldquo;Harganya (lahan di lapangan futsal, Red) sudah disepakati,&rdquo; kata sumber koran ini sembari menyebut dalam waktu dekat akan diserahkan uang ganti ruginya.</p> <p>Pembangunan Pasar Buah Banyakan disebut &ndash; sebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Sesuai dengan ketentuan, tempat relokasi itu harus sudah jadi lebih dulu sebelum pembangunan Tol Kediri &ndash; Kertosono.</p> <p>Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kabupaten Kediri Tutik Purwaningsih mengaku sudah membuat survey lapangan terkait pemindahan para pedagang Pasar Buah Banyakan.</p> <p>Pada Minggu lalu, pihak pemkab bersama jasa marga juga sudah mendatangi pasar.</p> <p>&ldquo;Tujuannya untuk mengecek kondisi pasar sebelum dilakukan pemindahan,&rdquo; ujar Tutik.</p> <p>Pertanyaan mengenai, kapan pemindahan akan dilakukan? Tutik sendiri belum bisa menyebutkan secara pasti.</p> <p>Karena, semuanya masih dalam proses. Apalagi terkait pemindahan pedagang ke lokasi baru nanti juga akan melibatkan banyak pihak.</p> <p>Ada 75 pedagang yang akan di pindah. Untuk memastikan pemindahan tidak menimbulkan keriuhan, menurut Tutik pihaknya terus selalu melakukan koordinasi, termasuk dengan pedagang pasar.</p> <p class="class-paragraph">Meski tidak menyebutkan waktu pemindahan, Tutik mengatakan saat proyek tol mulai dilakukan, lokasi Pasar Buah Banyakan yang lama sudah harus kosong.</p> <p>Sesuai kesepakatan pembangunan proyek yang akan mulai pada awal tahun depan, berarti pemindahan harus dilakukan akhir tahun ini.</p> <p>&ldquo;Kalau (lokasi, Red) pengganti atau sebagainya masih kita matangkan lagi,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Sementara itu, Solekah, 45, pedagang mangga di Pasar Buah Banyakan mengaku sudah mengetahui rencana pemindahan.</p> <p>Meski begitu, sampai kemarin dia masih belum mengetahui lokasi pasar yang baru.</p> <p>&ldquo;Kapan akan dipindah juga belum tahu,&rdquo; kata Solekah.</p> <p>Solekah dan para pedagang lain bersepakat untuk meminta lokasi yang baru tak jauh dari lokasi yang lama.</p> <p>Hal tersebut, karena konsumen atau langganan tidak kesusahan mencari lapak pedagang yang baru.</p> <p>&nbsp;&ldquo;Semoga tetap dekat di jalan raya,&rdquo; harapnya.</p>

Pekerjaan proyek jalan Tol Kediri – Kertosono ini menyebabkan pasar buah banyakan terkena imbasnya dan akan dipindahkan tempat yang baru.

Pasar Buah Banyakan Dipindah Akibat Tergusur Proyek Tol Kediri-Kertosono

<div id=":pb" class="ii gt"> <div id=":pa" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/23/pamulang-cinere-JSMR-1045172360.jpg" alt="Pembangunan simpang tak sebidang Jalan Tol Serpong &ndash; Cinere." width="100%">
<figcaption>Pembangunan simpang tak sebidang Jalan Tol Serpong &ndash; Cinere.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - PT Jasa Marga (Tbk) melalui PT Cinere Serpong Jaya (PT CSJ) sebagai pengelola Ruas Jalan Tol Serpong&ndash;Cinere mengumumkan akan melakukan pengalihan sementara pada akses dari dan menuju Gerbang Tol Pamulang Ruas Tol Serpong&ndash;Cinere dengan beberapa tahapan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Simpang Tak Sebidang (STS) Jalan Tol Serpong&ndash;Cinere.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Lalu-lintas kendaraan dari dan menuju Gerbang Tol Pamulang akan dialihkan melewati lajur yang telah disediakan," kata&nbsp; Pemimpin Proyek dan GM Teknik Operasi PT Cinere Serpong Jaya Grace L. Secioputri dalam keterangan resmi, Senin (23/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengalihan lalu lintas dari dan menuju Gerbang Tol Pamulang untuk tahap 1 akan dimulai Kamis 26 Oktober 2023 dan tahap 2 diperkirakan akan dimulai pada 24 November 2023 s.d. 26 Desember 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Guna menjaga keamanan dan keselamatan pengguna jalan, PT Cinere Serpong Jaya (PT CSJ) memastikan pemberlakuan rekayasa lalu-lintas ini akan dilakukan bersama dengan Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan, Polisi Jalan Raya Turangga 007 dan PT Jasamarga Tollroad Operator Ruas Cinere - Serpong.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jasa Marga dan PT CSJ memohon maaf atas ketidaknyamanan yang timbul akibat pekerjaan tersebut. Jasa Marga mengimbau kepada pengguna jalan agar tetap berhati-hati, memperhatikan rambu-rambu dan arahan petugas, serta mengatur waktu perjalanannya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perbaharui informasi jalan tol Jasa Marga Group melalui one call center Jasa Marga 24 jam di 14080, media sosial Jasamarga Metropolitan Tollroad, dan Aplikasi TRAVOY," pungkasnya.</div> </div> </div> </div>

Pengalihan lalu lintas dari dan menuju Gerbang Tol Pamulang untuk tahap 1 akan dimulai Kamis 26 Oktober 2023.

Ada Pembangunan Simpang Tak Sebidang, Akses Dari dan Menuju Gerbang Tol Pamulang akan Dialihkan

<div id="m#msg-f:1775470466391669647" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pembebasan-lahan-bermasalah-proyek-tol-soker-ngaret_m_195716.jpeg" alt="ILUSTRASI Pembangunan proyek tol Soker dipastikan molor lantaran belum selesainya terkait pembebasan lahan." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Pembangunan proyek tol Soker dipastikan molor lantaran belum selesainya terkait pembebasan lahan.</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) menyebutkan bahwa warga di Jawa Tengah paling banyak menerima ganti untung pembebasan lahan proyek negara. Adapun nilainya, tembus mencapai Rp 2,9 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ternyata sampai dengan 25 Agustus tadi, Jawa Tengah adalah penerima terbanyak penerima ganti untung besarannya Rp 2,9 triliun," kata Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN Qoswara dalam Taklimat Media di kantornya, Senin (28/8).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Qoswara menilai wajar bahwa realisasi ganti untung di Jawa Tengah menjadi yang paling besar. Pasalnya, dalam beberapa tahun belakang di Provinsi tersebut banyak dibangun proyek negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti pembangunan Jalan Tol Jogjakarta-Bawen, Jalan Tol Solo-Jogakarta-Kulonprogo, dan Tol Semarang Demak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Wajar, kalau kita lihat Bawen adalah wilayah Jawa Tengah, Solo sampai dengan Klaten adalah wilayah Jawa Tengah. Lalu Semarang-Demak adalah Jawa Tengah itu hanya beberapa saja. Makanya Jateng Rp 2,94 triliun," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Qoswara menyebut provinsi kedua yang warganya mendapat ganti untung paling banyak adalah Jawa Barat dengan total mencapai Rp 2,33 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, realisasi ganti untung pembebasan lahan itu didapatkan karena di wilayah Jawa Barat ada sejumlah proyek negara yang sedang dibangun. Seperti, Bendungan Cipanas, Jalan Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu), dan Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemudian, Jawa Barat ini Rp 2,33 triliun mungkin proyek yang ada di sini ada Bendungan Cipanas, yang besar mungkin (Jalan Tol) Bekasi dan Cikampek," lanjutnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lengkap, berikut ini 5 Provinsi Terbesar Penerima Ganti Untung Pembebasan Lahan dari Proyek Negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. Jawa Tengah Rp 2,904 triliun</div> <div dir="auto">2. Jawa Barat Rp 2,233 triliun</div> <div dir="auto">3. DI Jogjakarta Rp 1,390 triliun</div> <div dir="auto">4. Kalimantan Timur Rp 723,787 miliar</div> <div dir="auto">5. Banten Rp 511,44 miliar</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Warga di Jawa Tengah paling banyak menerima ganti untung pembebasan lahan proyek negara, sampai Rp 2,9 triliun.

Banyak Warga di 5 Provinsi ini Mendadak jadi Miliarder karena Tergusur Proyek Infrastruktur, Mana Saja?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/ganjar-komnas_ham.jpg" alt="TENANGKAN WARGA: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo didampingi Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi dan Bupati Purworejo Agus Bastian menemui warga di salah satu masjid di Desa Wadas, Kecamatan Bener, kemarin. (9/2). Warga yang ditemui Ganjar adalah para pe" width="100%">
<figcaption>TENANGKAN WARGA: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo didampingi Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi dan Bupati Purworejo Agus Bastian menemui warga di salah satu masjid di Desa Wadas, Kecamatan Bener, kemarin. (9/2). Warga yang ditemui Ganjar adalah para pe</figcaption>
</figure><strong>KOMNAS HAM</strong> menyebut telah terjadi tindak kekerasan aparat saat pengukuran untuk keperluan tambang di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, kepada warga yang anti dan pro pertambangan, juga telah meminta maaf atas insiden yang terjadi.<br /> <br /> Lalu, bagaimana dengan Bupati Purworejo Agus Bastian sebagai pemimpin langsung wilayah yang kini tengah jadi sorotan itu? Apa saja yang sudah dan akan dilakukan di Wadas? Berikut petikan wawancara dengan <em>Jawa Pos Radar Purworejo</em> kemarin (14/2).<br /> <br /> ---<br /> <br /> <strong>Apakah Pemkab Purworejo pernah melakukan komunikasi dan sosialisasi terkait pertambangan andesit di Wadas yang akan digunakan untuk bahan pembangunan Bendungan Bener?</strong><br /> <br /> Pemkab Purworejo tentu saja tidak lepas tangan. Sejak awal kami berupaya memfasilitasi semaksimal mungkin, termasuk mengajak dan mendorong warga masyarakat untuk memberikan dukungan. Posisi kami tentu mendukung pemerintah pusat. Maka, kami juga bantu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat Bendungan Bener bagi masyarakat Purworejo dan sekitarnya.<br /> <br /> <strong>Bagaimana bentuk komunikasi dengan warga itu?</strong><br /> <br /> Kami lakukan melalui berbagai kesempatan dan menggunakan berbagai media. Komunikasi sudah dan coba terus dijalin dengan tokoh masyarakat, bahkan melalui pendekatan-pendekatan personal. Sampai detik ini, kami juga masih terus melakukan pendekatan persuasif serta sosialisasi secara lebih masif.<br /> <br /> <strong>Apakah komunikasi dilakukan kepada mereka yang anti maupun yang pro pertambangan?</strong><br /> <br /> Ya, kami terus semaksimal mungkin menjaga kerukunan antarwarga. Sejak rencana pembangunan kuari (pertambangan terbuka) disosialisasikan, masing-masing warga, baik yang setuju maupun yang menolak, diimbau untuk saling menghormati pilihan yang diambil. Tanpa harus saling mengintimidasi.<br /> <br /> <strong>Konflik di Wadas jelas berpengaruh kepada warga. Misalnya, ada yang masih trauma. Lalu, selain sosialisasi, apa yang sudah dilakukan pemkab?</strong><br /> <br /> Kami mencoba memahami kesulitan warga Wadas dengan memberikan bantuan sosial, pelayanan kesehatan, dan sejenisnya. Sehingga sedikit banyak dapat meringankan beban warga yang muncul akibat persoalan ini.<br /> <br /> <strong>Selain Wadas, sebanyak 41 desa di Purworejo bakal terdampak pembangunan ruas tol Cilacap–Jogjakarta. Bagaimana antisipasi pemkab?</strong><br /> <br /> Wadas jadi pelajaran yang sangat berharga dalam menghadapi permasalahan agraria. Terkait proyek tol Cilacap–Jogjakarta, posisi kami tentu mendukungnya. Berkaca dari Wadas, nantinya kami akan lebih mengintensifkan sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat terkait proyek tersebut.

Bupati Purworejo: Wadas Jadi Pelajaran Hadapi Proyek Tol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/dewan-pengawas-LPI.jpg" alt="PENGELOLA INVESTASI: Presiden Joko Widodo memperkenalkan dewan pengawas dan dewan direktur LPI/INA di Istana Merdeka kemarin. (LUKAS/SETPRES)" width="100%">
<figcaption>PENGELOLA INVESTASI: Presiden Joko Widodo memperkenalkan dewan pengawas dan dewan direktur LPI/INA di Istana Merdeka kemarin. (LUKAS/SETPRES)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> – Indonesia akhirnya memiliki otoritas pengelola investasi atau <em>sovereign wealth fund</em> yang bernama <a href="https://www.jawapos.com/tag/lembaga-pengelola-investasi/">Lembaga Pengelola Investasi</a> (LPI). Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Ciptaker, LPI bertugas menarik investasi dari luar negeri dan memiliki modal awal Rp 75 triliun.<br /> <br /> Pada tahap awal, LPI akan berfokus menarik investasi asing ke sektor infrastruktur, terutama proyek-proyek jalan tol. <a href="https://www.jawapos.com/tag/proyek-tol/">Jalan tol</a> menjadi fokus utama. Sebab, modalnya tinggi. Namun, manfaatnya juga sangat besar.<br /> <br /> Struktur Dewan Pengawas dan Dewan Direktur Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) akhirnya komplet. Kemarin (16/2) Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan mereka di Istana Merdeka.<br /> <br /> Anggota Dewan Pengawas INA terdiri atas lima orang yang dilantik pada 27 Januari lalu. Kelimanya adalah Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN <a href="https://www.jawapos.com/tag/erick-thohir/">Erick Thohir</a>, Darwin Cyril Noerhadi, Yozua Makes, dan Hariyanto.<br /> <br /> Dewan Direktur INA juga terdiri atas lima orang. Ketua Dewan Direktur (CEO) INA dipegang Ridha Wirakusumah. Lalu Arief Budiman sebagai wakil ketua, Stefanus Ade Hadiwidjaja sebagai direktur investasi, Marita Alisjahbana sebagai direktur risiko, dan Eddy Porwanto menjabat direktur keuangan.<br /> <br /> INA merupakan lembaga pengelola dana abadi investasi dalam negeri. Tujuan pembentukannya untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai aset negara secara jangka panjang. ”Pembentukan INA diperintah langsung oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Kelembagaan dan cara kerjanya juga jelas sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020,” ujar Jokowi.<br /> <br /> Presiden yakin INA akan dapat dengan mudah memperoleh kepercayaan lokal dan internasional. Karena didukung fondasi hukum, dukungan politik, dan jejaring jajaran direksi. ”Saya bersama jajaran pemerintah dan mengharapkan DPR, BPK, serta lembaga negara lain juga mendukung penuh gerak INA ini,” katanya. INA diharapkan terus berinovasi. Termasuk berani mengambil keputusan yang out of the box dan dibarengi tata kelola yang baik.<br /> <br /> Ketua Dewan Direktur INA Ridha Wirakusumah menegaskan, pihaknya akan bekerja dengan integritas tertinggi dan tata kelola yang baik. Akan berupaya keras untuk dapat meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang. ”Kami akan berusaha keras untuk dapat menjaring investor-investor asing dan dalam negeri agar bisa berpartisipasi bersama dengan INA,” janji mantan CEO Bank Permata itu.<br /> <br /> Caranya, kata Ridha, dengan menciptakan iklim investasi yang baik di Indonesia. Dengan begitu, dapat menarik minat investor. Keberadaan INA diharapkan juga meringankan beban pembiayaan atau pinjaman yang selama ini digunakan untuk pembangunan. ”Saya tegaskan, yang kami cari ini dana modal, bukan dana pinjaman,” ungkapnya.<br /> <br /> Dana modal, lanjut Ridha, berasal dari sumber yang baik dan bersih. Ridha juga berharap dana yang dipercayakan akan tumbuh terus dan menjadi dana abadi.<br /> <br /> Menkeu Sri Mulyani menepis kekhawatiran beberapa pihak yang menuding INA akan menjadi lahan korupsi seperti yang terjadi pada 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Perempuan yang juga dewan pengawas <em>ex officio</em> itu menjelaskan, pemilihan jajaran direksi INA dilakukan secara selektif.<br /> <br /> <strong>Baca juga:</strong> <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/16/02/2021/lembaga-pengelola-investasi-lahir-jokowi-tak-ada-kata-terlambat/">Lembaga Pengelola Investasi Lahir, Jokowi: Tak Ada Kata Terlambat</a><br /> <br /> Figur-figur yang terpilih merupakan sosok yang telah malang melintang di kancah global dengan kredibilitas yang baik. ”Saya bersama dengan Erick Thohir sebagai dua <em>ex officio</em> dalam SWF ini dalam merekrut seluruh dewan pengawas dan direksi titik terberatnya mencari orang yang menjanjikan dan memberikan keseluruhan profesionalitas mereka untuk menjaga SWF ini tidak mengalami kondisi tata kelola yang bisa menimbulkan risiko,” tegasnya.<br /> <br /> Aspek <em>good corporate governance</em> (GCG), kata Sri Mulyani, juga dijamin dengan baik. Pihaknya akan secara rutin mengevaluasi dengan melakukan checks and balances pada seluruh pengambilaan keputusan INA agar tercipta tata kelola yang baik.<br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> <strong>Saksikan video menarik berikut ini:</strong><br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> https://youtu.be/AgBrsSCwbok

Dipimpin Mantan Dirut Bank Permata, LPI Fokus Investasi Tol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/PSX_20200510_220537.jpg" alt="Pekerja menyelesaikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di area tol Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (09/5/2020). Jalur kereta cepat sepanjang 142,3 kilometer itu tetap dikerjakan dengan pandemi Covid-19.--Foto: Imam Husein/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Pekerja menyelesaikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di area tol Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (09/5/2020). Jalur kereta cepat sepanjang 142,3 kilometer itu tetap dikerjakan dengan pandemi Covid-19.--Foto: Imam Husein/Jawa Pos</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - PT Jakarta Tollroad Development menyantuni keluarga Asepudin, korban kecelakaan kerja salah satu proyek enam ruas jalan tol dalam kota di bilangan Jalan Raya Bekasi-Cakung, Jakarta Utara.<br /> <br /> GM Teknik PT Jakarta Tollroad Development Djadjat Sudrajat mengatakan, kontraktor pelaksana pekerjaan tol di Tahap 1 Seksi A di Jalan Raya Bekasi Cakung telah melakukan prosedur pertanggungjawaban terhadap Asepudin, 44, dan keluarganya.<br /> <br /> "Kontraktor telah memberikan bantuan, santunan, dan beasiswa untuk kedua anaknya (korban) yang masih bersekolah," ujar Djadjat Sudrajat dalam keterangan persnya, Selasa (29/9).<br /> <br /> Asepudin adalah salah satu sekuriti kontraktor KSO Jakon - Adhi. Pada Sabtu (26/9), sekitar pukul 15.00, dia menjadi korban kecelakaan kerja proyek enam ruas tol di Jalan Raya Bekasi Cakung. Asepudin yang ketika itu sedang bertugas di lokasi proyek tertimpa besi stress bar yang terjatuh dari ketinggian 14,5 meter.<br /> <br /> "Korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Gading Pluit. Di RS tersebut korban sempat mendapat perawatan intensif di ICU," imbuh Djadjat Sudrajat. Sayangnya, korban meninggal dunia pada pukul 18.29.<br /> <br /> Djadjat menceritakan, pada saat kejadian, PT Delta Systec Indonesia yang merupakan subkontraktor KSO Jakon - Adhi, sedang melakukan pekerjaan perapatan segmen-segmen beton (box girder) dari jalan tol layang. Saat pekerjaan berlangsung semua prosedur telah diterapkan. Yaitu, area di bawah lokasi pekerjaan telah ditutup dan dibatasi dengan moveable barrier. Lokasi itu pun dijaga oleh petugas sekuriti.<br /> <br /> Tiba-tiba, saat dilakukan perapatan antara segmen beton nomor 6 dan nomor 7, sebuah stress bar yang telah disiapkan dan dimaksudkan untuk menyatukan kedua segmen tersebut terjatuh secara tidak sengaja. Besi stress bar itu terjatuh melalui celah antara dua segmen. Pada saat yang sama, Asepudin sedang melintas di bawah lokasi pekerjaan.<br /> <br /> Tak ayal, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Gading Pluit, Jakarta Utara.<br /> <br /> Atas insiden tersebut, PT Jakarta Tollroad Development memberi peringatan keras kepada kontraktor dan pengawas lapangan. PT Jakarta Tollroad Development menginstruksikan untuk segera me-<em>review</em> dan meningkatkan seluruh prosedur keselamatan kerja di lapangan.<br /> <br /> <strong>Saksikan video menarik berikut ini:</strong><br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=zEL6ugd1cw8

Anak Korban Kecelakaan Kerja Proyek Tol Diberi Beasiswa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/20200928_103841-1.jpg" alt="Warga Desa Kalianget datang ke DPRD Situbondo pada Senin (28/9). Novi H. Antara" width="100%">
<figcaption>Warga Desa Kalianget datang ke DPRD Situbondo pada Senin (28/9). Novi H. Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong>–Puluhan warga Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, menolak menjual lahan miliknya untuk proyek pembangunan jalan tol. Sebab, harga pembelian tanah dinilai ada perbedaan dan kejanggalan nilai.<br /> <br /> ”Kami datang ke Komisi I DPRD mewakili masyarakat yang lahan tanahnya dilalui proyek jalan tol (Probowangi). Karena hampir semua warga pemilik tanah belum bisa menerima jika tanahnya dibeli tidak sesuai atau tidak sama dengan harga pembelian di Desa Banyuglugur,” kata Kepala Desa Kalianget Ahmad Faisol seperti dilansir dari <em>Antara</em> di  DPRD Situbondo, Senin (28/9).<br /> <br /> Dia menjelaskan, perbandingan harga tanah untuk pembangunan proyek tol milik warga Desa Kalianget terlampau jauh apabila dibandingkan dengan harga tanah milik warga di Desa Banyuglugur. Di Desa Kalianget, rata-rata tanah milik warga dihargai mulai dari Rp 181.000 hingga 220.000 per meter persegi. Sedangkan di Desa Banyuglugur dihargai sekitar Rp 300.000 per meter persegi.<br /> <br /> ”Keinginan warga kami harga tanah mereka dibeli tidak terlampau jauh dari desa sebelah. Bila dibandingkan dengan Kabupaten Probolinggo, sampai dengan Rp 400.000 per meter persegi. Kalau persoalan lahan produktif, ya sama produktif, tapi ada perbedaan harga yang jauh,” ujar Ahmad Faisol.<br /> <br /> Ahmad Faisol menambahkan, tanah milik warga di desanya yang dilewati dan akan dibangun proyek jalan tol sebanyak 109 bidang tanah dengan 89 orang pemilik lahan.<br /> <br /> ”Oleh karena itu, kami mewakili warga datang ke DPRD untuk menyampaikam aspirasi masyarakat. Sampai dengan hari ini (28/9) sudah ada 35 orang pemilik tanah yang tanda tangan menyetujui karena dengan terpaksa di tengah himpitan ekonomi, sementara sisanya sebanyak 54 orang pemilik tanah belum menyetujui,” tutur Ahmad Faisol.<br /> <br /> Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Situbondo H Faisol mengatakan, penolakan warga menjual tanah untuk pembangunan jalan tol wajar. Sebab, ada perbedaan harga beli yang terlampau jauh dibanding desa tetangga dan harga beli tanah di Kabupaten Probolinggo.<br /> <br /> ”Warga menolak karena harga itu wajar, di satu sisi warga diuntungkan dengan menjual tanahnya untuk pembangunan jalan tol, di sisi lain mungkin mereka harus mengorbankan lahan miliknya, atau bahkan mungkin lahan satu-satunya yang harus diberikan (dijual) ke pemerintah,” kata Faisol.<br /> <br /> Faisol mengimbau agar jangan sampai ada pihak manapun yang bermain-main dalam persoalan pembangunan jalan tol tersebut. Bahkan, Faisol menengarai ada pihak ketiga yang mencoba memainkan peran dalam pengadaan harga tanah. ”Kami menengarai jika ada perbedaan harga beli tanah, ada pihak ketiga ada calo yang mengambil peran ini. Sehingga, terjadi perbedaan harga,” ucap Faisol.<br /> <br /> <strong>Saksikan video menarik berikut ini:</strong><br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=u5Ux0Ko9Jto

Ada Perbedaan Harga, Warga Situbondo Tolak Jual Tanah untuk Proyek Tol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Tol-BORR-Seksi-IIIA-Ambruk-Salman-Toyibi-2.jpg" alt="Lokasi ambrolnya penyangga coran proyek Tol BORR Seksi IIIA, Rabu pagi (10/7). Salman Toyibi/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Lokasi ambrolnya penyangga coran proyek Tol BORR Seksi IIIA, Rabu pagi (10/7). Salman Toyibi/Jawa Pos</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pengguna jalan di Simpang Yasmin-Simpang Semplak, Bogor mengeluhkan jalan yang mendadak makin macet, Rabu (10/7). Ternyata, pemicunya ada tumpahan material coran proyek jalan tol Bogor Outer Ring Road (BORR). Beruntung pada insiden itu tidak ada korban jiwa.<br /> <br /> Kejadian tersebut bermula saat PT Jasa Marga (Persero) Tbk tengah melakukan pengecoran beton di lokasi proyek jalan tol BORR seksi 3A. Tepatnya di Simpang Yasmin-Simpang Semplak yang ke arah Parung, di Pier, di depan Perumahan Taman Sari Persada Kota Bogor. Saat pengecoran, tiba-tiba balok penyangga atau form work tidak kuat menahan. Alhasil, balok penyangga menjadi melengkung dan berujung tumpahnya beton ke jalan arteri di bawahnya.<br /> <br /> Direktur Utama PT Marga Sarana Jabar (MSJ) Hendro Atmodjo menyatakan, kejadian tersebut terjadi saat pengecoran pada truck mixer yang ke-22 dari total rencananya 25 truck mixer.<br /> <br /> "Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Dua orang pekerja mengalami luka ringan akibat material dan saat ini sudah dalam perawatan,” kata Hendro kepada wartawan, Rabu (10/7). Saat ini, PT MSJ telah menghentikan sementara pekerjaan proyek jalan tol tersebut.<br /> <br /> Hendro mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi metode pelaksanaan proyek secara menyeluruh bersama kontraktor PT PP (Persero) Tbk dan Konsultan PT Indec KSO agar kejadian yang sama tidak terjadi di waktu mendatang.<br /> <br /> Untuk memulihkan lalu lintas yang padat akibat insiden ini, pihak PT MSJ bersama kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas. Yakninya mengalihkan kendaraan menuju arah Parung ke arah Simpang Yasmin lalu ke Simpang Semplak. Kebijakan ini berlaku juga untuk kedua jalur yang terkena tumpahan cor beton.<br /> <br />  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Tol-BORR-Seksi-IIIA-Ambruk-Salman-Toyibi-6-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>  Lokasi ambrolnya penyangga coran proyek Tol BORR Seksi IIIA, Rabu pagi (10/7). (Salman Toyibi/Jawa Pos)<br /> <br /> “Kami menargetkan siang hari ini arus lalu lintas diupayakan dapat berfungsi normal kembali,” ucap Hendro.<br /> <br /> Untuk mengidentifikasi lebih lanjut penyebab terjadinya insiden ini, tim Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) akan melakukan peninjauan ke lokasi proyek Jalan Tol Bogor Ring Road Seksi 3A (Simpang Yasmin- Simpang Semplak). KKJTJ akan meneliti dan mengevaluasi penyebab kejadian ini. Nantinya, hasil evaluasi tersebut akan diaplikasikan dalam metoda kerja agar kejadian yang sama tidak akan terulang lagi.<br /> <br /> Dengan adanya insiden ini, kata Hendro, PT Jasa Marga dan PT MSJ juga memohon maaf kepada masyarakat. Kedua perusahaan itu terus melakukan tindakan preventif dan korektif dengan tetap mengedepankan unsur-unsur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta evaluasi untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan.

Coran Beton Proyek Tol BORR Tumpah ke Jalan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#proyek tol

Berita Terkini